Ditemukan 4329 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president preferen presidan predsiden prepeden priseden presoden
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 26/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 28 Januari 2019 — SUHARDIWINATA, S.SOS
80 — 45
  • diatas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 57/Pid.SusTPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018,haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiriperkara ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaperlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:Terdakwa tidak menjalankan fungsinya secara bertanggungjawabsebagai aparatur sipil negara Perbuatan Terdakwa dapat menjadi preseden
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-09-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
PT SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
Tergugat:
1.PT FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
4.Ketua Dewan Kawasan Nasional cq Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
108 — 84
  • PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam.Sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT II tidak terlibat dalammenentukan pengalokasian, penggunaan, dan pengurusan dari tanahpengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam.Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa TURUT TERGUGATll tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara a quo, dan putusanperkara a quo tetap dapat dieksekusi/dilaksanakan meski tanpa adanyaTURUT TERGUGAT II sebagai pihak turut tergugat.Selain itu tidak ada preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 29-09-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa I : MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN Diwakili Oleh : MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN
Terbanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
119 — 85
  • :MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (Empat) tahun, Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak DariENOS ATAK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun dan 6(enam) bulan, Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI BinSAWA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam)bulan, dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi Para terdakwa yangberpotensi menjadi preseden
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 565/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 19 Mei 2015 — Penggugat VREDDY Tergugat 1.MANGSUR BIN GOMANG 2.ARIFIN WIJAYA 3.AMSORI HARDYANTO , SH. 4.kantor pertanahan kab. tangerang
142 — 54
  • Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi doli mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat Il, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan menerapkan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum,dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;Bahwa Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenerima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Maret 2013 — Ir. BUDIMAN, dk ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
170 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3.146.110.000, (tiga milyar seratus empat puluh enam juta seratussepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II mengakibatkan timbulnya preseden
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 19 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. DG. MATTENGNGA AliaS H. SADDE Bin DG. MATTERU
98 — 35
  • Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-01-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 1 Juli 2015 — PT KOYO JAYA INDONSIA; L A W A N; DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI,HERMANTO TOANI, NURDIN,DKK;
115 — 30
  • lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaanPenggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja danmengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyatatidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerjaPara Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidakmenginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat.Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkanketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata Khusus Parpol
Register : 12-09-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl
Tanggal 15 Desember 2017 — - MUHAMMAD SYAIHU (Penggugat) LAWAN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (Tergugat I ) - Mahkamah Partai PDI Perjuanagan ( Tergugat II ) - Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan ( Tergugat III ) - Dewan pimpinan Cabang PDI Perjuangan (Tergugat IV ) - Sukma Setiva,SE ( Tergugat V )
247 — 130
  • melalui berbagai mediasehingga Penggugat di rugikan secara moril / Immateri atas perbuatanyang dilakukan oleh para Tergugat sehingga sudah sepantasnya ParaTergugat , Il, Ill, IV dihukum untuk memberikan ganti rugi moril immateri kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diukur denganPutusan Nomor 17/Padt.SusParpol/2017/PN.Srl, halaman 13 dari 92 halaman32.33.sejumlah uang, akan tetapi demi adanya kepastian hukum makaPenggugat akan menyampaikannya dalam petitum ;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
101 — 74
  • pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi kepada yang bersangkutan,kemudian yang keempat bagaimana terhadap proses penegakanhukum jika ada perkara yang ditangani oleh Polres terus kemudianpihak yang berperkara memiliki pran dekat ke Polda terus kemudianintervensi Polda ke Polres dan ini sesuatu yang tidak per dansesuatu yang tidak menjadikan kepastian hukum dan sesuatu yangtidak independen dari penyidik dan menjadi preseden
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 08/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 27 Agustus 2013 — ABDUL RAHMAN SOLEMAN, SE
74 — 27
  • Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-09-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 1 Nopember 2013 — CV. Padang Mas, dkk lawan KPPU
113 — 37
  • Bahwa selain itu, berdasarkan Mahkamah Agung telah menguatkankewenangan Termohon Keberatan dalam menjatuhkan sanski laranganmengikuti tender, berdasarkan beberapa preseden Putusan MahkamahAgung, yaitu:a. Putusan MA No. 631 K/Pdt.Sus/2008, terkait upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 20/KPPUL/2005;b. Putusan MA No. 906 K/Pdt.Sus/2010, terkait upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2009;c. Putusan MA No. 721 K/Pdt.Sus/2010, terkait upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 01/KPPUL/2009;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — DARSONO, dkk VS YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI DKK
121 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika hal inidibenarkan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi dunia usahadan investasi di Indonesia:A.2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Telah Mendiskreditkan ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
272 — 108
  • keluarkan dalam perkara aquo adalah Rp. 22. 550.000,(dua puluh dua juta limaratus lima puluh ribu Rupiah);Berdasarkan penjelasan diatas, maka atas perbuatan pencemaran yangtelah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II mohon kiranya kepada YangMulia untuk memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmembayar biaya atau pengeluaran riil Penggugat sebesar Rp. 22.550.000,(dua puluh dua juta limaratus lima puluh ribu Rupiah) secara langsung, tunaidan sekaligus;Bahwa untuk menghindari timbulnya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
142 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Bahwa agar tidak menimbulkan peradilan yang sesat serta preseden yangburuk bagi para pencari keadilan, undangundang harus dijadikanpanglima yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuasaan denganmengeluarkan produk Surat Keputusan, Peraturan Pemerintah dll yangsemuanya masih dibawah undangundang;Bahwa menurut pendapat kami Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Surabaya adalah sudah benar dan teliti dalam pertimbangannyamaupun amar putusannya;Adapun halhal yang menjadi keberatan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
226 — 164
  • Bahwa alasan/argumentasi PENGGUGAT yang kebablasan ini jikadibiarkan dan diterima secara hukum, maka akan menjadi preseden buruk dan akanselalu dipakai sebagai kesempatan oleh oknumoknum tertentu untuk tujuan tertentudan/atau untuk mengganggu bahkan merebut hakhak orang/pihak lain.C.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 19 Desember 2017 — H. Dg. MATTENGNGA alias H. SADDE Bin Dg. MATTERU
89 — 50
  • Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 12-12-2019 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
1.Dr.Catherina Widjajakusuma
2.Budiyono Widjaja Kusuma,SE
3.Willym Wijajakusuma, SI
4.Amin Wijaya Kusuma,SE
Tergugat:
1.Farhan Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
2.Fausi Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
3.Fuad Bakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
4.Sakinah Albakar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakar
5.Faisal Saleh AL Bakkar Ahli Waris Ny. Berkah Albakar
6.Rahma Albakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
104 — 9
  • Jika hal ini terjadi maka iniawal dari preseden buruk yang mengoyakoyak hukum dan peradilan di negeri iniyang sudah pasti tidak ada nada kepastian hukumnya karena upaya hukum PKyang merupakan upaya hukum luar biasa sekaligus sebagai upaya hukumterakhir.17.Bahwa bidangbidang tanah yang dimaksud Penggugat tidak pernahdisengketakan ataupun dibatalkan, ataupun digugat adalah tidak benar adanya,melainkan bidang tanah tersebut adalah merupakan bagian dari objek yangdimohonkan eksekusi karena telah mempunyai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH VS PT TH INDOPLANTATION, DKK
506 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan a quo ditujukan sematamata untuk mendapatkankeuntungan finansial semata;54.Dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi doll mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat IV, demi mencegah adanya preseden yang buruk yangmungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan demimenerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sertademi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 520/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sondang Patar Manurung Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
113 — 68
  • Bahwa alihalih melahirkanputusan yang adil, berkepastian hukum dan bermanfaat, hakim justrumenolak mengadili perkara a quo sehingga menciderai rasa keadilanmasyarakat yang berpotensi menumbuhkan distrust pada masyarakatterhadap badan peradilan;Bahwa menonolak mengadili perkara a quo dapat mejadi preseden burukbagi penegakan hukum di kemudian hari dengan mengakibatkan semakinterbatasnya kanal bagi para pencari keadilan untuk memperjuangkan hakhak privatnya;Bahwa atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 13_PDT_G_2015_PN_MDN
Tanggal 18 Maret 2015 — 1. PT. WIRA KARYA UTAMA ; berkedudukan di Medan, Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok X Nomor 38, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Syahma Arman Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon I ; 2. PT. HARIDA JAYA ; berkedudukan di Medan, Jalan Kiwi IX Nomor : 208, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Ottom Dalimunthe, selanjutnya disebut Pemohon II ; 3. PT. WIRA INDO KARYA UTAMA ; berkedudukan di Medan, Komplek TASBI II Blok X Nomor 38, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Muh. Syukur Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Borkat Harahap, SH, Irwan Roebama, SH, dan Endah Agustini Siregar, SH, masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama, SH & Rekan, berkantor di Jalan Gaharu Nomor 138 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 Januari 2015 ; - l a w a n - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gopprera Panggabean, SE., Ak, Ahmad Junaidi, SH, MH, M.Kn, LL.M, Lantiko Hikma Suryatama, SH, Manaek S.M. Pasaribu, SH, LL.M, Merminingrum, SH, MH, Yossi Yusnidar, SH, dan Intan Febriyani Purnama Sari, SH, berdasarkan Surat Tugas No. 17/K/ST/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Kuasa No. 02/K/SK/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 ; Selanjutnya disebut Termohon ;
916 — 465
  • Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, karena penerapan sanksi dendadibawah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) telah beberapa kalidibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkait dengan upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunanrumah dinas Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara);b.