Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-02-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 2/Pdt.Bth/2017/PN Sak
Tanggal 29 Nopember 2017 — STEVEN LOREN lawan PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Dkk
15178
  • BahwaPelawan adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah (akan tetapi letaknyaterpisah pisah) terletak di KM 8 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupatenSiak dengan luas + 57,2116 ha berikut kebun sawit yang ada diatasnya,masing masing sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hakyang terkuat dan terpenuh menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor5 tahun 1960 (UUPA) dengan perincian sebagai berikut :1.1.
    untuk suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidakmemiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku olehkarena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadaptanah milik Pelawan tersebut diatas tetap meyakinkan Pelawan untuk tidakperlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnya berdasarkanputusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal 30 Juli 2015memenangkan gugatan Tergugat sehingga berdasarkan keputusan tersebuthak milik Pelawan yang merupakan hak terkuat
Putus : 27-02-2013 — Upload : 11-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 27 Februari 2013 — CAMILLA RUBIYANTO dahulu AUW YANG TJIK NIO melawan 1. WALIKOTA / PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG Cq KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG, dkk
5135
  • 18Juli 1983 ;Menimbang, bahwa pemberian sertifikat tanah dimaksudkan untukmenjamin adanya kepastian hukum dari pemerintah bagi para pemiliktanah dan Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat ; (Perhatikan pasal 19 Undangundang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan dasar Pokokpokok Agraria) ;Menimbang, bahwa diperhatikan pasal 20 ayat (1) UndangundangNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agrariamenyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Putus : 29-09-2011 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1354 K/Pdt/2011
Tanggal 29 September 2011 — JOHNNY KURNIAWAN Bin HERMAN KURNIAWAN (dahulu bernama KWAN KWIK KWONG), VS NANA KURNIAWAN Binti HERMAN KURNIAWAN, DK
7658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) PP 24 tahun 1997 : Peralihan hak atas tanah danhak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan haklainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.hBahwa dalam penjelasan UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang jabatanNotaris dinyatakan : Akta otentik sebagai alat bukti terkuat
    No. 1354 K/Pdt/201120mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalamkehidupan masyarakat;Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alatbukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagipenyelesaian perkara. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukmembuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkanbagi pejabat umum lainnya.
    Dengan demikian, para pihak dapatmenentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi AktaNotaris yang ditandatanganinya;Sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalamAkta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapatmembuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidanganpengadilan."
Putus : 22-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — SUTAN CHAIDIR,dk vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
8254 Berkekuatan Hukum Tetap
  • H,, Gusti, Fatimah Malik, Dr, Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul danRiyanti pada tanggal 5 Juni 2012 telah dibalik namakan ke atas namaTergugat II Intervensi;Bahwa Para Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karenamenurut hukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepetingan;Bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan karena ParaPenggugat bukan pemilik tanah objek perkara, sebab menurut Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Sertifikat Hak Milik adalahbukti terkuat
    Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karena menuruthukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepentingan bahwaPara Penggugat bukan orang yang berkepentingan karena Para Penggugatbukanlah pemilik tanah objek perkara sebab berdasarkan Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa SertifikatHak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak;Bahwa di dalam SHM Nomor 726, Nagari Nan XX Surat Ukur Nomor 732tanggal 21 April 1980 terdaftar atas nama Rustian, Yusna
Register : 16-07-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN RABA BIMA Nomor 34/Pdt.G/2019/PN RBI
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8155
  • ALI HASANH.M, (TERGUGAT 1) terbit pada tanggal 2742001 yang diterbitkan oleh TergugatIll adalah sertifikat yang sah sebagai bukti kepemilikan yang terkuat karenadidasari Turunan Akta PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan BeloNomor:09/JULI/1979 yang sah secara hukum yang dibuat oleh Tergugat II sebagaiPejabat yang berwenang secara hukum;8. Bahwa dengan adanya buktibukti yang otentik sebagai legalitas kepemilikanhak atas tanah objek sengketa.
    Legalitas Suratsurat tanah milik Tergugat adalahmerupakan AKTA OTENTIK (AKTA PPAT CAMAT BELO) yang diterbitkan olehTergugat II DAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH yang diterbitkan oleh Tergugat IIIadalah buktibukti yang terkuat dan sah secara hukum.
Putus : 07-02-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 2/Pdt.PLW/2012/PN.BGL
Tanggal 7 Februari 2013 — Perdata - ASNAH - GINTEN alias B. BUARI
6310
  • Sedangkan berdasarkan Yurisprodensi MahkamahAgung No. 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 yangmenyatakan bahwa sertifikat tanah adalah yang terkuat dan tertinggisebagai bukti kepastian hukum tentang hakhak atas tanah ataudengan kata lain sertifikat hak milik merupakan bukti mutlakmenurut hukum mengenai pemilikan suatu) tanah; ketentuanmengenai sertifikat tanah merupakan bukti otentik dan mutlakyentang pemilikiannya.Dan karenanya terbantah 1 tidak bisa dinyatakan sebagai pemilikobyek sengketa.
    hukumnya.Bahwa penguasa selama + 40 tahun dalam hal mengolah danmemanfaatkan obyek eksekusi tersebut (secara turun temurun)pihak ahli waris almarhum Tubi (salah satunya adlah pembantah )terhadap obyek eksekusi telah tidak di sangkal oleh terbantah 1 (lihathal 2 angka 2 baris ke 5 putusan Pengadilan Negeri Bangil tgl 9 Juli2008 No. 01/Pdt.G/2008/PN.Bg)Sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UndangUndang No 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, dimana dinyatakanbahwa Hak Mlik adalah hak turun temurun, terkuat
Register : 04-05-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 17-08-2017
Putusan PTA MALUKU UTARA Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.MU
Tanggal 7 Juli 2017 — Pembanding Vs terbanding
12640
  • hak milik yang diberikanmerupakan hak yang sifatnya kuat dan bersifat turun temurun.Bahwa diterbitkan sertifikat jika dikuasai selama 10 tahun secaraberturutturut dan diakui oleh masyarakat.Bahwa menurut UUPA tentang agraria yang memberikan hak adalahnegara dalam hal ini BPN bukan instansi lain, dalam pasal 16memberikan hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usahaoleh BPN.Bahwa tanah negara tidak dapat diwariskan, yang diwariskan adalahyang sudah diberikan hak milik yang merupakan hak terkuat
Putus : 11-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731 K/Pdt/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — AMRIN HASAN, DK VS YAHYA BIN M. YUNUS SIDIK, DKK
3730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diakui secara nyata, maka Turut Tergugat menolak dengantegas segala alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan;Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan itu merupakan pendapatpribadi Penggugat, sebab penerbitan SHM No 603/2008 luas 665 m2 atas nama Amrinsecara Yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan ketentuanHukum yang berlaku sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tetap sahdan mempunyai nilai sehingga sertifikat sebagai tanda bukti hak yang terkuat
Register : 21-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 69/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 6 Juni 2017 — ELISMARNI Sebagai TERGUGAT Lawan PT. BPR Faiza Pradani Andi Sebagai PENGGUGAT
2813
  • Sebagaimana kita ketahui, Hak Milik menurut UU No 5/1950 adalahHak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6UUPA (setiap hak atas tanah itu berfungsi sosial), dan menurut Pasal570 KUH Perdata Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaansesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas ataskebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangandengan UU, ketentuan umum dan tidak mengganggu hak orang
Register : 08-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Trt
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
1.JAPUTI LUMBANTORUAN
2.SAUDURAN LUMBANTORUAN
Tergugat:
1.HAKIM LUMBANTORUAN
2.SIHOL M SIHOMBING
Turut Tergugat:
1.camat siborongborong
2.KEPALA DESA SITAMPURUNG
776
  • Undang undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undangundangpokok Agraria pada Bagian III tentang Hak milik yakni pada Pasal 20 ayat(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6Undang undang No 5 Tahun 1960;9.
Putus : 31-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2985 K/PDT/2011
Tanggal 31 Juli 2012 — SYAMSUDIN A. DOMUT Alias POULA VS JAHARA H. MANGGE
2014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh BH RIUH padatahun 1997 yang merupakan ahli waris dari (Boia Sula, saudara kandungdari Almarhum Moloku Turungku ) obyek sengketa adalah hak milik atauhak turun temurun , terkuat dan terpenuh dari Almarhumah MolokuTurungku ;10. Bahwa berdasarkan surat keterangan Aminullah Turungku, pada tahun1990 (anak dari Moh Turungku, saudara kandung Moloku Turungku) obyekHal. 2 dari 12 hal. Put.
Register : 23-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 12/PDT/2017/PT KDI
Tanggal 23 Februari 2017 — Pembanding/Penggugat : Hj. ST. IMRANA RUSTAM, M MSI Diwakili Oleh : LA ODE MUZUNI ANDI, SH
Terbanding/Tergugat : Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
5432
  • pokoknyadidasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :Dalam eksepsi :Pembanding semula Penggugat sependapat dansetuju dengan pertimbanagan dari putusan PengadilanNegeri Kendari ;Dalam pokok perkara :Pembanding semula Penggugat sangat keberatandengan pertimbangan dan putusan Pengadilan NegeriKendari dengan alasSan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa keterangan ketiga saksi yang diajukan olehPembanding semula Penggugat adalah salingbersesuaian dan menurut hukum mempunyainilaipembuktian yang sempurna dan terkuat
Register : 30-07-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 91/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 26 Juli 2018 — Matias Bremenda Pinem, berkedudukan di Jl. Cibeureum No. 66 RT/RW: 005/004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Haridani Sembiring, S.H., Lana Teresa Siahaan, S.H. dan Akhmad Zaenuddin, S.H., Para Advokat pada SEMBIRING SIAHAAN LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 2, 17th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 51-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2017, sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding; Lawan Forlina Dohar, bertempat tinggal di Jalan Melati 3 Blok AIF No. 13, Desa Magar Sari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;
5032
  • dengan hukuman kurungan selamalamanya 3(tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000, (lima ribuRupiah): barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah... dst.2) Tindakan Tergugat juga melanggar hak subjektif Penggugat sebagaipemilik atas bidangbidang tanah yang dimanfaatkan dan/ataudikuasai Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang menyatakan:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 65/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 19 Mei 2015 — 1. ANAK AGUNG NGURAH ALIT ARTIKA PUTRA- 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI,Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR, sebagai PEMBANDING ; -- M e l a w a n : ANAK AGUNG NGURAH MANIK ASTAWA,sebagai TERBANDING ; ------- D a n : 1. IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN alias IDA COKORDE NGURAH MAYUN SAMIRANA,SH sebagai TURUT TERBANDING I ; 2. TJOKORDA NGURAH DARMAWIJAYA; 3. TJOKORDA NGURAH PUTRA WIJAYA ; 4. Drs. COK NGURAH BAGUS AGUNG ; 5. COK NGURAH ALIT AGUNG 6. COKORDE GEDE PRAMAITHA,SS 7. COKORDE NGURAH PRAYOGA ADIPUTRA ; 8. ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG JONI ARTA- 9. ANAK AGUNG GEDE AGUNG,SH 10. ANAK AGUNG NGURAH TANANJAYA ; 11. ANAK AGUNG NGURAH RAI ; 12. A.A. NGURAH OKA RATMADI,SH ; 13. ANAK AGUNG NGURAH MANIK MAYUN ; 14. ANAK AGUNG NGURAH BAGUS BUDARMAN ; 15. Drs. ANAK AGUNG GDE DARMA DUAJA ; 16. ANAK AGUNG NGURAH ARTEJA KESUMA,SS ; 17. A.A. GEDE NGURAH PUSPAYOGA ; 18. ANAK AGUNG BAGUS RANAWIJAYA ; 19. ANAK AGUNG AYU RAI SAMIRANI ;---- 20. ANAK AGUNG SAGUNG ISTRI AGUNG WAHYUNI GANDHI ; 21. ANAK AGUNG SAGUNG ALIT JENYANA GANDHI ;sebagai- TURUT TERBANDING II
7527
  • Melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan : Hakmilik adalah hak turuntemurun terkuat, dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan denganBerdasarkan Buku Hukum Pertanahan karya H. Ali Achmad chomzahsifatsifat hak milik adalah: 1. Turun temurun.Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukumdari seorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris.2.
Register : 19-02-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 52/PID/2016/PT MKS
Tanggal 23 Februari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DARMAWATI, SH Diwakili Oleh : MURDIATI AMRI, SH
Terbanding/Terdakwa : HASTONI ALS. TONI BIN HARULLAH
3518
  • adil dalammemeriksa dan memutus perkara a quo, karena Majelis Hakim terlalu berpihakpada Penggugat, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 29alinia terakhir yang diurai sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimbahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik penggugat sehingga sejalandengan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang menentukan bahwa hak milik merupakan suatu hak yangturun temurun, terkuat
Register : 16-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PA SAMPIT Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Spt
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2011
  • Pelawan harusmembuktikan kepemilikan atas objek tersebut;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, sebelum beralihmempertimbangkan alatalat bukti, maka Majelis memandang perlu untukmengemukakan mengenai pengertian hak milik atas tanah sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dijelaskan bahwa hak milikadalah hak turuntemurun, terkuat
Register : 03-09-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Kpn
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DARMUNING, SH.
Terdakwa:
ADITIA HARIANTO alias SUHE bin SANTOSO
4816
  • baik;Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakahunsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akanmendefinisikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasialas yang sah;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat
Register : 03-07-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1238/Pdt.G/2017/PA.Lmg.
Tanggal 22 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6614
  • Yang telah mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah dan telahmendefinisikan tentang Hak Milik Atas tanah Sebagai berikut :Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6. Dan selanjutnya dalam: ayat (2) Hak milik dapatberalih dan dan dapat dialihkan kepada pihak lain ; .Dan sebagaimana Dalil Syar'l dalam Firman Allah dalam AlQur'an Surat alBagarah Ayat 282 yang berbunyi :$yg??r' t? ?uil%O!$# (4pqaZtB#ua #s?
Putus : 13-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/TUN/2007
Tanggal 13 Mei 2008 — I WAYAN SUTA ; SUMARTA, dkk. ; BUPATI KABUPATEN BELITUNG
6643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang tentang batas waktu mengajukan gugatan Tata UsahaNegara, Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya sehinggamengakibatkan sangat keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini sangatlahbertentangan dengan maksud pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 danpenjelasannya, yang mana tidak sesuai buktibukti yang terkuat selamaHal. 9 dari 12 hal. Put.
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
378179
  • hak atas tanah berhakuntuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat
    perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi; Pasal 28H:(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alin secara sewenangwenang olehsiapa pun;Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasitanah milik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutantetap adalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat HakMilik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat
    danterpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yangmenyatakan:Pasal 20:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.
    Pertanahan yang daerah kerjanya meliputiletak tanah yang bersangkutan;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat
    Dengan demikian Tergugat secarasemenamena merampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telahmendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPAmenyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yangturun temurun, terkuat dan terpenuh;Bahwatindakan Tergugatbertentangan dengan Asas Keterbukaan;Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruff UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenerangkan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah