Penggugat:
NURSINA
Tergugat:
ERI YARMAL
Turut Tergugat:
PPATK,SRI HUSNI NAJMI, S.H

., DKKLawanPT BANK KEB HANA INDONESIA (Kantor Pusat), DKKDanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), DK

River View City Home Tower SanfransiscoBay, Lantai 10, Nomor 05, Jalan Bulevard Barat Raya, KelapaGading, Jakarta Utara dan saat ini sementara ditahan diRumah Tahanan Salemba;KRISNA IRENE INGGREANI, bertempat tinggal terakhir diApartemen Gading River View City Home Tower SanfransiscoBay, Lantai 10, Nomor 05, Jalan Bulevard Barat Raya, KelapaGading, Jakarta Utara dan saat ini sementara ditahan diRumah Tahanan Pondok Bambu;Para Termohon Kasasi;1.danPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN (PPATK

Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat tugas PPATK Nomor 005/1035-PPATK/VIII/2016 An.

SYAFRI SYAMSUDIN, SE, K.M.AP; 1 (satu) lembar Surat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan Deputi Pemberantasan Nomor R/55/Ks.01/VII/2016, tanggal 28 Juli perihal konfermasi surat tugas pegawai PPATK atas nama SYAFRI SYAMSUDIN, SE, K.M.AP yang dicap dan ditanda tangani oleh Deputi Pemberantasan PPATK Wirzal Yanuar; 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3210493424 atas nama SYAFRI SYAMSUDIN, SE;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah handphone merk Nokia

MUN IM, dengan adanya informasi tersebutkemudian saksi FURQON, S.Ag merasa curiga kepada terdakwa lalumencari informasi ke PPATK pusat di Jakarta apakah terdakwa benarsebagai anggota dari PPATK tersebut atau bukan, yang selanjutnya saksiFURQON, S.Ag mendapatkan keterangan dari kantor PPATK Pusat bahwaterdakwa tidak terdaftar sebagai anggota PPATK di Jakarta dan surattugas yang dimiliki terdakwa adalah surat tugas yang diduga palsu, lalusaksi FURQON, S.Ag memberitahu kejadian tersebut kepada pihakKepolisian.Bahwa

EDISON mengaku sebagai pegawai PPATK sehinggaterdakwa mempunyai rencana untuk berpura pura sebagai Tim AuditorPPATK untuk mendatangi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Indramayu,selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. EDISON untukmembuatkan Surat Tugas sebagai anggota PPATK; Bahwa kemudian Sdr. EDISON membuatkan surat tugas untuk terdakwasebagai anggota PPATK dengan nomor : 005/1035PPATK/VIV/2016 tanggal22 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala PPATK Pusat.

EDISON mengaku sebagai pegawai PPATK sehingga terdakwamempunyai rencana untuk berpura pura sebagai Tim Auditor PPATK untukmendatangi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Indramayu, selanjutnyaterdakwa meminta bantuan kepada Sdr. EDISON untuk membuatkan SuratTugas sebagai anggota PPATK; Bahwa kemudian Sdr. EDISON membuatkan surat tugas untuk terdakwasebagai anggota PPATK dengan nomor : 005/1035PPATK/VII/2016 tanggal 22Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala PPATK Pusat.

Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat tugas PPATK Nomor 005/1035PPATK/VII/2016An.

.(2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembagayang independen dalam melaksanakan tugas dankewenangannya.(3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.Pasal 19(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.(2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.Pasal 20(1) PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh palingbanyak 4 (empat) orang wakil kepala.(2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

diberhentikan berdasarkanketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Pasal 25(1) Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campurtangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.(2) Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campurtangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dankewenangannya.(3) PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama denganpihak yang terkait, baik nasional maupun internasional.Pasal 26Dalam

melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagaiberikut :a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasiyang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undangundang ini;b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuatoleh Penyedia Jasa Keuangan;c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan TransaksiKeuangan Mencurigakan;d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenangtentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai denganketentuan dalam Undangundang

