Ditemukan 5003 data
FIRDAUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 90
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 411 K/TUN/20171.2.1.3.Bahwa kenyataannya memang belum ada aturan hukumnya, karenabaru tanggal 30 Maret 2017 ini diterbitkannya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang mekanisme pengisian dan pemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah.
122 — 22
Salim, tetapi pada saat itu terdakwa tidakmemperlihatkan akte nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Catatan Sipilyang mengatakan bahwa benar terjadi pernikahan antara terdakwa dan Alm. Dr.ENGELBERT H.I. SALIM secara resmi dan dapat diakui oleh Undangundangdan Negera.Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminta tolong untuk dibuatkansurat keterangan kewarisan, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepadapihak Kelurahan yaitu saksi RISDIANTO,S.H. bahwa ada ahli waris lain dariAlm. Dr.
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1288 — 2802
Rahyan, Chairul, dan Sultan meminta kepada AbuAbdulrrahmman untuk berhenti latihan meliter dengan alasan tidak mau menjaditantara dan hanya ingin menjadi warga sipil di Suriah;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dibujuk untuk ikut latihnan militeroleh Bahrumsyah alias Abu Ibrahim yang merupakan Amir Majmuah Indonesiadi Sadadi, Suriah dan Abu Zulfikar serta Abu Hapsoh, namun Terdakwa danrombongannya tidak ingin menjadi tantara dan hanya ingin menjadi warga sipilyang bernaung dibawah Daulah ISIS;Menimbang
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
215 — 121
K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan
380 — 133
Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13
26 — 11
45 Tahun 1990 dinyatakan:Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Apabila perceraian terjadi ataskehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajidb meneyerahkansebagaian gajinya untuk kehidupan bekas istrinya dan anak anaknya;Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Pembagian gaji sebgaimana dimaksuddalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anakatau anakanaknya;Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang
79 — 61
Pengertian.Dalam keputusan ini dimaksud dengan : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang gajinya dibebankan dengan pada anggaranpendapatan dan Belanja Negara dan bekerja padaDepartemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan LembagaKepresidenan, Kantor Negara Koordinator, KantorMenteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaga Pemerintah NonDepartemen, KesekretariatanLembaga Tinggi/Tinggi Negara, Badan NarkotikaNasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpinoleh Pejabat
39 — 20
., dan permohonan ceraiyang diajukan oleh suami kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon sengaja meninggalkantempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, Pengadilan Agama Tembilahansecara absolut dan relatif berewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya,sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
50 — 5
belikantersebut yaitu tidak ada catatan dan bersih dari blokir;Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN KinMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelisberkesimpulan bahwa Bukti Surat P1 tidak diketahui secara pasti apakah 'HIBAH"atau "WAKAF" serta tidak diketahui kapan bukti surat P1 tersebut dibuat danditandatangani karena bukti surat P1 tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dantahun padahal yang membuat surat tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang rangkapjabatan yang berlaku adalah PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PegawaiNegeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap; Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1997 menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap;Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1997 tersebutmenyebutkan:Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatanrangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipilyang diangkat dan ditugaskan
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
113 — 56
S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. olehkarena itu masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Halaman 54 dari 72 Putusan No. 10/G/2019/PTUN.JPRMenimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkankepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telahmengajukan 2 orang saksi bernama SERI PAGA DAN SEMUEL AYAMISEBA,saksisaksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semulaPegawailNegeri Sipilyang
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
rumah saya lihat Yusmadi bin Yusuf danistrinya dan ada 2 (dua) orang sipil dan ada 2 (dua) anggota ResersePolsek Langsa kota menunggu saya dan begitu sampai oleh anggotapolisi mengatakan bahwa dirinya diperintah untuk menjemput saya/orang yang di duga melakukan pencemaran nama baik terhadapYusmadi bin Yusuf.Saat itu saya katakan saya belum menerima panggilan yang kedua,sementara penggilan yang pertama saya sudah melapor sama WakaPolsek tidak bisa datang, namun saat itu saya lihat 2 (dua) orang Sipilyang
405 — 399
Padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus mempunyai izin untuk menceraikan Termohon sebagaiistrinya, sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990.Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat buktiDaftar Gaji, dimana surat tersebut dipertanyakan keabsahannyamengingat Daftar Gaji tersebut tidak dikeluarkan melalui instansiyang berkompeten sehingga dikhawatirkan ada rekayasa atasjumlah
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
121 — 61
Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.
130 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
259 — 221
Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat,didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah KabupatenLombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai NotaDinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;9.2.
48 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatCalon Penata Muda (lIll/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/ SK/II/2000tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh.
103 — 41
wajib memperoleh suratizin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olmayat (1) menjelaskan bahwa : Ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
104 — 41
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang