Ditemukan 3183 data
151 — 78
BahwaPelawan adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah (akan tetapi letaknyaterpisah pisah) terletak di KM 8 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupatenSiak dengan luas + 57,2116 ha berikut kebun sawit yang ada diatasnya,masing masing sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hakyang terkuat dan terpenuh menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor5 tahun 1960 (UUPA) dengan perincian sebagai berikut :1.1.
untuk suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidakmemiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku olehkarena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadaptanah milik Pelawan tersebut diatas tetap meyakinkan Pelawan untuk tidakperlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnya berdasarkanputusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal 30 Juli 2015memenangkan gugatan Tergugat sehingga berdasarkan keputusan tersebuthak milik Pelawan yang merupakan hak terkuat
51 — 35
18Juli 1983 ;Menimbang, bahwa pemberian sertifikat tanah dimaksudkan untukmenjamin adanya kepastian hukum dari pemerintah bagi para pemiliktanah dan Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat ; (Perhatikan pasal 19 Undangundang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan dasar Pokokpokok Agraria) ;Menimbang, bahwa diperhatikan pasal 20 ayat (1) UndangundangNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agrariamenyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat
76 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
) PP 24 tahun 1997 : Peralihan hak atas tanah danhak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan haklainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.hBahwa dalam penjelasan UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang jabatanNotaris dinyatakan : Akta otentik sebagai alat bukti terkuat
No. 1354 K/Pdt/201120mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalamkehidupan masyarakat;Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alatbukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagipenyelesaian perkara. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukmembuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkanbagi pejabat umum lainnya.
Dengan demikian, para pihak dapatmenentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi AktaNotaris yang ditandatanganinya;Sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalamAkta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapatmembuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidanganpengadilan."
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
H,, Gusti, Fatimah Malik, Dr, Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul danRiyanti pada tanggal 5 Juni 2012 telah dibalik namakan ke atas namaTergugat II Intervensi;Bahwa Para Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karenamenurut hukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepetingan;Bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan karena ParaPenggugat bukan pemilik tanah objek perkara, sebab menurut Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Sertifikat Hak Milik adalahbukti terkuat
Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karena menuruthukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepentingan bahwaPara Penggugat bukan orang yang berkepentingan karena Para Penggugatbukanlah pemilik tanah objek perkara sebab berdasarkan Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa SertifikatHak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak;Bahwa di dalam SHM Nomor 726, Nagari Nan XX Surat Ukur Nomor 732tanggal 21 April 1980 terdaftar atas nama Rustian, Yusna
81 — 55
ALI HASANH.M, (TERGUGAT 1) terbit pada tanggal 2742001 yang diterbitkan oleh TergugatIll adalah sertifikat yang sah sebagai bukti kepemilikan yang terkuat karenadidasari Turunan Akta PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan BeloNomor:09/JULI/1979 yang sah secara hukum yang dibuat oleh Tergugat II sebagaiPejabat yang berwenang secara hukum;8. Bahwa dengan adanya buktibukti yang otentik sebagai legalitas kepemilikanhak atas tanah objek sengketa.
Legalitas Suratsurat tanah milik Tergugat adalahmerupakan AKTA OTENTIK (AKTA PPAT CAMAT BELO) yang diterbitkan olehTergugat II DAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH yang diterbitkan oleh Tergugat IIIadalah buktibukti yang terkuat dan sah secara hukum.
63 — 10
Sedangkan berdasarkan Yurisprodensi MahkamahAgung No. 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 yangmenyatakan bahwa sertifikat tanah adalah yang terkuat dan tertinggisebagai bukti kepastian hukum tentang hakhak atas tanah ataudengan kata lain sertifikat hak milik merupakan bukti mutlakmenurut hukum mengenai pemilikan suatu) tanah; ketentuanmengenai sertifikat tanah merupakan bukti otentik dan mutlakyentang pemilikiannya.Dan karenanya terbantah 1 tidak bisa dinyatakan sebagai pemilikobyek sengketa.
hukumnya.Bahwa penguasa selama + 40 tahun dalam hal mengolah danmemanfaatkan obyek eksekusi tersebut (secara turun temurun)pihak ahli waris almarhum Tubi (salah satunya adlah pembantah )terhadap obyek eksekusi telah tidak di sangkal oleh terbantah 1 (lihathal 2 angka 2 baris ke 5 putusan Pengadilan Negeri Bangil tgl 9 Juli2008 No. 01/Pdt.G/2008/PN.Bg)Sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UndangUndang No 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, dimana dinyatakanbahwa Hak Mlik adalah hak turun temurun, terkuat
126 — 40
hak milik yang diberikanmerupakan hak yang sifatnya kuat dan bersifat turun temurun.Bahwa diterbitkan sertifikat jika dikuasai selama 10 tahun secaraberturutturut dan diakui oleh masyarakat.Bahwa menurut UUPA tentang agraria yang memberikan hak adalahnegara dalam hal ini BPN bukan instansi lain, dalam pasal 16memberikan hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usahaoleh BPN.Bahwa tanah negara tidak dapat diwariskan, yang diwariskan adalahyang sudah diberikan hak milik yang merupakan hak terkuat
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
diakui secara nyata, maka Turut Tergugat menolak dengantegas segala alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan;Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan itu merupakan pendapatpribadi Penggugat, sebab penerbitan SHM No 603/2008 luas 665 m2 atas nama Amrinsecara Yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan ketentuanHukum yang berlaku sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tetap sahdan mempunyai nilai sehingga sertifikat sebagai tanda bukti hak yang terkuat
28 — 13
Sebagaimana kita ketahui, Hak Milik menurut UU No 5/1950 adalahHak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6UUPA (setiap hak atas tanah itu berfungsi sosial), dan menurut Pasal570 KUH Perdata Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaansesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas ataskebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangandengan UU, ketentuan umum dan tidak mengganggu hak orang
1.JAPUTI LUMBANTORUAN
2.SAUDURAN LUMBANTORUAN
Tergugat:
1.HAKIM LUMBANTORUAN
2.SIHOL M SIHOMBING
Turut Tergugat:
1.camat siborongborong
2.KEPALA DESA SITAMPURUNG
77 — 6
Undang undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undangundangpokok Agraria pada Bagian III tentang Hak milik yakni pada Pasal 20 ayat(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6Undang undang No 5 Tahun 1960;9.
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh BH RIUH padatahun 1997 yang merupakan ahli waris dari (Boia Sula, saudara kandungdari Almarhum Moloku Turungku ) obyek sengketa adalah hak milik atauhak turun temurun , terkuat dan terpenuh dari Almarhumah MolokuTurungku ;10. Bahwa berdasarkan surat keterangan Aminullah Turungku, pada tahun1990 (anak dari Moh Turungku, saudara kandung Moloku Turungku) obyekHal. 2 dari 12 hal. Put.
Terbanding/Tergugat : Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
54 — 32
pokoknyadidasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :Dalam eksepsi :Pembanding semula Penggugat sependapat dansetuju dengan pertimbanagan dari putusan PengadilanNegeri Kendari ;Dalam pokok perkara :Pembanding semula Penggugat sangat keberatandengan pertimbangan dan putusan Pengadilan NegeriKendari dengan alasSan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa keterangan ketiga saksi yang diajukan olehPembanding semula Penggugat adalah salingbersesuaian dan menurut hukum mempunyainilaipembuktian yang sempurna dan terkuat
50 — 32
dengan hukuman kurungan selamalamanya 3(tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000, (lima ribuRupiah): barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah... dst.2) Tindakan Tergugat juga melanggar hak subjektif Penggugat sebagaipemilik atas bidangbidang tanah yang dimanfaatkan dan/ataudikuasai Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang menyatakan:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
75 — 27
Melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan : Hakmilik adalah hak turuntemurun terkuat, dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan denganBerdasarkan Buku Hukum Pertanahan karya H. Ali Achmad chomzahsifatsifat hak milik adalah: 1. Turun temurun.Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukumdari seorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris.2.
Terbanding/Terdakwa : HASTONI ALS. TONI BIN HARULLAH
35 — 18
adil dalammemeriksa dan memutus perkara a quo, karena Majelis Hakim terlalu berpihakpada Penggugat, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 29alinia terakhir yang diurai sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimbahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik penggugat sehingga sejalandengan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang menentukan bahwa hak milik merupakan suatu hak yangturun temurun, terkuat
20 — 11
Pelawan harusmembuktikan kepemilikan atas objek tersebut;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, sebelum beralihmempertimbangkan alatalat bukti, maka Majelis memandang perlu untukmengemukakan mengenai pengertian hak milik atas tanah sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dijelaskan bahwa hak milikadalah hak turuntemurun, terkuat
DARMUNING, SH.
Terdakwa:
ADITIA HARIANTO alias SUHE bin SANTOSO
48 — 16
baik;Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakahunsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akanmendefinisikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasialas yang sah;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat
66 — 14
Yang telah mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah dan telahmendefinisikan tentang Hak Milik Atas tanah Sebagai berikut :Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6. Dan selanjutnya dalam: ayat (2) Hak milik dapatberalih dan dan dapat dialihkan kepada pihak lain ; .Dan sebagaimana Dalil Syar'l dalam Firman Allah dalam AlQur'an Surat alBagarah Ayat 282 yang berbunyi :$yg??r' t? ?uil%O!$# (4pqaZtB#ua #s?
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang tentang batas waktu mengajukan gugatan Tata UsahaNegara, Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya sehinggamengakibatkan sangat keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini sangatlahbertentangan dengan maksud pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 danpenjelasannya, yang mana tidak sesuai buktibukti yang terkuat selamaHal. 9 dari 12 hal. Put.
378 — 179
hak atas tanah berhakuntuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat
perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi; Pasal 28H:(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alin secara sewenangwenang olehsiapa pun;Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasitanah milik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutantetap adalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat HakMilik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat
danterpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yangmenyatakan:Pasal 20:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputiletak tanah yang bersangkutan;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat
Dengan demikian Tergugat secarasemenamena merampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telahmendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPAmenyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yangturun temurun, terkuat dan terpenuh;Bahwatindakan Tergugatbertentangan dengan Asas Keterbukaan;Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruff UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenerangkan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah