Hal inilah yang merupakan tujuanTERGUGATdalam melakukan halhal tersebut, yaitu agar PENGGUGATtidak betah bekerja dan keluar dari pekerjaannya di tempat TERGUGAT;Bahwa meskipun mengalamiketerlambatan pembayaran upah dan/ataupemotongan jam kerja PENGGUGAT tetap melakukan kewajibannya yaitubekerja sebagaimana mestinya, akan tetapi kemudian PENGGUGATmendengar kabar jika PENGGUGAT akan dimutasikan oleh TERGUGATdari Rantau Prapat ke Sibisa Mangatur, dimana mutasi tersebut pundilakukan tanpa mengadakan dialog

terlebin dahulu antaraTERGUGAT dengan PENGGUGAT untuk membicarakan mutasi, sehinggaPENGGUGAT menolak mutasi dari TERGUGAT tersebut;Bahwa adalah fakta hukum jika didalam Hubungan Kerja antaraTERGUGAT dengan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memiliki PerjanjianKerja, Peraturan Perusahaan, ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai Pedoman untuk mengatur hubungan kerja tersebut, sehinggasecara hukum pada perkara a quo tidak ada dasar hukum bagiTERGUGAT untuk melakukan mutasi kepada PENGGUGAT,;Bahwa upaya dialog

diperolehPartai Demokrat di DPRD Kota Palu dalam Periode tersebut, sedangkanuntuk Periode 20092014, adalah besarnya sekitar Rp. 86.360.000,(delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiaptahunnya berdasarkan 5 (lima) kursi yang diperoleh Partai Demokrat KotaPalu Periode 20092014.Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan keuangan yang diperolehDPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah Kota Paludiperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakup KegiatanSeminar, Lokakarya, Dialog

saksi jumlah dana bantuan keuangan yangdiperoleh DPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah KotaPalu setiap tahunnya sejak saksi menjadi Bendahara Partai Demokratyakni pada Tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 86.360.000, (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan keuangan yang diperolehDPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah Kota Paludiperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakup kegiatan seminar,lokakarya, dialog

kursi jadi berjumlah Rp 57.000.000,(lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, sedangkan untuk Periode 2009 2014, adalah sebesar Rp 86.360.000, (delapan puluh enam juta tigaratus enam puluh ribu rupiah) setiap tahunnya berdasarkan 5 (lima) kursiyang diperoleh Partai Demokrat Kota Palu Periode 20092014Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan keuangan yang diperolehDPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah Kota Paludiperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakup KegiatanSeminar, Lokakarya, Dialog

Sebagai wakilketua saksi mempunyai tupoksi antara lain terkaitpendidikan politik seperti mengadakan seminar,lokakarya, dialog interaktifdan workshopBahwa sumber dana operasional DPC Partai Demokrat Kota Palu antaralain berasal dari:1. luran Anggota2. DanaFraksi anggota DPRD Kota Palu3. Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Pemerintah Kota Palu4.

interaktif, sosialisasi dan workshop serta OperasionalSekretaris yang mencakup administrasi umum, biaya telepon, listrik, airminum, jasa pos dan giro, serta surat menyuratBahwa selama saksi menjabat sebagai Pengurus, DPC Partai DemokratKota Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan seminar, lokakarya,dialog interaktif, sosialisasi dan workshop.

Kemudian Pemggugatmengajak Tergugat dialog. Penggugat sampaikan kalau mau menikahlagi silahkan ijin anakanak. Kembali hal yang diluar pikiran Penggugatterjadi. Tergugat menyampaikan bahwa dengan anakanak Tergugathanya sekedar mendampingi, membesarkan dan tidak berharap apaapa. Mungkin saat ini Tergugat lIupa dan mengingkari telahmenyampaikan inl semua, tapi Penggugat TIDAK BISA LUPA karenabagi Penggugat, Tergugat mengabaikan keberadaan perasaan anakanak yang perlu dipertimbangkan.

dantanggungjawab kepada keluarga, dan tetap menjaga hubungan kasihsayang kepada anakanak termasuk mengantar ke sekolah, menemanibelanja, rekreasi, kegiatan mancing, dan kegiatan lainlain, dan anakanaksenang dengan rutinitas ini.Bahwa Tergugat keberatan dengan replik Penggugat dalam poin 9 :Putusan Nomor: 3625/Padt.G/2017/PA.BL hal. 18 dari 26 halamanBahwa tegas Tergugat nyatakan bahwa belum pernah ada mediasi darikedua keluarga dengan kehadiran Tergugat dan Penggugat secarabersamaan sehingga terjadi dialog

Bahwa Penggugat cukup sabar menunggu dan berulang kali memberipandangan guna solusi, tetapi Tergugat tidak reaksi, sulit diajak dialog,terkesan tidak peduli .

semenjak perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON padatanggal 16 September 2012, belum dikaruniai anak seorangpun;Hal. 1 dari 12 Putusan No. 2256/Pdt.G/2015/PA.JS.Bahwa pada mulanya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHONsaling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baiklahir maupun bathin;Bahwa apabila dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON terjadiperselisihan, maka dapat diselesaikan secara baikbaik antara PEMOHONdengan TERMOHON dengan cara melakukan diskusi dan dialog

terbuktinya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3(tiga)tahun dan tidak pernah memberi nafkah keluarga dan sudah pisah rumah,Majelis berpendapat dengan suasana lahir batin yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka dalam diri Penggugatmaupun Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinanyaitu adanya rumah tangga yang bahagia dan kekal, apalagi merekasekarang tidak satu. rumah lagi sehingga komunikasi sebagai sarana yangefektif untuk terjadinya dialog

kondisi rumahtangga yang sudah tidak baik dan tidak kondusif, mulai tahun 2011 Tergugatpergi dari rumah Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat sepakat untukberpisah dengan menandatangani Surat Pernyataan teranggal 06 Mei 2012 yangdisaksikan Kelian Banjar, Kepala Dinas dan pengelingsirpengelingsir;Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering danberlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaiki jugasering telah dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog

., (Print OutChating antara Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup danaslinya ada pada Hand Phon Penggugat, bukti tersebut tanpa tanggaldan keterangan, diduga mengenai dialog atau perdebatan antaraPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat secara tegasmenyatakan tidak mengetahui alasan Penggugat untuk bercerai denganTergugat

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Hal. 53 dari 99Bahwa terdakwa Ill ERI RUSLAN, A.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Nomor: 87/Pid.B/201 4/PN.LIW.5858Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Bahwa terdakwa V PUSPAWATI, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Terhadap penggunaan DA1 milik saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom BinAPIPUDIN selaku saksi mandat dari Partai Gerindra, terjadiperubahan suara terhadap perolehan suara Calon Legislatif DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari partai Golongan Karya(golkar) Nomor urut 2 An. MIRZALIE, SS. SH. MK.n daerah pemilihanLampung 4 di Kec.

Lokakarya;C.d.dalam Pasal 22 antara lain berupa:Seminar;Dialog interaktif;Sarasehan; danWorkshop.4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata carapencairan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejoyaitu: Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pasal 6persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:a.Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunanKepengurusan DPC/DPD atau sebutan lainnya yang dilegalisir olehKetua Umum dan Sekretaris

keuangan partaipolitik, dan selama tahun anggaran 20102014 DPC PDI PerjuanganKabupaten Purworejo tidak mempunyai program kegiatan pendidikanpolitik yang pasti akan tetapi hanya berupa rapatrapat rutin setiap bulanyang semuanya tidak termasuk dalam lingkup sebagaimana yang telahditentukan dalam format pertanggung jawaban bantuan keuangan partaipolitik;h) Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane.

Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannyahal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan buktibukti pendukungdilaksanakan pendidikan politik tersebut tidak valid;i.

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane.

No. 565 K/Pid.Sus/2016mempunyai program kegiatan pendidikan politik yang pasti akan tetapihanya berupa rapatrapat rutin setiap bulan yang semuanya tidak termasukdalam lingkup sebagaimana yang telah ditentukan dalam formatpertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik;h) Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannyahal tersebut tidak pernah

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane. Workshop.4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata CaraPencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di KabupatenPurworejo yaitu: Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:a.

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane. Workshop.4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tatacarapencairan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejoyaitu:Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016 Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:a.

Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannyahal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan buktibukti pendukungdilaksanakan pendidikan politik tersebut tidak valid;i.

nantinya, akan tetapi padasaat pelaksanaan tepatnya setelah penandatanganan kontrak TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi melaksanakan pengerjaan proyekpembangunan Villa tersebut dengan mengkordinir para tukang bangunanserta memasukan bahan bahan bangunan di lokasi tanah tersebut tiba tibadatanglah pemilik tanah (Ni Made Sari) beserta keluarga besarnya ke lokasitanah tersebut dan bertemu dengan Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi yang pada waktu itu ada di lokasi tanah tersebut kemudianterjadilah dialog

dengan mengatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telahmengalami kesulitan dengan pemilik tanah mengenai kepengurusanperizinannya dan memohon agar pembayaran tahap ke Ill ditunda padabulan Januari dan dibayar sekaligus pada pembayaran tahap ke IV tetapi haltersebut tidak direspon dengan baik oleh Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi yang tetap teguh pada perjanjian di awal yaitu memintapembayaran tahap ke III beserta uang pinalty sebesar 500USD (lima ratusdolar Amerika) dari terputusnya dialog

tersebut tidak terjadi sekali dua kali, namun terjadisecara berulangulang dan berlanjut, dan oleh karena situasi dan kondisi rumahtangga yang sudah tidak baik dan tidak kondusif, mulai tahun 2014 Penggugatpergi dari rumah Tergugat, karena sudah tidak kuat dan tahan dengan situasi dankeadaan rumah tangga;Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering danberlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaiki jugasering telah dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog

istri.Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2018/PA.CbnPada awal April 2017, saya mengabarkan untuk mengambil pakaian danbarang pribadi dan saya datang kesana dengan kakak, saya mendapatibajubaju dan barang pribadi saya sudah dibungkus karung karung, dantanpa pikir negatif saya angkut barang tersebut ke Sunter.Dan istri pun menuduh saya yang keluar rumah karena kemauan sendiri,padahal memang rumah sudah diganti kuncikuncinya dan saya tidakdizinkan kembali kerumah itu.hingga nyata nya saya membuka dialog

/ kominikasi melalui Whatsapp /SMS untuk melakukan dialog baikbaik pun berujung PEMBLOKIRANoleh istri.Tuduhan hanya 1 kali memberikan nafkah itupun hanyaRp.700.000 ??

Putusan Nomor 145 K/TUN/2017pengajar (Dosen) di Jurusan Etnomusikologi tidak sependapatdengan keilmuan Penggugat, yang disampaikan kepadaMahasiswa dalam proses belajar mengajar;21) Bahwa setelah pertemuan tanggal 11 Januari 2016, diadakanbeberapa kali pertemuan tanpa mengundang Penggugat, yaitu:a) pertemuan/dialog pimpinan Fakultas dengan semua DosenEtnomusikologi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016.Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan:(1) Semua Dosen Etnomusikologi sudah tidak lagimenghendaki

Dalamhal ini Penggugat yang merupakan Dosen PNS juga harusdiberlakukan ketentuan proses formal tersebut;Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, di manapemberian hukuman terhadap Penggugat didasarkan padapertemuan/dialog pimpinan Fakultas dengan semua DosenEtnomusikologi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016;Bahwa pengambilan keputusan pemberian hukuman yangdemikian, lebin merupakan suatu bentuk konspirasi untukmenghukum Penggugat tanpa adanya kesalahan yang jelas dantegas sebagaimana

Tetapi, pemberian hukuman terhadap Penggugat lebihdidasarkan suatu) kesepakatan yang diambil dalampertemuan/dialog pimpinan Fakultas dengan semua DosenEtnomusikologi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016;Bahwa hal tersebut jelas merupakan suatu keputusan yangdiambil berdasarkan like or dislike (Suka tidak suka), bukandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.

bentuk tatap muka/ dialogis danbertempat di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur.Bahwa dalam kampanye tersebut saksi mengetahui ada kehadiranterdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dalam kampanye tersebut.Bahwa dalam Video tersebut saya berada dalam kampanye tersebut.Dan ada kehadiran saudara SEPTY IDRIS SESE yang mengunakanKemeja Putih Lengan Pendek dan mengunakan celana Jeans biru danmemakai topi hitam.Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa SEPTYIDRIS SESE (ASN) yang melakukan Dialog

dengan masyarakat.Bahwa saksi tidak pernah mengikutsertakan ataupun mengundangterdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk hadir dalam Kampanyetersebut.Bahwa saksi sudah melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untukikut kampanye tatap muka, tetapi terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN)tetap melakukan dialog dengan masyarakat.Bahwa saksi melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada harikamis tanggal 24 januari 2019 sekitar siang hari atau sekitar jam 12.00Wit bertempat di jalan raya sebelum masuk ke dalam Dusun

dengan masyarakat.Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN DrhBahwa saksi tidak pernah mengikutsertakan ataupun mengundangterdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk hadir dalam Kampanyetersebut.Bahwa saksi sudah melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untukikut kampanye tatap muka, tetapi terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN)tetap melakukan dialog dengan masyarakat.Bahwa saksi melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada harikamis tanggal 24 januari 2019 sekitar siang hari atau sekitar jam 12.00Wit

Yudix Karya (copy).55. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti :1553 / 2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor : 175 / 340. A / SET. DPRD. KT / 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp.13.440.000,- tanggal 23 Desember 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.83.273,- Tahun 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.183.273,- Tahun 2010 (copy).

B / XII / 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp.13.440.000,- hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 175 / Sekrt. DPRD KT / 343. B / XII / 2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.183.273,- Tahun 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.183.273, Tahun 2010 (copy).2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor : 175 / Sekrt. DPRD KT / 340. B / XIl/ 2010tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan danMinum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda danTokoh Masyarakat kepada CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.

Bahwa, demi memperbaiki hubungan suami istri yang selalu sajadilanda pertengkaran teruSs menerus, sebenarnya Penggugat telahberupaya melakukan dialog dengan Tergugat secara langsungsebagaimana layaknya suamiistri, Secara intensif dan terus menerusuntuk menemukan kesepahaman dan mencari jalan keluar daripermasalahan ekonomi yang terjadi.

Kebersamaan merekaberlangsung juga di Karangasem Bali, Lombok, dan Denpasar Bali.Pemohon awalnya tidak mempercayai, karena itu pemohon bersabarhingga pada pertengahan AGUSTUS 2016 Pemohon mendapatkan cutikuliah ketika hari raya Idul Fitri, Dalam kesempatan cuti di rumahTermohon, Pemohon mencoba melakukan dialog dan klarifikasi perihalfoto yang ada di social media. Benar adanya bahwa foto tersebut adalahfoto Termohon dengan Mr.X.

muncul di dalam persidangan terutama mengenaitelah terbukti mengenai terjadinya perbuatan asusila di lingkunganperusahaan tempat Penggugat/Termohon Kasasi bekerja yang secaraterang benderang telah dapat dibuktikan dan tidak dibantah olehPenggugat/Termohon Kasasi, meskipun secara Hukum Pidana belum adakeputusan yang sudah mempunyai kekualan hukum tetap ;Bahwa, usulan dan perintah Mutasi yang semula disampaikan secara lisankepada Penggugat/Termohon Kasasi adalah merupakan suatu bentukkompromi dan dialog