Ditemukan 562 data
102 — 37
Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudulterjemahan dari Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) dari jaman penjajahan Belanda di Indonesia (Nederlandsch Indie)mengemukanakan halhal sebagai berikut : = Kejahatan dalam pasal 335 KUHP ayat 1 ke1 KUHP dikatakan sudah sempurnaapabila sang obyek sudah merasa terpaksa melakukan yang dipaksakan olehpelaku ; = Paksaan secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan kekerasan, atauancaman kekerasan atau dengan perbuatan lain
111 — 48
Besluit van den Governeur Nederlands Indie (GB) No.6 stbl. 90tanggal 12 Februari 1919, penunjukkan sebagai kawasan CagarAlam dengan luas 4.446 Ha.b. Gouvernement Beslui/GB tgl 2 April 1932 No. 38, seluas 8.768ha.c.
Muhammad Arifin Siregar, S.H.
Terdakwa:
H. Arbet Bin T. Banta
142 — 9
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
84 — 24
Di wilayah tersebut sebelumnyasejak dari jaman Nederland Indie abad 19, diantaranya sudah ada pemukimanpenduduk bahkan telah membentuk suatu pedusunan.
Ardi Herliansyah SH
Terdakwa:
TRIYONO Bin TARMOTO
162 — 110
Dengan sengaja merampas nyawa orang Iain;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syaratkesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui (indie zin kan men opzettelijkk aanduiden als willens en wetens). Kedua syarattersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatuperbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan denganmengetahui dan menghendaki.
Terbanding/Tergugat : PT MULTI NABATI SULAWESI
154 — 101
CodePenal dianggap sebagai penghinaan.Ternyata kemudian adalah menjadi maksud dari pembuat undangundanguntuk menyelaraskan perumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 1372KUHPerdata dengan perumusan tindak pidana penghinaan dalamKUHPidana.Jadi, dengan berbuat begitu pembuat undangundang memang tidakbermaksud untuk memberikan pengertian tersendiri tentang penghinaanyang berbeda dengan pengertian penghinaan dalam KUHPidana.Karena pada waktu yang lampau dalam bidang hukum Indonesia(maksudnya; Nederlands Indie
Ardi Herliansyah SH
Terdakwa:
SUYANTO Alias SUYAN Bin PAINO
376 — 225
Dengan sengaja merampas nyawa orang Iain;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syaratkesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui (indie zin kan men opzettelijkk aanduiden als willens en wetens). Kedua syarattersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatuperbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan denganmengetahui dan menghendaki.
1.Tuan MANGARAJA HATOGUAN PAKPAHAN
2.Nyonya TIURMA PAKPAHAN
3.Nyonya SURYATI PAKPAHAN
4.KORBELANDI PAKPAHAN
5.Nyonya FEBRINA PAKPAHAN
6.Tuan DASALOMO PAKPAHAN
7.Tuan NISSANTO PAKPAHAN
8.Tuan FALCONAUSI PAKPAHAN
Tergugat:
1.KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
1.PT.TJITAJAM (DIWAKILI ROTENDI)
2.PT.TJITAJAM (DIWAKILI OLEH DRS.CIPTO SUSILO)
102 — 57
Bahwa berdasarkan data yang terdaftarpada Buku Daftar TanahTanah Partikelir/Eigendom Verponding yangmenunjuk kepada obyek sengketa semula status tanahnya adalahtanah Negara ex Eigendom Verponding No.35 Rest Meetbrief 1937No.202 atas nama Gouvernement van Nederlandsch Indie yangdinasionalisasikan menjadi PT.
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA
167 — 178
Dengan isi surat terjawab bahwa Eig.Verp.3608 tercatat atasnama : Het Government Nedherlands Indie (Pemerintah Hindia belanda)yang diakui oleh tergugat 1 (Kodam VII/Wirabuana) sebagai dasarkepemilikan dengan dasar sebagai berikut :e Sebelah Utara: Jalan Kakatua,e Sebelah Timur : Batas tembok ,Halaman 4 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pat.G/2016/PN Mks9.e Sebelah Selatan: Kanal (Selokan) ,e Sebelah Barat : Jalan Cendrawasi,Tergugat (Kodam VII/Wirabuana telah menguasai obyek sengketadengan
JULIANA PANGEMANAN
Tergugat:
1.Cq. Kementerian Kehutanan Menteri Kehutanan RI
2.Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Propinsi Sulawesi Utara
Turut Tergugat:
Cq Lurah Batuputih Bawah
82 — 39
Besluit van den Governeur Nederlands Indie (GB) No.6 stbl. 90tanggal 12 Februari 1919, penunjukkan sebagai kawasan CagarAlam dengan luas 4.446 Ha.b. Gouvernement Besluit/GB tgl 2 April 1932 No. 38, seluas 8.768ha.c. Besluit Residen Manado pada 4 Oktober 1940 yang semulaseluas 4.347 Ha (G 144/DS, G1/DS) ditambah seluas 122 ha/ Vrijstaats domein (G 141/DS G 144/DS) menjadi seluas 4.469 ha.d.
189 — 37
DiIndonesia seiring dengan pemberlakuan Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi Wetboek Van strafrecht voorNetherland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S).KUHP Belanda yang diberlakukan sejak tahun 1 september 1886 itumerupakan kitab undangundang yang cenderung meniru pandangan CodePenalPerancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi.Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang yang terdapat
101 — 30
Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN MglMenimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syaratkesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui (indie zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens). Kedua syarattersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatuperbuatan dengan sengaja, jika perouatan tersebut dilakukan denganmengetahui dan menghendaki.
Terbanding/Tergugat : Suherman Diwakili Oleh : FIRDAUS AJIS, SH.MH & Rekan
Terbanding/Tergugat : Abu Bakar, SH Diwakili Oleh : EDI AZMI, SH & Rekan
Terbanding/Tergugat : Hj. Darwani
Terbanding/Tergugat : Hermanto
Terbanding/Tergugat : Erizal
Terbanding/Tergugat : Yulimar Diwakili Oleh : ELLYNOVEA SHAFRIE, SH dan HENDRYZAL, SH
Terbanding/Tergugat : Fatimah Any
61 — 42
Agrarische Wet (S. 187055) sebagai yang termuat dalam pasal51 wet op de staatsinrichting van nederlands indie (S. 1925447), dan ketentuan dalam ayat ayat lainya dari pasaal itu ;ii. a. " Domeinverklaring " tersebut dalam pasal 1 'Agrarisch Besluit (S.1870 118)b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam S. 1875 119a ;c. " Domeinverklaring " untuk Sumatera tersebut dalam S.1874941 ;Halaman 14 dari 52.
Ir. NANIK YUNIATI, S.H., M.H
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
99 — 62
Bukti P43: Fotokopi sesuai dengan aslinyaSosialisasi tentang Pelaksanaan Kebijakan dan StrategiNasional (Jaktranas) dan P4GN di Koordinator IkatanKeluarga Musik Indie (IKMI Jatim);44. Bukti P44: Fotokopi sesuai dengan aslinyaSosialisasi tentang Pelaksanaan Kebijakan dan StrategiNasional (Jaktranas) dan P4GN di Kanwil Kumham Jatim;45. Bukti P45: Fotokopi sesuai dengan aslinya MerdekaTanpa Narkoba Oleh Ir Nanik Yuniati SH. M.Hum;46.
96 — 42
;bahwa dalam artikel Putusanputusan yang menghargai pidana adat,GuruBesar Fak.Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nyoman Serikat Putra Jaya,mengatakan sumber hukum pidana di Indonesia bukan hanya pidana tertulis,tetapijuga pidana tidak tertulis, secara formal ketika Belanda Memberlakukan Wetboek VanStrafrecght voor Nederlandch Indie (1 Januari 1918), Hukum Pidana Adat memangtidak diberlakukan.Tetapi secara materiil tetap berlaku dan diterapkan dalam praktekperadilan.dalam Dalam Artikel tersebut
77 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
. / 70. dan / atau Stamboeken Ambtenaren OosenWest Indie. No 2.10.36. 10 t/m dan No 2.10.36.112.dan/ atau Stamboeken Ambtenaren 18361936, No 2.10.36.22. Folio 198 (2.1007) dan/ atau= Microchip Data 523 No 3.
RIANTO ADE PUTRA, S.H.
Terdakwa:
SLAMAT WIDODO Als BUNGKEK Bin Alm.SUTEODIO
104 — 67
disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang HukumPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijkke person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
85 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUH Pidana yang dapat dilihat dalamsebagian besar ketentuan pidana dalam KUH Pidana yang diawali dengankata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hijdimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yangHal. 38 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
93 — 76
Lab : 6249/DTF/2005tanggal 2 Desember 2005 pada pokoknya menyatakan danmenyimpulkan bahwa :Alat bukti tersebut baik kertas zegel van Nederland Indie(vide Surat Hibah maupun cap stempel Raad van JustitieTeBatavia yang tertera pada 2 (dua) lembar In Deer NaamKoningin Acte Van Eigendom tanggal 7 Januari 1933 danSurat Hibah tangggal 13 Desember 1934) merupakanproduk cetak dan produk cap stempel yang berbeda denganKertas Zegel Van Nederland Indie emisi 1934 dan Capstempel Raad van Justitie Te Batavia
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.Irpan
2.Rizal N. Gobel
3.Sawal
4.Abdul Manap
5.Zakir
6.Idris
7.Jumadil Sawal
65 — 26
Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini sejatinyamerupakan terjemahan dari unsur Hij die dalam naskah asli wetboek vanstrafrecht voor Nederlandsch Indie. Unsur ini menunjuk pada subyek hukumyang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta padadirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskan pidana atasperbuatan pidana yang dilakukannya.