., LLM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATKmempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang ; Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang adalah sebagai berikut :Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt.

Utra9 5 @pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dananalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).Bahwa dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara Aktif atau secara Pasif .a.

422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembanguan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
28. 1 (satu) bundle fotokopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
29. 1 (satu)bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;
30. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPATK

Triumph Engineering Consultant;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPATK Tanggal 7 September 2017 CV.

Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon PeninjauanKembali diperoleh dari Pusat Pelaporan Dan Analisa TransaksiKeuangan (PPATK)2.

PilarPerdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam AktaNomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksiHj.

PilarPerdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta25Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam AktaNomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksiHj.

PPM) di hadapan Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam AktaNomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksi Hj.Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. EndangHidayat bertindak sebagai Wakil Direktur, dimana selanjutnya CV.PPM bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjaminseluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.

Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya, Penyedia Alat MusikKantor, Penyedia Mobiler, Penyediaan Mobil Dinas, dll ;Bahwa Penggugat sebagai pemenang tender Pengadaan Pakaian Dinas danBahwa Penggugat sebagai Penjahit Pakaian Dinas dan Atribut tersebut ;Bahwa wewenang untuk melakukan Pengukuran Pakaian Dinas ada padaKontraktor ; ===Bahwa Penggugat selaku Kontraktor mulai bekerja pada bulan Juli 2008 ;Bahwa proses Pembuatan Pakaian Dinas masuk dalam Kewenangan PejabatPembuat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

Perintah untukmelakukan Pemantauan Kerja ;Bahwa saksi melihat langsung penyerahan Pakaian Dinas yang sudah jadi olehPenggugat ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tentang waktu atau kapan penyerahan Pakaian Dinas tersebut, saksi sudahlupa. 5 === == = 2 oo nn nnn on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn oon nn nnnBahwa banyaknya Pakaian Dinas yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepadaPemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah 4.954 (empat ribu sembilan ratusima puluh empat) buah ;Bahwa saksi tahu dari PPATK

Oleh karena itu jelaslah menurut hemat kami bahwa transaksiyang terjadi antara pihak Pelawan dengan konsumennya tersebutsepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yangMencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK.

Dengan demikian maka Pelawan selaluperusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajib untukmenyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksi keuanganyang mencurigakan, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan olehPelawan dengan REZA FAUZAN tersebut jelaslah transaksi tersebuttermasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan sesuaidengan Pasal 1 angka5 UU Pencucian Uang;Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelaporwajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna

Penyimpan dan simpanannya makayang tahu Nomor rekening simpanan dan Nomor kartu kreditPenggugat sebelum adanya peristiwa hukum atas perbuatanmelawan hukum tersebut hanyalah Tergugat (Bank Mandiri Tbk)maka pihak Bank dalam perkara aquo telah terjadi PembocoranRahasia/ Keterangan Nasabah dan simpanan nasabah kepadaTergugat Il sebagai pihak yang tidak berwenang, karena yangberwenang untuk mengetahui informasi nasabah Bank yangdibenarkan Undang Undang adalah terhadap Bank lain, BankIndonesia Petugas Pajak, PPATK

,MH dari Kantor Pusat Pelaporandan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang hadir di persidangan yang manamenerangkan:e Penempatan (placement),adalahn upaya menempatkan uang tunai yangberasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system)atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatanmerupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasilkejahatan dari sumber kejahatannya;Hal.28dari 63 hal. Put.

No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMRyang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihakPelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasiltindak pidana.Unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:"Setiap orang : "Setiap orang" adalah orang

., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPATK)/ Notaris yang beralamat di Jalan LatenrilaiTosengeng, Paddupa, Tempe, Kabupaten Wajo, ProvinsiSulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;3.

Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon PeninjauanKembali diperoleh dari Pusat Pelaporan Dan Analisa TransaksiKeuangan (PPATK);2.

Bahwa dapat saksi jelaskan, pengertian Pencucian Uang secara umumdapat didefinisikan sebagai Suatu perbuatan yang dilakukan dalam upayauntuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana.Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Lgs Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndangini wajiod menyampaikan laporan kepada PPATK.

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;Unsur ke4 : dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan ;Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli ISNU YUWANA DARMAWAN,S.H., LLM dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK )memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucianuang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjam ataumempergunakan rekening orang lain untuk menampung, menempatkan,mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana dipandang

yang dilakukan kepada Penggugat dari Pemerintah kota atasadanya kesepakatan harga atas tanah, saksi lupa mengenai sertifikatnya dansaksi tidak mengetahui perihal eks tanah garapan, bahwa saksi mengetahulkedudukan Penggugat dalam perjanjian kedua belah pihak antara Penggugatdan Tergugat Pemerintah Kota merupakan Pemilik tanah, saksi tidakmengetahui perihal harga pasaran tanah dilokasi tersebut dan yang melakukanverifikasi dokumen pada saat itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK

), dan petugas PPATK yang bertugas pada waktu itu adalahalmarhumah Retno Sulistyoningsih.

;(c) Peserta yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasilpemeriksaan kesehatan dinyatakan gugur ;(d) Peserta yang tidak memenuhi syarat tes psikologi dankompetensi bidang dinyatakan gugur ;(e) Dilakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat danrekam jejak dari PPATK, KPK, BIN dan OJK.

Asas Ketidakberpihakan : Bahwa proses pendaftaran, seleksi, pemilinan dilakukansecara terbuka, independen sesuai ketentuan Peraturanperundangundangan yang tidak ada pemberian kesempatanlebih, ataupun hak istimewa kepada salah satu peserta ; Pelibatan instansi seperti PPATK, OJK, BIN, KPK merupakanbukti komitmen Panitia Seleksi bersikap objektif dan tidakberpihnak dalam proses seleksi;Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan Periode2016 s.d. 2021.

Keterangan Ahli :SH,LLM, dimuka persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan/pendapatsebagai berikut :Hukum Pidana Pencucian Uang, Isnu Yuwana Darmawan, 30Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa .Bahwa keahlian saksi adalah dalam perkara tindak pidana pencucian uangsebagaimana yang dimaksud pasal 3 dan pasal 5 ayat (1) Undang Undang RI No.8tahun 2010 dan sebagai dasar saksi memberikan keterangan ahli dengan suratpenugasan dari Kepala PPATK No.

S /1.02.3/PPATK/12/15 perihal penunjukkanahli dalam pemeriksaan Ahli Dalam Pemeriksaan terdakwa a/n Amrun bin Dahlan.Bahwa benar tindak pidana pencucian yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana perjudian jenis togelsecara online yang dilakukan oleh Sdr. M.

Bahwa Lee Jin Young pernah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali kepada terdakwatentang pengembalian modal sebesar $ US 368.000 akan tetapi tidak ditanggapi olehterdakwa;Bahwa Lee Jin Young pernah mencairkan 2 lembar cek yang berasal dari terdakwaakan tetapi di tolak karenan dananya tidak ada.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau tidak ada tanggapanI KETERANGAN AHLIRihando, SH. memberikan pendapat sebagai ahli di bawah sumpah sebagai berikut:Bahwaahli bekerja sebagai pegawai PPATK

USEP memintauntuk pengurusan PPATK, oprasional orang Bank, dan pajak sehingga sayamemberikan uang tersebut di kwitansikan dan di tanda tangani oleh Sadr.IRAWAN dan disaksikan oleh Sdr. USEP.Lalu pertemuan selanjutnya sekitar tanggal 11 maret 2019 dikarnakan saksisudah mengeluarkan uang secara berjenjang kepada Sdr.

T. 9: Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan sekaligus perlindungan hukum kepada;Menteri keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Dirut LPS, Kepala PPATK, Kepala OJKRI,Dewan Komisioner OJK RI, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5, Pimpinan CIMB Pusat,Pimpinan CIMB Niaga Medan, tanggal 19 Oktober 2016, yang telah diterima oleh Sdra. Ayubselaku Service Manager CIMB Niaga Medan pada tanggal 20 Oktober 2016;10.

Melakukan konfirmasi kepada PPATK terkait aliran danabeberapa pejabat/pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;. Melakukan verifikasi data/oencocokan data antara data keuanganKomisi Yudisial dengan hasil konfirmasi yang diperoleh dari pihakBRI;. Melakukan permintaan klarifikasi yang dituangkan ke dalam BeritaAcara Pemeriksaan kepada :e Sdri. C. Michiko V. H (Bendahara Pengeluaran KY RI tahun2011 dan 2012);e Sdr. Al Jona Al Kautsar (staf Bagian Keuangan);e Sdr.

Melakukan konfirmasi kepada PPATK terkait alirandana beberapa pejabat/pegawai = SekretariatJenderal Komisi Yudisial;e. Melakukan verifikasi data/oencocokan data antaradata keuangan Komisi Yudisial dengan hasilkonfirmasi yang diperoleh dari pihak BRI;f. Melakukan permintaan klarifikasi yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan kepada :C. Michiko V.

Melakukan konfirmasi kepada PPATK terkait aliran danabeberapa pejabat/pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;. Melakukan verifikasi data/oencocokan data antara data keuanganKomisi Yudisial dengan hasil konfirmasi yang diperoleh dari pihakBRI;. Melakukan permintaan klarifikasi yang dituangkan ke dalam BeritaAcara Pemeriksaan kepada :C. Michiko V. H (Bendahara Pengeluaran KY RI tahun 2011dan 2012);e Sdr.

Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon PeninjauanKembali diperoleh dari Pusat Pelaporan Dan AnalisaTransaksi Keuangan (PPATK);2.

Hak Milik Adat Persil No.91 a D.II Block Centeng Kohir No.849 Seluas 294m2 AJB No.232/2007 tgl 19042007 yang di buat oleh Doctorrandus HajiYayat Sudaryat, Camat selaku PPATK sementara di Kecamatan Parongpongterletak di Jin. Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan ParongpongKabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat;g. Rumah dan tanah AJB Nomor : 218 /2005 TGL 15/08/2005 PagarsihPropinsi Jawa Barat Kotamadya Bandung Kecamatan Astana AnyarKelurahan PAGARSIH;h.