., berinisiatifmerencanakan untuk membangun Infra struktur perekonomian yang diharapkandapat memacu lajunya percepatan pembangunan ekonomi regional dalam bentukpembangunan pusat pertokoan yang representatif, sehingga asset berupa tanah/gedung milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang saat ini belum dimanfaatkanakan diruislag/tukar guling kepada pihak pengembang.e Bahwa guna melakukan tukar guling /ruislag atas asset milik PemerintahWalikota Pangkalpinang tersebut, pada tanggal 19 Maret 2005 Drs.

ZULKARNAIN KARIM, MM.., telahberinisiatif merencanakan untuk membangun infra strukrur Infra perekonomian gunamemacu lajunya percepatan pembangunan ekonomi regional dalam bentukpembangunan pusat pertokoan yang representatif di Kota Pangkalpinang sebagaiIbukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mewujudkan rencana tersebutWalikota Pangkalpinang Drs. H.

Infra Madya Konsulindo yang terdiri :

• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 18 September 2015.

Infra Madya Konsulindo Yang terdiri dari :

• Surat Permohonan CCO Nomor : 28/FTP/VI/2016 Tanggal 06 Juni 2016
• Surat justifikasi teknik CV.

Infra Madya Konsulindo;

Infra Madya Konsulindo;

Maksud, Tujuan dan SasaranMaksud dan Tujuan adalah :e Untuk membina serta mengembangkan usaha perkebunanrakyat menjadi wilayah pertumbuhan agro bisnis dan agroindustri komoditi kelapa sawit sebagai pusat unggulanperekonomian daerah di pedesaan.e Membangun mata pencaharian tetap bagi petani miskinsehingga diharapkan dapat :a Peningkatan ketersediaan peluang berusahab Penurunan angka kemiskinan dan pengangguranc Peningkatan infra struktur sosial ekonomi danbudayad Peningkatan pendapatan devisaHalaman

sahamberbentuk badan usaha bidang perkebunan dan diharapkan terjalin kerjasamaminimal satu siklus tanaman 25 tahun.2 Lokasi KegiatanTersebar pada 9 Kabupaten / kota dengan luas total 10.200 hektar.3 Tahapan PelaksanaanPerusahaan pengembang juga berfungsi sebagai pelaksanamelakukan pekerjaan sosialisasi kepada masyarakat.Melakukan survey lokasi dan memantapkan ketersediaanlahan.4 Jadwal Pelaksanaana Tahap AwalSosialisasi 2006 s/d 2007Survey 2006 s/d 2007Penyediaan bibit 2006 s/d 2007Pemeliharaan infra

PendahuluanLatar belakanga Berlakunya UndangUndang No. 22 Tahun 2009 yangdisempurnakan dengan UndangUndang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndangNo. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Daerah dimana Propinsidan Kabupaten memiliki kewenangan menetapkanprioritas pembangunan didaerah melalui visi dan misipembangunan.b Renstra Pembangunan Provinsi Riau 2004 sampaidengan 2008 yang diamanahkan menyangkutkemiskinan, mengejar ketinggalan SDM = sertaketerbatasan infra

tempat usahaKinerja pembangunan perkebunanPerkembangan ilmu dan teknologiSosial budaya, adat istiadat dan kearifan lokalLingkungan hidupKepentingan masyarakatb Memperhatikan keadaan pusat dan aspirasi daerahWilayahJenis komoditi perkebunanSumber daya manusiaKelembagaanKeterkaitan hulu dan hilirSarana dan prasaranapembiayaanc Pembangunan perkebunan harus dilaksanakan secaraterpadu dengan pendekatan kawasanPotensi wilayahRancang bangunPengusulan penetapan pengembangan kawasanPengembangan jejaring infra

maupunindustri hilir serta memberikan kesempatan untuk meningkatkanpendidikan, sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkatkebodohan ;e Terwujudnya kebun sesuai standar dan skala ekonomi dengansertifikat hak milik perorangan atau hak guna usaha ;e Terwujudnya kesempatan bekerja bagi masyarakat luasdipedesaan ;e Terwujudnya peningkatan produktifitas dan produksi budi dayaperkebunan dan aneka produk hasil agro industri serta hasilolahan limbah sebagai penunjang ;e Terwujudnya akses sarana dan prasarana infra

Thermographic infra red panel;j. Test fungsi seluruh sistem fire fighting : jockey pum, electric pump,hydrant box, hydrant pillar, dan Siamese pump;k. Modernisasi lift service jenis hydrolic;I. Penggantian condenser chiller no. 2;m. Penggantian filter FCU;n.Kontrak service maintenance unit lift, escalator, gondola;o.Perbaikan unit gondola;p.Penggantian bearing pompa yang sudah kasar;qPlumbing : Pengurasan dan Pembersihan roof & ground watertank;r. Pembersihan dan pengurasan sumpit.15.

SALEH S.Pdi selaku KetuaKoperasi Pondok Pesantren selaku penanggung jawab kegiatanProgram Pengembangan jaringan Infra Struktur UKM TahunAnggaran 2010 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dengansaksi AGNES CATRINA selaku Direktris CV.

Bahwa berdasarkan keilmuan Saksi penyebab kematian korban Prada Agus LudiWartono Saksi simpulkan adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yangmengakibatkan isi lambung naik masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluranpernafasan (peningkatan infra abdominal), dari beberapa luka yang Saksi temukan padatubuh korban,sebagaimana telah Saksi tuangkan dalam Visum Et Repetum yang Saksibuat dan ditanda tangani.10.

Dokumen Pengadaan Pada Kegiatan : Pengadaan Infra StrukturListrik Pedesaan (DAK + Pendamping) Pekerjaan : Belanja ModalPengadaan Instalasi Biogas di KSB Pada BAB X : SyaratSyaratHalaman 20 dari 125 halaman Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2018/PN MtrUmum Kontrak pada point F angka 60 Pembayaran di angka 60.2Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3 menyebutkan pembayarandilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidaktermasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan.Bahwa berdasarkan

Dokumen Pengadaan Pada Kegiatan : Pengadaan Infra StrukturListrik Pedesaan (DAK + Pendamping) Pekerjaan : Belanja ModalPengadaan Instalasi Biogas di KSB Pada BAB X : SyaratSyaratUmum Kontrak pada point F angka 60 Pembayaran di angka 60.2Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3 menyebutkan pembayarandilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidaktermasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 600/27/PPKESDM/X/2013

dengankelengkapan SPM berupa kwitansipembayaran, berita acara pembayaran,berita acara kemajuan pekerjaan, jaminanuang muka diajukan Kuasa BUD melaluibidang verifikasi, setelah diverifikasikemudian diajukan ke bagianpertbendaharan, setelah itu dibuatkanSP2D, selanjutnya SP2D tersebut diajukanke Kuasa BUD untuk ditandatangani,setelah SP2D terbit dan dibukukan,kemudian oleh staf bagian verifikasi SP2Dtersebut diserahkan ke pihak ketiga(rekanan).Bahwa sistem pembayaran kegiatanpembangunan/peningkatan infra

dilaksanakanBahwa total dana kegiatanpembangunan/peningkatan infrastrukturpekerjaan lapangan bola kaki Koto ParikGadang Diateh Tahun Anggaran 2008 yangtelah dicairkan dan diterbitkan SP2D nyadari nilai kontrak sebesar Rp16.Saksi Bahwa kaitanPembangunan821.175.000.000, adalah sebesar sebesar78, 42 %.Bahwa selain itu dana retensi sebesar 5 %dari nilai kontrak juga telah dibayarkankepada rekanan.Bahwa saksi baru mengetahui bahwapembayaran uang retensi kepada rekanansebesar 5% kegiatanpembangunan/peningkatan infra

., dengan alasan dialinkan untukpembangunan infra struktur yang lain.

:Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan mengenai perkaraHamim Pou yang di SP3 kan dan saksi mendengar dari teman saksi;Bahwa saksi tahu, tahun 20112012, saksi menjabat sebagai KepalaPemerintahan Desa dan saksi sekarang dibidang pemerataan,pemberantasan kemiskinan dan infra stuktur;Bahwa saksi pernah mendengar mengenai SP3 kasus Hamim Pou tapisaksi tidak tahu kapan SP3 keluar dan saksi tidak tahu kenapa di SP3;Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang mengajukan permohonan praperadilan atas

Meningkatkan pembangunan infra struktur.d. Mengelola dana Desa.

dengan97kelengkapan SPM berupa kwitansipembayaran, berita acara pembayaran,berita acara kemajuan pekerjaan,jaminan uang muka diajukan Kuasa BUDmelalui bidang verifikasi, setelahdiverifikasi kemudian diajukan kebagian pertbendaharan, setelah itudibuatkan SP2D, selanjutnya SP2Dtersebut diajukan ke Kuasa BUD untukditandatangani, setelah SP2D terbitdan dibukukan, kemudian oleh stafbagian verifikasi SP2D tersebutdiserahkan ke pihak ketiga (rekanan).Bahwa sistem pembayaran kegiatanpembangunan/peningkatan infra

=mengetahui bahwapembayaran uang retensi kepada rekanansebesar 5% kegiatanpembangunan/peningkatan infra strukturpekerjaan lapangan bola kaki Koto98Parik Gadang Diateh Tahun Anggaran2008 secara aturan hanya dapatdibayarkan setelah masa pemeliharaanselesai dan setelah dilakukan serahterima pekerjaan terakhir/keduakalinya (Final Hand Over/FHO).

Obyek Sengketa point 2 (dua) yang terkait uang sewa sebesarRp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diatas Tanah ObyekSengketa point 1 (satu).3.4.5.1.Perjanjian sewa menyewa Tanah untuk pembangunan pasangan danpenempatan menara beserta Infra Struktur Telekomonikasi Selulerantara H. Baharuddin dan PT. Solusindo Kreasi Pratama, No. 119/PSMT/TOWER/SFP/XIl/ 2009.. H. Baharuddin gunakan biaya pengobatan/ perawatan di KlinikSpsialis Anugrah di JIn. Lanto Dg.

profesi danberpengalaman dibidang perancangan gedunggedung diwilayah perkotaan berpengalamanminimal 15 tahun pendidikan S2.halaman 7putusan tipikor pada pn medannomor. 21/pidsusk/2011/pnmdn4) TenagaAhli Geologi (2 orang)Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun.5) TenagaAhli Prasarana Wilayah (3 orang)Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagikota Metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra

Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi danberpengalaman dibidang perancangan gedunggedung diwilayah perkotaan berpengalamanminimal 15 tahun pendidikan S2.Tenaga Anli Geologi (2 orang)Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun.TenagaAnli Prasarana Wilayah (3 orang)Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagikota Metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra

warga juga tidak ada wargayang datang menolak pada saat penentuan penerbitan IMB HO;Bahwa saksi pada saat mengukur itu dari titik sentral yang mau didirikantower ditarik manual dengan meteran dan didukung dengan alat JPS bukanpakai acuan terjauh tapi pakai acuan tengah;Bahwa saksi memakai alat JPS untuk mengetahui titik sentral kemudian jalanjaraknya sudah kelihatan menunjukan meternya walaupun baru satu atau dualangkah;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada alat lain untuk mengukur jarak yangmenggunakan infra

Infra Madya Konsulindo yang terdiri dari:

:o untuk mempersiapkan desain infra struktur: Jalan; Struktur Pertanahan; Fondasi pagar batas; Pekerjaan Sipil untuk MIE : WTP, WWTP, Drainase, Fondasiuntuk genset dan pompa , fondasi lift; (vide Bukti T 1.5)PT Ciria Jasa Konsultan dan Perencana bertanggung jawab sebagaiKonsultan Manajemen Pembangunan dengan tugas dan tanggung jawabantara lain yaitu:18.o Evaluasi kegiatan perencanaan untuk Desain dan Konsultankonsultan yang lainnya termasuk strategi untuk menghapuskansecara bertahap paketpaket tender

:untuk mempersiapkan desain infra struktur: Jalan: Struktur Pertanahan; Fondasi pagar batas; Pekerjaan Sipil untuk MIE : WTP, WWTP, Drainase, Fondasiuntuk genset dan pompa, fondasi lift; (vide Bukti T 1.5); PT.

dengankelengkapan SPM berupa kwitansipembayaran, berita acara pembayaran,berita acara kemajuan pekerjaan, jaminanuang muka diajukan Kuasa BUD melaluibidang verifikasi, setelah diverifikasikemudian diajukan ke bagianpertbendaharan, setelah itu dibuatkanSP2D, selanjutnya SP2D tersebut diajukanke Kuasa BUD untuk ditandatangani,setelah SP2D terbit dan dibukukan,kemudian oleh staf bagian verifikasi SP2Dtersebut diserahkan ke pihak ketiga(rekanan).Bahwa sistem pembayaran kegiatanpembangunan/peningkatan infra

nilai pekerjaanyang telah dilaksanakanBahwa total dana kegiatanpembangunan/peningkatan infrastrukturpekerjaan lapangan bola kaki Koto ParikGadang Diateh Tahun Anggaran 2008 yangtelah dicairkan dan diterbitkan SP2D nyadari nilai kontrak sebesar Rp1.175.000.0000, adalah sebesar sebesar78, 42 %.Bahwa selain itu dana retensi sebesar 5 %dari nilai kontrak juga telah dibayarkankepada rekanan.Bahwa saksi baru mengetahui bahwapembayaran uang retensi kepada rekanansebesar 5% kegiatanpembangunan/peningkatan infra

Nieuw BW), Boek 3, Deventer: Kluwer1981, p. 189192.6 See infra, no. 3.7 On this subject: Loth, Dwingend en aanvullend recht, Deventer: Kluwer 2009.Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian 37 buku5.indd 37 42/13/2010 11:00:04 PM protection of one of the parties. An example is art. 7:6 DCC regarding consumer sales.Art. 7:6 par. 1 DCC ordains that in a consumer sale there may be no limitations on orexclusions of the legal rights and remedies of the buyer.

Whenever the fulfillment of one of these obligations infringes upongood morals or public order, the contract will be a nullity, regardless whetherthe parties were aware of the infringement.8 See infra, no. 3.9 Foran example: HR 5102001, NJ 2002, 410 (Van der Vijver/Stoll), in the matter of a testament notmentioning the year it was drawn up.38 Perspektif Internasional buku5.indd 38 42/13/2010 11:00:05 PM 3.4 Necessary implication (strekking) is a complex, twoheaded, concept.