dari 45 Hal Put.No.02/PID/2013/PT.GTLOJuta Rupiah) sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB), Nomor : 196.14/PPMSMP/2009 Tanggal 23 MaretBahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDSMP Satu Atap sampai selesai, ditetapbkan selama 90 (Sembilanpuluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 April 2009 s.d 30 Juni2009 dengan ketentuan mengikuti ketentuanketentuan yang ada;Bahwa antara bulan April 2009 s.d Januari 2010 Terdakwa telahmelakukan penarikandana Block Grant

sejumlah Rp. 400.000.000, (Empat RatusJuta Rupiah) sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB), Nomor : 196.14/PPMSMP/2009 Tanggal 23 Maret2009.Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDSMP Satu Atap sampai selesai, ditetapbkan selama 90 (Sembilanpuluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 April 2009 s.d 30 Juni2009 dengan ketentuan mengikuti ketentuanketentuan yang ada.Bahwa antara bulan April 2009 s.d Januari 2010 Terdakwa telahmelakukan penarikan dana Block Grant

Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SDSMPSatu Atap (Dekonsentrasi) :BAB III Poin A Angka 4, menyebutkan "Pelaksana kegiatan ditingkat sekolah adalah Panitia PengembanganSDSMP Satu Atap (P2SATAP), selanjutnyaPoin e, menyebutkan :" Melaksanakan kegiatan sesual dengan Proposal yang telahdisetujui.Bahwa dari Realisasi pencairan dana sebesar + 87 % tidakdipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yangtercantum dalam Proposal atau tidak sebanding dengan kemajuanpekerjaan sebagaimana

Buku Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru, Revitalisasi Gedung Sekolah dan Pengembangan SD SMP SATU ATAP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2012; 4. Fotocopy legalisir Keputusan Direktur PSMP nomor : 2.1/C3/KP/ 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang pengangkatan staf PNS pada kegiatan Direktorat PSMP tahun anggaran 2012; 5.

OKU Sumatera Selatan Dana Block Grant TA. 2012; 7. Fotocopy legalisir Surat Tugas dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama nomor : 241.2/C3/KP/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang penugasan tim verifikasi lokasi usulan pembangunan USB tahun 2102; 8. Fotocopy legalisir Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama nomor : 1222/C3/KP/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan unit sekolah baru SMP tahun 2012; 9.

Asli Surat Keputusan KP-USB SMP Negeri Lontar Nomor : 425/004/KPUSB SMP/XIV/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri Lontar Tahun 2012 berikut lampirannya; 15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar nomor : 1695/C3/KU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Biaya Penyaluran Dana Untuk Sekolah Penerima Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahap I Tahun 2012 Direktur Pembinaan

Sekolah Menengah Pertama; 16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar nomor : 3064/C3/KU/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Penyaluran Dana Untuk Sekolah Penerima Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahap II Tahun 2012 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;17.

Buku Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana ProgramBlock Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru, Revitalisasi GedungSekolah dan Pengembangan SD SMP SATU ATAP dengan MekanismePartisipasi Masyarakat Tahun 2012;. Fotocopy legalisir Keputusan Direktur PSMP nomor : 2.1/C3/KP/ 2012tanggal 2 Januari 2012 tentang pengangkatan staf PNS pada kegiatanDirektorat PSMP tahun anggaran 2012;.

OKU Sumatera Selatan Dana Block Grant TA. 2012;. Fotocopy legalisir Surat Tugas dari Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama nomor : 241.2/C3/KP/2012 tanggal 10 Pebruari 2012tentang penugasan tim verifikasi lokasi usulan pembangunan USB tahun2102;. Fotocopy legalisir Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah MenengahPertama nomor : 1222/C3/KP/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentangpenetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan unitsekolah baru SMP tahun 2012;.

PembangunanUnit Sekolah Baru Tahap Tahun 2012 Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama;16.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar nomor :3064/C3/KU/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Penyaluran DanaUntuk Sekolah Penerima Block Grant Pembangunan Unit Sekolah BaruTahap Il Tahun 2012 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;17.Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/935/I/XIV/2012 tanggal 9 Juli2012 tentang

OKU Sumatera Selatan Dana Block Grant TA. 2012;. Fotocopy legalisir Surat Tugas dari Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama nomor : 241.2/C3/KP/2012 tanggal 10 Pebruari 2012tentang penugasan tim verifikasi lokasi usulan pembangunan USB tahun2102;. Fotocopy legalisir Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah MenengahPertama nomor : 1222/C3/KP/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentangpenetapan lokasi dan lembaga penanggung jJawab pembangunan unitsekolah baru SMP tahun 2012;.

Tergugat/Tergugat Intervensi Ill khususnya Bukti P1 = T1,dimana bukti tersebut menjelaskan kepemilikan dari Z. lbnu Chaldun45(Termohon Kasasi Ill/dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi III) berdasarkanadanya Grant Sultan No. 818 Tahun 1939 (vide Bukti P1 = T1) dan telahdibantah melalui surat penjelasan dari Kesultanan Deli No. 56.7/IMSD/2012tertanggal 14 Juli 2012 (vide Bukti P.Int38) yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Intervensi ajukan dalam persidangan, yang isinyamenerangkan sebagai berikut

:e Pada halaman 1 huruf A nomor 1 Tentang Grant Sultan No. 818Tahun 1939, yang menyatakan :1.

Bahwa Grant No. 818 bertarikh Tahun 1939 di bawah titel RahimLimpah Kurnia atas nama Tengku Ain Al Rasjid terhadap sebidangtanah yang terletak di Kampung Titi Papan, tidak terdaftar di InstitusiKesultanan Deli.Pada halaman 1 huruf B nomor 1 Tentang Surat Penyerahan SebahagianHak (Hibah) Tanggal 5 Februari 1963, yang menyatakan :1.

Rodiah, tidak adamembubuhkan tanda tangan.e Pada halaman 2, yang menyatakan :secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Grant Sultan No. 818Tahun 1939 dan Surat Penyerahan Sebahagian Hak (Hibah) Tanggal 5Februari 1963, keduanya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarandan keabsahannya.Bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas terbukti bahwa dasarkepemilikan Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi IIIatas tanah tersebut adalah tidak berdasar hukum, dengan demikianterbukti bahwa Majelis

Sultan tersebut.Fakta mana diperkuat dengan bukti P.Int38 yang menerangkan Grant SultanNo. 818 tahun 1939 tidak terdaftar di Institusi Kesultanan Deli;Bahwa adanya perbedaan batasbatas tanah yang disita dalam perkaraa quo baik yang tercantum dalam gugatan asal, Penetapan Sita Jaminantanggal 17 Februari 2012 maupun Berita Acara Sita Jaminan tanggal 19 Januari2012 menjadikan obyek perkara tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

lembagapenerjemah yang ditunjuk untuk itu seperti Lembaga Bahasa atau lembagapenerjemah resmi lainnya, maka bukti tersebut dapat dianggapketerangan/pernyataan sepihak dari Tergugat sehingga secara yuridis formalterjemahan tersebut diragukan kebenaran isi (content) maupun konteksnya;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan tersebut, jika tanah dalambukti T.1 tersebut sebelumnya berstatus sebagai tanah Kerajaan KutaiKartanegara yang sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No. 5Tahun 1960 (UUPA) disebut Grant

Tanah, bahwa bekas hakhak tersebut akan didaftarkan danditegaskan menjadi hak milik, jika yang mempunyainya pada tanggal 24September 1960 memenuhi syarat untuk menjadi pemilik; apabila tidakdimintakan penegasan konversi maka hak tersebut menjadi hak pakai dengan3839jangka waktu selama 5 tahun sejak berlakunya UUPA dan sesudah jangkawakiu tersebut terlampaui maka tanahnya menjadi tanah Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa untukkonversi tanah adat atau tanah bekas kerajaan/Grant

didaftarkan sesuai Peraturan Pendaftara Tanahyakni Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan kegiatanpengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hakhak atas tanahdan peralinan hakhak tersebut, pemberian suratsurat tanda bukti, yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegaratanggal 2 Oktober 2014 Nomor 000.590/1571/Pertanahan perihal Penegasanstatus Tanah Grant

Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah KabupatenKutai Kartanegara pada poin 3 bahwa syaratsyarat yuridis formal sesuaiketentuan pendaftaran tanah bahwa tanah hibah Kesultanan/Grant Sultandapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu alas hak untukdikonversi menjadi hakhak atas tanah (hak milik, HGU, HGB) apabilamemenuhi syaratsyarat fisikfaktual sebagai berikut:a.

Tanah hibah/grant sultan tersebut nyatanyata dikuasai secara fisik dandipergunakan terus menerus tanpa terputusputus dan dikelola denganbaik serta tidak diterlantarkan;b. Luas tanah hibah/Grant Sultan yang diberikan jelas batasbatasnya,tidak berupa batas alam seperti sungai, kampung, gunung, hutan dll;c. Tidak berupa hutan/semak belukar atau bekas hutan;d.

Pitumpanua/tipe C.1;9) Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan fisik Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi selatan;10) Addendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No. 124.f.14/C31.2/KU/PSMP/2007 Tanggal 27 Desember 2007;11) Addendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No.209.a.15/C31.2/KU/PSMP/2008 Tanggal 17 April 2008;12) Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant

Rancangan Gedung SMPN 05 Pitumpanua/tipe C.1;Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan fisik Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ProvinsiSulawesi selatan;Addendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No. 124.f.14/C31.2/KU/PSMP/2007 Tanggal27 Desember 2007;Addendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No.209.a.15/C31.2/KU/PSMP/2008 Tanggal17 April 2008;Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant

Desember 2007 dan pekerjaan belum selesai 100%sehingga untuk pencairan berikutnya 50% sebesar Rp.649.135.000, pada tanggal 6 Mei 2008dilaksanakan sesuai Addendum kedua Nomor: 209.1.15/C3.1.2/KU/PSMP/2008 tanggal 17April 2008 mengenai perubahan pembayaran.Pencairan dana pada tahap pertama dan kedua tersebut dilakukan melalui rekening nomor: 33219538 pada Bank Mandiri Cabang Sengkang atas nama Komite Pembangunan Unit SekolahBaru (KP USB) SMPN 5 Pitumpanua.Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant

Bin Mane selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMPN 5 Pitumpanua mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalampetunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SekolahMenengah Pertama pada BAB III huruf E point nomor 3 menyebutkan bahwa: Hadir padapelatihan KPUSB, menyusun Dokumen pekerjaan yang terdiri dari: (i) Proposal Administrasi,(i) Proposal Teknis, (ii).

Rekapitulasi Kesepakatan Biaya Rencana Anggaran Biaya USB SMPProgramBlock Grant Pembangunan Unit Sekolah baru SMP tahun 2007 pada SMPN 5Pitumpanua;156.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah baruSekolah Menengah Pertama;13.20 (dua puluh) lembar Rekening Koran KP USB SMP Negeri 5 Pitumpanua No. rekening:1520006782052;14.2 (dua) Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMPN 05Pitumpanua;15. Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua Kab.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat antara lain menyatakan bahwa : Penggugat adalah memiliki tanah objek perkara aquo yang didapatPenggugat dari Cholil Nasution dan Ahmad Irfan Nasution dengan AktaWaarmerking Nomor : 463/W/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012dengan judul Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi berdasarkan hal ini penggugat tidak dapat menjelaskan secara detailtentang riwayat perolehan tanah objek perkara tersebut dan mengenaikeabsahan mengenai status tanah Grant D564 seperti

Penggugat (Ic.Pemohon Peninjauan Kembali)mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan karena kepentinganPenggugat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa terlebih lagi dan sangat perlu sebenarnya menjadi catatan pentingdalam perkara a quo, akan fakta yang terungkap selama persidangan diHalaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 42PK/TUN/201612.13.Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksaperkara a quo, dimana Saksi Chairuddin sama sekali tidak pemahmengetahui perihal Surat Grant

sekali tidak tahumenahuperihal Hadji Mohamad Haroen, namunpun demikian pada kenyataannyaSertipikat Hak Milik Nomor: 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11lanuari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147 / Pasar Baru / 2013,tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m", terdaftar Atas nama NirwanMunir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara, adalah jelasjelas diakui Termohon PeninjauanKembali Oc.Kantor Pertanahan Kota Medan), adalah berdasarkan fotocopySurat Grant

D564,dimana hal sedemikian rupa menjadi sangat janggal olehkarena Saksi Chairuddin yang mengalihkan hak kepemilikan atas Kios Adan Kios B kepada Termohon 11 Peninjauan Kembali sama sekali tidaktahumenahu perihal Surat Grant D564, maka oleh sebab itu, semestinyakepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dilindungidari praktek praktek curang dan tidak bertanggung jawab dari Termohon Peninjauan Kembali seperti dimaksud;Bahwa dengan banya berlandaskan fotocopy semata Termohon Peninjauan

Kembali sanggup untuk menerbitkan suatu Sertipikat adalahnyatanyata sangat jelas tidak bertanggung jawab dan merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang sarat dengan rekayasa negatif, dansangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali,mengingat asli dari Surat Grant D564 adalah di dalam kekuasaanPemohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dengan caracara yang benaryang berlandaskan ketentuan hukum dan perundangundangan yangberlaku;Bahwa perihal sengketa perdata antara Pemohon

pada suatu tempat yang manaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenangmemeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perobuatan manadilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangunmendapatkan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifatkhusus (spesific grant

melakukan, pada waktu dantempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkandiri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangunmendapatkan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifatkhusus (spesific grant

SarolangunTahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKASKPD) Dinas Pendidikan Bidang MenengahTahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 188.35/2145/KA tanggal 6Agustus 2009 tentang Penyampaian Peraturan Gubernur Jambi Nomor27 Tahun 2009;1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum PenggunaanDana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang Bersifat Khusus(Specific Grant

) Tahun 2009;1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant)Kabupaten Sarolangun Tahap Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant)Kabupaten Sarolangun Tahap II Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap minut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 84 Tahun2009 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium kepada PanitiaPemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan

puluh lima jutarupiah) setiap bulannya sampai anaktersebut telah mencapai usia dewasa dandapat menentukan sendiri kehendaknya;Menetapkan biaya perkara menurut hukum.it can be declared the application fordivorce is granted;Whereas, the PLAINTIFF is able to pay allcosts arising from this case;Then based on the reasons / argumentsmentioned above, the PLAINTIFF requests/ appeals to the Head of the North JakartaReligious Court c / g, the Honorable Panelof Judges who will look and examine thecase, then grant

the verdict which reads asfollows:PRIMAIRTo accept and grant all PLAINTIFF's for all;To declare a marriage between theDEFENDANT, TERGUGAT and thePLAINTIFF, NANDIKA PRAMITABinti Naunitha, is ended due todivorce with all the legal consequences;To determine that the custody and care ofchildren of ANAK TUNGGAL aregiven to the PLAINTIFF;To penalize the DEFENDANT to pay themaintenance, health and Educationcosts of ANAK TUNGGAL amountingof Rp. 25,000,000 (twenty five millionrupiah) every month until the

Salah satu poinSurat Hibah tersebut adalah dihibahkan atas 2 (dua) bidang tanahdi Titi Papan yang semuanya atas Grant dari Sultan Mamun AIRasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke9. Berdasarkandokumen dan fakta ini, Drs. Tengku Azan Khan sah melakukanHalaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014pemindahan hak atas tanah sebagaimana di maksud kepada pihaklain tanpa persetujuan dengan ahli waris lainnya;. Bahwa Drs.

Tengku Azan Khansecara sah menurut hukum memperjuangkan kelanjutan hakhakKesultanan Deli, Knhususnya memberikan keterangan sehubungantanahtanah di Sumatera Utara yang berhubungan dengan tanahtanah Kesultanan Deli, baik menyangkut sejarah panjang tanahKonsesi dan tanahtanah yang berhubungan denagan DomeinVerklaring Kesultanan Negeri Deli, apalagi yang menyangkut tanahtanah Grant Sultan yang diakui keberadaan menurut sejarah hukumpertanahan di Negeri Republik Indonesia ini;.

Melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku: Bahwa Tergugat telah menerbitkan sejumlah Sertipikatsebagaimana dikemukakan diatas melanggar ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yakni Tergugat sebagaimanaditegaskan diatas justru telah menerbitkan sejumlah Sertipikatsebagaimana objek sengketa a quo, mengembalikan keberadaanalas Hak sesungguhnya dari pemilik Grant yang sah atau dari paraahli warisnya sebagaimana dimilki olen Penggugat berdasarkanpecahan dari Grant Sultan Nomor 1958

Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014Surat Permohonan tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar denganNomor berkas: 30539/2011, dengan dasar alas hak Akta Pelepasan Hakdan ganti rugi atas Grant Nomor 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari TengkuChairijah, dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi Nomor 57 yangdiperbuat dihadapan Faridah Hanum, SH., Notaris/PPAT di Medantertanggal 31 Januari 2011, dst...........

Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*;Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah milikPenggugat dengan berdasarkan dalil Penggugat sebagai Pemegang/Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 8.786 M2 (delapan ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), berdasarkan AktaPelepasan Hak dan Ganti Rugi sebagian tanah Grant Nomor 1958tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, dengan

PP No. 63 Tahun 2009 yangberbunyi:(2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yangdiperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotauntuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a dan PembinaTingkat golongan ruang IV/b;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagaiTersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan TindakPidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program NasionalRehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat

PP No. 63 Tahun 2009; Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagaiTersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional RehabilitasiRuang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang, dimana pada saat Penyidikan Penggugat tidak dilakukan Penahanan; Bahwa pada tanggal 23 September 2013, pada saat pemeriksaan diPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangdilakukan Penahanan terhadap Penggugat dan

karena pada tanggal 6 Oktober 2014 Golongan pangkatPemohon Kasasi adalah Penata tingkat Golongan Ruang Ill/d, karenamasih dalam masa waktu menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkanBupati Pemalang sampai dengan 1 Januari 2015;Putusan Judex Facti Melanggar Ketentuan Pasal 30 Ayat (3) PPNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapbkan sebagaiTersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Block Grant

Iman Teguh, S.Pd. diturunkandari Pembina, Golongan Ruang IV/a menjadi Penata tingkat GolonganRuang Ill/d, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pangkatnyadikembalikan pada pangkat semula sebagaimana Keputusan BupatiPemalang Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;Bahwa dengan adanya putusan hukum (putusan Pengadilan Nomor110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG) atas perkara dugaan tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi RuangKelas Ruang Berat SD Tahun 2012Kabupaten

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nico Eka Putra bin Maizul Effendi) terhadap Penggugat (Febrian Rahmadewi binti Musyawar);
4. Menetapkan anak-anak bernama Gavin Darell Abiya, laki-laki, lahir tanggal 8 Januari 2016 dan Grant Darell Abiya, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2017, berada dibawah

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat kuasa tanggal 20 Mei 2022 tentang pemberian kuasa kepada Penggugat unttuk pengurusan pengesahan Grant of Probate dan pencairan rekening bank peninggalan di Singapore.

cacat yuridis yang mengakibatkanputusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena para Pelawan pada kenyataannya telahmenyampaikan perlawanan yang beritikad baik maka sangat beralasan hukumapabila Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik sehingga sangatberalasan hukum apabila perlawanan ini dikabulkan ;Bahwa apabila dicermati ternyata gugatan dalam perkara perdatadimaksud adalah mengenai sengketa tanah seluas 10.127 Ha milik T.Haroen AlRasyid yang merupakan bahagian dari Grant

Jo putusan No. 413 K/PDT/1988 Jo putusan No. 421PK/PDT/1993 telah ditentukan bidang tanah Grant Sultan No. 265 adalah milikahliwaris T.Haroen Al Rasyid, maka sudah sepatutnya tidak ada lagi putusanhukum lainnya diatas bidang tanah tersebut sehingga sangat beralasan hukumapabila putusan dimaksud dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum ;Bahwa untuk menjaga agar bidang tanah seluas 10.127 Ha yangmerupakan bahagian dari Grant Sultan No. 265, yang menjadi objek dalamgugatan perkara perdata Reg.

Menyatakan bidang tanah objek sengketa seluas 10.127 Ha yang terletak diKelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yangmerupakan bahagian dari Grant Sultan No. 265, yang merupakan objekdalam perkara perdata Reg. No. 82/Pdt.G/1999/PN.Mdn. adalah milikahliwaris T. Haroen Al Rasyid ;4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Pengadilan NegeriMedan No.82/Pdt.G/1999/PN.Mdn, tanggal 27 Desember 1999 Jo.

Bahwa ketidak cermatan judex juris juga terlihat padaputusannya halaman 13 yakni :beens perkara yang telah lama tidak mendapat kepastian hukum,seharusnya judex facti tidak memihak maka seluruh perkara yangmenyangkut tanah grant sultan No. 265 di dalamnya sudah termasuktanah seluas + 10.127 Ha ........ dstPertimbangan judex juris yang demikian justru tidak mencerminkankeadilan sebab judex facti hanya menilai bukti dari PemohonPeninjauan Kembali karena No. 54 tanggal 15 Desember 1961sebagaimana termuat

Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara Grant V Nomor 115 yangterletak di Jalan Haji Muhammad Said Kelurahan Gaharu, KecamatanMedan Timur d/h Kampung Durian, Kelurahan Durian Timur, KecamatanHalaman 6 dari 13 hal. Put.

Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara Grant V Nomor115yang terletak di Jalan Haji Muhammad Said Kelurahan Gaharu,Kecamatan Medan Timur d/h Kampung Durian, Kelurahan DurianHalaman 8 dari 13 hal. Put.

Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LT-04012023-0125 yang semula tercatat bernama Jonathan Grant Tanurahardja menjadi Nathan Enzo Xu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4.

Kegiatankeaksaraan fungsional (KF) TA 2009 mendapat dukungan anggaran yang bersumberdari APBN sesuai SPDIPA Nomor : 0827.1/02305.3/XXIII/2009 tanggal 31Desember 2008 sebesar Rp. 31.790.700.000, (tiga puluh satu milyar tujuh ratussembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk seluruh wilayah Republik Indonesia,dan khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan disalurkan melalui Dinas PendidikanProvinsi Sulawesi Selatan dengan mekanisme pembayaran langsung (block grant)dengan sasaran penerima bantuan yakni

(dua ratus enam belas juta rupiah).Sesuai dengan proposal kegiatan keaksaraan fungsional terdakwa H.Hairuddin, S.Pd, M.Si BIN PARANG ajukan dan telah ditetapbkan sebagai penerimadana BOK serta telah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian BantuanOperasional Keaksaraan maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatanmerealisasikan pembayaran langsung (block grant) untuk PKBM Sejahtera melaluipemindahbukuan dari KPPN Makassar sebesar Rp. 216.000.000, ke Rekening No.Hal. 7 dari 22 Putusan No.28/PID.SUS.KOR

pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional (KF) atas 60 (enam puluh)kelompok belajar dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 216.000.000,(dua ratus enam belas juta rupiah).Sesuai dengan proposal kegiatan keaksaraan fungsional terdakwa H.Hairuddin, S.Pd, M.Si BIN PARANG ajukan dan telah ditetapbkan sebagai penerimadana BOK serta telah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian BantuanOperasional Keaksaraan maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatanmerealisasikan pembayaran langsung (block grant

Mulia, Kecamatan Medan Deli, KotaHalaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/2014Medan, tanah mana diperoleh orang tua Penggugat (almarhum Tan Hong Seng)dari Almarhum Aman Daulat berdasarkan Akte Pelepasan Hak dengan GantiRugi dihadapan Notaris Ong Kim Lian No. 54 tanggal 15 Desember 1961,sedangkan Aman Daulat memperoleh tanah tersebut dari ahli waris TengkuHaroen Al Rasyid sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Roesli No. 64tanggal 11 Maret 1961, dan tanah tersebut adalah sebagian dari Grant

Sultan No.265 tanggal 16 Agustus 1926, dimana asli Grant tersebut hingga saat ini beradaditangan Penggugat, dan atas persetujuan orang tua Penggugat (ic.

Bahwa secara historis tanah seluas 10,2 Hektar diperoleh orang tua Penggugat(almarhum Tan Hong Seng) dari Almarhum Aman Daulat berdasarkan AktePelepasan Hak dengan Ganti Rugi dihadapan Notaris Ong Kim Lian No. 54tanggal 15 Desember 1961, sedangkan Aman Daulat memperoleh tanah tersebutdari ahli waris Tengku Haroen Al Rasyid sebagaimana tertuang dalam AkteNotaris Roesli No. 64 tanggal 11 Maret 1961, dan tanah tersebut adalah sebagiandari Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926, dimana asli Grant

Citra Agung Prima, jelas telah melanggarketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, dimana Tergugatmenerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 566/TanjungMulia tanggal 18 September 2008, Surat Ukur Nomor 186/TanjungMulia/2008 tanggal 17 September 2008, seluas 9.123 M2, atas nama PT.Citra Agung Prima, diatas tanah eks Grant Sultan No. 265 tanggal 16Agustus 1926, yang dalam hal ini berdasarkan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tanggal 8 September 2004 No. 123 PK/Pdt/2004

107 PK/TUN/2014Bahwa dalam asas ini sebelum Tergugat mengambil Keputusan, Tergugatharus mengambil sikap berhatihati dan bertindak jujur dan tidakmenyembunyikan data fisik yang sebenarnya serta Tergugat harus pulamempunyai gambaran yang jelas tentang semua fakta yang relevan dantidak mengabaikan fakta yang sebenarnya, akan tetapi harus pula melihatkepentingan penguasaan dan perolehan yang berasal dari tanah garapanyang semestinya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilikasal tanah Grant

Bahwa, Tergugat mengajukan Gugatan kepada Kepala Kantor PertanahanKota Medan karena berkeberatan atas terbitnya sertifikat atas obyeksengketa, merupakan warisan dari orang tua Tergugat yang bernama WanMandar berdasarkan tanah Grant C No. 3331 tanggal 19 Agustus 1940dan Akte Jual Beli No.29, tertanggal 14 Agustus 1959, yang dibuatdihadapan dan oleh Adaslah Harahap Notaris di Medan, yang olehAlmarhum Wan Mandar maupun Tergugat dan ahli waris lainnya tidakpernah mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada

Bank Mandiri, Tbk sebesar RP, 15.000.000,(lima belas luta) perbulan ~~Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmembantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa Tergugat adalah ahli waris atas tanah seluas 957 M2, yang terletakdi jalan Adam Malik, Kelurahan Silalas, merupakan warisan dari orang tuaTergugat yang bernama Wan Mandar berdasarkan tanah Grant C No.3331tanggal 19 Agustus 1940 dan akte jual beli No.29 tertanggal 14 Agustus1959, yang dibuat dihadapan

Sedangkan Tergugat adalah pemilik yangsah dan satusatunya atas tanah yang terletak di Jalan Adam MalikNo.128, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medantersebut sesuai dengan bukti kepemilikan Grant C No.3331 yang sampaisaat ini belurm pernalt dicalbut 5

Tergugat memanipulasi keabsahan Kop naskah Dinas tanpa LambangPemerintah Provinsi Maluku atas 1 (Satu) rangkap Surat Perjanjian PenggunaanDana bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor :03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang tidak sesuai denganPeraturan Gubernur Maluku Nomor 241 Tahun 2010 tentang Tata Naskah danb) Tergugat memanipulasi keabsahan isi Surat Perjanjian Nomor:03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang tidak sesuai denganketentuan Pedoman Pelaksanaan Block Grant

yang disebutkan dalam Grant Sultan No. 218 tanggal 26 Juli 1932 tertulisatas nama atas Wan Abdul Kadir Barus yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun AlRasyid Perkasa Alamsyah selaku Sultan Kesultanan Deli.11. Bahwa karena Penggugat telah melakukan segala apa yang menjadi kewajibannyasesuai dengan Akta Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 7 tanggal 4 Februari2004 dihadapan Lael Arofah, S.H., Spn.

sebagaimana disebutkan dan tertera dalam alashak Grant Sultan No. 218 tanggal 26 Juni 1923 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Sultan Deli yaitu Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsah,Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 593/Padt/2019/PT MDNINCASU termasuk juga tanah yang dipergunakan oleh Tergugat seluas + 10 Ha atau +100.000 m2 yang dipergunakan sebagai asrama tentara/militer sampai dengan saat ini,adalah merupakan bahagian dari tanah seluas 30 bahu atau + 240.000 m?

dengan alas hak Grant Sultan No. 218tanggal 26 Juni 1923, yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun Al Rasyid PerkasaAlamsahtersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan saat ini sedangdiproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan.Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 593/Pdt/2019/PT MDN16, Bahwa atas permohonan pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas bidangtanah seluas + 26 Ha yang merupakan milik dari Penggugat tersebut, Penggugat telahmelakukan pemblokiran sesuai dengan

Menyatakan demi hukum Perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanpa hak tanahmilik Penggugat seluas + 10 Ha atau + 100.000 m2 yang merupakan bahagian daritanah seluas + 30 bahu (tiga puluh bahu) atau + 240.000 m yang terletak d/h KampungMarindal sekarang setempat dengan dikenal dengan Kelurahan Harjosari Il, KecamatanMedan Amplas Kota Medan, dengan alas hak Grant Sultan No. 218 tanggal 26 Juni1923, yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun Al.

yang merupakan bahagian dari tanah seluas + 30 bahu (tiga puluh bahu) atau +240.000 m2 yang terletak di d/h Kampung Marindal sekarang setempat dengan dikenaldengan Kelurahan Harjosari Il, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan) dengan alashak Grant Sultan No. 218 tanggal 26 Juni 1923 dan Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor : 250/Pdt. G./2016/PN.