Georgeyana RatyaMalika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelasutama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019sampai dengan 28/03/2019. 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta padatanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasadan Sdr.

Georgeyana Ratya Malikayang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelas utamaNo.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan 19/02/2019,No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampai dengan 04/03/2019,No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampai dengan 28/03/2019. 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta pada tanggal02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa dan Sdr.

Georgeyana Ratya Malika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandaraWilayah 1 kelas utama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampaidengan 19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampaidengan 28/03/2019, 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakartapada tanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa danSdr.

Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor :C.0142031503 Tanggal 28 April 2015.4. Bahwa setelah memiliki lahan tersebut, maka Penggugat berkeinginanmelakukan pembangunan di atas Lahan tersebut;5. Bahwa Penggugat kecewa ketika mengetahui ada bangunan berdiri tanpa izindi lahan milik Penggugat. Yang mana Tergugat dan Tergugat Il menggunakanlahan milik Penggugat tersebut untuk kegiatan yang menguntungkan mereka,namun sangat merugikan Penggugat;6.

untukmelaksanakan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunanPulau Batam, termasuk didalamnya kewenangan untuk merencanakan danmengatur peruntukan dan penggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batamuntuk keperluan bangunanbangunan, usahausaha dan fasilitas fasilitaslainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di PulauBatam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973).Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGEIOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.Halaman 9 dari

28 Putusan Nomor 66/ Pat.G/2016/PN.BTMLebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan PenyeiesaianPemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan sertaPendaftarannya.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang PengelolaanDan Penggunaan Tanah Didaerah industri Pulau Batam memutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang

Bahwa Turut Tergugat Il sebagai penyedia tanah/lahan luas 12.241,75 M2di Sei Jodoh, yang didapat dari Penunjukan Lokasi/bidang tanah untukdisewa selama 30 tahun dari Otorita Batam Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, berikut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: REN/351/MB/2810/1986, peruntukan bangunan perkantoran dan pasar;2 Bahwa Turut Tergugat Il juga sebagai Pemborong yang ditunjuk olehTergugat , dengan sepengetahuan Tan Leong Huat, dan Leow Chong untukmelaksanakan pembangunan 49 Unit Ruko

Modal kerja yang disetor Penggugat/Pemohon Kasasitersebut dipergunakan untuk membayar UWTOkepada Otorita Batam, oleh Turut Tergugat II, dandipergunakan sebagai modal pelaksanaanpembangunan Ruko tahap pertama oleh TurutTergugat III.Bahwa pertimbangan judex factie (halaman 35 alinea 1)menyatakan bahwa: Penggugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Tergugat dan Turut Tergugat II, makaPenggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untukmengajukan gugatan ingkar janji/wanprestasi terhadapTergugat ataupun

Judex factie harus sudah tahu dari fakta persidangan,bahwa kewajiban Turut Tergugat Il, membayar UWTOlahan kepada Otorita, serta kewajiban Turut Tergugat Illmelaksanakan pembangunan ruko tahappertama,dapat dilaksanakan sepenuhnya menggunakan biayayang disetor oleh Pembanding, sebagai kewajibanPembanding memenuhi ketentuan pasal 12, Akta KerjaSama No. 19...; Judex factie juga harus memahami bahwa hakhakyang diterima oleh Turut Tergugat Il, dan Tergugat I,disepakati dalam pasal 12 Akta Kerja Sama No

Il Bekasi telah dibebaskan oleh Perusahaan PENGGUGAT REKONVENSI /TURUT TERGUGAT I KONVENSI, dahulu dikenal sebagai Perum Otorita Jatiluhur (POJ)pada tahun 1978 untuk kepentingan pembuatan saluran Sekunder S.T 2, di Desa Jati Mulyasampai dengan Desa Setia Mekar. Kec. Tambun, Kab. D.T.

Bahwa Perum Jasa Tirta II, Perusahaan TURUT TERGUGAT I KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI dahulu dikenal Perum Otorita Jatiluhur adalah perusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Dyatiluhur" jo PeraturanPemerintah No. 35 Tahun 1980 tentartg Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Dyjatiluhur" jo Peraturan PemerintahNo. 42 Tahun 1990 tentang

Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur" jo PeraturanPemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IT jo PeraturanPemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 11, yangbergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air; (Bukti: Pi)2.

BuktiTTI4 Berupa Surat KeputusanMenter Pekerjaan Umum No.39/KPTS/1994 tanggai 8Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris KekayaanlMilik Negarayang Dikelol oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;5. BuktiTTI5 Berupa Undangundang RI No. 19 Tabun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara;6.

Bukti TT 16/ PRi Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tabun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umurn "Otorita Dj atiluhur";7.BuktiTT 17/ PR i Berupa Peraturan Pemerintah RI No: 35 Tahun 1980 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum"Otorita Dj atiluhur":8. Bukti TT 18/ PR1 : Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tabun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum)"Otorita Djatiluhur";9.

RW.16, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan SungaiBeduk, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknyasebagaiberikut ;Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 146/Pat.P/2021/PA.BtmBahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama , karena saksiadalah suami Pemohon;Bahwa saksi ketahui tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan AbhliWaris adalah untuk mengurus Kartu BPJS almarhum;Bahwa benar yang meninggal dunia adalah orang tua Pemohon karenakecelakaan;Bahwa almarhum meninggal dunia dirumah sakit otorita

Kartu PBJS Ketenaga kerjaan almarhun;sccceeecensnsses= , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat tinggal di Perum Pesona Bukit Laguna B2. 05RT. 01 RW. 16, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, KotaBatam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama karena saksiadalah suami Pemohon;Bahwa benar yang meninggal dunia adalah orang tua Pemohon karenakecelakaan;Bahwa almarhun meninggal dunia dirumah sakit otorita

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI merupakan = suatuBadan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur sebagaimana telah beberapa kali diubahdan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta Il, dilanjutkan berdirinyaberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 TentangPerum Jasa Tirta Il;2.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.375/KPTS/ 1993 tentang Pedoman administasi Barang Kekayaan/Milik negara Yang Dikelola Oleh Perusaaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur, maka objek a quo tercatat sebagai asset kelola /serah operasi PENGGUGAT REKONVENSI;5.

Bukti TT 3 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor375/KPTS/1993 tanggal 25 Agustus 1993 tentangPedoman Administrasi Barang Kekayaan/ Milik Negarayang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) OtoritaJatiluhur Bukti TT 4 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/ Milik Negara yang dikelola oleh PerusahaanUmum (Perum) Otorita Jatiluhur Bukti TT 5 Berita Acara Serah Terima Barang Kekayaan/ MilikNegara

yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur Antara Departemen Pekerjaan umumdengan Perum Otorita Jatiluhur tanggal 30 Juli 1994; Bukti TT 6 Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan non Pertanian(SPPLNP) Nomor 13/DII/450/SPPLNP/2018 tanggal17 September 2018 atas nama Pemohon Dato Djenawa Bukti TT 7 Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Pertanian (SPPLP)Nomor : SPPLP/19/GM1.DOP.2/04/2020 tanggal 2 Maret2020 atas nama Pemohon H.

Daerah IndustriPulau Batam;2) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;b) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;c) menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;d) menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias,Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau;.

Batam yang mengatur antaralain:1) Pasal 1: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, PulauTonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang,Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya;2) Pasal 2A: Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan olehKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam;3) Pasal 3: Semua aset Otorita

dengan peraturan perundangundangan.Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatur hal sebagaiberikut:1) Pasal 12 ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas danwewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebassesuai dengan fungsifungsi Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas;2) Pasal 13: Semua aset Otorita

pemilik lahan yang bertanya dimana lahannya;Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pergi ke Notaris dan waktu itu saksilangsung di ajak Penggugat ke Notaris;Bahwa yang dilakukan Notaris membuat Akta Jual Beli dari Rosmiati keAkhmad Zainuddin dan terjadi balik nama, saksi yakin dibuatkan akta jualbeli itu;Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan pengguna lahan terhadap lahanitu dari tahun 2004 sampai tahun 2016;Bahwa saksi tidak tahu Endi dan Rosmiati pengguna lahan pada tahun2004 sampai 2016;Bahwa di Otorita

pertengahan tahun 2012Penggugat kembali ke batam untuk bekerja dan mendampingi Tergugat,sementara anak diasuh oleh ibu mertua Di Kendal, dengan harapan bisamembantu perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatselama di Batam;Bahwa pada akhir tahun 2012, Penggugat mengalami kecelakaan motorsaat ingin berangkat kerja karena ditabrak mobil Di daerah TibanSekupang Batam hingga akhirnya Penggugat dirawat Di Rumah SakitOtorita Batam Selama 2 Bulan dan selama Penggugat dirawat Di RumahSakit Otorita

Batam, karena aktivitias kerja Tergugat hanya sesekali sajamembesuk Penggugat;Bahwa peristiwa tabrakan tersebut membuat hubungan Penggugat danTergugat makin tidak harmonis karena Tergugat tidak mau tahu soal biayaberobat/perawatan selama 2 Bulan dirawat Di Rumah Sakit Otorita Batamdan akhirnya Penggugat dan keluarganya kembali menanggung sendiribiaya perawatan tersebut;Bahwa Pada awal tahun 2013, Penggugat dijemput oleh keluarga untukdirawat di Bantul;Bahwa akibat dari peristiwa tabrakan tersebut

Sebab penyelesaian sengketa konsumenperkara aquo dengan cara arbitrase tanpa persetujuan Pelaku Usaha..Bahwa persidangan dilakukan olehh BPSK Batu Bara tanpa memanggil PelakuUsaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada surat relaas panggilansidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku usaha telah melaporkan ke menteriPerdagangan RI dan Otorita Jasa KeuanganBahwa oleh karena BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumenmelanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 Permen no. 350/MPP/Kep/12/201, makaputusan

Sebab penyelesaian sengketa konsumenperkara aquo dengan cara arbitrase tanpa persetujuan Pelaku Usaha.Bahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanopa memanggil PelakuUsaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada surat relaas panggilansidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku usaha telah melaporkan ke menteriPerdagangan RI dan Otorita Jasa Keuangan;Bahwa oleh karena BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumenmelanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 Permen no. 350/MPP/Kep/12/201, makaputusan

penyelesaiansengketa yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara adalah melanggarketentuan Hukum formil, sebab penyelesaian sengketa konsumen perkara aquodengan cara Arbitrase tanpa persetujuaan Pelaku Usaha;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mendalilkanbahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanpa memanggil PelakuUsaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada surat relaas panggilansidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku usaha telah melaporkan ke MenteriPerdagangan RI dan Otorita

ketentuanHukum formil sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan(2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan yangmenyatakan bahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanpamemanggil Pelaku Usaha sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak ada suratrelaas panggilan sidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku Usaha telahmelaporkan ke Menteri Perdagangan RI dan Otorita

FALAHINDO, terkait jualbeli copper slag ex Otorita Batam yang dijanjikan akan dikirim ke Pelabuhanteluk bayur. Tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I!dengan kedok jual beli Copper slag ex Otorita batam yang akan dikirim dariBatam ke Pelabuhan teluk bayur tersebut tertuang dalam putusanMahkamah Agung nomer: 53 K/Pid/2020;f. Bahwa Tergugat II juga berupaya melakukan penipuan terhadap PT. SemenPadang dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Kantor Cabang PadangPT.

FALAHINDO, terkait jual beli copper slag ex Otorita Batam yangdijanjikan akan dikirim ke Pelabuhan teluk bayur. Tentang tindak pidana penipuan yangdilakukan oleh Tergugat II dengan kedok jual beli Copper slag ex Otorita batam yangakan dikirim dari Batam ke Pelabuhan teluk bayur tersebut tertuang dalam putusanMahkamah Agung nomer: 53 K/Pid/2020;Bahwa Tergugat II juga berupaya melakukan penipuan terhadap PT. SemenPadang dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Kantor Cabang Padang PT.

., Notaris di Batam ;Bahwa dokumendokumen yang berasal dari Kantor Otorita Batamsebagai pendukung kepemilikan Teo Kim Poh atas 2 (dua) unitbangunan tersebut berada pada Notaris Usman Koloay, S.H.

Choon Siong sebagai pihakatau Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah bahwa gugatanPenggugat tertanggal 25 Juli 2008 kurang pihakpihak atau para pihakdalam perkara ini tidak lengkap ;Bahwa disamping hal tersebut di atas, Penggugat dalamgugatannya pada posita point 12 dan pada petitum point 6 memintaagar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas bangunan yangdikenal di Malindo Cipta Perkasa Industrial Complex Blok A2 Nomor 3dan Nomor 4, namun pada gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Otorita

Choon Siong sebagai pihakatau Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah bahwa gugatanPenggugat tertanggal 25 Juli 2008 kurang pihakpihak atau para pihakdalam perkara ini tidak lengkap ;Bahwa disamping hal tersebut di atas, Penggugat dalamgugatannya pada posita point 12 dan pada petitum point 6 memintaagar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas bangunan yangdikenal di Malindo Cipta Perkasa Industrial Complex Blok A2 Nomor3 dan Nomor 4, namun pada gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Otorita

Nomor 2991K/Pid/2006, selain itu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan atas salah satu objeksengketa yang diterbitkan Otorita Batam yang tidak ikut digugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali : IRAWAN tersebut, danmembatalkan putusan Mahkamah Agung R.I.

Nomor 596 PK/Pdt/2015Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yangdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan:Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwatanah yang diberikan dengan hak pengelolaan menurut ketentuan hanyalahdiberikan oleh Pemerintah kepada instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, PTPersero, Badan Otorita, Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk olehPemerintah, sedangkan Yayasan Legiun Veteran Republik Indonesia CabangKabupaten

Hal ini dijelaskan pula dalamPeraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Pasal 67 hanya diberikan kepadaIndtansi Pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, PTPersero, Badan Otorita, Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk olehPemerintah.

tanah adalah AnggotaAnggotaVeteran untuk kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya;Demikian juga dengan pertimbangan Judex Juris (Hakim Kasasi) yang secaranyata tidak mengoreksi pertimbangan/putusan Judex Facti pada hal nyatanyata tindakan Judex Facti tersebut tidak benar dan tidak berdasarkanhukum;Tindakan/perbuatan Judex Facti yang mempertimbangkan sesuatu yangsangat berbeda dasar hukumya dengan Pejabat yang berwenangmemberikan hak kepada Intansi Pemerintah, BUMN/BUMD, PT Persero,Badan Otorita

Timurama melalui badan Otorita Panakukang Plan;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena Penggugatseharusnya melibatkan Pemerintah Kota yang juga telah membebaskansebagian tanah objek perkara yang saat ini menjadi Jalan Hertasning, yangditunjuk Penggugat sebagai tanah yang menjadi objek perkara;Bahwa berdasarkan uraianuraian eksepsi Tergugat Ill, sebagaimana yangtelah diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini terbuktisangatlah jelas jika perkara a quo adalah perkara yang

Timurama)melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dimana ganti rugi terhadap tanahtersebut telah diterima oleh alm.

kesepuluh, Tergugat hanya membayar pada angsuran yang kesembilan saja;Bahwa saksi tidak mengetahul penyebabnya kenapa Tergugat tidakmelaksanakan perstasinya, yang saksi ketahui Tergugat telah pindah tugassebagai dokter ke Kota Padang;Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bankuntuk memperkecil jumlah angsuran perbulannya dan memperpanjangmasa angsuran kreditnya dan juga memohon meminta tambahanpembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui dengan alasan UangWajib Tahunan Otorita

KepadaTergugat juga telah di somasi dan sudah diberi beberapa kali suratperingatan untuk melunasi hutangnya;Bahwa awal tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi ke Bank untuk memperkecil jumlah angsuran perbulannyadan memperpanjang masa angsuran kreditnya dan juga memohon memintatambahan pembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui denganalasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah rumah tersebut tersisadua tahun lagi;Bahwa Tergugat telah mengajukan buktibukti tertulis

Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke sembilan, setelah itutepatnya angsuran kesepuluh dan seterusnya Tergugat tidak lagi melaksanakankewajibannya, dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp236.074.997,00(dua ratus tiga puluh enam juta tujun puluh empat ribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah), sisa margin Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah), biaya perpanjangan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO)Rp35.543.316,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu

Bukti P11, P12 danP.13 tersebut berupa akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yangbertanda tangan, sedangkan terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatanpembuktian bebas, maka terbukti jumlah pengurusan perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) tersebut sejumlah Rp35.543.316,00 (tiga puluh limajuta lima ratus empat puluh tiga tiga ratus enam belas rupiah);Menimbang, bahwa bukti P.14, dan P.16 berupa fotokopi invoice Nomor27/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 06 Nopember 2018, biaya jasaNotaris

Tunggakan margin Rp30.800.000,00Maka menurut Majelis perlu dikonfirmasikan dengan isi akad yang telahdisetujui yaitu P1 dan P.2, pada pasal 2; besarnya yang disepakati olehnasabah dan Bank pertanggal 14 Agustus 2017 adalah pokokRp350.000,000,00 ditambah margin Rp77.000.000,00 sehingga berjumlahRp266.874.997,00, maka menurut Majelis jumlah tersebut ditetapkansebagaimana perincian Penggugat dalam bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut;Menimbang, bahwa besarnya jumlah biaya perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita

Bahwasesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2)UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan SuratKeputusan Ketua Otorita Batam No.: 41/IUT/PMDN/XII/2000 tanggal06 Desember 2000, maka IZIN USAHA TETAP PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD akan berakhir sampai dengan bulanSeptember 2030.73. Bahwa selain PT. SINTA INDUSTRI SHIPYARD, masih adaperusahaan lain yang berstatus PMDN yang di dalamnya terdapatpemegang saham asing, antara lain PT. HOLCIM INDONESIA.8.

SINTAl INDUSTRI SHIPYARD, yangditerbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan turutannya di atasnya.Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak diPropinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan batu Aji, Kelurahan TanjungUncang, (Komplek Injin Batu), setempat dikenal dengan Jalan BrigjenKatamso, KM 6, dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkaitPenetapan Pengadilan Negeri Batam No. :529/PDT.P/2013/PN.BIMtanggal01 Agustus

BATAM, diberi tanda bukti P13 ;Foto copy Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak DanaInvestasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modan dan lampiran atamasuknya peserta asing tanpa merubah status perusahaan No.18/V/PMDN/1996 N.K.P : 3813/384109354/OB, tanggal 13 Desember1996;Foto copy Surat Keputusan Otorita Batam No. 41/TUT/PMDN/XII/2000,tertanggal 6 Desember 2000, tentang Pemberian ljin Usaha Tetap, diberitanda bukti P15 ;Halaman 49 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm16.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari Kantor Advokat AlfredSimanjuntak & Partners kepada Otorita Batam dan Kantor BadanPertanahan Batam, tanggal 25 Juni 2014 ;Buktibukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dileges dan telahdisesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P4,P6,P7,P8,P9,P12,P13,P15,P17tidak ada aslinya ;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut, Penggugatmengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya di mukapersidangan yaitu :Saksi I.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berlaku sampaidengan bulan September tahun 2030 dengan status sebagai PMDN ; Bahwabenarsuratsurat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeridi keluarkan oleh Otorita Batam ; Bahwaselain PT. SINTA INDUSTRI SHIPYARD, ada Perusahaan lainseperti PT.

Bahwa setelah Perusahaan Umum Otorita Jati Luhur Divisi Pengairan Barat (Sekarang TERGUGAT 1!)

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur Bagian Keempat, Lapangan Usaha Pasal 7huruf c yang menyatakan sebagai berikut.usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usahausaha lainnya yangdapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.d.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur jo.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur pasal 4 huruf c tentang Tujuandan Lapangan Usaha yang menyatakan sebagai berikut.menyelenggarakan usahausaha didalam bidangbidang lainnya dalam batasbatas kemungkinan teknisserta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkanprinsipprinsip ekonomi yang rasionil.c.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang PerusahaanUmum (Perum) Otorita Jatiluhur Bagian Keempat, Lapangan UsahaPasal 7 huruf c yang menyatakan sebagai berikut."usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usahausahalainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) denganpersetujuan Menteri.d.

kesepuluh, Tergugat hanya membayar pada angsuran yang kesembilan saja;Bahwa saksi tidak mengetahul penyebabnya kenapa Tergugat tidakmelaksanakan perstasinya, yang saksi ketahui Tergugat telah pindah tugassebagai dokter ke Kota Padang;Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bankuntuk memperkecil jumlah angsuran perbulannya dan memperpanjangmasa angsuran kreditnya dan juga memohon meminta tambahanpembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui dengan alasan UangWajib Tahunan Otorita

KepadaTergugat juga telah di somasi dan sudah diberi beberapa kali suratperingatan untuk melunasi hutangnya;Bahwa awal tahun 2018 Tergugat pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi ke Bank untuk memperkecil jumlah angsuran perbulannyadan memperpanjang masa angsuran kreditnya dan juga memohon memintatambahan pembiayaan, akan tetapi pihak Bank tidak menyetujui denganalasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tanah rumah tersebut tersisadua tahun lagi;Bahwa Tergugat telah mengajukan buktibukti tertulis

Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke sembilan, setelah itutepatnya angsuran kesepuluh dan seterusnya Tergugat tidak lagi melaksanakankewajibannya, dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp236.074.997,00(dua ratus tiga puluh enam juta tujun puluh empat ribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah), sisa margin Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah), biaya perpanjangan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO)Rp35.543.316,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu

Bukti P11, P12 danP.13 tersebut berupa akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yangbertanda tangan, sedangkan terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatanpembuktian bebas, maka terbukti jumlah pengurusan perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) tersebut sejumlah Rp35.543.316,00 (tiga puluh limajuta lima ratus empat puluh tiga tiga ratus enam belas rupiah);Menimbang, bahwa bukti P.14, dan P.16 berupa fotokopi invoice Nomor27/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 06 Nopember 2018, biaya jasaNotaris

Tunggakan margin Rp30.800.000,00Maka menurut Majelis perlu dikonfirmasikan dengan isi akad yang telahdisetujui yaitu P1 dan P.2, pada pasal 2; besarnya yang disepakati olehnasabah dan Bank pertanggal 14 Agustus 2017 adalah pokokRp350.000,000,00 ditambah margin Rp77.000.000,00 sehingga berjumlahRp266.874.997,00, maka menurut Majelis jumlah tersebut ditetapkansebagaimana perincian Penggugat dalam bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut;Menimbang, bahwa besarnya jumlah biaya perpanjangan Uang WajibTahunan Otorita

Bahkan pernah juga timbul keributan karena Tergugatterlambat pulang dari kantor dimana saat itu) karena Tergugatmenyelsaikan tugas di tempat kerja yang baru yaitu di Pelabuhan RoroSekupang, Pengguat juga menuduh Tergugat sering ke tempatperempuan (Sahabat Tergugat bernama Ema Rosilna bekerja dirumahsakit Otorita Batam di sekupang) dan juga menuduh suka sms lamalama dengan perempuan tersebut sementara yang dituduh itu adalahsahabat Tergugat sendiri yang bekerja di rumah sakit Otorita Batam, danperempuan

Bahkan Penggugat pernah menghadangSahabat Tergugat di depan rumah sakit Otorita Batam sehingga terjadiperkelahian mereka berdua dan saat itu Tergugat berusaha melerainya.Tergugat sangat malu dengan suami dari sahabat Tergugat. Disini yangmencari permasalahan pertengkaran bukan dari Tergugat tetapi Penggugatlah yang selalu menbuat pertengkaran itu terjadi.5.

Tergugat kenal dengan XXXX pada Tahun2018 yaitu Batam Menari yang diadakan oleh Otorita Batam yangmana pada saat itu Group Sdri XXXX adalah sebagai Pelaksanadalam dalam Acara Batam Menari dan Tergugat bukanberhubungan sejak 2015 yang dikatakan Penggugat dalampersidangan. Tergugat benar pernah datang ketempat XXXX diPerumahan Sanggrilla seperti yang dituduhkan Penggugat kepadaTergugat, akan tetapi Tergugat kesana datang membicara masalahpekerjaan. Dan Tergugat disana tidak pernah sampai malam.

XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btmdan langsung memeluk anak. waktu itu Tergugat tinggal di mess SQ.Seminggu kemudian timbul isu bahwa Tergugat habis mapir di rumahsakit Otorita Batam menjumpa dengan seorang perempuan.

Falevi Utama Batam sehubungandengan ini sebagai Penggugat telah diberikan Izin Prinsip Alokasi Lahan diWilayah Pengembangan Batam dari Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah mengeluarkanFaktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepada PT. FaleviUtama Batam (Penggugat);Bahwa PT.

Falevi Utama Batam (Penggugat) telah membayar lunas uangWajib Tahunan Otorita melalui Bank Mandiri;Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah memberikankepada PT.

Bukti TT.U14Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat NomorB.IV.796/A54/Peg/SK/70 tanggal 16 September 1970 (Fotocopy dari fotocopy)Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1970tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Dyatiluhur (sesuai denganashi);Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 1980tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur (sesuai dengan asli);Fotocopy

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1990tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Djatiluhur ( Fotocopy dari fotocopy);Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun1991 tentang Sungai (sesuai dengan ashi )Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun1991 tentang Rawa ( sesuai dengan asli);Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II ( sesuai denganashi);Fotocopy Peraturan