Ditemukan 1581 data
405 — 166
agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwamengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota DPR RIyang duduk di Komisi Ill mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem)untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana BantuanSosial (Bansos
ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode EtikAngota DPR RI : Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberianatau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos
Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;e Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untukmempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaantindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal padasejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi
), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah ProvinsiSumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah
Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Illmengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dimaksudkan untuk mempermudah pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) danPenyertaan
239 — 112
merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos
merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos
Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmdidaftarkan sebagai penerima bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai)yang karena korban pada saat itu menjabat sebagai ketua RT dilingkunganpelaku.
Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmtersebut akan dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerimaBansos, akan tetapi setelah uang tersebut terkumpul dan oleh Korban Sadr.HARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisinan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat
Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.KbmHARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisihan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat besar, Rasa dendam terdakwa tidak bisa terbendung olehterdakwa sendiri hingga kemudian terdakwa berniat menghabisi KorbanSdr.HARJOWINTONO agar
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;Hal. 63 dari 130 hal. Put.
, tahap Pencairan BANSOS, Terdakwa melakukanperbuatan dan tindakannya sudah sesuai dengan apa yang seharusnyadilakukan, melaksanakan permintaan Bendahara Pengeluaran SetdakotBandung untuk di membagikan uang bantuan/THR kepada masyarakat,Ormas/OKP.
Demikian ternyata berdasarkan buktibutki dan SaksiSaksiyang telah terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukanperbuatan yang berupa menyuruh memintakan tandatangan kuitansi tandapenerimaan uang para pemohon BANSOS, penandatanganan surat kuasauntuk pencairan BANSOS, membuat atau merekap atas permohonan parapenerima BANSOS, serta pemberian bantuan/ THR tidak didasarkan ataskesadaran dan inisiatif sendiri tetapi karena adanya permintaan darimasyarakat yang langsung kepada Terdakwa secara
Kota Bandung Tahun anggaran 2009 danTahun 2010, dalam 3 tahapan proses yaitu Tahapan PengadministrasianPermohonan BANSOS, Tahapan Pencairan Permohonan BANSOS,Tahapan Pembuatan Rekap Untuk LHP BPK, dan karena itu oleh kamitidak akan menguraikan kembali ke3 tahapan tersebut sebagaimana apayang telah diuraikan di atas dalam Dakwaan Primair;Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas dalam TahapPencairan Permohonan BANSOS, bahwa semua pencairan yang dilakukanoleh Sdr.
Dalam persidangan terbukti pencantuman namanama tersebut di atas, masuk dalam SPP, SPM dan SP2D adalah ataskemauan dan perintah Bendahara Pengeluaran Setdakot Bandung yaitu Sdr.Rochman;Bahwa demikian juga dalam Tahap Pencairan Dana BANSOS, benar faktayang terungkap di persidangan dalam proses penerbitan SPP, SPM danSP2D BANSOS Tahun 2009 dan 2010, Sdr.
Terbanding/Terdakwa : RIZKI HIKMAWAN
275 — 625
YAGARIBHASTARA GUNTUR, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yangdiserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusanatas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi SumateraUtara sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan atas Penyelidikan dugaan terjadinya TindakPidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (
GUNTUR dan beberapa advokat lainnya padaKantor Otto Cornelis Kaligis and Associates Advocat and Legal Consultan,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada bulan Maret 2015 AHMAD FUAD LUBIS selaku Kepala BiroKeuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan SABRINA selakuPelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemerintah PropinsiSumatera Utara mendapat panggilan permintaan keterangan daripihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan terjadinyaTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS
YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukanpermohonan pengujian kKewenangan sesuai dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataspenyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepadaAHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan DanaBagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada
YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukanpermohonan pengujian kKewenangan sesuai dengan UndangUndanghal 12 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataspenyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepadaAHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan
KALIGIS, S.H., M.H.3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utaratentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang TahunANQQAlrAN 2014. nn nn nnn nnn nnn nn nn nn nnn en cnn nn nencnennnenecerncneeeehal 39 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.107.108.109.110.111.112.113.114.115.2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada DalamBuku APBD 2014, 2o2eoneecneecene tenn ceetceenennes2 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.
48 — 22
Dirjen PSP Pertanian KementerianPertanian Tahun 2012, yaitu dalam:Bab II Huruf B Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bansos, Kriteria penerimamanfaat bansos adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui keputusan PPK berdasarkan rekomendasiBupati /Kepala Dinas Kab/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalampedoman teknis masingmasing kegiatan;Bab II Huruf A Transfer uang, prisnsip bansos melalui pola transfer uang padadasarnya adalah penyampaian
bantuan berupa uang kepada kelompok penerimamanfaat yang untuk selanjutnya dibelanjakan oleh kelompok penerimamanfaatsesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telahmendapatkan persetujuan PPK;Bab IV Huruf B Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos , Legalitaskelompok Penerima Manfaat Bansos ditetapkan melalui Keputusan PPK setelahada rekomendasi dari Kepala Dinas Kab/kotaBab IV Huruf C Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, angka4 menyebutkan RUKK disusun secara musyawarah
Dirjen PSP Pertanian KementerianPertanian Tahun 2012, yaitu dalam:Bab II Huruf B Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bansos, Kriteria penerimamanfaat bansos adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui keputusan PPK berdasarkan rekomendasiBupati /Kepala Dinas Kab/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalampedoman teknis masingmasing kegiatan;Bab III Huruf A Transfer uang, prisnsip bansos melalui pola transfer uang padadasarnya adalah penyampaian
Dari bantuan bansos katanya pak. Tidaktahu, aku ketua topingnya pak.
TUBAGUS GILANG HIDAYATULLAH
Terdakwa:
ACHMAD JUNAIDI BAHRON ALS JUNAIDI BIN BAHRON Alm
40 — 21
NENEK NUNG kerumah Terdakwabermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.Sdri NENEK NUNG yang ikutHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgtkekantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwaselaku ketua RT. 06 tetapi penyampaian pembelaannya Sdri FITRIAHdengan nada Tinggi kurang sopan dikediaman Terdakwa sehinggamemancing emosi Terdakwa yang kurang istrahat mengurus bansos COVID19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukul meja dan Terdakwa punmengayunkan gerakkan refleks
tanpa niat untuk memukul atau menganiayaakearah muka Sdri FITRIAH namun tangan Terdakwa dihalangi ke 2 tanganSdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAH menginjak paha Terdakwa denganmengunakan kaki kanan selanjutnya Sdri FITRIAH keluar didepan rumahTerdakwa dan teriakteriak kepada Terdakwa mengatakan * AKU ININGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYA NGURUS RT NYA SAJA,BAPAK ITU BANCI DAN TERDAKWA AKAN LAPORKAN KEPOLISI;Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan Sdri FITRIAH terkaitpermasalahan pemilih ketua
FITRIAH masih bisa berdiri dan keluar rumahTerdakwa dan masih bisa berjalan dan teriakteriak didepan rumah Terdakwadan langsung mengambil kendaraan kemudian pergi membawa Sdri nenekNUNG;Bahwa atas kejadian yang Terdakwa perbuat kepada Sdri FITRIAH tersebutTerdakwa sangat menyesali hanya sebatas gerakan refleks tanpa ada unsurniat menganiayaa karena pada saat itu posisi Terdakwa kurang istirahatkarena banyaknya pekerjaan yang berhubungan dengan bansos COVID 19yang datanya harus dicek dimintakan ke
NENEKNUNG kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.SdriNENEK NUNG yang ikut kekantor desa sebagai penerima bantuan KKStanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06 tetapi penyampaianpembelaannya Sdri FITRIAH dengan nada Tinggi kurang sopan dikediamanTerdakwa sehingga memancing emosi Terdakwa yang kurang istrahatmengurus bansos COVID 19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukulmeja dan Terdakwa pun mengayunkan gerakkan refleks tanpa niat untukmemukul atau menganiayaa kearah muka
Sdri FITRIAH namun tanganTerdakwa dihalangi ke 2 tangan Sdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAHmenginjak paha Terdakwa dengan mengunakan kaki kanan selanjutnya SdriFITRIAH keluar didepan rumah Terdakwa dan teriakteriak kepada Terdakwamengatakan AKU INI NGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYANGURUS RT NYA SAJA, BAPAK ITU BANCI DAN TERDAKWA AKANLAPORKAN KEPOLIS!
50 — 22
40011 Kepulauan Meranti 278Jumlah 9.678 Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBNdan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dandiutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakinilokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat PembuatKomitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Huluguna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos
25kg/ha) 1.250 kg 10.000 12.500.000Pembelian kapur pertanian 20.000 kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha)5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaanPemanfaatan dana bansos
Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.
Suseno Adji (Selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor : 522/SekrX1V/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK
Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalHalaman 34 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.
94 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
La OdeHafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) denganpara ketua kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natraselaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, yaitu sebagai berikut: Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumah total danadilaksanakan oleh kelompok tani dengan mengajukan permohonanpencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.
Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarkwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapilahan percetakan sawah
No. 2285 K/Pid.Sus/2015pencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.
Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarHal. 11 dari 35 hal. Put.
No. 2285 K/Pid.Sus/2015 Terdakwa seorang petani merupakan korban KebijakanPelaksanaan proyek Program Bantuan Sosial (Bansos) untukpercetakan sawah yang dilakukan Ir. La Ode Hafuna bin La OdeKada sebagai PPK yang melaksanakan keseluruhan proyek; Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakantahapantahapan pelaksanaan proyek sampai pencairan danaproyek. Terdakwa hanya tanda tangan blangko kosong pencairan danaproyek atas perintah Ir.
49 — 10
Adapun tugas Tim Teknis tersebut adalah :1 Menyusun petunjuk teknis bansos pada kegiatan integrasi ternak dan tanamanTA 2012 dengan mengacu kepada Juklak dan Pedoman Teknis.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait.3.
Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan Menandatangani setuju dibayar padakwitansi.Bahwa Kuasa pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Propinsi Lampung berdasarkan Pedoman Umum Direktorat Jenderal Peternakandan Keswan, Kementrian PertanianBahwa dana bantuan kegiatan bansos Integrasi Ruminansia itu merupakan anggaran dariAPBN tahun 2012.Bahwa dalam prosedur pencairan dana bansos ini langsung ditransfer
ini.Bahwa kelompok tani mendapatkan informasi untuk mengadakan pertemuan Dinas.Bahwa kelompok tani Bumi Agung ditetapkan untuk menerima bantuan.Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000, masuk langsung seluruhnya ke rekeningkelompok tani.Bahwa setelah kelompok tani Bumi Agung ini ditetapkan sebagai penerima bansos,saksi dipanggil terdakwa ke Dinas Peternakan dan dimintakan uang sebesar Rp24.000.000, sebelum dana bansos itu dicairkan ke rekening kelompok tani.Bahwa saksi, saksi M.
HERAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
H ABD MUIS MUSTARI Alias H UCI BIN MUSTARI
49 — 30
- 1 (satu) Bundel Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Rastra 2018.
- 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis (JUKNIS) Bansos Rastra 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Januari tahun 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Februari tahun 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Maret tahun 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan April tahun 2018.
- 1(satu) Rangkap Keputusan Menteri Sosial RI nomor :9/HUK/2018, tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahu 2018 oleh perusahaan umum
badan urusan logistic.
