PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS) TRANSAKSIKEUANGAN, disingkat PPATK, berkedudukan di Jalan Ir.

SKK05/1.02/PPATK/05/20 12; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam PeraturanMahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 27 Agustus 2012,Nomor: 316/Pdt.G/2012/PN. Sby., telah menunjuk Dr.

berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas danPengatur; (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengaturdilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakanyang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atautidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut UndangUndang ini; (5) Pelanggaran atas ketentuan

Bahwa Pasal 39 UU TPPU menetapkan bahwa PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bahwa terhadapdalil PENGGUGAT tersebut perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan bahwatanpa adanya gugatan melalui perkara a quo, TURUT TERGUGAT II(PPATK) selaku lembaga negara akan melaksanakan amanat undangundang untuk melaksanakan kewenangan melakukan audit terhadap kewajban ...73kewajban pelaporan terhadap Penyedia Jasa Keuangan sesuai denganprosedur dan mekanisme yang berlaku.

Bahwa Pasal 40 UU TPPU mengatur bahwa fungsi PPATK adalah: a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); e) Bahwa Pasal 43 UU TPPU mengatur bahwa dalam rangka melaksanakanfungsi pengawasan terhadap

Setelah beberapa hari koroban menanyakankepada Terdakwa tentang dana pinjaman yang akan cair sesuai janjiTerdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belumbisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehinggaTerdakwa meminta uang Rp14.900.000,00 (empat belas sembilan ratus riburupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPATK lalukorban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepadaDwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ;Selanjutnya pada bulan Juni

tahun 2013 Terdakwa menghubungi korban danmengajak bertemu di daerah Tugu, Yogyakarta dan Terdakwa mengatakanakan membayar PPATK dan meminta Erwin Nur Abdullah supayamencarikan pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Suryadi untuk meminjam uang,lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Suryadi dan mengatakan bahwapinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu denganfee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya

Setelah beberapa hari korban menanyakankepada Terdakwa tentang dana pinjaman yang akan cair sesuai janjiTerdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belumbisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehinggaTerdakwa meminta uang Rp 14.900.000,00 (empat belas sembilan ratus riburupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPATK lalukorban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepadaDwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ; Selanjutnya pada bulan

Juni tahun 2013 Terdakwa menghubungi korban danmengajak bertemu di daerah Tugu, Yogyakarta dan Terdakwa mengatakanakan membayar PPATK dan meminta Erwin Nur Abdullah supayamencarikan pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Suryadi untuk meminjam uang,lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Suryadi dan mengatakan bahwapinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu denganfee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya

Pol: Sprin/850VII/2009/Bareskrim tanggal 22 Juli 2009TERDAKWA diangkat dalam jabatan baru selaku Penyidik pada UnitMoney Laundering Dit I/ Eksus Bareskrim Polri;Berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.Rtanggal 16 Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuanganyang berindikasi Tindak Pidana Pencucian uang (Sesuai LHA063/03.11.013/ 02/09/R tanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HP.TAMBUNAN), Direktorat Il Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polrimelakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak

TAMBUNAN masih dalam tahap penyelidikan;Bahwa atas dasar disposisi tersebut, TERDAKWA barumenindaklanjuti Surat PPATK Nomor S31/1. 03. 1/PPATK/03/09. Rtanggal 16 Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuanganyang berindikasi Tindak pidana pencucian uang (Sesuai LHA063/03.11.013/ 02/09/R tanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HPTAMBUNAN), dengan menuang kan dalam Laporan Polisi No. Pol.

Berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal16 Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yangberind ikasi Tindak Pidana Pencucian uang (sesuai LHA063/03.11.013/ 02/09/R tanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HP.TAMBUNAN), Direktorat Il Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polrimelakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana pencucianuang dengan tindak pidana asal korupsi yang diduga dilakukan olehTerlapor GAYUS HP. TAMBUNAN yang ditempatkan di Bank BCA dan diBank.

menghentikan perkara korupsidan money laundering dengan terlapor GAYUS HP TAMBUNAN danatas pemintaan bantuan tersebut TERDAKWA mengatakan "siapmembantu" dan menyarankan agar GAYUS HP TAMBUNANmenemui Kanit KOMBES POL PAMBUDI PAMUNGKAS dan waktuitu TERDAKWA menerima uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)dari HAPOSAN HUTAGALUNG. padahal Terdakwa menyadari bahwapada saat itu sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya selakupenyelidik melakukan tindakan penyelidikan menindaklanjuti SuratPPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK

TAMBUNAN masih dalamtahappenyelidikan.Bahwa atas dasar disposisi tersebut, TERDAKWA menindaklanjutiSurat PPATK Nomor S31/1, 03. 1/PPATK/03/09. R tanggal 16 Maret2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasiTindak pidana pencucian uang (Sesuai LHA 063/03.11.013/ 02/09/Rtanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HP TAMBUNAN), denganmenuangkan dalam Laporan Polisi No.

) Nomor 5340/1.03.2/PPATK/04/14/SR tanggal 15 April 2014 perihal penyampaian informasi hasilpemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi (gratifikasi) kepadaanggota TNI AL sehingga Terdakwa bersama anggotanya diperiksa PenyidikPuspomal berdasarkan Laporan Polisi dari Saksi1 Dra.

Suratsurat :1) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Kapten Laut(P) Fajar Adha.2) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Letda Laut(P) Guntur Hadi Permana.3) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Serka MesJunaedi Harahap.4) Foto copy Sertifikat Tanah dan bangunan di Tanjung Uban 6.000 m2dengan perincian :a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama AntoniusManullang seluas 2.000 m2.b.

Suratsurat :1) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atasnama Kapten Laut (P) Pajar Adha.2) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atasnama Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana.3) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atasnama Serka Mes Junaedi Harahap.4) Foto Copy Sertifikat Tanah dan bangunan di TanjungUban 6.000 m2 dengan perincian :a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas namaAntonius Manullang seluas 2.000 m2.b.

SuratSurat, berupa :1) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama KaptenLaut (P) Fajar Adha ;2) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama LetdaLaut (P) Guntur Hadi Permana ;3) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama SerkaMes Junaedi Harahap ;Barang bukti ini tidak relevan dan tidak mempunyai hubungankausalitas dengan materiil tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, namun tetap diperlukan sebagai satu kesatuan dalamberkas perkara.

Proses pemeriksaanperkara di Pengadilan Tingkat Pertarna jelas dan justru terbukti bertentangan dengan ketentuan Undangundang No.25 Tahun 2003 itusendiri ;Setiap tindak pidana pencucian uang, prosedur atau mekanisme pelaporannya harus lebih dahulu melalui pelaporan ke lembaga independen,yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ; Mengenai barang bukti berupa dokumen atau suratsurat yang hanyaberupa foto copynya saja, dan sama sekali tidak pernah diperiksa keasliannya dan keotentikannya

PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas Pelapor ;(2). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(dd) memberikan hak kepada Pelapor atau ahli warisnya untukmenuntut ganti kerugian melalui Pengadilan ;Bukti Pelanggaran Judex Factie ke 1. Pada saat pemeriksaan saksi pelapor, Paulus Sugeng Orisiswanto,Hakim jelas dan terangterangan mengabaikan dan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1).

Inilah bukti untuk kesekian kalinya terjadi pelanggaranterhadap Undangundang yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalammemeriksa perkara tindak pidana pencucian uang dengan Terdakwa, Lukman Hakim ;Bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang harnsterlebih dahulu melalui mekanisme Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) ;PPATK merupakan Lembaga Independen yang dibentuk dengan tujuan dandalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang sebagaimana diamanatkan

dan dimaksud dalam UndangundangNo.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undangundang No.15 Tahun2002 tentang tindak pidana pencucian uang ;26Sesuai amanat ketentuan Undangundang tersebut, maka pada tanggal 3Nopember 2003, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 82Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan ;Menurut ketentuan Pasal huruf g Keputusan Presiden No.82 Tahun 2003secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa tugas PPATK adalahmelaporkan

In casu, sejak proses di tingkat penyidikan Kepolisian, ternyata tidakdidasarkan adanya laporan dari PPATK, dan sama sekali tidak melaluiproses analisis transaksi lebih dahulu oleh PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) mengeluarkan Peraturan Kepala PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi TransaksiKeuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan(Bukti P21) jo. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan No.

PER04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan KepalaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi TransaksiKeuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan(Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/13) (Bukti P22) danSurat Edaran No. SE03/1.02/PPATK/05/15 tentangIndikator Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PenyediaJasa Keuangan (SE03/15) (Bukti P23).

Pasal 6 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/13 danHalaman 4 SE03/15 tersebut mengatur Indikator TransaksiKeuangan Mencurigakan yang menyatakan:Pasal 6 Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/131) Pemantauan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3huruf a diawali dengan pemantauan terhadapTransaksi yang tidak wajar.2) Pemantauan Transaksi yang tidak wajar dilakukanberdasarkan parameter yang disusun oleh PJK.3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling kurang ditentukan berdasarkan

PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentangindentifikasi transaksi kKeuangan mencurigakan bagi penyedia jasakeuangan ;Peraturan kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi kKeuanganNo. PER04/1.02/PPATK/03/2014 tentang perubahan atas peraturankepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan No.PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentang indentifikasi transaksikeuangan mencurigakan bagi penyedia jasa Keuangan ;halaman 4 surat edaran No.

Yangterakhir adalah, transaksi kKeuangan yang diminta oleh PPATK,PPATK aktif meminta kepada bank untuk dilaporkan oleh pihakpelapor karena melibatkan kekayaan yang diduga berasal daritindak pidana, jadi ada indikasi pencucian uang, kKemudian PPATKmeminta untuk dimasukan di rekening yang mencurigakan.Bahwa menurut norma yang ada dalam UndangUndang MoneyLaundering memang demikian, karena dalam UndangUndangMoney Laundering tegas dan turunannya adalah ada aturan BankIndonesia sebelumnya itu Know Your

Setelah beberapa hari koroban menanyakankepada Terdakwa tentang dana pinjaman yang akan cair sesuai janjiTerdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belumbisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehinggaTerdakwa meminta uang Rp14.900.000,00 (empat belas sembilan ratus riburupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPATK lalukorban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepadaDwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ;Selanjutnya pada bulan Juni

tahun 2013 Terdakwa menghubungi korban danmengajak bertemu di daerah Tugu, Yogyakarta dan Terdakwa mengatakanakan membayar PPATK dan meminta Erwin Nur Abdullah supayamencarikan pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Suryadi untuk meminjam uang,lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Suryadi dan mengatakan bahwapinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu denganfee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya

Setelah beberapa hari korban menanyakankepada Terdakwa tentang dana pinjaman yang akan cair sesuai janjiTerdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belumbisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehinggaTerdakwa meminta uang Rp 14.900.000,00 (empat belas sembilan ratus riburupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPATK lalukorban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepadaDwiyono Idam Pahlawan alias Samuel ; Selanjutnya pada bulan

Juni tahun 2013 Terdakwa menghubungi korban danmengajak bertemu di daerah Tugu, Yogyakarta dan Terdakwa mengatakanakan membayar PPATK dan meminta Erwin Nur Abdullah supayamencarikan pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),kemudian Erwin Nur Abdullah menghubungi Suryadi untuk meminjam uang,lalu Terdakwa berbicara langsung kepada Suryadi dan mengatakan bahwapinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu denganfee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan HartaKekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;Pasal 18:1)Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsipmengenali Pengguna Jasa;2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali PenggunaJasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas danPengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas danPengatur;Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenaiidentitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejakberakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut;Pinak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Pasal 23:1)Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)mengeluarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Nomor PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentang IdentifikasiTransaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (BuktiP21) juncto Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Nomor PER04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atasPeraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganNomor PER11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi TransaksiKeuangan

Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PeraturanPPATK Nomor 04/14 juncto 11/13) (Bukti P22) dan Surat EdaranNomor SE03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi KeuanganMencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (SE03/15) (Bukti P23).Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan PPATK Nomor 04/14 juncto 11/13Halaman 21 dari 63 hal.

Nomor 2962 K/Pdt/2017dan Halaman 4 SE03/15 tersebut mengatur Indikator TransaksiKeuangan Mencurigakan yang menyatakan:Pasal 6 Peraturan PPATK Nomor 04/14 juncto 11/13:1) Pemantauan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 huruf a diawalidengan pemantauan terhadap Transaksi yang tidak wajar;2) Pemantauan Transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkanparameter yang disusun oleh PJK;3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurangditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa yang antara lainmeliputi

Menurut peraturan perundangundangan(UndangUndang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang),aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk meminta/menerimaLHA dari PPATK pada waktu itu adalah Penyidik Polri dan/atau Kejaksaan.Terkait dengan sangkaan atas tindak pidana yang saat ini dipersangkakanterhadap Pemohon pada dasarnya telah dilakukan penyelidikan oleh Polri padatahun 2010 berdasarkan LHA yang diberikan oleh PPATK

kepada Polri.Namun dari hasil penyelidikan tersebut, tidak ditemukan adanya unsur tindakpidana pencucian uang dan/atau korupsi, sehingga kasus tersebut tidakditeruskan dalam tingkat penyidikan.Apabila LHA yang digunakan sebagai dasar bagi Termohon untuk menetapkanPemohon sebagai Tersangka tersebut berasal dari PPATK dan merupakanLHA yang sama dengan yang diterima oleh Polri dari PPATK pada tahun 2009,maka persoalannya adalah bagaimana LHA yang telah dilakukanpenyelidikannya oleh Polri dapat beralin

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dijadikanTersangka berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK Tahun2009 maka dalil tersebut adalah tidak benar karena LHA yangdigunakan Termohon bukanlah LHA Tahun 2009 melainkan LHATahun 2014 yang dikeluarkan PPATK berdasarkan permintaanTermohon..

dalambentuk laporan ke PPATK ;Bahwa selama saksi menjabat dan sudah mengklarifikasi beberapa LHAbelum pernah PPATK menyurati atau mempertanyakan hasil klarifikasi yangkami lakukan ;Bahwa permintaan kepada PPATK tidak harus dilandasi dengan adanyadugaan tindak pidana pencucian uang, untuk permintaan tambahaninformasi selalu didasarkan ada persangkaan telah terjadi tindak pidanaPencucian Uang walaupun dengan predikat lain macammacam ;Bahwa selama saksi menjabat belum pernah melakukan penyidikan ulangterhadap

kami jadikan sebagai bahanpendukung, karena pada saat kami melakukan penelaahan itu sebenarnyasudah ada laporan LHA dari PPATK tahun 2008 yang khusus menganalisistransaksi dari Kimjen Budi Gunawan, tapi kemudian setelah Surat PerintahPenyelidikan diterbitkan kami kembali meminta kepada PPATK terkaitdengan LHA yang terkait dengan Komjen Budi Gunawan dan pada saat itumemang dilakukan oleh PPATK dan hasilnya diserahkan kepada kami ;Bahwa secara umum LHA isi dan materi sama tetapi permintaan yang kamiajukan

PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)beralamat kantor di Jin.IrH.Juanda No. 35 RT.07/RW.2Klp.Kec.Gambir, Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kota JakartaPusat ;Dalam hal ini diwakili oleh Dhira Gulista Sudjaja dan AziziChidayatullah dalam jabatan pegawai PPATK, yang beralamatGedung Sumitro Djoyohadikusumo, JI.

Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan kembali gugatan biasa danmenuntut Tergugatl, Tergugatll, Tergugatlll dan Turut Tergugat atas semuakerugian Penggugat baik materil maupun immaterial dan akan mengikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dan PPATK sebagai tergugatkarena menurut Penggugat, kedua institusi terhormat ini (OJK dan PPATK )telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan Perbankan di tubuhTurut Tergugat/Bank Bukopin Tbk.

Cabang Balikpapan, sudah viral dantersiar secara Nasional akan tetapi Turut TergugatI/ OJK dan Turut TergugatI/PPATK mendiamkan dan atau membiarkannya dan seolah olah keduainstitusi ini bukan sebagai Institusi Negara yang secara khusus telah ditunjukdan diberi Kewenangan oleh undangundang untuk mengawasi dan menyidiktindak pidana Perbankan, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa perlumengikutsertakan Turut Tergugat dan Turut Tergugatll dalam perkara iniagar kedua institusi ini mengetahui secara

sebagai sebuah lembaga yang oleh UndangUndangt diberikan kewenangan untuk menanggulangi kasus pencucian uang,kewenangan PPATK sangat terbatas, yaitu hanya sebagai fungsi administratif,yakni mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengankecurigaan atas indikasi pencucian uang, PPATK berfungsi sebagai motorpenggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutamamelalui deteksi ini dalam alur transaksi yang mencurigakan, hasil analisisPPATK bukanlah sebagai alat bukti karena

Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik,b. Tersangka, atauc.

./2018/Direskrimsus, tanggal 8 Mei 2018 TentangPenetapan Sdr.Triadi Sulistio sebagai Tersangka, baru kemudian padatanggal 30 Mei 2018 setelah Penetapan Tersangka ditetapkan, Termohon baru memeriksa PPATK atas nama Muhammad Novian, SH., MH sebagaiAhli PPATK dan bukan sebagai pelapor dari penyedia jasa keuanganyang menganalisa terkait adanya dugaan pencucian uang terhadapPemohon sebagaimana di maksud dalam UndangUndang, sehinggaTermohon didalam menetapkan tersangka kepada Pemohon belum didasaridari

laporan penyedia jasa keuangan (PPATK) yang merupakan pihak yangberhak melapor, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang maupun Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TindakHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN SmrPidana Pencucian Uang, dan hal ini dibuktikan dari Berita AcaraPemeriksaan Termohon terhadap Ahli PPATK atas nama MuhammadNovian

, SH., MH yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 ;Bahwa bukti pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Termohon terhadapAhli PPATK atas nama Muhammad Novian, SH., MH yang dilaksanakanpada tanggal 30 Mei 2018 yang pelaksanaannya dilakukan setelahpenetapan Tersangka atas nama Pemohon dalam perkara a quo adalahkeliru dan melanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang maupun Peraturan Pemerintahn No. 43 Tahun 2015 Tentang PihakPelapor

2018 apabila laporan ataupun pemeriksaan PPATK sebagai pihak yangberhak menganalisa adanya perbuatan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam undangundang itu belum dilaksanakan/ diperiksaoleh Termohon ;7.

9, angka 11, jo Pasal 2ayat (1) huruf r, jo Pasal 68 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU,yang diduga dan disangka kan kepada Pemohon, berkaitan denganPP Nomor 43 Tahun 2015, agar Kuasa Hukum Pemohon membacalagi konsideran Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, dalampasalpasal PP tersebut jelas dan terang benderang bahwa unsurPelapor adalah setiap orang yang menurut Peraturan PerundangUndangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberatasantindak pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat, kemudianmembeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulanJanuari 2015 seharga Rp. 80.000.000.dan barn terdakwa bayarRp.25.000.000. di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP654KCal4,mm merk KWC Made in Taiwan berikut 6 buah tabung gas di MallPondok Indah seharga Rp. 6.000.000. pada bulan Mei 2015 dan untukmembeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 sehagaRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah).Berdasarkan keterangan Ahli PPATK

Batu Tulis no. 23 Pecenongan Jakarta Pusat, kemudianmembeli satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja secara kredit pada bulanJanuari 2015 seharga Rp. 80.000.000.dan barn terdakwa bayarRp.25.000.000. di Cempaka Mas Jakarta Pusat, untuk membeli MP654KCal4,5 mm merk KWC Made in Taiwan berikut 6 buah tabung gas di MallPondok Indah seharga Rp. 6.000.000. pada bulan Mei 2015 dan untukmembeli sebuah HP merek smartfren pada bulan Januari 2015 sehagaRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah).Dari keterangan Ahli PPATK

Berdasarkan Pasal 39 Undangunddang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU) PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undangundang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut :1.

Transaksi keuangan yang diminta Oleh PPATK untuk dilaporkan OlehPihak pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang didugaberasal dari tindak pidana.Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal.

Dan dari BCA atas nama FIRMAN HERMANSYAH nomor rekening7000466764 ada kegiatan transferke rekening SRIHARTATI padatanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.30.000.000,Dan berdasarkan keterangan Ahli PPATK Muhamamd Novian SH.MH, berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakanoleh terdakwa secara normatif , uang yang ditampung di rekeningAndri Saputra dan Firman Hermansyah merupakan hasil tindakpidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidananarkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (

./2018/Direskrimsus, tanggal 8 Mei 2018 TentangPenetapan Sdr.Triadi Sulistio sebagai Tersangka, baru kemudian padatanggal 30 Mei 2018 setelah Penetapan Tersangka ditetapkan, Termohon baru memeriksa PPATK atas nama Muhammad Novian, SH., MH sebagaiAhli PPATK dan bukan sebagai pelapor dari penyedia jasa keuanganyang menganalisa terkait adanya dugaan pencucian uang terhadapPemohon sebagaimana di maksud dalam UndangUndang, sehinggaTermohon didalam menetapkan tersangka kepada Pemohon belum didasaridari

laporan penyedia jasa keuangan (PPATK) yang merupakan pihak yangberhak melapor, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang maupun Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TindakHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN SmrPidana Pencucian Uang, dan hal ini dibuktikan dari Berita AcaraPemeriksaan Termohon terhadap Ahli PPATK atas nama MuhammadNovian

, SH., MH yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 ;Bahwa bukti pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Termohon terhadapAhli PPATK atas nama Muhammad Novian, SH., MH yang dilaksanakanpada tanggal 30 Mei 2018 yang pelaksanaannya dilakukan setelahpenetapan Tersangka atas nama Pemohon dalam perkara a quo adalahkeliru dan melanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang maupun Peraturan Pemerintahn No. 43 Tahun 2015 Tentang PihakPelapor

2018 apabila laporan ataupun pemeriksaan PPATK sebagai pihak yangberhak menganalisa adanya perbuatan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam undangundang itu belum dilaksanakan/ diperiksaoleh Termohon ;7.

9, angka 11, jo Pasal 2ayat (1) huruf r, jo Pasal 68 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU,yang diduga dan disangka kan kepada Pemohon, berkaitan denganPP Nomor 43 Tahun 2015, agar Kuasa Hukum Pemohon membacalagi konsideran Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, dalampasalpasal PP tersebut jelas dan terang benderang bahwa unsurPelapor adalah setiap orang yang menurut Peraturan PerundangUndangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberatasantindak pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

. : Skep/248/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, pangkat Terdakwa SRISUMARTINI ditetapkan sebagai Ajun Komisaris Polisi (AKP) ;Bahwa berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasi TindakPidana Pencucian uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari2009 atas nama GAYUS HALOMOAN P.

Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasi TindakPidana Pencucian uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari2009 atas nama GAYUS HALOMOAN P.

Tambunan ;Bahwa LHA PPATK tersebut biasanya dari Direktur turun ke Kanit, terusturun ke Katim dan selanjutnya didistribusikan kepada Penyidik dan karenawaktu itu hanya ada saksi sendiri yang yunior, maka kepada saksi dimintamenandatangani Lapiran Polisi tersebut ;Bahwa LHA PPATK tersebut saksi terima dari Ketua Tim (Katim) AKBPMuh.

S31/1..03.1/PPATK/03//09.R tanggal 16 Maret 2009 bahwa adanya Transaksi yangmencurigakan dari sdr Gayus Halomoan P.Tambunan, yaitu adanya uangmasuk ke rekening yang bersangkutan sebesar US $ 400,000 (empat ratus ribuDollar Amerika) atau sekitar Rp 4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratusjuta Rupiah) ;Bahwa atas adanya LHA PPATK tersebut lalu dilakukan penyelidikan dandari hasil penyelidikan ternyata Terlapor sdr Gayus Tambunan adalah seorangPegawai Dit.Jen Pajak Departemen Keuangan R.I ;Bahwa Tim

;Bahwa khusus untuk money laundering penyelidikan berangkat dari LaporanHasil Analisis PPATK bahwa diduga terjadinya tindak pidana pencucian uangyang dilakukan oleh Gayus Halomoan P.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama Rashiif Ghaiyyas Rusdi, lahir di Surakarta, tanggal 28 Februari 2012, yang masih dibawah umur untukmenanda tangani dokumen-dokumen dan akta jual beli terkait saham PT Dharma Husada HAF dihadapan Pejabat Pembuat Akta Pendirian (PPATK);
3. Membebankan biaya perkarapermohonan ini kepada Pemohon

ISNU YUWANA DARMAWAN dariPPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyatakan, dimanaterdakwa ANGGA DEWI SANTOSO statusnya masih mahasiswa dan juga tidakmemiliki usaha yang jelas maka transaksi atau mutasi transaksi yang terdapat padarekening milik terdakwa Angga Dewi Santoso termasuk dalam kategoritransaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang> Bahwa menurut AHLI PPATK

; Bahhwa sesuai dengan peraturan perundangan PPATK setoran nasabah yangwajib dilaporkan adalah setoran dalam bentuk tunai dan dalam jumlah lebihdari Rp. 100.000.000,(Saratus juta rupiah);.

mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU); Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangadalah sebagai berikut:pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaanlaporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidanapencucian

Pengertian Pihak Pelapor :30Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan PihakPelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PihakPelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana.> Bahwa berdasarkan kronologis tindak pidana berdasarkan dakwaan atas namaterdakwa ANGGA DEWI SANTOSO, dimana berdasarkan keterangan para saksidan fakta fakta yang telah ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan,kemudian AHLI memberikan pendapat sebagai berikut :~ Bahwa benar Ahli yang menerangkan adanya Nomor rekening BCA no.1960255778 an.

./2018/Direskrimsus, tanggal 8 Mei 2018 TentangPenetapan Sdr.Triadi Sulistio sebagai Tersangka, baru kemudian padatanggal 30 Mei 2018 setelah Penetapan Tersangka ditetapkan, Termohon baru memeriksa PPATK atas nama Muhammad Novian, SH., MH sebagaiAhli PPATK dan bukan sebagai pelapor dari penyedia jasa keuanganyang menganalisa terkait adanya dugaan pencucian uang terhadapPemohon sebagaimana di maksud dalam UndangUndang, sehinggaTermohon didalam menetapkan tersangka kepada Pemohon belum didasaridari

laporan penyedia jasa keuangan (PPATK) yang merupakan pihak yangberhak melapor, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang maupun Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TindakHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN SmrPidana Pencucian Uang, dan hal ini dibuktikan dari Berita AcaraPemeriksaan Termohon terhadap Ahli PPATK atas nama MuhammadNovian

, SH., MH yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 ;Bahwa bukti pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Termohon terhadapAhli PPATK atas nama Muhammad Novian, SH., MH yang dilaksanakanpada tanggal 30 Mei 2018 yang pelaksanaannya dilakukan setelahpenetapan Tersangka atas nama Pemohon dalam perkara a quo adalahkeliru dan melanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang maupun Peraturan Pemerintahn No. 43 Tahun 2015 Tentang PihakPelapor

2018 apabila laporan ataupun pemeriksaan PPATK sebagai pihak yangberhak menganalisa adanya perbuatan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam undangundang itu belum dilaksanakan/ diperiksaoleh Termohon ;7.

9, angka 11, jo Pasal 2ayat (1) huruf r, jo Pasal 68 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU,yang diduga dan disangka kan kepada Pemohon, berkaitan denganPP Nomor 43 Tahun 2015, agar Kuasa Hukum Pemohon membacalagi konsideran Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, dalampasalpasal PP tersebut jelas dan terang benderang bahwa unsurPelapor adalah setiap orang yang menurut Peraturan PerundangUndangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberatasantindak pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

Dardi (Penggugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama M. Gaus Kerang, S.Sos, diperhitungkan sebagai bagian waris untuk Zaenab binti H. M. Dardi (Penggugat/Pembanding);

6. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak atas harta warisan dari Almarhum H.M. Dardi tersebut pada diktum angka 4 di atas dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

6.1. Hj.

DARDI kepada anak Penggugat yangbernama MARWAN sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor024/HB/PPATK/K.T/O9 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan olehPejabat Pembuat Akta Tanah bernama M. Gaus Kerang, S.Sos,diperhitungkan sebagai bagian waris Penggugat (ZAENAB binti H.M.DARDI);5. Menetapkan oleh karenanya, Penggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI)sudah tidak mempunyai hak bagian lagi terhadap harta peninggalan H.M.DARDI tersebut pada diktum angka 2 di muka;6.

Arif, yaitu Terbanding sampaidengan Pembanding VI, yang mana sejak tahun 1975 Terbanding sampaidengan Terbanding VI telah tinggal dan menetap di tanah objek gugatantersebut; Tanah yang di Sepabatu telah dibagikan/diserahkan kepada Pembandingdan/atau kepada anak Pembanding yang bernama Marwan bin Said dengancara pemberian hibah, sesuai Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09tanggal 30 September 2009;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama denganmendasarkan pada buktibukti para pihak yang berperkara

Dardi (Pembanding), sesuai AktaHibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009, yang dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tinambung M.

Dardi, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30September 2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah KecamatanTinambung M.

Dardi(Penggugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat AktaTanah bernama M. Gaus Kerang, S.Sos, diperhitungkan sebagai bagianwaris untuk Zaenab binti H. M. Dardi (Penggugat/Pembanding);6. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak atas hartawarisan dari Almarhum H.M. Dardi tersebut pada diktum angka 4 di atasdan bagiannya masingmasing adalah sebagai berikut:6.1. Hj.

Universitas SebelasMaret, Surakarta, Lulus Tahun 2004.2) Pendidikan Karir Pegawai:a)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan Ill LembagaAdministrasi Negara RI, Tahun 2001;b)Pendidikan Calon Hakim Angkatan XVI, Departemen Kehakiman danHAM, Jakarta, 2003c)Lulus Ujian Kode Etik Hakim, Pengadilan Tinggi Yogyakarta,Yogyakarta, 2003;3) Pendidikan Keahlian :a)Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Ketrampilan Advokat,Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tahun 2000;b)Workshop Anti Money Laundering, PPATK

& USAID, Lombok, 2006c)Pendidikan dan Pelatihan Basic Banking Operation, World Bank,Jakarta, Tahun 2006;Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2016/PN Jth (Pencucian Uang)d)Workshop Expanding Anti Money Laundering Awarness for TheGovernment and Private Financial Sector, Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Tahun 2006;e)Workshop Typologies and Financial Investigations, AustralianTransaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Jakarta,Tahun 2006;f) Criminal

), Jakarta, April 2014 Sekarang;Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang adalah sebagai berikut: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; danHalaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2016/PN Jth (Pencucian Uang) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikansebagai suatu. perbuatan yang dilakukan dalam upaya untukmenyembunyikan

Bahwa terdakwa memulai usaha jual beli rempahrempah tersebutsejak tahun 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;Menimbang, bahwa Ahli Ardhian Dwiyoenanto dari Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta menjelaskan dipersidanganbahwa terdakwa memiliki rekening BRI dengan No Rek : 00000037 01 08617350 7 Bank BRI Unit Peunayong An. SYAHDI DARMA.

SIPATEX PUTRI LESTARI 130002227875 Mandiri Pihak terlapor PPATK Perusahaan milik Terdakwa TPPU2. FRANS LEONARDI 2015010341 2015143603 Maybank Ybs Terdakwa TP asal Kepabeanan Ybs Tesangka TPPU Pihak terlapor PPATK3. FRANS LEONARDI 2105006162 Panin Ybs Terdakwa TP asal Kepabeanan Ybs Tesangka TPPU Pihak terlapor PPATK4.

FRANS LEONARDI 800057846900 d/h 2050101211000 800057191500 d/h 2050100205006 701100240700 d/h 20501111495181 800057935940 d/h 2050200097002 701100239000 d/h 2050111494185 2050100642208 CIMB Niaga Ybs Terdakwa TP asal Kepabeanan Ybs Tesangka TPPU Pihak terlapor PPATK5. PT.

SIPATEX PUTRI LESTARI 800057274800d/h 2050100330005 CIMB Niaga Pihak terlapor PPATK Menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa FRANS LEONARDI;7. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

FRANS LEONARDI 2105006162 Panin Kepabeanane Ybs Tesangka TPPUe Pihakterlapor PPATK e 800057846900d/h 2050101211000e 800057191500d/h 20501002050064. FRANS LEONARDI e 701100240700 CIMB Niagad/h 20501111495181e 800057935940d/h 2050200097002e 701100239000e Ybs Terdakwa TP asalKepabeanane Ybs Tesangka TPPUe Pihak terlapor PPATK Halaman 97 dari 154 halaman, Putusan Nomor 1307/Pid.B/2017/PN.Bdg. d/h 2050111494185e 2050100642208 PT.

SIPATEX PUTRILESTARI 800057274800d/h 2050100330005 CIMB Niaga Pihak terlapor PPATK Menimbang, bahwa barangbarang bukti tersebut telah disita secara sahmenurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksisaksi danTerdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barangbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telahmengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa: Bukti TPK1a(Sesuai dengan Asli)Keputusan Kepala Kantor Pengawasan

FRANS LEONARDI 2105006162 Panin * Ybs Tesangka TPPUe Pihak terlapor PPATK oe ogebi Gt e4 1000 e Ybs Terdakwa TP asal4. FRANS LEONARDI 800057191500 CIMB Niaga , ee te TERYd/h 2050100205006 . g 701100240700 e Pihak terlapor PPATK Halaman 153 dari 154 halaman, Putusan Nomor 1307/Pid.B/2017/PN.Bdg. d/h 20501111495181e 800057935940d/h 2050200097002e 701100239000d/h 2050111494185e 2050100642208 PT.

SIPATEX PUTRI 800057274800LESTARI d/h 2050100330005 CIMB Niaga Pihakterlapor PPATK Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa FRANSLEONARDI;7. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus, pada hari Rabu, tanggal01 Agustus 2018, oleh kami TARDI, S. H. selaku Ketua Majelis, JUDIJANTOHADI LAKSANA, S. H., dan SRI KUNCORO, S.