Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Mahkamah Agung RITerdakwa/Pemohon Kasasi yang berprofesi sebagai Wartawan bahkansebagai Kepala Biro Surat Kabar Dialog Kabupaten Nias dan KabupatenNias Selatan adalah tidak mungkin melakukan perbuatan yang melawanhukum bahkan sebenarnya justru diperlakukan tidak adil oleh oknum diPengadilan Negeri Gunungsitoli, hal ini sesuai dengan Surat Pengaduansaya tanggal 17 April 2010, fotocopy tertampir dalam berkas MemoriKasasi ini ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan

Bahwa setelah terjadi dialog bahwa Sertifikat tersebut telahditerbitkan berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli (APJB ) No 37tanggal 26 12 1998 dan Surat Kuasa No.38 2612 1998 dan terbitlahAkta jual beli No. 95/2015 yang semuanya dibuat oleh Notaris/PPAT RoyPudyo Hermawan.5.

Setelah berkali kali diminta tidak juga dikembalikan makamuncullah Pihak lain yang bemama Elisa Fransisca yang tidak lain adalahPenggugat Kovensi/Tergugat Rekonvesi dengan membawa Sertifikat No.00286,Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Padt.G/2018/PN MigSurat Ukur No.00013/2015 tanggal 1632015 luas 1005 M2 akan memintatanah aquo kepadaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tentu sajaterkaget kaget.Bahwa setelah terjadi dialog bahwa Sertifikat tersebut telah diterbitkanberdasarkan

Dialog Publik Komite Penegakan Syari'atIslam (KPSI) Kalsel Jl. S. Parman No. 88 Kel.Belitung Utara B. Masin 12,000,000.00 Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.BJMHalaman 6 dari halaman 32 Panlak Pelatihan Pergerakan MahasiswaGerakan Mahasiswa Pangeran Antasari(GMPA) Kalsel Jl. Manunggal II Gg. II No. 13Kel. Kebun Bunga B.Masin15,000,000.00 Perstuan Maulid Habsyi Nurul Falah Komp.Pandu Rt. 29 Kel. Kebun Bunga B.Masin11,000,000.00 Persatuan Maulid Habsyi Al Khairat Jl. DahliaGg. Budaya Rt. 31 Kel.

Dialog Publik Komite Penegakan SyariatIslam (KPSI) Kalsel Jl. S. Parman No. 88 Kel.Belitung Utara B. Masin12,000,000.00 Panlak Pelatihan Pergerakan MahasiswaGerakan Mahasiswa Pangeran Antasari(GMPA) Kalsel JI. Manunggal II Gg. II No. 13Kel. Kebun Bunga B.Masin 15,000,000.00 Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.BJMHalaman 20 dari halaman 32 Perstuan Maulid Habsyi Nurul Falah Komp.Pandu Rt. 29 Kel. Kebun Bunga B.Masin11,000,000.00 Persatuan Maulid Habsyi Al Khairat Jl. DahliaGg. Budaya Rt. 31 Kel.

Elektronik;Menimbang, bahwa Bukti Elektronik yang dijadikan alat bukti hukumyang sah harus memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, hal ini diatur dalam padal 1 angka 4 Undangundang 19Tahun 2016 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang berbunyi : Dokumen Elektronikyang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk dialog

ERWIN (DPO) setelah terjadi dialog Sdr.

Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahsering dan berlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untukmemperbaiki juga sering telah dilakukan dialog bersama,sementarahasilnya juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan bahkansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagidalam 1 (satu) rumah dan sudah tidak ada hubungan suami istri yangbaik maka selayaknya perkawinan penggugat dengan tergugatdiputuskan dengan perceraian;.

dikarenakan sewaktumelakukan pengurusan suratsurat pada kantor notaris anak pemohonyang bernama DANNY tersebut tidak cakap dan tidak dapat melakukanperbuatan hukum karena penyakitnya; Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditunjuksebagai Wali Pengampu/Curator dari anak pemohon yang bernama Dannytersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakanmembenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan anak pemohon yang mau dibawahpengampuan atas nama Danny hadir dan dilakukan dialog

Rees Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menemukansambungan langsung non pelanggan tanpa Kwh meter sebanyak 20 rumah.Sehingga demikian oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)mengadakan dialog serta menjelaskan dengan masyarakat setempat tentangpenyambungan tenaga listrik yang tersambung di rumahrumah masyarakatbukan pelanggan dengan tanpa adanya Kwh meter adalah illegal.

bahwa mereka tidakmenggunakan tenaga listrik secara illegal karena mereka telah membayar danmenyetor sejumlah uang kekantor Unit Menjalin dan Toho atas penyambungantenaga listrik di rumahrumah mereka, dan masyarakat setempat menunjukanbukti Kwitansi bahwa mereka telah membayar untuk penyambungan tenagalistrik di rumahrumah mereka.Bahwa seterusnya atas temuan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)PT.PLN (Persero) Rayon Mempawah Area Pontianak Wilayah Kalimantan Baratdan berdasarkan hasil dialog

P10;Fotocopy photo pelaksanaan dialog dan penjelasan PT PLN ( Persero) RayonMempawah Area Pontianak wilayah Kalimantan Barat kepada warga tentangpenyambungan dan pemakaian listri tanoa KWH meter yang mengakibatkanpemakaian tenaga listrik tidak tercatat sebagaimana mestinya, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda B.S.

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane.

No. 565 K/Pid.Sus/2016mempunyai program kegiatan pendidikan politik yang pasti akan tetapihanya berupa rapatrapat rutin setiap bulan yang semuanya tidak termasukdalam lingkup sebagaimana yang telah ditentukan dalam formatpertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik;h) Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannyahal tersebut tidak pernah

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane. Workshop.4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata CaraPencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di KabupatenPurworejo yaitu: Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:a.

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane. Workshop.4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tatacarapencairan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejoyaitu:Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016 Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:a.

Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannyahal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan buktibukti pendukungdilaksanakan pendidikan politik tersebut tidak valid;i.

istri.Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2018/PA.CbnPada awal April 2017, saya mengabarkan untuk mengambil pakaian danbarang pribadi dan saya datang kesana dengan kakak, saya mendapatibajubaju dan barang pribadi saya sudah dibungkus karung karung, dantanpa pikir negatif saya angkut barang tersebut ke Sunter.Dan istri pun menuduh saya yang keluar rumah karena kemauan sendiri,padahal memang rumah sudah diganti kuncikuncinya dan saya tidakdizinkan kembali kerumah itu.hingga nyata nya saya membuka dialog

/ kominikasi melalui Whatsapp /SMS untuk melakukan dialog baikbaik pun berujung PEMBLOKIRANoleh istri.Tuduhan hanya 1 kali memberikan nafkah itupun hanyaRp.700.000 ??

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Hal. 53 dari 99Bahwa terdakwa Ill ERI RUSLAN, A.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Nomor: 87/Pid.B/201 4/PN.LIW.5858Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Bahwa terdakwa V PUSPAWATI, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Terhadap penggunaan DA1 milik saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom BinAPIPUDIN selaku saksi mandat dari Partai Gerindra, terjadiperubahan suara terhadap perolehan suara Calon Legislatif DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari partai Golongan Karya(golkar) Nomor urut 2 An. MIRZALIE, SS. SH. MK.n daerah pemilihanLampung 4 di Kec.

Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/ PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA

semenjak perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON padatanggal 16 September 2012, belum dikaruniai anak seorangpun;Hal. 1 dari 12 Putusan No. 2256/Pdt.G/2015/PA.JS.Bahwa pada mulanya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHONsaling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baiklahir maupun bathin;Bahwa apabila dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON terjadiperselisihan, maka dapat diselesaikan secara baikbaik antara PEMOHONdengan TERMOHON dengan cara melakukan diskusi dan dialog

kondisi rumahtangga yang sudah tidak baik dan tidak kondusif, mulai tahun 2011 Tergugatpergi dari rumah Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat sepakat untukberpisah dengan menandatangani Surat Pernyataan teranggal 06 Mei 2012 yangdisaksikan Kelian Banjar, Kepala Dinas dan pengelingsirpengelingsir;Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering danberlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaiki jugasering telah dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog

terbuktinya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3(tiga)tahun dan tidak pernah memberi nafkah keluarga dan sudah pisah rumah,Majelis berpendapat dengan suasana lahir batin yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka dalam diri Penggugatmaupun Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinanyaitu adanya rumah tangga yang bahagia dan kekal, apalagi merekasekarang tidak satu. rumah lagi sehingga komunikasi sebagai sarana yangefektif untuk terjadinya dialog

Bahwa Penggugat cukup sabar menunggu dan berulang kali memberipandangan guna solusi, tetapi Tergugat tidak reaksi, sulit diajak dialog,terkesan tidak peduli .

denganseorang lelaki yang bernama Andrian, lalu pada pagi harinya Rabu tanggal 13 Juli2016, kemudian Pemohon mendesak Termohon untuk menyelesaikanpermasalahan ini di kantor Kepala Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba,Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan setelah sampai di Kantor Kepala Desa,kemudian di adakan sidang untuk mencari kebenaran tentang perbuatanTermohon yang di hadiri oleh Termohon, Pemohon, Andrian, Kepala Desa, KetuaSPSI, Keluarga si Andrian dan disaksikan oleh para pemuka Masyarakat, dandalam dialog

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi pemberiansesuatu barang kepada orang lain (hibah) haruslah mempunyai saksisesuai dengan dialog pada hadits tersebut diatas; .Pelaksanaan pemberian hibah pada dasarnya dapat dilakukan secaralisan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dansebaiknya pelaksanaannya secara tertulis sesuai dengan ajaran Al quran Surah Al Baqarah ayat 282 dan 283;HIBAH...Dipindai dengan CamScanner16HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA *1.

Dan kemudian di ruangmeeting kantor PT MMC terjadi dialog antara Wakil Bupati PulauMorotai dengan saudara IDHAM RAHAKBAUW. Di luar ruangmeeting tersebut Kepala Sat Pol PP mengadakan apel yang diikutianggota Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai dan kepala Sat Pol PPmemberikan arahan bahwa tujuan anggota Sat Pol PP datang ke PTMMC untuk mematikan mesin listrik, melepaskan dynamo di ruangpembibitan ikan dan melepaskan pelompong yang berada di kerambaikan.

Yudix Karya (copy).55. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti :1553 / 2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor : 175 / 340. A / SET. DPRD. KT / 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp.13.440.000,- tanggal 23 Desember 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.83.273,- Tahun 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.183.273,- Tahun 2010 (copy).

B / XII / 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp.13.440.000,- hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 175 / Sekrt. DPRD KT / 343. B / XII / 2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.183.273,- Tahun 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.183.273, Tahun 2010 (copy).2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor : 175 / Sekrt. DPRD KT / 340. B / XIl/ 2010tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan danMinum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda danTokoh Masyarakat kepada CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.