Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996, tanggal 8 Februari1966 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagianbagiantertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah pulaubatam atas nama PT. Metallwerk Elektrical Contacts (PTE) ;C. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363, tanggal 6 Juli 1996tanah seluas 21.766 M2 atas nama PT.

danTERGUGAT III kepada PENGGUGAT sangat memberatkan, tidak wajar dantidak berlandaskan pada landasan atau pedoman pemberian ganti kerugianatas tanah di Kota Batam sebagaimana yang telah ditetapkan dan diaturoleh Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Pulau Batam Nomor:57/KPTS/KA/VIII/2006 tentang Pedoman Pembebasan Lahan DanPemberian Sagu Hati Atas Tanah Dan Ganti Rugi Atas Tanaman DanBangunan Di Wilayah Kerja Otorita Batam Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, tanggal 31 Agustus 2006 yang

Bahwa dalil Penggugat pada point 6 haruslah dikesampingkankarena tidak berdasarkan hukum ;Bahwa sudah sangat wajar dan manusiawi apabila Tergugat IV melaluiTergugat III meminta ganti rugi yang layak dikarenakan Tergugat III dankeluarga Tergugat III telah lama mendiami lokasi lahan yang diklaimPenggugat yaitu sejak tahun 1971 sebelum otorita batam / BP ada diPulau Batam ;Bahwa sejak tahun 1971 keluarga Tergugat III telah memiliki lahanlahandi sei pelunggut dan selanjutnya membayar IPEDA (luran PembangunanDaerah

) kepada Negara ;Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah sangat wajar dan masuk akalganti rugi yang dimintakan Tergugat III kepada Penggugat karenaHalaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN BtmTergugat Ill dan keluarga Tergugat III sudah mendiami lokasi lahantersebut sejak tahun 1970 sebelum otorita Batam / BP ada di Batam ;5.

Foto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 57/KPTS/KA/VIII/2006, tentang PedomanPembebasan Lahan Dan Pemberian Sagu Hati Atas Tanah Dan Ganti RugjiAtas Tanaman Dan Bangunan di Wilayah Kerja Otorita PengembanaganDaerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P17A;22.

Saksi Erman bin Abdul Muis :bahwa saksi bekerja di Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang disingkat dengan BP Batam,saksi sudah bekerja sejak tahun 1983 dengan jabatan saksi saat inisebagai Staf Subdit Pengadaan Tanah Direktorat Pengelolaan Lahan ;Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN Btm.bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasi Prosedur) dalammengajukan lahan kepada Otorita Batam / BP Batam adalah : a.

Apabila pemohon badan hukum melampirkan Akta Pendirian perseroan/PT, SIUP, NPWP, Domisili, Form Isian permohonan lahan dan rekeningKOVAN 5 == n 2 nn enn nnn nnn nn nnn nein nnn nn nn cen nnn nn cee cen nnn nn cece nnnSurat tersebut diajukan kepada Kepala BP Batam (Ketua Otorita Batam)selanjutnya Kepala BP mendisposisikan untuk dibahas oleh Tim evaluasipengalokasian lahan yang diketuai oleh Deputi Operasi.

Surat keputusan Ketua Otorita Batam tentang pengalokasian,penggunaan dan pengurusan tanah atas bagianbagian tertentudaripada tanah hak pengelolaan Otorita pengembangan daerah industriPulau Batam nomor : 364/KPTS/KDAT/VIII/1999 tanggal 27 Agustus1999 atas namaPT. Pratama Dwiniaga Sejati seluas 33.908 m2 ; g. Perubahan Surat perjanjian nomor : 9621/SPJ/KD AT/VII/1999tanggal 30 Juli 1999 ; 5 2202 bahwa saksi sudah tidak ingat siapa yang melakukan pengukuran lahanPT.

Bahwa sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Kartika,Penggugat telah berusaha untuk mengujudkan maksud dan tujuandidirikannya Yayasan Pendidikan Kartika, usaha Penggugat tersebut diawalldari pengajuan permohonan lahan ke Otorita Batam pada tanggai 18 Maret2003 dan atas permohonan Penggugat tersebut Otorita Batam telahmengalokasikan lahan seluas lebih kurang 7.700 M? yang terletak di KavlingPelopor Batu Aji, Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang Kota Batam.4.

Kerugian atas pembayaran faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunanatas pengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam sebesarRP..787.000, (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).Kerugian atas pembayaran faktur tagihan uang muka sebesarRp.1.575.000,(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).. Kerugian atas pembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otoritasebesar Rp.27.584.375,(dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluhempat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)..

PUTUSANNOMOR 0 393/Pdt.G/2016/PA.BtmS *oa oa neweDEIIII KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :Eulis Susteriani Binti Soekirno, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan mengurus rumah Tangga, Tempattinggal di Perumahan Otorita SQ.1, RT.02 RW.03,No.17, Kelurahan Tanjung Pinggir, KecamatanSekupang, Kota

Bahwa di Pasal 4 dalam surat Perjanjian Pengakuan Hutang DenganPemberian Jaminan tersebut diatas, telah disepakati adanya objek jaminanhutang yaitu berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Bengkong MahkotaKavling No. 265 Kota Batam (Setempat dikenal dengan alamat BengkongMahkota Blk E/17 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Bengkong laut, KecamatanBengkong, Kota Batam) yang didirikan diatas sebidang tanah kavling seluas150 m* (seratus limapuluh meter persegi), berdasarkan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita

Batam Nomor 1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19Oktober 1999, dengan Nomor Penetapan Lokasi (PL) 99030497 tanggal 24Mei 1999 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Indusiri PulauBatam;3.

Fotocopy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam, Nomor1169/F/PL/X/1999, tertanggal 19 Oktober 1999, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembelian Kavling, tanggal 23 Oktober1991, diberi tanda P4 ;5. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kavling sebidang tanah yangmenjadi objek tanah, diberi tanda P5 ;6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat, diberi tanda P6 ;7.

Divisi Adhi Realty, dalamhal ini diwakili oleh Ipuk Nimpuno selaku Direktur Utama,berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang, Kota Legenda/Jalan Cempaka Setiadarma Tambun, Bekasi, Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Swasono, S.H,dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan TanahAbang I Nomor 11 D, Harmoni, Jakrata Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2014;PERUM OTORITA JATILUHUR (POJ), berkedudukandi Jalan Lurah Kawi Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat;KEPALA KANTOR

pengguna barang milikNegara;Bahwa dengan adanya hak dan kepentingan di atas objek a quo tersebut makademikian secara hukum Dirjen SDA memiliki hubungan hukum atas objek aquo dan oleh sebab itu untuk memenuhi syarat formil hukum acara,Penggugat seharusnya menyertakan Dirjen SDA dalam perkara a quo;Kekeliruan dalam penyebutan nama Tergugat IT;Bahwa sejak tahun 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun1999 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990tentang Perusahaan Umum Otorita

Yahya Harahap,S.H, Hukum Acara Perdata, halaman 54);Bahwa dengan demikian penyebutan nama Tergugat II (PJT II) dengan namaPerum Otorita Jatiluhur (POJ) mengakibatkan cacat formil, dikarenakansesungguhnya badan hukum yang bernama Perum Otorita Jatiluhur (POJ)sudah tidak ada.

KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dh.Departemen Pekerjaan Umum) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan JenisBarang Inventaris Kekayaan / Milik Negara Yang DikelolaOleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Departemen PekerjaanUmum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Bahwa adapun alasanalasan Kami adalah sebagai berikut:2.1.Bahwa Perum Jasa Tirta Il, in casu TERGUGAT IVdahulu dikenalPerum Otorita Jatiluhur adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita DjatiluhurjoPeraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Djatiluhur jo Peraturan Pemerintah No. 42Tahun 1990

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Bukti TV6 Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang Tidak Bergerak StatusKelola Per : April 1996 Perum Otorita Jati luhurBukti TIV7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegaraBukti TIV8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang milik Negara / DaerahHalaman 54 dari 65. Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

, dan dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj.Kamaliah : = +100 Meter; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah:=+100 Meter; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita: = + 50Meter; Sebelah Barat berbatas dengan Paret:=+ 50 Meter5.

Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan : + 50Meter. Sebelah Barat berbatas dengan Paret: +50 Meter.2. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka kepadaTergugat sebesar Rp. 966.150.000, (Sembilan ratus enam puluhenam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhanharga sebesar Rp. 3.864.600.000, (tiga milyar delapan ratus enampuluh empat juta enam ratus ribu rupiah);.

Kamaliah : + 100 Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah : + 100Meter; Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan : +50 Meter; Sebelah Barat berbatas dengan Paret: + 50 Meter.2.

Kamaliah : + 100Meter; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah : + 100 Meter; Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan : +50 Meter;3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uangmuka pembayaran sejumlah Rp. 966.150.000, (sembilan ratus enampuluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PenggugatRekonvensi secara tunai dan seketika serta tanpa beban apapun;4.

Kamaliah: + 100 Meter.Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah: + 100 Meter.Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan:+ 50 Meter.Sebelah Barat berbatas dengan Paret: +50 Meter.Batal dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatasn mengikat3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uang mukapembayaran sejumlah Rp. 966.150.000, (sembilan ratus enam puluh enamjuta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;4.

Igata Jaya Perdania (Dalam Pailit) yang telah dilakukan pengikatan jualbeli antara Debitor dengan kreditur secara sah, maka atas dasar ituPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengeluarkan Penetapan melalui Hakim Pengawas Nomor : 07HP15/PAILIT/2012/PN.Niaga.JKT.PST, tentang proses peralihan hak atas namapara Kreditur yang telah memperoleh ijin peralihan hak dari BadanPengusahaan Batam (Otorita Batam) untuk melakukan peralihan hak secarasempurna dengan membuat dan menandatangani

danPelabuhan Bebas Batam berdasarkan Peraturan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam telan memberikan alokasi lahan kepada Tergugat berdasarkanSurat Perjanjian (SPJ) Nomor 694/SPJ/KDAT/X/1999 Penetapan Lahan(PL) tanggal 27 Oktober 1999, Pengalokasian Lahan Nomor:99.90090075.020 tanggal 14 Juni 1999, Surat Keputusan PengalokasianLahan (SKEP) Nomor: 594/ SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, RekomendasaiHak Milik Untuk Rumah Tinggal Diatas BagianBagian Tanah HakPengelolaan Otorita

Fotokopi Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 694/SPJ/KDAT/X/ 1999,tanggal 27 Oktober 1999 antara Otorita Batam (Sekarang BP Batam)dengan Dipl. Ing. Johnson Napitupulu, diberi tanda T.I7;8. Fotokopi Keputusaan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999 tanggal 8 Desember1999, diberi tanda T.I8;9.

Fotokopi Rekomendasi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal di Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam Nomor B/28/KPLST/L/I/2005tanggal 05 Januari 2005, diberi tanda T.I9;10. Fotokopi Perjanjian Penggunaan Lahan (SPJ) Nomor3569/A3.1/L/6/2020 tanggal 05 Juni 2020, diberi tanda T.I10;11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor 11324/A3/L/12/2019 tanggal 04 Desember2019, diberi tanda T.I11;12.

Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Peraturan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamyang mana pihak tersebut adalah pihak intansi yang mengeluarkan SuratPerjanjian (SPJ) Nomor 694/SPJ/KDAT/X/1999 Penetapan Lahan (PL) tanggal27 Oktober 1999, Pengalokasian Lahan Nomor: 99.90090075.020 tanggal 14Juni 1999, Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (SKEP) Nomor: 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, Rekomendasai Hak Milik Untuk Rumah TinggalDiatas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita

Batam, tanggal 28 Januari 2011 dan Edric Filbert jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 28 November 2012, untuk melakukan tindakan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen terletak dia Komplek Perumahan Tembesi Centre Blok C.3 No. 10 Kelurahan Kibing Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Kepulauan Riauberdasarkan Penetepan Lokasi No. 25.23040280.178 Kelurahan Kibing Kecamatan Batuaji, Kota Batam,Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Otorita

Tobasatanggal 20 Desember 2018 dimana pada awalnya lahan tersebut adalahKawasan Hutan Negara kemudian berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2016tentang Pembentukan Otorita Danau Toba selanjutnya terbit PermenPariwisata No. 13 Tahun 2016 tentang Mengatur Struktur Badan PelaksanaOtorita Danau Toba selanjutnya Kementrian Pariwisata mengusulkan lahantersebut menjadi Otorita Danau Toba selanjutnya terbit SK MenteriHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN BIgLingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan

new west berwarna orange dilengkapidengan Bar Chainsaw;2. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor;3. 1 (Satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengahdari ukuran botol;4. 1 (Satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1meter;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal 8 Agustus 2020 dilahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita

Toba; Bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsung dengan lahanmasyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yangdikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yang terbakar,melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar; Bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi pada tanggal 8 Agustus2020, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berada di Dusun II SileangLeang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Taba.

Besar BahasaIndonesia (KBBI) versi dalam jaringan (online), pembakaran adalah proses,cara, perbuatan membakar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan tidak dijelaskandalam UU Lingkungan Hidup, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) versi dalam jaringan (online), lahan adalah tanah terbuka; tanahgarapan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, ternyata benar bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal8 Agustus 2020 di lahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita

Toba;Menimbang, bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsungdengan lahan masyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan(HPL) yang dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yangterbakar, melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar;Menimbang, bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi padatanggal 8 Agustus 2020, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berada diDusun II Sileang Leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.Sejak pukul

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita;Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk;1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;Halaman 29Putusan No.9/G/2018/PTUN.TPI3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepadapihak ketiga dengan hakpakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undangundang Pokok Agraria menerima uang pemasukan/ganti rugi

;Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1977tentang Pengelolaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam,menetapkan :Pertama : Memberikan Hak Pengelolaan Kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusanPulauPulau Janda Berias, Tanjung Sau & Nginang dan Pulau KasemKabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau dengan syaratsyarat/ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 100Putusan No.9/G/2018/PTUN.TPIMenimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Walikota danKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam NomorKB.09/HK/III/2001 dan O8/KAKB/III/2001 Tentang Tim PenanggulanganRumahRumah Liar dan Penyelamatan Daerah Tangkapan Air di Batam (Bukti T11);Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hakpengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam. ; b.

Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberikan wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 3. menyerahkan bagianbagian tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai ketentuankerentuan Pasal 41 sampaidengan 43 Undangundang Pokok Agraria. ;4. menerima uang pemasukan ganti rugi dan uang wajib tahunan. ; Menimbang, bahwa Keputusan

Pembanding/Tergugat III : PT.TIARA MANTANG (AHMAD MIPON sebagai DIREKTUR)
Terbanding/Penggugat : HADISLANI
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No.1098/KPTS/KAAT/VI/2001 Tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;3. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat II berupa:A.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No.1098/KPTS/KAAT/VI/2001 Tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara berupa:6.a.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (sekarang Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) TentangPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari Pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atasnama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) PimpinanPenggugat;Memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban mencabut KeputusanTata Usaha Negara berupa sertipikatsertipikat sebagaimana tercantumdalam amar nomor 3

untuk memohon Tanah di Pulau Batam kepadaOtorita Batam dan suratsurat keputusan Otorita Batam yang menyatakanpermohonan yang di atas namakan pada Tergugat untuk memperoleh Tanah diPulau Batam pada tahun 2006 disetujui Otorita Batam pada tahun 2007 denganHal 43 dari 138 hal Putusan Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.

Notonindito tertanggal 20 Juni 2006 tentangpermohonan Alokasi Lahan yang ditujukan kepada Ketua Otorita Batam Bp.Ir. Mustofa Wijaya, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya,diberi kode T6i;Fotokopi Bukti berupa Faktur Tagihan Uang Muka No. 25/FUMPL/L/II2/007tanggal 06 Februari 2007 atas nama Ny. T.

Nontonindito, yang telahdinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T6j;Fotokopi Bukti berupa Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.319/F/PL/II/2007 tanggal 07 Februari 2007 atas nama T. Nontonindito untukHal 97 dari 138 hal Putusan Nomor 0728/Pdt. G/2016/PA.

Nimas Karya Indah mendapatkan lokasi tanahdari Otorita Batam dengan uang panjar sebesar $ 6.625.000, di daerahSikupang Tiban Utara, T.6 (f) Tergugat minta dispensasi menyatakan UntoTerhadap Otorita Batam pada tanggal 20 Agustus 1996, berdasarkan T.6 (i)Tergugat mengajukan permohonan alokasi lahan perumahan untuk tempatkepada Otorita Batam pada tanggal 20 Juni 2006 seluas+/ 300 Meter persegipertanggal 06 Februari 2007, berdasarkan bukti T.6(k) yaitu Faktur tagihan uangHal 127 dari 138 hal Putusan

G/2016/PA.Tgrs.wajib tahunan Otorita Tergugat dibeban bayar Rp.13.965.000, pertanggal 07Februari 2007, berdasarkan bukti T.6 (n) Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam telah mengalokasikan tanah kepada Hj.

perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :e SYAHRUNSYAH, SH, Umur 52 tahun, Perkerjaan Advokat/Penasehat Hukum,beralamat di Jalan Imam Bonjol No.315, Kelurahan Teladan, Kecamatan KisaranTimur, Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, untuk semuladisebut PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ; MELAWAN:e Haji RAMLI Bin H.MAWARDI, Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang,bertempat tinggal di Jalan Access Road Otorita

yang tercatat dalam buku Letter CDesa Sukadanau dengan Nomor 949/2251 sebelum dikurangi dengan tanahyang terkena Proyek Otorita Jatilunur, sebelum diberikan kepada NY.

telah dibebaskanoleh Perum Otorita Jatiluhur, namun ternyata Para Penggugat masihmenjadikan Perum Otorita Jatilunur sebagai pihak dalam perkara a quo,yaitu sebagai Tergugat XVII.7.

telah dibebaskanoleh Perum Otorita.

Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII1;2. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1980 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII2;3. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII3;4.

Foto copy Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak BergerakStatus Kelola per April 1996 Perum Otorita Jatiluhur, Nomor Registrasi213 16 421112 02 011039 dengan wilayah Tn.

hari.Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Otorita Batam Nomor : R/19/RSBP/4/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr. M.Rozi telah melakukan pemeriksaan secara klinis terhadap SdrISHAK JUNIOR pada tanggal 6 Maret 2014 :Pemeriksaan Yang Didapat :Pasien datang dalam keadaan Sadare Pemeriksaan Fisik. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa.4 Denyut nadi delapan puluh depan kali per menit. Pernafasan delapan belas kali per menit.

tiba terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilangcelurit membacok saksi ISHAK JUNIOR di bagian lengan sebelah kanan.Kemudian saksi ISHAK JUNIOR melakukan perlawanan terhadapterdakwa hingga akhirnya saksi ISHAK JUNIOR bersama denganterdakwa terjatuh ke tanah.Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Otorita Batam Nomor : R/19/RSBP/4/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr.

(seratus limapuluh meter persegi),berdasarkan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam Nomor1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19 oktober 1999, dengan nomor Penetapan Lokasi(PL) 99030497 tanggal 24 Mei 1999 yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Industri Pulau Batam, dan beberapa dokumen terkait kavlingtersebut diatas telah diserahkan oleh TERGUGAT untuk dipegang oleh PARAPENGGUGAT, berupa: asli Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita BatamNomor 1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19 oktober 1999, asli

ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan.;

ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam.;

YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan.;