PPATK di dalam dan di luar pengadilan.Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakilisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakilkepala PPATK atau pihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu.Pasal 29Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja danAnggaran Tahunan.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Negara.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 13 BAB VI...BAB VIPENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAANDI SIDANG PENGADILANPasal

sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahunsetelah Undangundang ini diundangkan.(2) PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6(enam) bulan setelah kepala dan wakil kepala PPATK ditetapkan.(3) Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), sebagian tugas dan kewenangan PPATK khususmenyangkut Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bankdilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan BankIndonesia.(4) Kewajiban

menyampaikan laporankepada PPATK yang meliputi:a.

organisasi PPATK terdiri atas:a. kepala;b. wakil kepala;c. jabatan struktural lain; dand. jabatan fungsional.Pasal 49(1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luarpengadilan.(2) Kepala... 24 Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakilisebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada WakilKepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawaiPPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjukuntuk itu.Pasal 50Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin

bertugas membantu Kepala PPATK.Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawabkepada Kepala PPATK.Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil KepalaPPATK bertanggung jawab memimpin danmengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, danwewenang PPATK.Pasal 53...25 Pasal 53Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diangkat dandiberhentikan oleh Presiden.Pasal 54(1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangkujabatannya

hakhaklain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan WakilKepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 59... 27 Pasal 59Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak5.

PPATK yang dibentuk berdasarkan UndangUndangNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkanUndangUndang ini.b.

dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpabantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisikapapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuktetapi tidak terbatas pada:tulisan, suara, atau gambar;b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki maknaatau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca ataumemahaminya.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnyadisebut PPATK

ini.Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakanwajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dansiapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan padaayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidanadengan pidana penjara paling

.(2) Pejabat ...II.12.(2)(3)f puna, Ny22S hyMe Se NyNz S4VAZ NYNaa NYWS) M7NN M7PRESIDENREPUBLIK INDONESIA10Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarangmemberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepadapengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK ataupenyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat ataupegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukanpelanggaran atas ketentuan

sebagaiberikut:a.mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasiyang diperoleh PPATK sesuai dengan UndangUndang ini;memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat olehPenyedia Jasa Keuangan;membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi KeuanganMencurigakan;memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenangtentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuandalam UndangUndang ini;membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangantentang

wajib menyusun Rencana Kerja dan AnggaranTahunan.(2) Anggaran Tahunan PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara.Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 29 yaitu Pasal 29A dan Pasal29B, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 29APengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjanganjabatan, tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat danpegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 29BUntuk lebih mengefektifkan

Global Kontrusi, Suratpembebasan tanah untuk pembangunan Gudang Induk, Surat pemberitahuanTransfer uang dari bank HSBC, Surat Kuasa dana Tunai dari CitibankAustralia, print out Hasi referensi PPATK kepada PT. Global Kontrusi danprint out Hasi referensi PPATK kepada PT.

Global Kontrusi,Surat pembebasan tanah untuk pembangunan Gudang Induk, Suratpemberitahuan Transfer uang dari bank HSBC, Surat Kuasa dana Tunai dariCitibank Australia, print out Hasi referensi PPATK kepada PT. Global Kontrusidan print out Hasi referensi PPATK kepada PT.

Global Kontrusi dan print out Hasi referensi PPATK kepadaPT. Export Indo Perdana kepada saksi WALUYO, saksi SUDRAJAT dan saksiKUSNADI ;18e Bahwa benar barang bukti foto copy print out Tiket penerbangan pesawat keAustralia, Surat Pengajuan Hak waris mengenai pembagian Harta PT. GlobalKontrusi, Surat pembebasan tanah untuk pembangunan Gudang Induk, Suratpemberitahuan Transfer uang dari bank HSBC, Surat Kuasa dana Tunai dariCitibank Australia, print out Hasi referensi PPATK kepada PT.

Global Kontrusidan print out Hasi referensi PPATK kepada PT.

Sprin/850A/II/ 2009/Bareskrim tanggal 22 Juli 2009 Terdakwadiangkat dalam jabatan baru selaku Penyidik pada Unit MoneyLaundering Dit Il/Eksus Bareskrim Polri;Berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.Rtanggal 16 Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuanganyang berindikasi Tindak Pidana Pencucian uang (sesuaiLHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari 2009 a/n Gayus HP.Tambunan), Direktorat Il Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polrimelakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak

Tambunan masih dalam tahap penyelidikan ;Bahwa atas dasar disposisi tersebut, Terdakwa baru menindaklanjutiSurat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16 Maret2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Kuangan yang berindikasiTindak Pidana Pencucian Uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/Rtanggal 26 Februari 2009 a/n Gayus HP. Tambunan), denganmenuangkan dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/412A/II/2009/Siagallltanggal 25 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh IPDA.

;e Honor mengajar dan asistensi ke daerahdaerah selama bertugasdi PPATK sebanyak Rp50.000.000.

Mesin 2RT6337315 berikut STNK,BPKB dan kunci kontaknya adalah dibeli olehPemohon Peninjauan Kembali dengan uang penghasilan yang legalselama dipekerjakan di PPATK ;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, maka terbukti secarasah menurut hukum adanya keadaan baru (bukti baru atau novum)berupa Surat Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi KeuanganNomor : S122/1.01.2/PPATK/11 tertanggal 03 November 2011 perihalPenghasilan bersih Sdr. Mohd.

tanggal 3 November 2011 Nomor$122/1.012/PPATK/11 hanya menjelaskan mengenai penghasilan Pemohonpeninjauan kembali selama dipekerjakan pada PPATK sejak bulan Maret2006 sampai dengan Januari 2009 sebesar Rp350.040.000, tetapi tidakmembuktikan kalau barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortunertahun 2007 No.Pol B 255 WT warna hitam metalik dibeli oleh Pemohondengan menggunakan uang penghasilan dari PPATK tersebut.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015batal demi hukum atau setidaktidaknya di tangguhkan sampai pada saatada regulasi baru terhadap Pelapor ke PPATK terhadap Profesi Pemohon.3. Bahwa dengan melaporkan Klien Permohon kepada PPTAK artinyaPemohon telah melakukan pelanggaran Pasal 19 dan 21 UndangUndangRI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT.4.

Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 3 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 telah menimbulkankerugian bagi Pemohon sebagai advokat, karena telah mencantumkanAdvokat sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporankepada PPATK dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang, yang hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat.2.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015Pemohon hanya berasumsi, merasa dirugikan: Karena profesi advokat telah dimasukkan dalam ketentuan Pasal 3huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, sehinggaPemohon sebagai advokat dikenakan kewajiban melaporkan klienPemohon kepada PPATK dalam hal pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa menurut Termohon, Hal ini sejalan dengan rekomendasi yangdikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakanbahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi KeuanganMencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama PenggunaJasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial IntelligenceUnit (dalam hal ini adalah PPATK).

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yangdikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yangmenyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukanTransaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atauuntuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkanTransaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalam halini adalah PPATK).

Dengan demikian, hasil analisis PPATK menjadi dasarpenyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dengan kata lain, penyidik tindakpidana asal baru dapat melakukan penyidikan TPPU setelan menerimahasil analisis dari PPATK (sebagai produk penyelidikan).

Jadipenggunaan alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana merupakankompetensi hakim yang mengadili, bukan kompetensi penyidik dalamproses penyidikan.Bahwa Tindak pidana lanjutan dalam hal ini TPPU tidak bisa atas inisiatifpenyidik pidana asal, tetapi harus atas dasar analisis PPATK, karena yangmenjadi penyelidik dalam kasus TPPU adalah PPATK.

Bahwa karena hasilanalisis merupakan produk dari PPATK, maka PPATK biasanya memanggiljasa keuangan, pihakpihak terkait kemudian memeriksa dokumen daninformasi. Jadi, sangat mungkin ada pemeriksaan tentang sebuah datatermasuk aliran dana. Pasal 64 ayat (2) UU TPPU, harus ada analisis dariPPATK, Bahwa Suratsurat yang dikeluarkan penyidik merupakan SuratKedinasan, maka harus memenuhi asas kepastian hukum, asasketerbukaan dan asas akuntabilitas.

Oleh karena itu dalam konteks ketigaasas itu, maka seharusnya dicantumkan dasar hukum proses yangdilakukan PPATK karena suratsurat seperti itu bisa dipersoalkan baikkepada internal lembaga maupun kepada lembaga luar. Oleh karenanyadasardasar dikeluarkannya surat harus jelas.

Bahwa sebuah lembagainstitusi tidak bisa melakukan proses pemeriksaan TPPU tanpa adanyasebuah analisis awal oleh PPATK, karena satusatunya lembaga yang diberihak dan kewenangan oleh undangundang untuk melakukan analisis danmenentukan indikasi ada atau tidaknya tindak pidana hanyalah PPATK, danHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Smgdalam konteks kewenangan itulah PPATK berfungsi sebagai Penyelidik atasdasar hasil penyelidikan itu kemudian diserahkan kepada Penyidik untukmengumpulkan

Bahwa berdasarkan akta hibah Nomor 590/15/PPATK/II/2009, tanggal 4Feberuari 2009 kami nyatakan tidak berlaku dengan alasanalasan sebagaiberikut:1.Bahwa Penerima hibah atas nama TERMOHON I menyangkali sebagaipenerima hibah ternadap tanah dan rumah tersebut dari kami sebagaiPemberi hibah dia menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut dibelidari kami ( PEMOHON ) pada hal seingat kami sebagai pemilik (Pemberi hibah) tidak pernah menjual tanah dan rumah tersebut kepadasiapapun termasuk TERMOHON I.Bahwa

adanya pengakuan TERMOHON telah membeli rumah dantanah tersebut berarti menyangkali pula akta hibah Nomor590/15/PPATK/II/2009, tanggal 4 Feberuaru 2009.Bahwa pemohon ( PEMOHON) juga telah menyadari bahwa hartatersebut tidak bisa saya hibahkan kesemuanya karena satusatunyaHal. 2 dari 6 hal.

Menyatakan pula akta hibah Nomor 590/15/PPATK/II/2009, tanggal 4Feberuari 2009 adalah tidak berlaku.Subsidear:Atau bila majelis Hakim berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohontelah hadir menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagaiwakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan menurut berita acarapemanggilan (relaas) No. 25/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 22 Januari 2016 yangbersangkutan

Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Vang.Bunyi pasal: Penyidik, penuntut umum, atau hakimberwenangmemerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran HartaKekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakpidana dari:a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;b) tersangka; atauc) terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam PERKA PPATK No. PER03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan PenghentianSementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan,Pasar Modal dan Asuransi, dimana parameter untukmelaksanakan penundaan transaksi telah dipenuhi denganadanya informasi dari media cetak tentang status tersangka.lI.

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menerima sepucuk surat terkaitperintah penundaan transaksi, sebab surat menyurat dan perintahdari PPATK merupakan bagian dari koordinasi antara bank denganPPATK saja, namun demikian sesuai aturan, PT. Bank Sulselbartelah menyerahkan BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSIkepada nasabah yang mana Berita Acara tersebut telah pula diterimaoleh PPATK dalam waktu 1x24 jam sejak transaksi nasabah ditundadan salinannya telah disampaikan kepada pihak PENGGUGAT :a.

Berita Acara Perpanjangan Penghentian Sementara Transaksiatas permintaan PPATK yang dibuat pada tanggal 17 April 2017selama 15 (lima belas) hari kerjaSeluruh salinan BERITA ACARA tersebut diatas telan sesuaidengan PERKA PPATK No. PER03/1.02.1/PPATK/03/12 tentangPelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksidi Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Dan salinanBerita Acara telah dikoordinasikan dengan anak PENGGUGAT.Keberatan PENGGUGAT pada poin 11 dijelaskan sbb :1.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan Pemberantasan TPPU, TERGUGAT II dapatmelakukan Penundaan Transaksi, adapun kewenangan memblokirdan menyita rekening Deposito PENGGUGAT dilaksanakan olehbank Atas perintah Aparat Penegak Hukum yang telahberkoordinasi dengan PPATK atas laporan Penundaan Transaksiyang dilakukan oleh bank.4.

Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.

M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;

5.16.

M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

5.18.

M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.

5.19.

M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;

5.20.

pencucian uang kepada Kepolisian danKejaksaan", sedangkan dalam Pasal 27 huruf b dikatakan : "meminutainformasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutanterhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepadaPenyidik atau Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa malahan dalam Pasal 28 ayat (1) lebih tegaslagi dikatakan "Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luarPengadilan, padahal Undangundang ini sudah tegas menyatakan dalam haltindak pidana pencucian uang, maka PPATK wajib dilibatkan

(Dosen Fakultas Hukum UniversitasKatholik Parahyangan) mereka ini bukanlah lembaga PPATK yang dimaksudoleh UU No.25 Tahun 2008 ;Hal. 35 dari 53 hal. Put.

dan memberantas tindak pidana pencucian uang ;Bahwa PPATK mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal26 UU No. 23 Tahun 2005 Jo UU No.15 Tahun 2002, adalah sebagaiberikut :a.

Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar Pengadilan ;2.

Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagairnanadimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakil Kepala PPATK ataupihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu ;Pasal ini adalah merupakan Pasal yang memberi mandat atau kewenangankepada Kepala PPATK untuk bertindak atas nama atau mewakili PPATKselaku badan hukum publik apabila diperlukan atau diharuskan PPATKbertindak sebagai Subjek Hukum, seperti halnya seorang direktur sebuahPerseroan Terbatas (PT) yang diberi kuasa untuk mewakili PT

., LLM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli menjenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum UniversitasPadjajaran dan lulus pada tahun 1996, lalu melanjutkan pendidikan S2 diBelanda dan lulus pada tahun 2003;Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah pertama ditugaskan di Bank Indonesiapada tahun 1998 1999, dan beberapa kali mengikuti pendidikan di luarnegeri dan sejak tahun 2012 sampai sekarang Ahli bertugas di PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada bagian

AnalisisHukum di Direktorat Hukum PPATK;Bahwa selama bertugas di PPATK Ahli sudah berkalikali dimintai pendapatseputar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diantaranya beberapaPengadilan Negeri di Jakarta, Papua, Batam, Aceh, Surabaya, Medan, Paludan Mamuju;Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan PenyidikDitresnarkoba Polda Sulsel terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana asalnarkotika yang dilakukan oleh Suryadi Als Daddi dan Terdakwa;Bahwa PPATK memliki tugas antara lain fungsi analisis

tentang Tindak PidanaHalaman 12 dari Halaman 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN EnrPencucian Uang adalah setiap orang yang mentransfer atau mengalihkanyang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan yang berasal dari tindak pidana maka dia itu dikenakan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa dengan menggunakan rekening orang lain yakni isteri, anak atausuami yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana adalah merupakanbagian dari modus TPPU;Bahwa dari laporan Penyidik ke PPATK

terkait dugaan TPPU yangdilakukan oleh Suryadi Als Daddi dengan menggunakan rekening istrinyayakni Terdakwa;Bahwa Laporan Hasil Analisis PPATK yang terlampir dalam BAP bukansebagai alat bukti, karena merupakan hasil analisis dari PPATK ataspermintaan penyidik;Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Transaksi Keuangan No HA31517/10/2017/SRM yang dilakukan oleh PPATK terhadap rekening atas namaDarmawati Als Lili, telah terjadi transaksi berjumlah milyaran rupiah yangtidak sesuai dengan profil;Bahwa ketidaksesuai

Apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dilakukanoleh Terdakwa, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, danunsur kedua ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangandidasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keteranganTerdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan serta bukti surat yangterlampir dalam berkas perkara berupa mutasi rekening dan laporan hasilanalisas dari PPATK dimana Terdakwa

Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017laut (P) Fajar Adha, sehingga dipanggil Bareskrim Mabes Polri padatanggal 14 Juli 2014:Kemudian diinformasikan ke Mabes TNI sesuai surat Kepala PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 5340/1.03.2/PPATK/04/14/SR tanggal 15 April 2014 perihal penyampaian informasi hasilpemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi (gratifikasi) kepadaanggota TNI AL sehingga Terdakwa bersama anggotanya diperiksaPenyidik Puspomal berdasarkan Laporan Polisi dari Saksi1

Bahwa atas temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) milik Terdakwa:1) Transaksi keuangan Terdakwa menjalankan bisnis jual beli bahan bakarbersubsidi menggunakan Bank BCA nomor rekening 8080095571dengan nilai transaksi periode tanggal 9 Januari sampai denganSeptember 2013 total dana yang masuk sebesar Rp2.854.900.000,00Hal. 30 dari 47 hal.

) Nomor 5340/1.03.2/PPATK/04/14/SR tanggal 15 April 2014 perihal penyampaian informasi hasilpemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi (gratifikasi) kepadaanggota TNI AL sehingga Terdakwa bersama anggotanya diperiksaPenyidik Puspomal berdasarkan Laporan Polisi dari Saksi1 Dra.

Suratsurat:1) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama KaptenLaut (P) Fajar Adha;Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Letda Laut2)(P) Guntur Hadi Permana;Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Serka MesJunaedi Harahap;Fotokopi Sertifikat Tanah dan bangunan di Tanjung Uban 6.000m2 dengan perincian :a)b)Cc)Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama AntoniusManullang seluas 2.000 m2;Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama AntoniusManullang seluas 2.000

Suratsurat:1) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Kapten Laut(P) Pajar Adha;2) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Letda Laut (P)Guntur Hadi Permana;3) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Serka MesJunaedi Harahap;4) Fotokopi Sertifikat Tanah dan bangunan di Tanjung Uban 6.000 m2dengan perincian:a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama AntoniusManullang seluas 2.000 m2;b.

Menetapkan alat bukti berupa:Suratsurat:1) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK a.n KaptenLaut (P) Fajar Adha.2) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK a.n LetdaLaut (P) Guntur Hadi Permana.3) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK a.n SerkaMes Junaedi Harahap.Barang bukti berupa suratsurat nomor urut 1) sampai dengan3), mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4) Sertifikat tanah dan bangunan Anra Wika Square diTanjung Uban seluas 6000 m2 (dipecah menjadi 3 sertifikat)masingmasing

SuratSurat, berupa:a Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas namaKapten Laut (P) Fajar Adha;b Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas namaLetda Laut (P) Guntur Hadi Permana;c Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas namaSerka Mes Junaedi Harahap;Barang bukti ini tidak relevan dan tidak mempunyauhubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yangdisangkakan/didakwakan, sehingga tidak perlu kami tanggapi.2.

Berdasarkaninformasi dari PPATK ini kemudian Panglima TNI bersuratkepada Kasal Nomor SR/2NI11/2014 tanggal 21 Juli 2014yang isinya permintaan agar Kasal menindakianjutiinformasi dari PPATK tersebut.2 Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan Saksi Letkol Laut (PM/W) Dra.

Bahwa atas temuandari pusat pelaporan dan analisis transaksikeuangan (PPATK) milik terdakwa :1).

Bahwa atas temuandari pusat pelaporan dan analisis tranSaksikeuangan (PPATK) milik terdakwa :1).

miliksaksi dinilai menyimpang;Bahwa rekening tabungan tersebut Saksi buka di BRI Unit Maroangin, yangwaktu itu ambil kredit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Bahwa tujuan saksi mengambil kredit di bank untuk digunakan sebagai modalusaha jual beli hasil bumi;Bahwa rekening tabungan tersebut memiliki ATM dan ATM rekening tersebutdipegang oleh suami saksi yakni Terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transaksitransaksi sebagaimana yangterlampir yakni sebagaimana Hasil Analisis dari PPATK

Isnuyuwana Darmawan, SH, LLM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli menjenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum UniversitasPadjajaran dan lulus pada tahun 1996, lalu melanjutkan pendidikan S2 diBelanda dan lulus pada tahun 2003;Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah pertama ditugaskan di Bank Indonesia padatahun 1998 1999, dan beberapa kali mengikuti pendidikan di luar negeri dansejak tahun 2012 sampai sekarang Ahli bertugas di Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK

) pada bagian Analisis Hukum di Direktorat HukumPPATK;Bahwa selama bertugas di PPATK Ahli sudah berkalikali dimintai pendapatseputar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diantaranya beberapaPengadilan Negeri di Jakarta, Papua, Batam, Aceh, Surabaya, Medan, Palu danMamuju;Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik DitresnarkobaPolda Sulsel terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana asal narkotika yangdilakukan oleh Suryadi Als Daddi dan Terdakwa;Bahwa PPATK memliki tugas antara lain fungsi

terkait dugaan TPPU yang dilakukan olehTerdakwa Suryadi Als Daddi dengan menggunakan rekening istrinya;Bahwa Laporan Hasil Analisis PPATK yang terlampir dalam BAP bukan sebagaialat bukti, Karena merupakan hasil analisis dari PPATK atas permintaan penyidik;Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Transaksi Keuangan No HA31517/10/2017/SRM yang dilakukan oleh PPATK terhadap rekening atas namaDarmawati Als Lili, telah terjadi transaksi berjumlah milyaran rupiah yang tidaksesuai dengan profil;Bahwa ketidaksesuaian

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PihakPelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidanaHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN EnrMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dalahTerpidana kasus Narkotika yang telah divonis 10 (sepuluh) tahun penjaraberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap karena melakukan kejahatan sesualPasal 114 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN(PPATK), beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35, Kb. KIp.,Gambir, Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;6.

Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.Tergugat Melalaikan Kewajibannya Untuk Melaporkan TKM.Bahwa Tergugat selaku penyedia jasa keuangan mempunyai kewajibanuntuk mengidentifikasi TKM sebagaimana diatur pada Pasal 2 PeraturanKepala PPATK Nomor PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentang IdentifikasiTransaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan(Peraturan KPPATK Nomor 11/2013) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala PPATK Nomor PER04/1.02/PPATK/03/2014 yangberbunyi sebagai

Tergugat telah mengirimkan Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM) Online kepada PPATK dengan NomorPelaporan STUO1BU140000500001129022016;184. Bahwa selain pelaksanaan pelaporan TKM, Tergugat juga telahmengirimkan Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (TKL)Online kepada PPATK;185. Lebih lanjut, sebagai bukti bahwa Tergugat telah menyampaikanlaporan TKM dan TKL sebagaimana dijelaskan di atas, faktanyaTergugat tidak pernah mendapatkan sanksi dari OJK maupunPPATK.

Dan kami sudahmelaporkan transaksi tersebut kepada PPATK (Pusat Pelaporan AnalisisTransaksi Keuangan) selaku Turut Tergugat I;e Pada saat transaksi Marina Darmawan selaku Tergugat IV datangsebagai pemilik dana dan owner.

Rp.3.000.000.000,Dana tersebut adalah untuk pembayaran atau pemesanan barang atauvalas USD 723.113 x 13.435 total Rp.9.715.023.155, dengan kodebooking c.802;e Transaksi tersebut kami sudah laporkan ke PPATK selaku Turut Tergugat dengan Nomor Laporan LTKM : STUO2VA/20002600018824022016(bukti dilampirkan);Dan dengan jelas kami PT.

PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS) TRANSAKSIKEUANGAN, disingkat PPATK, berkedudukan di Jalan Ir.

SKK05/1.02/PPATK/05/20 12; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam PeraturanMahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 27 Agustus 2012,Nomor: 316/Pdt.G/2012/PN. Sby., telah menunjuk Dr.

berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas danPengatur; (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengaturdilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakanyang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atautidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut UndangUndang ini; (5) Pelanggaran atas ketentuan

Bahwa Pasal 39 UU TPPU menetapkan bahwa PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bahwa terhadapdalil PENGGUGAT tersebut perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan bahwatanpa adanya gugatan melalui perkara a quo, TURUT TERGUGAT II(PPATK) selaku lembaga negara akan melaksanakan amanat undangundang untuk melaksanakan kewenangan melakukan audit terhadap kewajban ...73kewajban pelaporan terhadap Penyedia Jasa Keuangan sesuai denganprosedur dan mekanisme yang berlaku.

Bahwa Pasal 40 UU TPPU mengatur bahwa fungsi PPATK adalah: a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); e) Bahwa Pasal 43 UU TPPU mengatur bahwa dalam rangka melaksanakanfungsi pengawasan terhadap