Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Rabutanggal 21 Mei tahun 2013 oleh kami : Achmad Syarifuddin, SH. sebagai Ketua Majelis,Rina Febrina Sari, SH dan Japirin Ibrahim, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusanmana diucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakimtersebut pada hari ini, Selasa tanggal 11 Juni 2013, dengan dibantu oleh Anisah, SHsebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa dihadiri oleh KuasaTergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,TTD TTD1.

., Hakim Adhoc sebagai Hakimhakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis28 Juli 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim AdHoc dibantu Muhamad Soleh, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat .HakimHakim Ad Hoc, Ketua Majelis,1. Agus Triawan, S.H.Zulkifli, SH., M.H.2.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH. MH.,Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Arief Soedjito, SH. H. Imam Soebechi, SH. MHTtd.Bernard, SH. MM.PaniteraPengganti :Ttd.Samir Erdy, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.SusPrk/2017/PN RanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa TRAN

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKETIGABahwa terdakwa TRAN THANH THAT selaku Nahkoda KM.

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan.ATAUKE EMPATBahwa terdakwa TRAN THANH THAT selaku Nahkoda KM.

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Pasal 98 Jo.

Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

dan terdapat ikan hasil tangkapandari kapal tersebut sebanyak + 20 kg (dua puluh kilogram) dan terdapat alattangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diataspalka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 11102 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah SALINAN Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) ; Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

dan terdapat alattangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diataspalka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 11102 TS melakukan penangkapanikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapalBD 11102 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang DikeluarkanSyahbandar Perikanan ;Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Arsyad, SH. MH. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Bernard, SH. MM.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota, serta RudiHal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 198 PK/Pid.Sus/2020Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Terpidana dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H. Dr. H.

,HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hal. 6 dari 8 hal. Put.HakimHakim Anggota Ketuattd/. ttd/.Horadin Saragih, S.H. M.H., Marina Sidabutar, S.H. M.H.,ttd/.Fauzan, S.H. M.H.,PaniteraPenggantittd/.Fitriamina, S.H., M.H.,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggotaanggotaHalaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.SusPHI/2018tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.,Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd.

HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;HakimHakim AdHoc PHI Ketua Majelisttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. ttd./Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa HA TRONG LUAN selaku Nahkoda BV 95272 TS yangmerupakan kapal

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2)Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKE TIGABahwa terdakwa HA TRONG LUAN selaku Nahkoda BV 95272 TS yangmerupakan

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL TAREMPA .Pasal 98 Jo.

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Jo Pasal 53 ayat (1)KUHP. wana nn nnn nn anne

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. wonnnn nana anne Bahwa terdakwa

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 73 / Pid.Sus.Prk / 2017 / PN.RanKEEMPAT :wone Bahwa terdakwa INTHAVA PHOMMALATH selaku Nakhoda KM.

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada MahkamahAgung sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis yang dihadiri HakimHakim Anggota, serta Agustina DyahHal. 8 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. = Dr.

No.13 Th.2003 , SEMA dan peraturan lainnya .MENGADILII DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat Untuk SeluruhnyaII DALAM POKOK PERKARAa Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;b Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabutanggal 17 Juni 2014 oleh kami : Yamto Susena, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,Rina Febrina Sari.SH dan Japirin Ibrahim, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusanmana diucapkan dalam

persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakimtersebut pada hari ini, Senin tanggal 7 Juli 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh KuasaTergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,Ttd ttd1.

tetapmelaksanakan segala kewajibannya dan ayat (3) yaitu: Pengusaha dapatmelakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yangsedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajibmembayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima kerja/buruh;Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dapatdikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja yang batal demihukum, maka mohon berkenan Majelis Hakim AdHoc

Bahwa oleh kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbangdengan kepentingan Para Penggugat, mengingat upah dari pada ParaPenggugat sungguh sangat dibutuhkan oleh anak dan istrinya, mohondengan hormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim AdHoc yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaandengan acara cepat terhadap gugatan Para Penggugat;2.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggotatersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd TtdDr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.TtdDr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 9 dari 10 hal. Put.

., sebagaiHakimHakim Anggota AdHoc dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atasdengan dibantu oleh SUGIHARTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan dihadiri olehKuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; HakimHakim Anggota AdHoc, Hakim Ketua,TTD.TTD.H. M. ABDUR ROHMAN, S.H., M.H.FATCHURROHMAN, S.H., M.H.

., masingmasingHakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapanKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor. 9/Pdt.SusPHI/2014.PN.Pdg Tanggal 9 Oktober Tahun 2014 putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal29 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh HARRY YURINO, S.H., sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Padangdengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakim Hakim Adhoc : Hakim Ketua,1.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 93157 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa;Perbuatan terdakwa sebagaimana

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 93157 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP TarempaPerbuatan terdakwa sebagaimana

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl yang dibawa oleh kapalKM BV 4393 TS.Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo

kapal KM BV4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 4393 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumenyang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM BV 4393 TS tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan SyahbandarPerikanan;Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim AdHoc yangmemutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atautidak hadirnya para pihak.2.