Melakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;Bahwa, benar untuk selanjutnya Terdakwa SLAMET PRIONO, SP BinATMO SUMARTO dan Terdakwa II MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.Selanjutnya selesai tugasnya para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwamengetahui kalau uang kontrak sudah dibayarkan 100%;Bahwa, benar Terdakwa SLAMET PRIONO, SP Bin ATMO SUMARTOdan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.

Menilai Kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui Prakualifikasi;> 0 Q0 cdMelakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;8. Bahwa, benar untuk selanjutnya Terdakwa SLAMET PRIONO, SP BinATMO SUMARTO dan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.Selanjutnya selesai tugasnya para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwamengetahui kalau uang kontrak sudah dibayarkan 100%;9.

Menilai Kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui Prakualifikasi;> 0 Q0 cdMelakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;. Bahwa, benar Terdakwa SLAMET PRIONO, SP Bin ATMO SUMARTOdan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP. Juga mengetahuikalau semua ada intervensi dari saksi Indra Bulian (PPK) yang jugasebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Menilai Kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui Prakualifikasi;> 0 Q0 050 Melakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;. Bahwa, benar untuk selanjutnya Terdakwa SLAMET PRIONO, SP BinATMO SUMARTO dan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.Selanjutnya selesai tugasnya para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwamengetahui kalau uang kontrak sudah dibayarkan 100%;.

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa.Halaman 77dari397 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN.

Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaanmasyarakat dan desa.Halaman 81dari397 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN. Jmb Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 Jo.

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa.Halaman 84dari397 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN.

Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidangpemberdayaan dan desa.6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaanmasyarakat dan desa.7. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.8.

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k.

Surat No.1961/0903/HT&PT tanggal 3122014yang dikeluarkan Kepala Kantor BPN JakartaBarat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat dari Kepala Kantor BPN Jakarta Barat tentangPertimbangan Tekhnis Penatagunaan TanahNo.954/40031.73/XV2014 tanggal 24 Nopember2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat dari Kelurahan Tanjung Duren SelatanNo.14/1.711 2 tanggal 7 Nopember 2014 tentangrekomendasi dari kelurahan dimana pada saatdikeluarkan surat ini, tanah a quo tidak dalamkeadaan sengketa (fotokopi sesuai

., dan Kementerian Perindustrian RI.) adalahsalah dan melanggar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia atauberdasarkan unsur hara yang dicantumkan dalam label kemasan tidakmemenuhi SNI atau persyaratan tekhnis yang diberlakukan secara wajib.e Bahwa yang dimaksud STANDAR adalah : persyaratan teknis atausesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusunberdasarkan Konsensus semua pihak / Pemerintah / keputusan internasionalyang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan

Bukti P9 berupa foto copy Persetujuan Dinas Tata Ruang danPermukiman PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI tentang Aspek TataGuna Lahan No. 591.4/TGL.02/DISTARKIM/1/2013;Menunjukan bahwa diatas tanah Pemohon tersebut akan dibangun pabrikKemasan dari kertas dan percetakan yang persetujuan prinsip lokasi untukpembangunan pabrik kemasan dari kertas dan percetakan yang dikeluarkanoleh Badan Perencanaan Pembangunan Bekasi (BPPD) dan juga sudah terbitrisalah pertimbangan tekhnis pertanahan dalam penerbitan ijin

SK Kepala Dinas Pengelolaam Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor :050/1070 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 ; -------------------------------------------------------

Saksi MUHAJIRINe Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepadapenyidik dan keterangannya benar semua ,;e Bahwa saksi tahu proyek sarana prasarana peningkatan kesehatanPuskesmas Rasanae Timur tahun 2009 karena saksi adalah sebagaitenaga tekhnis pada proyektersebut ; e Bahwa yang melibatkan saksi dalam proyek sarana prasaranapeningkatan kesehatan Puskesmas Rasanae Timur tahun 2009adalah Syafrudin,ST dan saksi bertugas membuat gambar perencanaan ,;Bahwa saksi tidak ingat ada berapa paket

Kwartet NineKonsultan dan saksi adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkandirekturnya adalah Ir. Abdul Rasul ;Bahwa saksi sebagai konsultan perencana bukan atas perintah dariIr. Abdul Rasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultan melainkanatas perintah dariSyafrudin,ST ; Bahwa saksi tidak ada perjanjian antara Ir.

Ec WIDODO SURYANT ORO, MM, menerangkan sebagai berikut: Bahwa, benar Saksi bekerja di PNS (Pegawai Negeri Sipil) DinasPerdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya alamat JI.Arif RachmanHakim No.99 Surabaya No.Telp. (031) 5945343, dan Saksi bekerja sejaktanggal lupa bulan Juli 2013 dan menjabat sebagai Kepala Dinas (foto copySkep menyusul) dengan tugas dan tanggung jawab: menjalankan tugas danfungsi dinas tekhnis di bidang perdagangan dan perindustrian, sebagaimanadiatur dalam Perda Nomor.: 8 Tahun

persidangan telahdisumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, benar Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di DinasPerdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya alamat JI.Arif RachmanHakim No.99 Surabaya dan bekerja sejak tanggal lupa bulan DesemberTahun 1997 dan jabatan Saksi sekarang Kepala Bidang Promosi danPendaftaran Perusahaan (dasar legalitas Skep Walikota Surabaya/untukidentitas nomor Skep Saksi lupa) dan dengan tugas serta tanggung jawab:Pemrosesan Tekhnis

November 2014;

1112 06443yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2014;6 (enam) lembar yang dilegalisir Foto Copy Daftar Kuantitas dan HargaCV Marcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CV Marcyan MoraMandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis

6451112 06443 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2014;6 (enam) lembar yang dilegalisir Foto Copy Daftar Kuantitas danHarga CV Marcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CV MarcyanMora Mandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis

Katiandagho di jalanGadarmun Hangkiho Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dimanasebelumnya saksi diberitahukan oleh teman tim tekhnis lainnya bahwa ada dana yangditerima dari Saksi NURLAILA SARAHSWATI alias ELA untuk para tim tekhnis dansetiap kali saksi menerima dana tersebut, saksi menandatangani bukti berupa daftarpenerima atas dana tersebut yang disodorkan oleh Saksi NURLAILA SARAHSWATIkemudian uang tersebut saksi gunakan untuk operasional pada saat turun kelapangan.Bahwa kaitan

MANSYUR IBRAHIM LANTA, MM yangdilaksanakan di ruangan Kepala Dinas perkebunan Tolitoli dan dihadiri oleh PPK yaknisaudara EKO YULIANTORO, SP pada saat pekerjaan penyambungan/penempelen entristahun anggaran 2013 sudah dimulai;Bahwa pada saat rapat tersebut Kepala Dinas menyampaikan/ menegaskan lagi bahwaakan ada dana operasional dari pihak perusahaan sebesar Rp100, (seratus rupiah ) perpohon untuk tim tekhnis sehingga setiap poktan tim tekhnis menerima biaya Oprasionalsebesar Rp2.500.000,/Poktan karena

setiap kelompoknya mempunyai 25.000 (dua puluhlima ribu) pohon yang harus disulam;Bahwa Pada saat pertama kali saksi menerima biaya Oprasional tersebut seingat saksi saatitu bersamasama dengan beberapa teman tim tekhnis lainnya yang saksi tidak ingat laginamanya, kemudian untuk yang kedua dan yang ketiga kalinya saksi menerima biayaOprasional tersebut hanya sendiri saja dan saksi sudah tidak ingat lagi apakah SaksiConnie J.

Katiandagho di jalan Gadarmun Hangkiho Kelurahan BaruKecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dimana sebelumnya saksi diberitahukan olehteman tim tekhnis lainnya bahwa ada dana oprasional yang diterima dari SaksiNURLAILA SARAHSWATI alias ELA untuk para tim tekhnis dan seingat saksi setiapkali saksi menerima dana tersebut, saksi menandatangani bukti berupa daftar penerimaanatas dana tersebut yang disodorkan oleh Saksi NURLAILA SARAHSWATI alias ELAkemudian uang tersebut saksi gunakan untuk operasional

karena setiapkelompoknya mempunyai 25.000 ( dua puluh lima ribu) pohon yang harus disulam.Bahwa pada saat pertama kali saksi menerima biaya Oprasional tersebut seingat saksi saatitu bersamasama dengan beberapa teman tim tekhnis lainnya yang saksi tidak ingat laginamanya, kemudian untuk yang kedua kalinya saksi menerima biaya Oprasional tersebuthanya sendiri saja namun Pada saat saksi menerima biaya oprasional tersebut saat itu SaksiConnie J.

Tata cara pelelangan meliputi :1) Metode pelelangan umum dengan Pasca kKualifikasi.2) Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biayadilanjutkan dengan evaluasi dokumen kualifikasi.3) Pembuktian kualifikasi.4) Penetapan pemenang.5) Pengumuman pemenang.b.

Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1) Syarat kualifikasi meliputi memiliki surat izin usaha seperti Aktependirian dan perubahan, SIUP bidang penyewaan angkutan darat,surat izin tempat usaha, perusahaan yang masih berlaku, TDP yangmasih berlaku, memiliki NPWP dan membayar pajak tiga bulanterakhir, memiliki surat keterangan Bank.2) Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1.

Tata cara pelelangan meliputi :1) Metode pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi.2) Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biayadilanjutkan dengan evaluasi dokumen kualifikasi.3) Pembuktian kualifikasi.4) Penetapan pemenang.5) Pengumuman pemenang.b. Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).

Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1. Pelelangan Tahap Pertama :Halaman 33 dari 219 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN PikMengumumkan lelang Pasca Kualifikasi pada tanggal 13 Januari2014 melalui LPSE Prop. Kalteng dengan masa pengumuman daritanggal 13 s/d 19 Januari 2014 (mengupload dan mendonloaddokumen pengadaan)..

Bahwa Turut Tergugat III hanya memberikan pertimbangan tekhnis kepadaTurut Tergugat Il dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Ijin Lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Turut Tergugat III mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkaraNomor:23/Pdt.G/2016/PN.Pbu untuk memutuskan:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat III;3.

Nuzulan BinZailani sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalam kegiatan tersebut dalam membuat~ kontrak tidakmemasukkan spesifikasi barang yang akan dibeli pihakrekanan, di dalam Kepres No.80 tahun 2003 tentang pengadaanbarang dan jasa yang berlaku pada saat itu harus mencatumkanspesipikasi barang dengan jelas;Menimbang, bahwa pada saat barang dalam kegiatantersebut telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh BaratDaya, Terdakwa I. Drs.

Siregar (fotocopy darifOtOCOPY) 3 2 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn noe neeLembar disposisi Dinas Tata kota Palembang (fotcopy sesuai asli) ;Penelitian tekhnis Izin Mendirikan bangunan No. 812/0510/2016(fotocopy sesuai asli) ;Keputusan walikota palembang No. 477/KPTS/I/2015 tentangPenetapan Nama Jalan Gubernur Asnawi Mangku Alam dan jalanH.M. Noerdin Pandji (fotocopy dari fotocopy) ;Surat Pernyataan Persetujuan No.

RAY ARTUR TITARIUW, S.T, M.THal 25 dari 54 Hal Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2020/PN.AmbAhli yang keterangannya telah disumpah dan dibacakan dipersidangan,pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa tugas dan wewenang Ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas diLingkungan Dinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakantugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis dibidangProduksi dan Penjualan Minerba

murah dan serampangan yakni dilakukan tanpa buktipermulaan yang cukup sehingga akhirnya yang terjadi dalam tindakan penangkapanadalah kebiasaan dimana tangkap saja dulu, persoalan bersalah atau ada cukupbukti nanti persoalan belakangan atau tangkap saja dulu nanti dari keteranganorang yang ditangkap itu sendiri yang dijadikan bukti permulaan;Menimbang, bahwa pada akhimya agar apa yang menjadi tujuan yaknimendapatkan bukti permulaan yang cukup dari orang yang ditangkap seringkalidilakukan dengan tekhnis

untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis

pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja subunsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, makaunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN PgpMenimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis

Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undangundangberdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, secara terperinci telah disebutkan perbuatanperbuatan yang menyangkut perbuatan melawan hukum berkenaan dengan tindakpidana terorisme yang diatur dalam pasal tersebut,.Menimbang, bahwa Tindak Pidana Terorisme dipahami sebagai kejahatan extraordinary crime dan terorganisir yang membutuhkan penanganan khusus, olehkarenanya diperlukan tekhnis

AbdulMuis, SH) kemudian saksi meminta Sekda untuk mempelajarinya ;Bahwa saksi mengapa meminta Sekda untuk mempelajari penawaran tersebutkarena Sekda merupakan jabatan tekhnis yang mengetahui semua tentangtekhnis pemerintahan sedangkan Bupati dan Wakil Bupati adalah jabatanpolitis ;Bahwa seingat saksi waktu itu saksi Jon Toguh Damanik dan saksi Jon RiderPurba belum membawa proposal penawaran pengurusan restitusi PPH Pasal21 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengingat apakah saat itu saksi Jon Toguh Damanik

ABDUL MUIS, SH., MM., sebagai Sekda PemkabSimalungun yang seharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahandi Pemkab Simalungun, yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai Sekdaadalah Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati Simalungun sesuaitugas dan fungsinya, tidak pernah memanggil satuan kerja terkait dalampengurusan restitusi PPH Pasal 21 tersebut secara khusus untuk membahas lebihlanjut perihal surat penawaran tersebut bagaimanakah seharusnya untukmenindaklanjutinya dan