Ditemukan 839 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-12-2009 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43022/PP/M.XII/15/2013
Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
4081702
  • penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkanbagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggapsebagai dividen yang dikenai pajak;Pendapat Terbandingbahwa berdasarkan data berupa tangapan yang disampaikan oleh Pemohon Bandingdalam persidangan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku,Terbanding memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam bidangpenambangan batubara dan melakukan penjualan baik domestic
    Penjualan ekspor adalah berdasarkan FOB BalikpapanCoal Terminal dimana pengangkutan batubara dari Manau Jetty (sebagai titikpenjualan domestic) ke Balikpapan Coal Terminal akan memakan waktu berharihari sehingga terdapat biayabiaya tambahan;Tanggapan Terbanding:bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding tidak pernahmenyampaikan analisis independen yang menyatakan perihal bahwabatubaradengan tingkat kalori tinggi tidak serta merta memiliki harga jual yang tinggi, dantidak terdapat
    Terbanding juga perlumengetahui harga yang disepakati antara Pemohon Banding dengan PT BayanResources Tbk. dan antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company daritahun ke tahun;bahwa dengan demikian, penggunaan data pembanding Taiwan Power Companyuntuk menentukan harga wajar penjualan batubara oleh Pemohon Banding kepadaPT XX. masih sangat relevan digunakan sebagai data pembanding internal;Pemohon Banding menyatakan bahwa kasus transfer pricing tidak dapat diterapkanuntuk transaksitransaksi domestic
    GBP has been granted a license inconnection with domestic investment in general mining as a contractor to conduct coalexploration and exploitation. GBP commenced its commercial operations in 1999.
    A number of countries have explicitly incorporated the arm's length standardin their domestic law.
Register : 24-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 9/Pid.B/2019/PN SNG
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
1.ADITYO ISMUTOMO, SH.
2.NURMAN AHMADI
Terdakwa:
H.ABDUL JANNAH.
7224
  • Izin Gangguan No : 566.71/004/00282/BPMPTSP/2016, tgl14 April 2016.Izin Gangguan No. 566.004.P/00012/DPMPTSP/2017, TGL27 Jan 2017.Surat penunjukan pemenang dan perintah memulaipekerjaan pengadaan tabung LPG ukuran 3 Kg + Valvesingle spindle untuk kebutuhan domestic Gas Nomor:048/F20200/2017S3, tanggal 6 Oktober 2017.Surat penunjukan pemenang dan perintah memulaipekerjaan pengadaan tabung LPG ukuran 12 Kg + Valvedouble spindle untuk kebutuhan domestic Gas Nomor:059/F20200/2017S3, tanggal 6 Oktober
    2017.Surat penunjukan pemenang dan perintah memulaipekerjaan pengadaan tabung LPG ukuran 12 Kg + ValveHalaman 14 dari 53 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN SNGuntuk kebutuhan domestic Gas Nomor: 062/F20200/2017S3, tanggal 6 Oktober 2017.r.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
6031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian,tarif pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance, B.V.tersebut tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestic Indonesia yaituUndangUndang Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana yangditetapkan dalam Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu20%;23. Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur JenderalPajak Nomor 517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentangHalaman 26 dari 33 halaman.
    Nomor277/B/PK/PJK/2013Permohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas Transaksi DenganHubungan Istimewa, menyatakan :Dalam Article 28 P3B antara Pemerintah Indonesia dan PemerintahBelanda (senada juga dengan Article 25 dari P3B Indonesia Inggris danArticle 26 dari P3B Indonesia Luxemburg) antara lain diatur sebagaiberikut:Article 28 (Exchange of Information) :The competent authority of the two States shall exchange suchinformation as is necessary for carrying out the provisions of thisAgreement or of the domestic
Putus : 30-11-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN PRAYA Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya
Tanggal 30 Nopember 2016 —
10253
  • berjumlah sebanyak24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster yangditempatkan dalam 49 bungkus kantong plastik dengan masingmasingkantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster;Bahwa pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamananhasil perikanan klas ll Mataram memiliki kantor sementara di bagiankargo dan ruang internasoinal yang mana saksi bertugas langsung padakantor sementara tersebut, adapun tugastugasnya adalah Melakukanpengecekan lalu lintas media pembawa domestic
    dan domestik keluar.Dimana tugas dan tanggungajawab saksi tersebut saksipertangungjawabkan kepada pimpinan saksi Kepala Balai Karantina IkanPengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan klas Il Mataram;Bahwa pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamananhasil perikanan klas Il Mataram memiliki kantor sementara di bagiankargo dan ruang internasoinal yang mana saksi bertugas langsung padakantor sementara tersebut, adapun tugastugasnya adalah Melakukanpengecekan lalu lintas media pembawa domestic
Register : 01-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 584 / PID.B /2016/PN.JKT.SEL.
Tanggal 22 Agustus 2016 —
399148
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) eksemplar Domestic Paymenr Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 26-09-2013 s/d 15-11 2013 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;- 1 (satu) eksemplar Domestic Paymenr Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 07-04-2014 s/d 04-09-2014 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;- 1 (satu) eksemplar Domestic Paymenr Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 11-07-2014 s/d 10-09-2014 berikut terjemahannya yang telah
Register : 08-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
Terdakwa:
Kristina Tantiana
11841
  • - 1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT ( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat pulih empat ribu rupiah )

    - 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo PT 21 Express senilai Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) tertanggal 9 Juni 2019.

    (empat juta empat ratus tiga puluh riburupiah ) tanggal 8 agustus 2018. 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21Expres tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima jutaempat ratus delapan belas ribu rupiah ). 1 (Satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulih empat ribu rupiah ) 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international aircargo
    (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) tanggal 8 agustus 2018, 1(satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Exprestanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima juta empat ratusdelapan belas ribu rupiah ), 1 (Satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice )kepada Titles PT ( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli2019 senilai Rp. 1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulin empat riburupiah ), 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international aircargo
    (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) tanggal 8agustus 2018. 1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Exprestanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima juta empatratus delapan belas ribu rupiah ).1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulin empat ribu rupiah ) 1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international air
    (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah )tanggal 8 agustus 2018.1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Exprestanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima juta empatratus delapan belas ribu rupiah ).1 (Satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulin empat ribu rupiah )1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo
Putus : 24-09-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
6336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, tarif pemotongan PPhatas pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) kepada Dupoer Finance, B.V. tersebut tunduksepenuhnya kepada ketentuan domestic Indonesia yaitu UndangUndangPajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu 20%;Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur JenderalPajak Nomor S517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentangPermohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas
    Anyinformation received by one of the two States shall be treated as secret inthe same manner as information obtained under the domestic laws of thatState and shall be disclosed only to persons or authorities (including courtsand administrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA
4530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwaHalaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 990/B/PK/PJK/201518.19.aturan yang menjadi dasar koreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimaksudkan untuk transaksi lintasNegara (cross border) agar pemegang yurisdiksi masingmasingNegara tidak dirugikan, bukan untuk transaksi domestic yangdilakukan antar perusahaan yang berafiliasi, karena sama sekalitidak ada potensi kerugian negara dalam pengenaan pajaknya.Bahwa menanggapi alasan banding
    Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) serta dasar pertimbanganMajelis tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa transaksi domestic yangdilakukan antar perusahaan yang berafiliasi, dapat menimbulkanpotensi kerugian negara dalam pengenaan pajaknya.Hal ini karena dalam transaksi tersebut dimungkinkan adanyapelarian atau pengalihan keuntungan kepada pihak afiliasi yangmempunyai pengeluaran/ biaya besar serta pihak afiliasi yangmempunyai nilai kompensasi
Register : 26-09-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-46438/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12134
  • No: FV416J551407 Engine No: 8DC10425052 KD Bekas201.Pakai Used Mitsubshi Dump Truck Chassis No: FV419J502692 Engine No: 8DC11502692 KD Bekas 20Pakai bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat dari MitsubishiFuso Truck & Bus Corporation tanggal 21 September 2012, yangditandatangani oleh Aiichiro Nishikawa selaku Director Sales & Market MetAsia Fuso dan Karl Hecht selaku Senior Manager Sales & Market MetASEAN, menyatakan bahwa We indicated the GVW for each vehicle thistime based on domestic
Register : 23-11-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0039/Pdt.P/2015/PA.Lpk
Tanggal 7 Januari 2016 — Pemohon melawan Termohon
105
  • dan Pemohon IIpasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1997 yang ialu,berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam yang berkeinginan untukmengangkat seorang anak bernama Husna Nur Aqila Binti Edy Ramlan, perempuan,lahir di Lubuk Pakam, tanggal 22 Mei 2014, beragama Islam danberkewarganegaraan Indonesia, anak dari pasangan suami isteri Edy Ramlan danSulastri.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapatpengangkatan anak dalam perkara ini adalah antar warga negara Indonesia(domestic
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana Korupsi - AMIR FAUZI
373225
  • CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07s/d 22.27.23.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d22.28.47.c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d22.32.37.d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d22.32.40.2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d12.09.02.b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d12.10.14.c.
    CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52s/d 08.09.05.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d08.15.49.c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d08.19.43.d. CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam08.18.19 s/d 08.18.49.e. CCTV Main Gate waiting room domestic 912 lantai 2 padajam 12.14.40 s/d 12.15.46.f.
    CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07S/d 22.27.23.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d22.28.47.c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d22.32.37.d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d22.32.40.2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d12.09.02.Hal 242 PUTUSAN NO. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
    CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 s/duntuk nomor22.27.23.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d22.28.47.c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d222 Orsd. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d 22.32.40.2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.Hal 343 PUTUSAN NO. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST..CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d12.09.02..
    Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .a.CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 s/d08.09.05..CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d08.15.49.c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43.j.k..CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam08.18.19 s/d 08.18.49..CCTV Main Gate waiting room domestic 912 lantai 2 pada jam12.14.40 s/d 12.15.46.CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d12.16.35..
Register : 27-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ROKY AL FAIZAL
Terdakwa:
IMAM ISMANUDIN Bin ALI
4816
  • berada di Kantor BNNK Bandung saat ini dikarenakanterdakwa telah ditangkap oleh petugas Sipir Lapas Kelas IIA Banceuy yaitusaksi PANTARAI HARIANJA pada saat dirinya akan mengambil bungkusankantong kresek yang mana didalamnya berisi 1 (Satu) dus Susu BubukDancow FortiGro yang sudah diisi bungkusan narkotika jenis sabu danExtacy;Bahwa kejadian sebenarnya adalah pada hari Selasa tanggal 18 Februari2020 sekitar jam 09.00 Wib datang petugas kebersihan menggunakan mobilTruk Sampah untuk mengangkut sampai domestic
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINARINDO GERBANGMAS
6035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, tarif pemotongan PPh ataspembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada Dupoer Finance, B.V. tersebut tunduk sepenuhnyakepada ketentuan domestic Indonesia yaitu UndangUndang PajakPenghasilan dengan tarif sebagaimana yang ditetapbkan dalam Pasal 26UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu 20%;Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur JenderalPajak Nomor S517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentangPermohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas
    Any informationreceived by one of the two States shall be treated as secret in the samemanner as information obtained under the domestic laws of that State andshall be disclosed only to persons or authorities (including courts andadministrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.
Register : 20-03-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA;
5436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danDupoer Finance, B.V. mempunyai hubungan istimewa, maka TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding tidak berhak atas fasilitaspenurunan tarif pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda.Dengan demikian, tarif pbemotongan PPh atas pembayaran bunga dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance, B.V.tersebut tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestic
    Any informationreceived by one of the two States shall be treated as secret in the samemanner as information obtained under the domestic laws of that State andshall be disclosed only to persons or authorities (including courts andadministrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 09/PID.B/2011/PN.TBK
Tanggal 14 April 2011 — JANIS THEOFILUS PULUH Bin ROBINSON PULUH;WUNDY SUSANTO Bin SATIRAN;EDI JUNAEDI Bin SARDJONO;ZETH. O. LILIEFNA Bin DOMINGGUS LILIEFNA;
7844
  • Bahtera Pacific Line selama 3(tiga) tahun mulai dari September 2009 sampai September 2012dengan jalur pelayaran dalam Negeri (Domestic) ;e Bahwa slop tank adalah tanki penampungan yang biasanya berisiresidu (sisa) dari tank Cleaning (cuci tanki) dan dibuat catatanoleh nahkoda atau chief officer di dalam Oil Record Book (BukuMerah) ;e Bahwa yang membuat certificate of slops adalah Nahkoda atauchief officer dan dilaporkan ke Loading Master ;e Bahwa tanggung jawab slops creatifitace of slops adalah
    ETERNAL OIL II disewakan kepada PT.Pertamina selama tiga tahun, terhitung sejak September 2009Sampai dengan September 2012 dengan jalur pelayaran dalamNegeri Indonesia (Domestic) ;e Bahwa mutan slop tank seharusnya dibongkar dipelabuhanpenyewa apabila masih tersedia tempat dan fasilitasnya memadai,namun kalau tidak menu pelabuhan berikutnya ;e Bahwa terdakwa II. WUNDY SUSANTO BIN SATIRAN selaku NahkodaKapal MT. ETERNAL OIL II bekerja sejak tanggal 15 November 2010,sedangkan terdakwa III.
    ETERNAL OIL II disewakan kepada PT.Pertamina selama tiga tahun, terhitung sejak September 2009Sampai dengan September 2012 dengan jalur pelayaran dalamNegeri Indonesia (Domestic) ;Bahwa benar Kapal MT. ETERNAL OIL II merupakan kapal yangsangat dibutuhkan oleh pihak PT.
Register : 15-05-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 350/Pdt.G/2013/PA.Ktg
Tanggal 22 Juli 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
155
  • atau Stagmen tercela pada pelaku penelantaran.Menimbang bahwa terhadap apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat, dimana terbukti Tergugat sebagai suami yang sering berkata kasar danmenyakiti fisik Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkanTergugat,mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menyatu lagi, haltersebut adalah termasuk perbuatan menelantarkan rumah tangga dan dapatdigolongkan dalam hukum positif sebagai suatu perbuatan kekerasan dalam rumahtangga ( domestic
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
6848
  • Koreksi atas Peredaran Usaha;1.Koreksi atas Penjualan ekspor Kijang Innova sebesarRp34.848.322.512,00;Pokok Sengketa;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha penjualanekspor Kijang Innova sejumlah di atas berdasarkan Pasal 18 ayat (8)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual atas penjualanekspor Kijang Innova dihitung kembali berdasarkan gross profit penjualanMotor Vehicle (MV) domestic;Alasan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanoleh
    melakukan proses penjualanekspor dikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapatmenghasilkan profit;Bahwa pada penjelasan Pemohon Banding dipersidangan terkait lampiransurat Pemohon Banding Nomor FDE/TAX.AP/010/II/2010 tanggal 12Februari 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa TMMIN akanmelakukan Penjualan Ekspor ke TMAP sepanjang laba minimal sebesarRp500.000,00 dapat diperoleh;Bahwa koreksi penjualan Kijang Innova Ekspor oleh Terbanding denganmenggunakan gross profit penjualan vehicle domestic
    Pajak yang mempunyai hubungan istimewa;* Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap228/WPJ.19/KP.0205/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Majelis tidakmelihat bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan sesuaiPedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor Kep01/Pj.7/1993 tanggal 9 Maret 1993; Bahwa koreksi penjualan Kijang Innova Ekspor oleh Terbandingdengan menggunakan gross profit penjualan vehicle domestic
    dengan halaman 79 alinea 12 Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan sebagai berikut (Bukti PK1):Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buktibukti, penjelasan PemohonBanding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitianterhadap berkas banding, maka dapat diketahui halhal sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (3)Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual atas penjualanAvanza dihitung kembali berdasarkan gross profit penjualan Motor (MV)domestic
    melakukan proses penjualan ekspordikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapatmenghasilkan profit;e Bahwa pada penjelasan Pemohon Banding dipersidangan terkaitlampiran surat Pemohon Banding Nomor FDE/TAX.AP/010/II/2010tanggal 12 Februari 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwaTMMIN akan melakukan Penjualan Ekspor ke TMAP sepanjang labaminimal sebesar Rp500.000,00 dapat diperoleh;e Bahwa koreksi penjualan Avanza Ekspor oleh Terbanding denganmenggunakan gross profit penjualan vehicle domestic
Putus : 13-07-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 B/PK/PJK/2011
Tanggal 13 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POLYTAMA PROPINDO
4921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, dalam melaksanakanketentuan yang tercantum dalam P3B, mekanisme dan prosedurtetap menggunakan undangundang perpajakan domestic masingmasing negara.194.13.Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang14.215;undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan faktafaktayang telah terungkap secara nyatanyata tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) memiliki cukupalasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat,berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku
Register : 15-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Mpw
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
168
  • No.0042/Pdt.P/2014/PA.Mpw.pengangkatan anak yang dilakukan Para pemohon adalah pengangkatan anakantar warga Negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anaktersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan PengangkatanAnak jo. pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;Menimbang, bahwa telah terbukti Para pemohon beragama sama denganagama
Register : 21-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 B/PK/PJK/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
8264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun bentuk dan materi nya mengacupada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakannasional masingmasing Negara";Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan Tax Treaty adalah /lexspecialisdari UndangUndang PPh (Penjelasan Pasal 32 A UndangUndang PPh) danapabila terjadi perbedaan pengaturan antara UndangUndang PPh dan TaxTreaty, maka ketentuan dalam Tax Treaty yang diberlakukan (7ax TreatySuperceeding Domestic Tax Laws);Bahwa menurut Pemohon Banding, status hukum P3B (
    kedudukan manajemen (a place of management),merupakan suatu cabang (a branch), serta terdapat suatukantor (an office);Bahwa dengan demikian, aktivitas Termohon PeninjauanKembali tidak termasuk dalam suatu tempat usaha tidakdianggap PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4) huruf e P3B Indonesia Jepang ataupun CommentaryPasal 5 ayat (4) OECD Model;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), baik berdasarkanketentuan domestic