No. 1712 K/Pdt/201240Sijam Atmodihardjo sebagai pemilik harta diperkenankan memperlakukanharta bendanya tersebut sepanjang memperhatikan ahli waris.kepentingan ahli waris harus diutamakan, oleh karena itu wasiat hanyadiperkenankan paling banyak atau maksimal atau /egitime portie 30 % dariharta warisannya atau boedel waris".Dalam pertimbangan tersebut andai kata Judex Facti berwenangmemeriksa dan mengadili tentang wasiat bagi pihak yang beragama Islam,maka Judex Facti tersebut telah salah menerapkan

Kinah dari anaknya yang bernama Subagio);Sedangkan disisi lain Majelis Hakim juga memberikanpertimbangan, pada halaman 66 alenia 6 (enam), tentangpertimbangan mengenai hibah wasiat yang menyebutkan bahwahibah wasiat hanya diperkenankan paling banyak atau maksimalatau legitime portie hanya 30% dari seluruh harta warisan atauboedel waris, terkait ketentuan dimaksud adalah merupakankewengan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49ayat (1) hurup b dan ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989jo UndangUndang

melawan hukum(PMH) yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan kasasi Nomor 1 s/d 13 :Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dengan seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbanganputusan Judex Facti, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, kecuali mengenaipertimbangan J/egitime portie

Medan Amplas, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 476, merupakan bagian dari boedel waris ;

,Sehingga oleh karenanya Penggugat d.r. mohon kiranya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan danmenetapkan pembagian hasil penjualan Tanah berikut bangunan tersebutsesuai dengan /egitimasi portie masingmasing adalah : Hak HOHOTAN MANALU (Penggugat d.r.)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objek sengketaadalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu (Penggugatd.r.) dengan istrinya Alm Espi Br.

Menyatakan dan menetapkan pembagian hasil penjualan Tanahberikut bangunan tersebut sesuai dengan /egitimasi portie masingmasingadalah : HOHOTAN MANALU (Penggugat d.r.)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objek sengketaadalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu (Penggugat d.r.)dengan istrinya Alm Espi Br.

Menyatakan dan menetapkan pembagian hasil penjualan Tanahberikut bangunan tersebut sesuai dengan Jegitimasi portie masingmasing adalah : HOHOTAN MANALU (Penggugat d.r.)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objek sengketaadalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu (Penggugatd.r.) dengan istrinya Alm Espi Br.

Menyatakan dan menetapkan pembagian hasil penjualan Tanahberikut bangunan tersebut sesuai dengan J/egitimasi portie masingmasing sebagai berikut:i. HOHOTAN MANALU (Penggugat rekonvensi)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objeksengketa adalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu(Penggugat rekonvensi dengan istrinya Alm Espi Br.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang menyimpang dariLegitimasi Portie, karena disatu sisi menyatakan sebagai ahli warisalmarhum KACUNG TANTO WIJOUJO, disisi yang lain meminta pembatalanAkte dan membagi sendiri bagian masingmasing seluruh anakanak dariperkawinan dengan Tergugat maupun hasil perkawinan denganPenggugat sendiri ;Padahal pada kenyataannya, almarhum KACUNG TANTO WIJOJO masihmeninggalkan anakanak dari hasil perkawinan dengan istriistri yang lain ;Anakanak yang disebutkan dalam gugatan

Wismal tetap ditunaikan sesuai dengan perbaikankomposisi nilai pembagian yang baru tersebut yang sudah sesuaidengan ligiteime portie,ayat Alquran surat An nissa ayat 11, danKompilasi Hukum Islam pasal 176 sehingga tidak terjadi perpecahanyang berkelanjutan dalam perkara ini;B. SubsidairHim. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Gugu yang adalahanak dari Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim hibah yang diberikankepada Tergugat Ronal Gugu selaku cucu dari Maryam Pulango patutdipertanyakan keabsahannya secara hukum, sebab menurut ketentuan hukumperdata yang berlaku di Indonesia pada pasal 881 ayat (2) KUHPerdata, yangmengatakan bahwa:Dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yangmewariskan atau menghibahkan tak boleh merugikan para ahli warisnya yangberhak atas sesuatu bagian mutlak (legitieme portie

).Bagi yang beragama Islam terdapat ketentuan pada Pasal 210 sampai denganpasal 214 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menegaskan bahwapemberian hibah kepada orang lain harus taat pada ketentuan batas maksimumsebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.Menimbang, bahwa pemberian hibah kepada orangorang tertentu tidakboleh menghilangkan hak mewaris mutlak (/egitieme portie) dari mereka para abhliwaris, selain itu pemberian hibah hanya dimungkinkan apabila pemberi hibahmemiliki banyak harta

almarhumahMaryam Pulango lainnya tersebut tidak menolak mendapat bagian warisan.Dipersidangan juga tidak terungkap atau tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugatdan Turut Tergugat II kalau almarhumah Maryam Pulango memiliki harta warisanlainnya, yang memungkinkan secara hukum untuk menghibahkan tanah obyeksengketa kepada Tergugat Ronal Gugu, Jika tidak dapat dibuktikan bahwapemberian hibah tersebut tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris (dalamsistem kewarisan Islam) atau tidak melanggar /egitieme portie

Bahwa seandainyapun Penggugat telah menghibahkan seluruhharta yang dimilikinya jelas Penggugat telah melanggar hak waris( ligitimi portie ) karena harta tersebut diberikan seluruhnya kepadaPara Tergugat ;11.

Bahwa Penggugat yakin betul terhadap Para Tergugat yangdalam pengetahuan soal agama Islam sangat paham apakah pemberianhibah tersebut sudah memenuhi asas keadilan karena Penerima hibahtahu betul apabila Pemberi hibah mempunyai banyak ahli waris yangtentunya pestiwa penghibahan perkara aquo adalah telah nyatamelanggar hak dari ahli waris yang lainnya ( Ligitime portie ) ;5.

Menetapkan hak dan bagian (Legitim Portie) masingmasingantara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum danaturan PerundangUndangan yang berlaku;7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dariHarta Bersama (Gono Gini) yang belum dibagi tersebut secara nyata,sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai makadapat dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara yangberwenang;8.

Djunaidy SusiloBahwa Pasal 913 KUHPerdata diatur:Legitime Portie atau bagian warisan menurut undangundang ialahbagian dan harta benda yang harus diberikan kepada Para ahli warisdalam garis lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orangyang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagaihibah antara orangorang yang masih hidup, maupun sebagai wasiatBahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ParaPenggugatHalaman 9 dari 28 halaman Putusan nomor 88/PDT/2018 PT.PDG12.13.merupakan

Djunaidy Susilo sama sekali tidak pernahmenghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I, akan tetapi jika quodnon hibah tersebut diberikan, maka penghibahan tersebut jelasjelasmelanggar Legitime Portie dari ParaPenggugat selaku ahli waris Alm.Djunaidy Susilo;Bahwa karena atas objek sengketa merupakan harta pencaharian makaharus diserahkan seketika dan tanpa syarat kepada ParaPenggugatsebagai ahli waris yang sahBahwa menurut hukum adat Minangkabau (keluarga Djunaidy Susiloadalah Warga Negara Indonesia

Pengadilan Agama Watampone dandengan konmpetensi Pengadilan Agama Watampone tidak berartimenghilangkan hakhak Penggugat atas obyek sengketa baik hak Penggu11gat atas harta gonogini selaku isteri yang hidup terlama maupun hakPenggugat selaku ahli waris dari suaminya/pewaris;10.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 12alinea ke4 adalah salah dan keliru menerapkan hukum oleh karenabertentangan dengan prinsip /egitieme portie

JAWANIS) pada saat Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan telah berada di bawah Wali Pengampu (Kurator) atas nama INDRA sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan Negeri Padang Klas 1A No. 24/PDT.P/2000.PN.PDG tanggal 13 April 2000;

Bahwa pada tahun 2011, Hi. x meninggal dunia dan dengan meninggalnya x membuatPenggugat kehilangan haknya (Legitimatie Portie) terhadap lahan tanah pekarangandan sawah tersebut, karena anakanaknya mempertahankannya, padahal tanah tersebutadalah milik x1, yang menjadi harta waris Penggugat dan x. Bahwa saat hidup x1 telahmemiliki banyak lahan sebagai hasil buka hutan, namun semenjak Penggugat pergi danmengikuti suami, lahan hasil buka hutan tersebut tidak diketahui lagi.

Bahwa Sungguh tidak adil dan tidak patut apabila seluruh warisan dari x1 hanyadiwariskan kepada Alm. x dan Para Tergugat, dengan mengabaikan eksistensi sertakepentingan Penggugat yang merupakan anak kandung dari istri pertama x1, yangmana menurut hukum menyalahi bagian mutlak (legitimatie Portie) yang tidak dapatdihilangkan oleh siapa pun, termasuk oleh Para Tergugat;.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara antar terbantah 1 yang pada saat itu sebagai penggugat melawan Astojo CS sebagai para tergugat(sekarang terbantah 2, 3, dan 4) adalah harta warisan almarhum Tubiyang belum dibagi waris secar prorata sehingga hak warik pembantahjuga harus diakui demi hukum (pembantah pelawan mempunyai haklegitime portie) sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHP PerdataJo putusan Mahkamah Agung reg no.148/PK/Perd/1982 tentanglegitime portie dalam pembagian waris menurut kitab undangundang

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 833 KUHPerdatayang menyebutkan: Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukummemperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yangmeninggal;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka hak mutlak (/egitieme portie)dari Para Pemohon Kasasi selaku para ahli waris dari Made Pugeg (almarhum)yang berada dalam garis lurus menurut undangundang, tidak dapat dihapuskan1011begitu saja.

> Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) sayasesuai dengan undangundang yang berlaku.DALAM POKOK PERKARA;1.Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsidianggap telah dimasukan dalam pokok perkara ini.

; Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) Tergugatsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Tergugatmenempati rumah dan sawah yang merupakan objek perkara aquo adalah dikarenakanTergugat telah mendapatkan izin dari saudara kandung Tergugat untuk merawat rumahtersebut Para Penggugat telah meninggalkan rumah tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahunlamanya dan Para Penggugat hanya mementingkan hasil sawah tersebut

Saekun kepada Suyono adalahbertentangan dengan hukum, mengingat karena jumlah ahli warisada 7 (tujuh) orang, seharusnya pemberian yang melebihi 1/7atau melebihi legitime portie dari masingmasing ahli waris, adalahmerugikan ahli waris yang lain, sehingga harus dibatalkan; Bahwa selanjutnya Majelis hakim menganggap bahwa hargatanah pada saat diberikannya hibah tahun 1981, tidak jauhberbeda antara point 4.1 s/d. 4.8 dengan tanah point 4.9, hanyaberdasarkan kesaksian satu orang saja (Saksi Achmad Fathoni

Saekun;Bahwa seandainya benar dihibahkan, quod non maka hibahtersebut tidak sah karena merugikan ahli waris yang lain karenanilainya sangat jauh lebih besar melebihi legitime portie yangseharusnya diterima oleh Suyono (Sseharusnya hanya menerimakurang lebih Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah),namun kenyataannya mendapatkan kurang lebihRp.1.130.000.000, (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah)apabila dinilai dengan uang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

belum di bagi waristetapi sudah di alihkan kepada pihak lain ,kalau memang harus setuju ahlli warisysng lengkap menanda tangani, perbuatan yang demikian itu telah mengurangiHal 12 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNAbegian tertentu yang berhak menerima yaitu anak cucu dari Pewaris yaitu ahliwaris yang berhak mendapat bagian tertentu tidak terlindung oleh hukumyang berlaku dalam Negara hukum, bagian anak lakilaki yang : telah ditentukan haknya dalam undangundang yang berlaku dalam Negara Hukum( legitime portie

/wettlijik erfdeel) warisan mutlak berdasarkan hak keturunanyang sah.. legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yangharus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang undangatas bagian tersebut yang meninggal dunia tersebut ..

berulang kali mengirimkan SuratTeguran ( Somasi ) kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II yangmaksudnya ingin meminta bagian masing masing masing 1/5( seper lima ) yang menjadi hak dari para PENGGUGAT, tetapiTERGUGAT dan TERGUGAT II tidak mengindahkan.Bahwa TERGUGAT telah menunjukkan niat jahatnya untukmenguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan darialmarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA berdasarkan alasan adanyasurat wasiat tanpa di catatkan oleh Notaris, padahal paraPENGGUGAT secara Legitieme Portie

Telah melanggar Legitime Portie dari Penggugat;2. Tidak dilakukan dengan Akta yang dikuatkan oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT);3.

SIE KHOEI HWA/ YETTY KASANyang memiliki legitime portie Hak /Bagian Mutlak atas obyek sengketa,sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUHPerdata ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, nyata bahwaTERGUGAT DALAM REKONVENSI telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, yakni perbuatan yang telah merugikan PENGGUGAT DALAMREKONVENSI dan Ahli Warisnya yang bernama ESTER JOICE KASAN(TURUT TERGUGAT Ill), hal tersebut sejalan dengan rumusan ketentuanPasal

Sie Kwee Hoa/YettyKasan (Alm) adalah merupakan ahli Waris yang sah dan memilikilegitime portie/Hak/Bagian Mutlak atas obyek sengketa, sebagaimanaketentuan Pasal 913 KUHPerdata, karena obyek perjanjian atau obyeksengketa tersebut merupakan harta gonogini yang didapat selamaperkawinan TERGUGAT dalam perkawinannya dengan Ny.

YULIA tidak tahu menahu dantidak pernah tanda tangan pada akta tersebut (tidakmenyetujui) sehingga akta tersebut adalah tidak sah karenamelanggar /egitime portie TERGUGAT INTERVENSI danIl;9. Bahwa benar TERGUGAT INTERVENSI dan Il padatanggal 20 Juni 2014 telah mendatangi kantor TERGUGATINTERVENSI Ill dengan maksud menutup rekening danmencairkan rekening Hj.

Yulia tidak tahumenahu dan tidak pernah tanda tangan pada akta tersebut (tidak menyetujul)sehingga akta tersebut adalah tidak sah karena melanggar /egitime portieTergugat Intervensi dan II ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikankonsep /egitieme portie menurut sistem KUH Perdata yakni hak mutlak dariahli waris yang tidak dapat disimpangi oleh pewaris dengan pemberianwasiat.

Bahwa siapasiapa saja yang mendapat hak /egitieme portie tersebutdan berapa bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pewaristersebut (dengan warisan atau hibah), menurut Pasal 913 KUH Perdata,yang berhak atas bagian mutlak (/egitieme portie) adalah para ahli warislurus ke bawah (anak dan keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibuatau kakek/nenek dan seterusnya) dari pewaris ;Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat Intervensi dan Ilmempunyai /egitieme portie / bagian mutlak tersebut

Fadilah maupun dengan Tergugat Intervensi dan Il, sehinggaberalasan secara hukum untuk menolak dalil adanya /egitieme portie tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 14 berupaAkta Pendirian Yayasan Alfitroh An Nabawiyah Bangil Nomor : 80 yangdibuat dihadapan Khusnul Hitaminah, SH.MH., Notaris di KabupatenProbolinggo dapatlah diketahui bahwa Penggugat Intervensi telah bertindakuntuk diri sendiri dan berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor : 27 tanggal 20Maret 2014 yang dibuat dinadapan