- 1(satu) Rangkap rekening Koran Bank BRI bukti pembayaran Raskin periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1(satu) Rangkap Laporan Subdivre Makassar nomor
:R.061/21500/06/2018 tentang Kronologis indikasi penyelewengan Bansos Rastra Kab.Gowa.
- 7(tujuh) lembar Karung beras bulog berat 15 Kg, 1(satu) lembar Karung beras bulog berat 10 Kg, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5 warna hitam grey;
- 1(satu) unit mobil Truk merk Mitsubishi Colt HD warna kuning nomor Polisi DD 9800 BJ, dalam kondisi mesin tidak berfungsi.
41 — 16
Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan; 6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian
SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 tetap
Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasanpasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaanteknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasadengan CV khasana kreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos
Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisionalantara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos
83 — 27
APBD TA. 2011, berikut besaran JumlahBantuan Hibah dan Bansos Pada Bulan November 201 1Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 66Bahwa tidak ada yang bertanggungjawab menghubungi calon penerima BantuanHibah dan Bansos agar mengambil Surat Pemberitahuan bahwa bantuan Danahibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
APBD TA. 2011 berikutbesaran Jumlah Bantuan Hibah dan BansosBahwa bendahara pengeluaran pembantu Hibah dan Bansos Biro Binkemsostidak berkewajiban menghubungi calon penerima hibah dan bansos untukmemberitahukan adanya Surat Pemberitahuan bahwa bantuan Dana hibah danBansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
ABDD TA. 2011 berikut besaranJumlah Bantuan Hibah dan Bansos tapi jika calon penerima Bantuan Sosial danHibah datang, saksi memberikan surat pemberitahuan kepada calon penerima.Bahwa yang bertanggung jawab menyerahkan Surat Pemberitahuan bahwabantuan Dana hibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
ABDDTA. 2011 berikut besaran Jumlah Bantuan Hibah dan Bansos kepada calonpenerima Bantuan Hibah dan Bansos adalah saksi selaku BendaharaPengeluaran Pembantu Dana Hibah dan Bansos pada Biro Binkemsos.Bahwa yang menjadi syarat pada saat pengambilan Surat pemberitahuan bahwabantuan Dana hibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
Binkemsos, Bendahara Pengeluaran Hibah dan bansos pada Biro Binkemsosdan calon penerima Bantuan Bantuan Hibah dan Bansos yang seolah olah danabantuan tersebut telah diterima oleh si penerima Bantuan Hibah dan Bansos, akantetapi di dalam berkas yang saksi terima dari bagian di Biro Binkemsos, adaterdapat Kwitansi (Tanda Pembayaran), yang telah ditandatangani oleh calonpenerima Bantuan, selanjutnya Kepala Biro menandatangani terlebih dahulusebagai bentuk persetujuan untuk dibayar, kKemudian baru saksi
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
126 — 8
Undang undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaanberdasarkan Pasal 141 huruf b KUHAP, telah melakukan atau turutmelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakanProgram Bantuan Sosial (Bansos
mengambil uang bansos Pokmas Nanggala yang sudah dicairkanHal 13 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbysebelumnya, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dari Saudara ALAWI (DPO), selanjutnya uangtersebut oleh terdakwa diberikan pada terdakwa Il sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya Rp 34.000.000, (tiga puluhempat juta rupiah) dibawa sendiri oleh terdakwa dimana seharusnyadiserahkan pada pokmas NANGGALA yang diketuai oleh saksi H.
ADIM (Selaku Bendahara); Bahwa pada tanggal 18 April 2015 dana bantuan untuk kegiatanpengadaan sapi Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul14.25 WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk PokmasNanggala sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dandibawa oleh saudara ALAWI (DPO));Hal 23 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang
Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatin Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)); 272 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas
Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)) 222 on nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas Nanggala
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danialsyah, M.Si. bin Djohansyah selaku Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagaipenerima Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013;Bahwa kemudian saksi Ir. H.
Langsung(SPPLS) Nomor 00023/199544/2013 tanggal 03 Juni 2013 kepada PejabatPenanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiridokumen pendukung dan/atau pertanggungjawaban diantaranya berupa : Rencana Usaha Kelompok (RUK) ; Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos
No. 1883 K/Pid.Sus/2016Rahman Abu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu yang semestinya dikelolasendiri oleh para Petani penerima dana Bansos tersebut, saksi RahmanAbu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu membagi uang yang diterima kepadapara Ketua Kelompok Tani dengan kurang lebih sebesar Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah) perliter sesuai dengan jumlah POC yangditerima oleh para anggota kelompok tani;Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan danHoltikutura Kabupaten Soppeng Terdakwa
Danialsyah, M.Si. bin Djohansyahselaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura KabupatenSoppeng untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos)Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran 2013;Bahwa selanjutnya saksi Ir. H.
No. 1883 K/Pid.Sus/2016 Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos) SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai, yang dalam SKtersebut menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan SosialPengembangan Kedelai tahun 2013 seluas 5.000 ha ;Selanjutnya saksi Hajjah Yusliati, S.P alias
103 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONT) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid ALAMIN Kleben Tanjung Muntilan Kabupaten Magelang yangditandatangani oleh EDI YUNUS AGUS S;1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid SABILUL MUHTADIN Gulon Salam
rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid ALHIKMAH Windusari Kabupaten Magelang yang ditandatanganioleh A.
(enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid RANDUCANANG Bandongan (AL FALAH) Kab.
Toni) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk Masjid AtTaqwa Lojirejo Gulon Salam Kabupaten Magelang yang ditandatangani olehMusyafak;1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari ImamSantoso (titipan dari Sdr. Toni) uang seyumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk Masjid AlHikmah Windusari Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh A.
Toni) uang seyjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk MasjidRanducanang Bandongan (Al Falah) Kabupaten Magelang yang ditandatanganioleh H.
108 — 234
Saksi SITTI SARINI ADNAN, S.Sos di bawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;e Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupaHalaman 70 dari 134 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2017.
Haltim adalah mengarsipkan suratsurat masukdan suratsurat keluar ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana bansos berupa honorimam dan pendeta dari dinas sosial tahun 2013 ;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan mengenai penyaluran honorimam dan pendeta di kab.
/PN Tte.Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para imam dan pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi bekerja pada dinas sosial Kab.
ADNAN FIHIR, S.Sos di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi pada tahun 2013 adalah Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kab.
M.Si di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala DinasPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.
Terbanding/Terdakwa : JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
74 — 44
Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetaksawah.d. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).e. Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.f. Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompak(RUKK).g. Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).h. Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).i. Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan.j. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan.k. Berita Acara Pendirian Kelompok Tani..
Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat SuratPerjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggal bulanOktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing danland leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tanitunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRIdengan saksi K.
Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasanLahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakanadalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b.
101 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017 Jumlah D 1.760.500 88.900.000 Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhuantara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dansarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu denganKelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim
Suseno Adji (selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor: 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan + 50 Ha;b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK
Kamiden Sitorus Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/X1/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 68 dari 115 hal.
Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesarRp100.000.000, 00:114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013(tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing danLand Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha diKelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua KelompokTani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus.
Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/XI/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 111 dari 115 hal.
57 — 15
Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.
Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.
Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.
Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.
Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.
83 — 26
.- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/052/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan area tanaman pangan TA. 2011.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.6.
sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatanperluasan areal sawah.e 3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADDPSP/XII/2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transferuang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.e 4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke II (dua) kegiatan percetakansawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos
dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Hafid Bin Yasman.4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah)Telah mendengar permohonan dari terdakwa
sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatanperluasan areal sawah.3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADDPSP/XII/2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transferuang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke IJ (dua) kegiatan percetakansawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos
dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang keterangannya satu samalain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai
dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhihukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara