Ditemukan 538 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natin nasution national nathan navian nastion nasion nadion napion natiin nations natio naton
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 14-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT PALU Nomor 9/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT Bumi Nyiur Swalayan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat II : PT. Varia Kencana Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat III : PT. Aditya Persada Mandiri Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IV : Jusuf Hosea Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat V : Agus Angriawan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VI : Donny Salim Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VII : Iwan Teddy Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VIII : Sudono Angkawijaya Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IX : Akas Ang Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
Terbanding/T
99 — 47
  • atau setidaktidaknya bersikap diskriminatif dalam memberikan perlindungan dankeamanan, hal ini karena terdapat juga sebagian usaha ritel yang masihutuh tidak terjarah karena adanya perlindungan dari aparat keamananseperti usaha ritel Carrefour dan Palu Mitra Utama di Kota Palu;Bahwa merujuk pada prinsip restitusi pemukiman dan properti (PinheiroPrinciples), pemerintah wajib mengambil langkah khusus untuk mencegahpenghancuran atau penjarahan harta kekayaan pasca bencana alam.Dalam dokumen United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ; PT. EXINDOKARSA AGUNG
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irradiation.Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization ofthe United Nation (FAO) yang dimuat padahttp:/www.fao.org/docrep/t0681E/ 10681e04.him#1.3.3,perlakuan heat treatment (pemanasan/pengeringan) yangdilakukan terhadap Kurma tersebut adalah untuk menjagakualitasnya dengan rentang pemanasan selama paling cepatselama 20 menit dengan suhu antara 50 90 C, maka dengandemikian telah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalahuntuk mengawetkan, sehingga pertimbangan Majelis HakimPengadilan
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Khusus
Putus : 27-08-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN. Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — TB SASTRA WIJAYA, NK bin EMED SUJANA
493 — 118
  • Karoko, orang asing, dia pernah ke lapangan melihat kebon sawit,orang tersebut perwakilan dari United Nation;Bahwa selama ini belum ada dana yang dikeluarkan karena bila dari pihak asing uangterlebih dahulu baru kontrak, dananya per Rp.50 milyar, sama sekali belum pernahdikucurkan ;Bahwa reaksi Terdakwa terhadap perbuatan Saksi Agus tersebut Terdakwa membekukantugas Agus, lalu menghubungi orangorang yang mempunyai hubungan, ternyata hanyadengan Pak Morlan dibuatkan kontrak kerja, dia pernah ke Kantor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
225 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 Laba Usaha, tidak ada dalamPasal ini yang akan mencegah Negara pihak pada Persetujuan daripengenaan, bagian dari pajak penghasilan usaha, pajak tambahansetelah pajak atas keuntungan dari bentuk usaha tetap, ditetapkanbahwa pengenaan pajak ini tidak akan melebihi 12,5%;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-08-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Kbu
Tanggal 1 Nopember 2017 — Terdakwa RUDI RAHARJA Alias CALING BIN YUSUF RAHARJA
42 — 5
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG;
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalahdengan pencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan;4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada http://www.fao.org/docrep/t068 1E/t0681e04.htm#1.3.3 didiperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;ii Heat Treatment;ili Refrigeration, dan;1V Irradiation;5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation
Pengadilan PN PACITAN Pidana Khusus
Putus : 03-12-2012 — Upload : 16-12-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 117/Pid.Sus/2012/PN.Pct
Tanggal 3 Desember 2012 — YUWARDIS bin M. MUBIN
92 — 21
  • gradasi peran pelaku dalam perbutan yangdapat dikualifikasi sebagai penyelundupan manusia sehingga seluruh peran mendapatkanancaman pidana minimal yang sama ; 41Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari peranorangorang asing sebagai obyek dalam penyelundupan manusia yang pada hakikatnyaperbuatan Terdakwa tidak akan terjadi apabila orangorang asing imigran illegal dariNegara Timur Tengah tersebut menaati ketentuan keberadaannya sebagai pengungsidibawah naungan UNHCR (United Nation
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN METRO Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Met
Tanggal 15 Juni 2017 — Natori als Bung bin Sapardi
21 — 3
  • bekerja;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang mengenaipenggunaan narkotika jenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan danmembenarkannya;Amir bin Kamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa Naton terlebih dulu ditangkap oleh Polisidan kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu disekitar tempat Terdakwa Natoridilakukan penangkapan, yang mana menurut pengakuan Terdakwa Nation
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum
Register : 21-06-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PN SOASIU Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sos
Tanggal 6 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
BENNY CLINTON, S.H.
Terdakwa:
RIJAL COLI alias IJAL
0 — 0
  • pecahan 1000 (seribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;
  • Uang pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;
  • Uang pecahan 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) lembar;
  • Uang pecahan 10000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
  • Uang pecahan 50000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  • 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Black 20;
  • 8 (delapan) bungkus rokok nation
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-12-2015 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 541/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt.
Tanggal 1 Juli 2016 — PARA PEMOHON , PARA TERMOHON
151 — 56
  • Tahun 2015, halaman 117,tentang Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Ril.No.698K/Pdt/2011 tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda P. 34;40.Fotocopy Surat Pernyataan AGENBROMO, selaku agen resmi dari PTJNE Across Nation (JNE), tertanggal 22 Juni 2016; diberi tanda P. 35;41.Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
    .;42.Fotocopy Surat Pernyataan AGEN BROMO, selaku agen resmi dari PTJNE Across Nation (JNE), tertanggal 22 Juni 2016 ; diberi tanda P.37.Suratsurat bukti tersebut telah bermeterai cukup untuk dijadian alatbukti di pengadilan, dan fotocopy suratsurat tersebut telah dicocokan denganaslinya dimuka persidangan terkecuali bukti bertanda P.2 dan P6 telahdicocokan dengan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris, selanjutnya buktibertanda P.7, P,8, P.9,P.10,P.11, P.12, P.13,P.14, P.16, P.17, P.19, P.20
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
277 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    ;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Bgr
Tanggal 27 Januari 2015 — Hj. ENDANG YULLI HARINI LAWAN PT ASURANSI ASTRA BUANA CABANG BOGOR & PT ASTRA SEDAYA FINANCE cq. PT GE FINANCE
141 — 65
  • Oleh karena itu tidak dapatdilakukan perlawanan dalam bentuk hukum apapun.Menurut pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor Tahun 1999 Arbitraseadalam cara menyelesaikan suatu sengketa perdata diluar pengadilanumum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis olehpihak yang bersengketa.Standar klausula arbitrase UNCITRAL (Unut Nation Commission ofInternasional Trade Law) yaitu setiap sengketa, pertentangan atautuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atauwanprestasi, pengakhiran
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum
Register : 16-02-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mpw
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
1.LUCAS JUAN ASHER PANGGABEAN, S.H.
2.DEWI MIRNA IDA, S.H.
Terdakwa:
EDI SUSANTO alias EDI BELOK bin KAMIDJAN
66 — 9
  • li>1 (satu) bungkus rokok merk Raven;
  • 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild;
  • 3 (tiga) bungkus rokok merk Lias Aduants;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk On Line;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk 62;
  • 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Jati;
  • 6 (enam) bungkus rokok merk Trump Mild;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk Bheta Kretek;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk Red Black;
  • 2 (dua) bungkus rokok merk Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
230 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 Laba Usaha, tidak ada dalam Pasal iniyang akan mencegah Negara pihak pada Persetujuan dari pengenaan,bagian dari pajak penghasilan usaha, pajak tambahan setelah pajak ataskeuntungan dari bentuk usaha tetap, ditetapbkan bahwa pengenaan pajakini tidak akan melebihi 12,5%;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1972 K/Pid/2012
Tanggal 2 Oktober 2013 — I GUSTI AYU KETUT SUANDEWI, SST.M.Si DAN KAWAN-KAWAN
149 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penuntutan suatukejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini ;Ayat (3): Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai denganprinsipprinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan daripenuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikanatau penuntutan (Justice Collaboration) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkankonvensi ini ;Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 Konvensi PBB Anti kejahatanTransnasional yang terorganisasi (United Nation
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 06-04-2022 — Putus : 04-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 22-K/PM.I-07/AD/IV/2022
Tanggal 4 Juli 2022 — Oditur:
Suparlan
Terdakwa:
Hajibullah
105 — 27
6) 1 (Satu) buah ID United Nation a.n. Bullah, Haji.
7) 1 (satu) buah SIM TNI BII khusus a.n. Hajibullah.
8) 1 (Satu) buah SIM A a.n. Hajibullah.
9) 1 (Satu) buah NPWP a.n. Hajibullah.
10) 1 (Satu) buah Kartu BPJS a.n. Hajibullah.
11) 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI No. 1146538.
12) 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. 6013500434934916.
13) 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri No. 6032982812552907.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 09-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor85/Pid.Sus/2015/PN Ksp
Tanggal 9 Juli 2015 — 1.IRSAN BIN AWALUDDIN; 2.RAJALI ALIAS USUF BIN MUHAMMAD
51 — 2
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 35 dari 40Hal Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Ksptentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Kbu
Tanggal 20 Oktober 2016 — Terdakwa I RAINAL DINATA Bin AKRI ROJI dan Terdakwa II MINI SUHARTI Binti HARDI
44 — 8
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Kbutentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan
Pengadilan PN BUKITTINGGI
Register : 06-09-2012 — Putus : 09-03-2012 — Upload : 05-04-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 11_PDT_G_2011_PNBT_Kabul_09032012_Wanprestasi/Asuransi
Tanggal 9 Maret 2012 —
355 — 170
  • abiding by the judgement of selected persons in some disputedmatter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and Isintended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation ofordinary litigation".Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-02-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Kbu
Tanggal 24 Maret 2016 — NINGSIH BINTI M. HATTA;
20 — 4
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat