seharusnya menjadi kewenangan PPNSsebagaimana Laporan kami (surat KC No.47/KCFSPMI/Mtr/IV/2011), sehingga wajar jika gugatan Penggugat yang prematurtersebut seharusnya tidak dapat diterima;2 GUGATAN PENGGUGAT WAJIB DITOLAK KARENA DALAMPERKARA/ OBYEK YANG SAMA SEDANG DALAM PROSES HUKUMPIDANA DI PPNS DISNAKERTRANS KABUPATEN MOJOKERTO;e Bahwa obyek gugatan Penggugat ini adalah benarbenar perkarapelanggaran dan bukan perselisihan, di mana obyek gugatanPenggugat adalah tentang PHK karena mengikuti pendidikan(Lokakarya

Pasal 158 UU.No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa jelas jika para Tergugat keduanya tidak masuk hari dan dianggapmangkir karena mengikuti pendidikan (lokakarya) bukanlah kesalahan yangdikategorikan tindakan bisa di PHK menurut PKB PT.Kurnia Anggun Pasal 27ayat 1 bahwa apabila Pekerja tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, makaPekerja tersebut dianggap mangkir dan kepadanya pada hari tidak masuk kerjaseperti ini upahnya tidak dibayar maupun juga menurut Pasal 161 ayat 1 UUNo.13 Tahun 2003

, namun paling berat hanya merupakan sanksi peringatan lisansebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 3 PKB PT.Kurnia Anggun20092011 dan administrasi saja berupa pemotongan gaji satu hari kerja yangtidak masuk kerja tersebut;Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukanskorsing menuju PHK terhadap pengurus dan Anggota PUK FSPMI PT.KurniaAnggun yang mengikuti pendidikan (lokakarya) dan melakukan kegiatan serikatini adalah bentuk intimidasi dan sangat merugikan Penggugat

senilai Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan barang milik Bagus yanghilang yaitu 1 buah dompet warna hitam yang berisi uang senilaiRp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buan KTP, 1 (Satu)Buah kartu ATM, 1 (Satu) buah kartu mahasiswa sudah tidak ada lagi;Bahwa pada saat kejadian saksi tidur jam 01.30 wib dan terbangun jam03.30 wib;Bahwa barang barang yang hilang dicuri tersebut diletakkan diatas kasurdidalam kamar;Bahwa Kami sedang istirahat tidur dikarenakan dari acara lokakarya

MASHITO yang hilang yaitu berupa 1 buah laptop Merk LENOVO,warna hitam dn uang senilai Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)dan barang milik Bagus yang hilang yaitu 1 buah dompet warna hitam yangberisi uang senilai Rp.150.000 (Sseratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah KTP,1 Buah kartu ATM, 1 buah kartu mahasiswa sudah tidak ada lagi; Bahwa saksi dan teman teman saksi sedang melakukan tugas KKN didesa tersebut, dan kegiatan KKN tersebut pada tanggal 07 januari 2019yaitu diadaakan acara lokakarya

antara pemuda karang taruna denganpeserta KKN yang ada di posko tersebut yaitu rumah milik bapakHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN BbuBURDANI yang mana acara tersebut berakhir sekitar pukul 24.00 wib,pada saat itu kegiatan dilakukan dengan acara bakarbakar ayamdihalaman depan posko KKN;Bahwa saat terjadinya acara lokakarya tersebut saksi melihat terdakwasedang fotofoto dibagian dapur dan bagian ruang tengah, dan pada saatitu ada seseorang yang mengingatkan saksi namun saksi lupa nama

Banjit Kabupaten Way Kanan;Bahwa yang saksi ketahui adalah barang berupa 2 (dua) unit laptop, tasdan dompet;Bahwa saksi adalah aparat kampung dimana tempat saksisaksi tersebutKKN;Bahwa saksi mendengar saudara saksi FAJAR dan YAHDI mengatakankepada mahasiwa kkn agar berhatihati karena melihat terdakwa seringmondar mandir di dalam posko KKN saat acara bakar ayam sedangberlangsung diluar;Bahwa saksi melihat terdakwa meninggalkan posko kkn sekita kuranglebih pukul 00.00 wib;Bahwa saat terjadinya acara lokakarya

kumpulkumpul di posko KKN,dan saat itu terdakwa datang dengan sdr.Febri dan Bayu;Bahwa saksi lihat gerakgerik terdakwa yang mencujrigakan oleh karena itusaksi menyuruh anakanak KKN untuk kunci kamar dan berhatihati agartidak ada barangbarang yang hilang;Bahwa pada saat acara saksi sempat memeringkatkan anakanak KKNuntuk berhatihati dan saya bilang tolong awasi terdakwa dan temannyaFebri;Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat sebelum kejadian yaitu tangggal7 januari 2019 saat berlangsungnya kegiataan Lokakarya

diperiksaternyata sesuai dengan aslinya :GON Oa PFW DN FPKTP atas nama Pemohon diberi tanda P1Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P2Akte cerai Pemohon diberi tanda P3Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diberi tanda P4Surat Tanda tamat Belajar SD atas nama Pemohon diberi tanda P5Surat tanda tamat belajar SMP atas nama Pemohon diberi tanda P6Surat tanda tamat belajar SMA atas nama Pemohon diberi tanda P7Surat tanda lulus Akademi Bahasa Inggris atas nama Pemohon diberi tandaP8Surat Keterangan mengikuti Lokakarya

(Asli) 1 (satu) bundel SPJ honor Tim Perumus Lokakarya besertakelengkapannya;100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya besertakelengkapannya;101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ jasa sopir beserta kelengkapannya;102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ upah pengecatan lokal / kantor besertakelengkapannya;103. (Asli) 1 (Satu) bundel SPJ upah rehab pagar beserta kelengkapannya;104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ upah / bahan pembatas labor besertakelengkapannya;Hal. 23 dari 51 hal. Put.

(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya besertakelengkapannya;100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya besertakelengkapannya;101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya;102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal / Kantor besertakelengkapannya;103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar beserta kelengkapannya;104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah / Bahan Pembatas Labor besertakelengkapannya;105.

Sipenmaru) Golongan II beserta kelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembelian Modal Infocus besertakelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta besertakelengkapannya;(Asli) 1 (Satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian SemesterGenap beserta kelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Semester Genapbeserta kelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian SemesterGenap beserta kelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya

besertakelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya besertakelengkapannya;(Asli) 1 (Satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya;(Asli) 1 (Satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal / Kantor besertakelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar besertakelengkapannya;(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah / Bahan Pembatas Labor besertakelengkapannya;(Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi KeperawatanPemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Rekening0500.0101.008663, Uraian

Dikatakan demikian, karena bagaimana mungkin MajelisHakim Pengadilan Negeri Bogor yang lebih mendasarkanpertimbangannya pada hasil lokakarya Hukum Perikatan yangdiselenggarakan oleh BPHN Depkeh R.I. tanggal 1719 Desember1985, dibandingkan dengan ketentuan undangundang sendiri sepertitercantum dalam Pasal 1320 BW/ KUHPdi, Pasal 1338 BW/KUHPdt,pasal 1339 BW/KUHPdt. Apakah benar suatu hasil lokakarya lebihtinggi dan/atau lebin kuat keabsahannya dari pada undangundang?Sejak kapan?

Kalau pun benar hasil lokakarya tersebut seperti itu,menurut hemat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi justru tidakada pertentangannya dengan ketentuan Pasal 13820 BW/ KUHPdt,Pasal 1338 BW/KUHPdt, pasal 1339 BW/ KUHPdt? Mengapapenarikan konklusi/kesimpulannya menjadi lain dan tidak logis ?

Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akalsehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilaikeadaan (penilaian tidak memihak) menurut normanorma yang obyektif;Bahwa berdasarkan lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakanoleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), DepartemenKehakiman RI pada tanggal 17 19 Desember 1985 adalah Asas dalamperjanjian asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPer.

OKU Timur;25. 1 [satu] bundle Laporan Pertanggung Jawaban [SPJ] Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan [Pelatihan TOT Pengukuran dan Analis Pencapaian SPM untuk Fasilitator Daerah] Kab. OKU Timur Tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab.

OKU Timur;26. 1 [satu] bundle Laporan Pertanggung Jawaban [SPJ] Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan [Pelatihan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM Kepada Pengawas dan Kepala Sekolah Madrasah] Kab. OKU Timur Tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKU Timur;27.

Surat Perintah Kerja [SPK] Nomor : 027/3479/I.Disdiknas.OT/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Sewa Penginapan Peserta, Narasumber dan Panitia pada program ManajemenPelayanan Pendidikan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan Pelatihan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM Kepada Pengawas dan Kepala Sekolah Madrasah tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKU Timur;28.

Surat Perintah Kerja [SPK] Nomor : 027/3481/I.Disdiknas.OT/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Pengadaan Konsumsi pada program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan Pelatihan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM Kepada Pengawas dan Kepala Sekolah Madrasah tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab.

OKU Timur.Surat Perintah Kerja SPK Nomor : 027/3481/lDisdiknas.OT/2015 tanggal04 September 2015 tentang Pengadaan Konsumsi pada programManajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan,Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai IsuPendidikan Pelatihan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM KepadaPengawas dan Kepala Sekolah Madrasah tahun 2015 pada DinasPendidikan Nasional Kab.

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentangberbagai isu pendidikan (pelatihnan TOT pengukuran dan analisis pencapaianSPM kepada pengawas dan Kepala Sekolah Madrasah) tahun 2015 denganbiaya penyewaan Kelas sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah)11.

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentangberbagai isu pendidikan (pelatihan TOT pengukuran dan analisis pencapaianSPM kepada pengawas dan Kepala Sekolah Madrasah) tahun 2015 denganbiaya penyewaan Kelas sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah)11.

OKU Timur.Surat Perintah Kerja SPK Nomor : 027/3479/.Disdiknas.OT/2015 tanggal 04September 2015 tentang Sewa Penginapan Peserta, Narasumber dan Panitiapada program ManajemenPelayanan Pendidikan Kegiatan PenyelenggaraanPelatinan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai IsuPendidikan Pelatinan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM KepadaPengawas dan Kepala Sekolah Madrasah tahun 2015 pada Dinas PendidikanNasional Kab.

OKU Timur, sampai dengan barang buktiangka 28 (dua puluh delapan) berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/3481/l.Disdiknas.OT/2015 tanggal 04 September 2015 tentang PengadaanKonsumsi pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan KegiatanPenyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah TentangBerbagai lsu Pendidikan Pelatihan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPMKepada Pengawas dan Kepala Sekolah Madrasah tahun 2015 pada DinasPendidikan Nasional Kab.

ADANGSUDRAJAT.13.1 (satu) lembar foto copy bukti kas keluar disposisiditerima dari bendahara lokakarya sebesar Rp.2.000.000, yang dipergunakan untuk dekorasi untuklokakarya tanggal 14 Desember 2006 ditandatanganioleh yang menerima Sdr. ADANG SUDRAJAT dan mengetahuiSdr. Drs. H.

ERNA HBendahara Lokakarya.Daftar Panitia Seminar dan Lokakarya senilai Rp.7.950.000, .Daftar Kehadiran Panitia Seminar.Daftar Potongan PPH Pasal 21 Uang Saku PesertaSemiloka HonorHal. 99 dari 123 hal. Put.

ADANGSUDRAJAT.69.1 lembar fotocopy Bukti Kas keluar ( Disposisi )diterima dari BendaharaLokakarya sebesar Rp. 2.000.000, yang dipergunakanuntuk Dekorasi untuk Lokakarya tertanggal 14 Desember2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. ADANGSUDRAJAT dan Mengetahui Sdr. Drs. H.

ADANGSUDRAJAT.13.1 (satu) lembar foto copy bukti kas keluar disposisiditerima dari bendahara lokakarya sebesar Rp.2.000.000, yang dipergunakan untuk dekorasi untukHal. 139 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009lokakarya tanggal 14 Desember 2006 ditandatanganioleh yang menerima Sdr. ADANG SUDRAJAT dan mengetahuiSdr. Drs. H.

ADANGSUDRAJAT.69.1 lembar fotocopy Bukti Kas keluar ( Disposisi )diterima dari BendahraLokakarya sebesar R. 2.000.000, yang dipergunakanuntuk Dekorasi untuk Lokakarya tertanggal 14 Desember2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. ADANGSUDRAJAT dan Mengetahui Sdr. Drs. H.

No.1447 K/PID.SUS/2009 Memfasilitasi kegiatan MGMP dan MKKS demi peningkatankompetensi dan profesional guru; Pengembangan Kreativitas siswa dalam bidangbidangpenelitian ilmiah remaja, Olimpiade (matematika, fisika, kimia,biologi, Komputer, bahasa Inggris) seni, olahraga , sosial,keagamaan, dll; Peningkatan dan pengembangan wawasan bagi wargasekolah dalam rangka pengembangan kultur sekolah yangmenyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan melaluisymposium, lokakarya, studi banding, dll; Peningkatan

modelmodel pembelajaran yanginovatif dan menyenangkan bagi siswa dan guru;Memfasilitasi kegiatan MGMP dan MKKS demi peningkatankompetensi dan profesional guru;Pengembangan Kreativitas siswa dalam bidangbidangpenelitian ilmiah remaja, Olimpiade (matematika, fisika, kimia,biologi, Komputer, bahasa Inggris) seni, olahraga , sosial,keagamaan, dll;Peningkatan dan pengembangan wawasan bagi wargasekolah dalam rangka pengembangan kultur sekolah yangmenyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan melaluisymposium, lokakarya

Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansidan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi PemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi GorontaloTahun 2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah Freedom Kota Gorontalo ; (Asli) ------------------------------------------

Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) NasionalIndependensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik MenghadapiPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo TahunHalaman 7 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah *Freedom KotaGorontalo, Ketua Panitia AHMAD NADI. 6. Proposal Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh Pemuda RemajaKreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ANDI7.

MomonguHulonthalo olehGorontalo Tangguh 11 Comunity Tahun2011 Kegiatan GorontaloMovie AwardFestival FilmPelajar Gorontalooleh SejahteraMovie AwardTahun 2011Jois Hasan100.000.000, Kegiatan IsraMi'raj 1432 H olehGerakan PemudaInisiator FriendshipPo Tata Yade MoLamahuPangkalan KotaGorontalo Tahun2011AdiyatmaRonosumitro105.000.000, Kegiatan PekanSeni MasyarakatSeGorontaloTahun 2011TangkaiLombaLagu Dangdut olehKomunitasMasyarakat CintaDaerah KotaGorontalo Tahun2011Djeflin Bau125.000.000, Kegiatan Seminardan Lokakarya

Idham Cholied selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Wonosobo dan para Kasubdin Dinas Pendidikan Wonosobomenghadiri Lokakarya Pendidikan tentang Mutu Pendidikan dan Sosialisasi Bukuyang diadakan oleh PT. Balai Pustaka (Persero) di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta,dalam kesempatan tersebut H. Murad lrawan yang mewakili PT.

Idham Cholied selakuKetua DPRD Kabupaten Wonosobo dan para Kasubdin Dinas PendidikanWonosobo menghadiri Lokakarya Pendidikan tentang Mutu Pendidikan danSosialisasi Buku yang diadakan oleh PT. Balai Pustaka (Persero) di Hotel SariPan Pasifik Jakarta, dalam kesempatan tersebut H. Murad lrawan yang mewakiliHal.9 dari 20 Halaman Put.No.30/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. PT.

Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSNMUI dan AASI(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 78 Jumad alUla1426 H/ 1415 Juni 2005 M.3.

Ng fail Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSNMUI tanggal 1314Rabiuts Tsani 1422 H/ 45 Juli 2001M.Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ahNasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April2001 M.Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ahNasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.MEMUTUSKANFATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSISYARPAHKetentuan UmumIL.Asuransi Syariah (Tamin, Takaful atau

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Bahwa Pasal 96 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan berbunyi sebagaiberikut:(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisandan/atautertulis = dalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan;(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya

Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukanmengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Lalu penjelasan Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 68Tahun 2010 menyatakan sosialisasi melalui media, tatap mukaantara lain dialog, seminar, lokakarya, diskusi, pameran. DanHalaman 26 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 26 P/HUM/2018penjelasan Pasal 16 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun2010, kegiatan di maksud antara lain konsultasi publik, lokakarya,seminar dan atau workshop;Bahwa akan tetapi semua kegiatan yang merupakan kewajibanTermohon itu tidak pernah melibatkan dan atau menyertakanPemohon selaku anggota masyarakat meskipun Pemohon adalahpemegang HGB diareal yang direncanakan sebagai zona industriKota Medan, Pemohon tidak pernah diberitahu adanya konsultasipublik atau lokakarya atau

dan PUSTUPUSTU ;Bahwa Kepala Puskesmas tidak menerima uang dari Pustu;Bahwa Pustu itu menerima motor dari Dinas pengambilannya masingmasing dari Dinas ;Bahwa yang menandatangani pengambilan motor Kepala Puskesmasdulu dan saksi menangani 5 Pustu ;Bahwa saksi yang menandatangani pengambilan motor tersebut ;Bahwa terima motor sebanyak6 unit;Bahwa saksi beritahu ke Pustu tapi sebelumnya karena kami didalamrapat Dinas ada diumumkan akan ada motor, karena di Puskesmas ituada yang namanya rapat LokBul/Lokakarya

dan PUSTUPUSTU ;Bahwa Kepala Puskesmas tidak menerima uang dari Pustu ;Bahwa Pustu itu menerima motor dari Dinas pengambilannya masingmasing dari Dinas ;Bahwa yang menandatangani pengambilan motor Kepala Puskesmasdulu dan saksi menangani 5 Pustu ;Bahwa saksi yang menandatangani pengambilan motor tersebut ;Bahwa terima motor sebanyak6 unit;Bahwa saksi beritahu ke Pustu tapi sebelumnya karena kami didalamrapat Dinas ada diumumkan akan ada motor, karena di Puskesmas ituada yang namanya rapat LokBul/Lokakarya

dan PUSTUPUSTU ;Bahwa Kepala Puskesmas tidak menerima uang dari Pustu ;Bahwa Pustu itu menerima motor dari Dinas pengambilannya masingmasing dari Dinas ;Bahwa yang menandatangani pengambilan motor Kepala Puskesmasdulu dan saksi menangani 5 Pustu ;Bahwa saksi yang menandatangani pengambilan motor tersebut ;Bahwa terima motor sebanyak6 unit;Bahwa saksi beritahu ke Pustu tapi sebelumnya karena kami didalamrapat Dinas ada diumumkan akan ada motor, karenadi Puskesmas ituada yang namanya rapat LokBul/Lokakarya

Rupiah).e Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinaspeserta yang tidak mengikuti kegiatan di Batamtetapi langsung mengikuti kunjungan kerja keDaerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai Rp.1.894.000, (Satu Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Empat Ribu Rupiah).Bahwa selain dari biaya perjalanan dinas untuk pelatihan ketenagakerjaan keBatam, kunjungan kerja ke Bengkulu, Sumatera Salatan, Daerah IstimewaYogyakarta dan Nusa Tenggara Barat dan kunjungan kerja ke Singapura danThailand, ada kegiatan seminar / lokakarya

demikian dari perbuatannya terdakwa telah memperkaya dirinyasendiri, yaitu. terdakwa telah menikmati biaya perjalanan dinas sebesarRp. 102.215.000, (Seratus Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yangberasal dari biaya perjalanan dinas 20 (dua puluh) orang pegawai NakertransHal. 19 dari 130 hal...........20Kabupaten Kerinci yang tidak berangkat ke tujuan sesuai dengan surat perintahtugas, di tambah Rp. 20.716.000, (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas RibuRupiah) untuk biaya kegiatan seminar / lokakarya

Terdakwa juga telah menggunakan biaya perjalanan dinas sebesarRp. 102.215.000, (Seratus Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yangberasal dari biaya perjalanan dinas 20 (dua puluh) orang pegawai NakertransKabupaten Kerinci yang tidak berangkat ke tujuan sesuai dengan surat perintahtugas, di tambah Rp. 20.716.000, (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus EnamBelas Ribu Rupiah) biaya untuk kegiatan seminar / lokakarya yang tidakdilaksanakan, dan Rp. 26.207.000, (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh RibuRupiah

Namundemikian karena dalam persidangan termnyata terungkap fakta bahwa padasaat penyidikan di Kejaksaan ternyata sebagian besar sakssaksi yangmenerima dana dari terdakwai telah mengembalikan uang tersebut, makaHal. 110 dari 130 hal...........111dengan segala pertimbangan dan kebijaksanaan serta rasa keadilan MajelisHakim hal itu tidak perlu dianggap sebagai kerugian keuangan negara ;e Bahwa terhadap kegiatan lokakarya yang seharusnya dilaksanakan setelahkegiatan pelatihan dan kunjungan kerja tersebut

LOKA KARYA Bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut seharusnya ada lokakarya, dengan biayayang dianggarkan sebesar Rp. 20.716.000,.

Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan,termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop),pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.Pasal2 : 1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yangselanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :15Pasal 3Pasal 56h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan,orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakankegiatan) yang membayar honorarium, hadiah

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000.Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan,termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop),pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.Pasal2 : 1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yangselanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan,orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakankegiatan) yang membayar honorarium

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000.Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan,termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop),pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.Pasal2 : 1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yangPasal 3Pasal 5selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan,orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakankegiatan) yang

Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yangmengatur halhal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam;bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSNmemandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untukdjadikan pedoman oleh LKS.Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentangReksadana Syariah, tanggal 2425 Rabiul Awal 1417 H/2930 Juli1997 M.. UndangUndang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S09/01/PSDIM..

Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSNMUI dengan AASI(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 78 Jumadi alUla1426 H/ 1415 Juni 2005 M.3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ahNasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.MEMUTUSKANFATWA TENTANG AKAD TABARRU PADA ASURANSISYARPAHKetentuan HukumAkad Tabarru merupakan akad yang harus melekat pada semualheproduk asuransi.Akad Tabarru pada asuransi adalah semua bentuk akad yangdilakukan antar peserta pemegang polis.

sekarang atauPembina Asosiasi LSPBM Mitra TanahLaut pada tahun 2007) ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pelaihari sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut bersama Saksi ALI FADHOLI bin (alm) CHUDORI, SaksiSUPARNI binti (alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimanahasil yang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya

dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut bersama Saksi ALI FADHOLI bin (alm) CHUDORI, SaksiSUPARNI binti (alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimanahasil yang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya

ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut bersama Saksi ALI FADHOLI bin (alm) CHUDORI, SaksiSUPARNI binti (alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimanahasil yang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya

ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP;LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut bersama Saksi ALI FADHOLI bin (alm) CHUDORI, SaksiSUPARNI binti (alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimanahasil yang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya

Priyatna Abdurrasyid adalahsebagaimana dimuat dalam artikel Hukumonline.com yang berjudul "Salah Prosedur,putusan Arbitrase Bisa Diibatalkan" tertanggal10 September 2002 = (Bukti P10) dan jugasebagaimana dimuat dalam Buku "Proceedings:Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitandan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Arbitrase danMediasi Kerja sama antara Pusat PengkajianHukum dan Mahkamah Agung RI, halaman 16 alineake 3 (Bukti P11).Ad. B.1.

dalam Undang UndangArbitrase maupun Peraturan Prosedur BANI sendiri ;Bahwa pembatalan Putusan BANI sebagai akibatkesalahan prosedural sebagaimana uraian di atasadalah sejalan dengan pendapat Bapak Prof.PriyatnaAbdurrasyid yang nota bene beliau adalah Ketua BANIdan seorang arbiter aktif di BANI saat ini dalamartikel Hukumonline.com tanggal 10 September 2002yang berjudul Il Salah Prosedur, Putusan ArbitraseBisa dibatalkan" (Vide Bukti P10) dan jugasebagaimana dimuat dalam Buku Proceedings:Rangkaian Lokakarya

No.126PK/Pdt.Sus/2010saat ini dan seorang arbiter aktif di BANI saat inidalam artikel Hukumonline.com tanggal 10 September2002 yang berjudul "Salah Prosedur, Putusan ArbitraseBisa Dibatalkan" (vide Bukti P10) dan jugasebagaimana dimuat dalam Buku Proceedings:Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan danWawasan Hukum Bisnis Lainnya Arbitrase dan MediasiKerja antara Pusat Pengkajian Hukum dan MahkamahAgung RI, halaman 16, alinea ke2 (vide Bukti P11).10.