SHM Nomor 813, luas tanah 2425 m7?, terletak di Desa Mayang,Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah atas namaHaji Mustakim Nyoto Raharjo;Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai gantikerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesarRp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dengan perinciansebagai berikut:a. Ganti rugi materiil uang muka atau tanda jadi atas tanah tersebutsebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);b.

SHM Nomor 813, luas tanah 2425 m?, terletak di Desa Mayang,Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, atas namaHaji Mustakim Nyoto Raharjo; Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayarsecara sekaligus dan tunai ganti kerugian baik materiil maupun imateriilkepada Penggugat sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluhjuta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:a.

2425/Pdt.G/2018/PA.Lmg

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2018/PA.Lmgea Il yer J all op uwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam. pekerjaan Karyawati Pabrik,pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman diKecamatan Glagah Kabupaten Lamonngan,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai BankDaerah Lamongan, pendidikan terakhir SMP,tempat kediaman di Kecamatan Deket KabupatenLamongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaLamongan, Nomor : 2425/Pdt.G/2018/PA.Lmg, mengemukakan halhalyang pada pokoknya sebagai

2425/Pdt.G/2013/PA.Kbm

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2013/PA.KbmBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara;Xxxxx bin xxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawanBBWSA, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh XxxxxRT.xx RW. xx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx KabupatenKebumen, sebagai PEMOHON;MELAWAN;Xxxxx

binti xxxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.xx RW.xx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Kebumen, sebagaiTERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksisaksidimuka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor : 2425/Pdt.G

2425/Pdt.G/2009/PA.BL

SALINAN PUTUSANNomor : 2425/Pdt.G/2009/PA.BL. BISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkatpertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara, antara ;PEMOHON ASLI , Umur 33 tahun, Agama Islam, PekerjaanBuruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagaiPEMOHON?

nnn nnn nnn anne nen n en nnn nce n nen neeneene=MELAWANTERMOHON ASLI , Umur 25 tahun, Agama Islam, PekerjaanBelum bekerja, bertempat tinggal Kabupaten Blitar, sebagaiTERMOHON ; 7 722222 onn nnn nnn nnn nnnPengadilan Agama tersebut 322222Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28September 2009 yang di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Blitarnomor : 2425

Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g SuratKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99tanggal 10 Desember 2001 ("Surat K.2620") tentang Tata CaraPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugasmenjabarkan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidakmemiliki Kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusanyang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,Penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh);3.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata CaraPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) NomorSPP Nomor SPP001297/BC.07/2014 tanggal 11 November2014, yang ditandatangani oleh Plt.

yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas;Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugastidak memiliki Kewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapansurat keputusan, penjatuhnan hukuman disiplin dansebagainya;Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan Suratkeputusan yang mengikat dalam Pasal 10 PMK117

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (PIt) dan Pelaksana Harian (Plh);Bahwa untuk mempertegas Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri SipilHalaman 55 dari 63 halaman.

kekerasan;oDijumpai kehamilan dengan usia 2425 minggu;Perbuatan Terdakwa Helrik Oktopan Simbolon, S.Kom tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

kekerasan;oDijumpai kehamilan dengan usia 2425 minggu;Perbuatan Terdakwa Helrik Oktopan Simbolon, S.Kom tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

kekerasan, Dijumpai kehamilan dengan usia 2425 minggu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa bermula pada tahun 2015, pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwasudah lupa namun secara pasti ketika Anak Korban Priskila Br.

kekerasan, Dijumpai kehamilandengan usia 2425 minggu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal

Priskila Br.Sihotang yaitu : Perut membesar, teraba bagianbagian janin, teraba pembesaranrahim seukuran kehamilan 56 bulan, Kemaluan: Dijumpai luka robek lama padaselaput dara di posisi pukul 01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 09.00 dan 11.00, USG: Janin Tunggal, kehamilan di dalam rahim, presentasi kepala (posisi kepaladibawah), denyut jantung janin baik, ukuran BPD (Biparietal Diameter) 64,6 mm danFL (Femur Length) 43,3 yang sebanding dengan umur kehamilan 2425 minggu,dengan kesimpulan : Tidak

2425/Pdt.G/2016/PA.Cbn

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2016/PA.CbnflDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :Penggugat, umur 50 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Pegawai PT.

melawanTergugat, umur 47 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga,tempat kediaman di xxxxxXXxXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KabupatenNganjuk, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi serta alat bukti laindi persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatanbertanggal ............ yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dalam register perkara Nomor 2425

TRIATMOJO, SHHalaman 6 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.CbnMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dantidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnyameskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaaspanggilan Nomor 2425/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal ~............. dantanggal .............. yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannyatersebut tidak disebabkan

") tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalamjabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan menjabarkan sebagaiberikut:Pit tidak memiliki Kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusanyang mengikat yaitu:a. pembuatan Daftar Penilaian Peiaksanaan Pekerjaan (DP3);b. penjatuhan hukuman disiplin;c. penetapan surat keputusan; dand. lainlain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara.Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh);3.

Bahwa mengacu pada Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember2001 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan MenteriHalaman 49 dari 63 halaman.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.e Bahwa dalam Pertimbangan Majelis HakimpadaHalaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) NomorSPP Nomor SPP001294/BC.07/2014 tanggal 11 November2014 , yang ditandatangani oleh Pit.

PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.e Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 dimaksud telahmenjelaskan terkait Tata Cara Pengangkatan Pegawai NegerSipil Sebagai Pelaksana Tugas dan sekaligus menjelaskankewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas.e Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan

Tanggal 10 Mei 2005 atas permintaan Terbantah pada tanggal 23 Mei 2005 oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta telahdilakukan eksekusi terhadap sebidang tanah SHM No.899/Ktn, luas + 433 M2,terletak sebagaimana tersebut dalam gugatan, Gambar Situasi No.2425/1996tanggal 29 Agustus 1996 atas nama Eka Nur Ida, berdasarkan Akta Jual BeliNo.99/IX/JB/Ktn/1998 tanggal 28 September 1998 yang dibuat di hadapanPejabat Pembuat Akta Tanah Daliso Rudianto, SH, telah dibeli oleh PembantahHal. 1 dari 6 hal.

,terletak di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, KotamadyaYogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat terkenalsebagai Jalan lromejan Nomor 42 Yogyakarta, diuraikan dalam GambarSituasi Nomor 2425/1996 tanggal 29 Agustus 1996 tercatat atas nama EKANUR IDA yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/IX/JB/Ktn/1998 tanggal28 September 1998 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta TanahDALISO RUDIANTO, SH., telah dibeli olen Pembantah dengan batasbatassebagai berikut : sebelah Utara

) 2(412) 1(251L7) 2(33) 2(33) 2(315) 175(1333) 2(34) 1(33) 2(3) 1(5) 175(433) 2(31323533) 2(S) 175(21) 1(23) 1(12) 1(17) 2(12) 1(23112) 1(31325) 175(40) 1(30) 2(4313733) 2(40) 1(WBS) 2(5) 175(4412) 1(NSIT 232483) 2(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 645.00 Tm/F12 1 TE(3633) 2(1333) 2(5) 162(40) 1(33) 2(31323233) 2(34) TaKTQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 204.00 645.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 645.00 Tm/F12 1 TF(2425

272.00 645.00 Tm/F12 1 TE(222324642) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 299.00 645.00 Tm/F12 1 Tf(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 304.00 645.00 Tm/F12 1 Tf(3) 1(33) 2(163616315) 158(3630) 2(3) 1(30) 2(412) 1(3517) 2(33) 2(33) 2(Z15) 158(1634) 1(33) 2(als25) 158(3633) 2(1333) 2(5) 158(40) 1(33) 2(31323233) 2(34) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 508.00 645.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 513.00 645.00 Tm/F12 1 TF(2425

141.00 601.00 Im/F12 1 TE(17) 230) 22733) 2S283) 212) 13) 133) 2(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((AS133) 2(5) 100(40) 1(30) 2(440) 1(1633) 2(31325) 100(1333) 2(34) 1(33) 2(3) 1(5) 100(S5630) 2(412) 1(40) 1(33) 2(5) 100(60) 1(41) 2(33) 2(433) 2(5) 100(10023) 1(12) 1(17) 2(12) 1(23112) 1(31325) 100((((((40) 130) 2440) 133) 231323233) 234) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 466.00 601.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 470.00 601.00 Tm/F12 1 TF(2425

601.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 579.00 Tm/F12 1 TE(1333) 2(315) 262(5630) 2(412) 1(40) 1(33) 2(5) 262(60) 141) 2((WBS) 2(433) 2(5) 262(65) 1(33) 2(17) 2(12) 1(34) 1(5) 262(11) 2(30) 2(3) 1(30) 2(AQ12) 1(NSEL7) 2(33) 2(33) 2(315) 262(50) 1(34) 1(33) 2(aLS25) 262(40) 1(30) 2(440) 1(33) 2(31323233) 2(34) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 418.00 579.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 424.00 579.00 Tm/F12 1 TF(2425

;Bahwa dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2008/PN.MMR antaraTergugat s/d VII selaku Penggugat melawan KUD Makmur,cs selakuTergugat, Penggugat baru mengetahui bahwa tanah yang Penggugatizinkan kepada KUD Makmur untuk melakukan usaha pada tahun1972, telah dimenangkan oleh Tergugat s/d VII pada saat akandilaksanakan eksekusi pada tanggal 22 Juli 2013, sehinggaPenggugat mengajukan gugatan perlawanan pada tanggal 19 Juli2013 terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/pdt/2009dalam perkara perdata

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, ParaTergugat dalam perkara perdata Nomor 09/PDT.G/2008/PN.MMRmengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI danselanjutnya telah menjatuhnkan keputusan tanggal 7 Juni 2012,Nomor 2425 K/PDT/2009 yang dictumnya menolak permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi;d.

Bahwa dengan adanya serangkaian putusan yaitu PengadilanNegeri Maumere, sampai dengan putusan Mahkamah Agung RINomor: 2425 K/PDT/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukumHalaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 439 k/Pdt/2015tetap dan telah di eksekusi pada tanggal 22 Juli 2013, maka telahnyata bahwa pemilik yang sah atas obyek sengketa dalam perkaraperdata Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.MMR telah diputus dalamperkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2008/PN.MMR yaitu milik sah dariMarius F.

Gugatan Penggugat Obscur Libel:Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas arahnya, tidak jelas maksud dantujuannya, karena terhadap obyek sengketa telah diputus olehMahkamah Agung R.I. yaitu Putusan Nomor 2425 K/Pdt/2009 yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi pada tanggal 22Juli 2013.;Sehingga apa yang dikehendaki oleh Penggugat tidak jelas atau kabur,apakah melakukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah AgungRl. atau ada hal lain yang salah dengan putusan Mahkamah Agung RItersebut?.

Majelis HakimAgung atau Majelis Hakim Makamah Agung membatalkan pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Kupang.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbanganJudex Facti sudah tepat dan benar;Bahwa objek sengketa telah memperoleh status hukum pasti, yaitumerupakan hak dari Tergugat sampai dengan VII berdasarkan putusanberkekuatan hukum tetap Nomor 2425

0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 450.00 729.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) 2214261325Ia)( )( )( )( )(335) 22(25)(13)(25)(S) =((((((((N27)25)4252 4)222)25)24)5)KTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 166.00 707.00 Tm/F12 1 TE(30) 2(24) 2(14) 1(30) 2(335) 399(323) 2(27) 1(25) 2(333125) 2(24) 2(((((((((HNNNN~ NEFTNNNN~ NN KHq25) 23325) 224) 25) 39734) 223) 243325) 247) 126) 113) 23123) 227) 125) 214) 13 9")424) 225) 235) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 166.00 684.00 Tm/F12 1 TE(3323) 237) 223) 2425

/F12 1 TF(645) TadETQgqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 166.00 528.00 Tm/F12 1 TF(4523) 25225) 2325) 214) 125) 224) 25) 3395725) 236) 1eS eS EE Se OeBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 275.00 528.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 282.00 528.00 Im/F12 1 TE(4525) 2(37) 2(30) 2(34) 2(25) 2(14) 1(23) 2(24) 2(5) 334(46) 1(2) 2(47) 1(25) 2(5) 334(22) 230) 224) 225) 25) 334323) 2326) 124) 214) 1((((((((((5) (62(((((((((((26) 13325) 214) 15) 3342130) 2425

214(1223) 2(24) 2(22)(25)(13)(26)(27)(25)( )(((((((((((((((NrRRPNN ND24) 25) 2142022) 225) 2325) 25) 2142130) 224) 222) 222) 230) 2326) 124) 225) 23125) 240) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 419.00 394.00 Im/F12 1 TE(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 425.00 394.00 Tm/F12 1 TE(22) 2(30) 2(24) 2(25) 2(5) 209(13) 23123) 237) 225)22)25)26)((((((((5) 209(((((((5)2221TBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 166.00 371.00 Tm/F12 1 TE(25) 227) 130) 23330) 235) 123) 2425

TE(5) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 490.00 282.00 Tm/F12 1 TE(25) 2(22) 2(25) 2(45) 347(4523) 2(14) 1(30) 2(25) 2(5) TJRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 130.00 260.00 Im/F12 1 TE(1223) 224) 222)25)13)26)47)25)24) 25) 6012022) 225) 2325) 25) 6012130) 224) 222) 222) 230) 2326) 124) 225) 2S125) DadKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 329.00 260.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 339.00 260.00 Im/E1lZ 2 DE(3123) 222) 223) 2425

) 1(14) 1(30) 2(5) 55(3123) 2(3130) 2(25) 2(26) 1(5) 55(3323) 2(14) 1(23)(24)(14)(30)(25)(2 4)(S) =55(35) 2(30) 2(3330) 2(35) 55(14) 1(23) 2(43123) 2(37) 2(30) 2(14) 1(5) 55(13) 2(26) 1(5) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 130.00 640.00 Tm/F12 1 TE(25) 2(14) 1(25) 2(3140) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 156.00 640.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 172.00 640.00 Tm/F12 1 TE(325) 23325) 25) 10305230) 23330) 234) 25) 103037) 223) 2425

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 3 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (PIt) dan Pelaksana Harian (Plh);3.

;Artinya sesuai genusnya, yaitu suatu kata dibatasi maknasecara khusus dalam kelompoknya;(3) Asas expressio unius eclusio alterius;Artinya, apabila suatu konsep digunakan untuk satu hal,berarti tidak berlaku untuk hal lain;Bahwa untuk mengetahui konteks atau substansi dari PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009, dapat diuraikansebagai berikut:** Bahwa dalam konsiderans Memperhatikan PeraturanMenteri Keuangan, disebutkan:Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor K.2620/V.2425

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;e Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pajak Nomor: Put68882/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016 telahmenyebutkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang TataCara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai PelaksanaTugas (yang bahkan menjadi salah satu dasar kesimpulanMajelis Hakim Pajak

Direktur Audittidak berwenang untuk menandatangani Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009;Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 dimaksud telahmenjelaskan terkait Tata Cara Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Sebagai Pelaksana Tugas dan sekaligus menjelaskankewenangan yang dimiliki olen Pelaksana Tugas;Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK

.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugastidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkanHalaman 56 dari 63 halaman.

2425/Pdt.G/2012/PA.Pt.

PUTUSANNomor : 2425/Pdt.G/2012/PA.Pt.BISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :ST binti S, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan , bertempat tinggaldi Dukuh Xxxxxx RT.003 RW.001 Desa XxxxxxKecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati, untuk selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MELAWANMJ bin W, umur 26 tahun, agama Islam

, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempattinggal di RT.001 RW.002 Desa Xxxxxx KecamatanXXxxxx Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat; Pengadilan Agama tersebut ;Telah memeriksa dan mempelajari suratsurat yang diajukan oleh Penggugat ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Desember2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor : 2425/Pdt.G

Sebagai pendiri dan salah seorang yang ikut mengkontribusikannaskah ciptaan hasil dari Pertemuan Buruh Nasional yang dideklarasikantanggal 2425 April 1992 yang diselenggarakan di Cipayung Bogor Penggugatmerasa dirugikan berkenaan dengan catatan sejarah SBSI yang merupakansebuah sejarah permainan kepentingan Individu.

Penggugat adalah salahseorang panitia pelaksana terselenggaranya Pertemuan Buruh Nasional yangmenghasilkan naskah ciptaan pertama dalam bentuk Buku HasilhasilPertemuan Buruh Nasional yang di dalamnya terdapat juga Lambang, Mars, TriDarma, dalam bentuk Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan ProgramSBSI yang merupakan satu kesatuan naskah ciptaan ketika diumumkan dandideklarasikan pada tanggal 2425 April 1992;Waktu itu Penggugat adalah seorang seniman kartunis pada lembagaYayasan Forum Adil Sejahtera

Penggugat adalah salah seorang panitiapelaksana terselenggaranya Pertemuan Buruh Nasional yang menghasilkanNaskah Ciptaan pertama dalam bentuk Buku Hasilhasil Pertemuan BuruhNasional yang di dalamnya terdapat juga Lambang, Mars, Tri Darma, dalambentuk AnggaranDasar Anggaran Rumah Tangga dan Program SBSI yangmerupakan satu kesatuan naskah ciptaan ketika diumumkan dandideklarasikan pada tanggal 2425 April 1992;3.

2425/Pdt.G/2020/PA.Sbr

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2020/PA.SbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatunkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,tempat kediaman di xxx, sebagai Termohon;Pengadilan Agama

tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksisaksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawahNomor 2425/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 04 Juni 2020, telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

2425/Pdt.G/2018/PA.Lmj

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2018/PA.LmjveDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik,tempat tinggal di Dusun ); Desa); Kecamatan ); KabupatenLumajang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT ASLI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempattinggal

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;Subsidair :Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPenggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dantidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurutsurat panggilan (Relaas) tanggal O8 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018Nomor 2425/Pdt.G/2018/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Menghukum TERGUGAT II untuk seketika dan sekaligus membatalkanSurat Keterangan No : 2425 / DD / 2008 tertanggal 28 November 2008yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pjs Kepala Desa DurianKecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;7.

Itu telah mau membeli kucingdalam karung, yang artinya mau membeli tanah tanpa terlebih16dahulu dilakukan pengukuran tentang kepastian luas dan ukuranbatasbatas tanahnya, adapun luas tanah tersebut sesuai denganpengukuran dilapangan yang telah dilakukan oleh Pjs.Kepaia DesaDurian pada tahun 2008 ketika akan menerbitkan Surat KeteranganTanah An.TERGUGATI No. : 2425 / DD / 2008 tertanggal 28Nopember 2008. adalah seluas 3041,5 M?

Bahwa PENGGUGAT di dalam Surat gugatannya pada point 11menyatakan yang menerbitkan Surat Keterangan No : 2425/DD/2008tertanggal 28 Nopember 2008 adalah Pjs. Kepala Desa Durian, olehkarenanya maka apabila penerbitan Surat keterangan itu merupakanperbuatan melawan hukum, yang dinyatakan sebagai TERGUGATIInya adalah Pjs. Kepala Desa Durian pada tahun 2008 yang menerbitkanSurat Keterangan No 2425 /DD 2008 tertanggal 28 Nopember 2008An.

Demikian pula TERGUGATII telahmenerbitkan Surat Keterangan No. 2425 I/ DD / 2008 tertanggal 28Nopember 2008 padahal seharusnya Pjs. Kepala Desa Durian Kec. PantaiLabu Kab. Deli Serdang tidak boleh secara yuridis membuat suratketerangan kepemilikan tanah untuk TERGUGATI, tanpa didasari olehalas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan TERGUGATIIadalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

/ DD / 2008 menerangkan bahwa tanahobyek sengketa adalah tanah peninggalan orang tua TERGUGATI, adalahperbuatan rnelawan hukum ;75Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 PENGGUGATyang memohon agar TERGUGATIl untuk seketika dan sekaligusmembatalkan Surat Keterangan No : 2425 / DD / 2008 tanggal 28Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pjs.

") tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalamjabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan menjabarkan sebagaiberikut:Pit tidak memiliki Kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusanyang mengikat yaitu:a. pembuatan Daftar Penilaian Peiaksanaan Pekerjaan (DP3);b. penjatuhan hukuman disiplin;c. penetapan surat keputusan; dand. lainlain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara.Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa Surat Penetapan Pabean Nomor SPP Nomor SPP001287/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 , yangditandatangani oleh Pit.

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 dimaksud telahmenjelaskan terkait Tata Cara Pengangkatan Pegawai Nagar SipilSebagai Pelaksana Tugas dan sekaligus menjelaskankewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas.Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf (g)menyatakan sebagai berikut:"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugastidak

Harian (Plh) tanggal 3 Juni 2014 kepada Kepala BiroOrganisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.Bahwa dalam Surat dimaksud menyatakan, merujuk kepada suratKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99tanggal 10 Desember 2001 yang menentukan apabila dilingkunganinstansi tidak terdapat PNS yang memenuhi syarat untuk dapatHalaman 49 dari 71 halaman.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99Tanggal 10 Desember 2001Perlu Kami tegaskan bahwa Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 Tanggal 10 Desember 2001 (BKNK.2620) tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipilsebagai Pelaksana Tugas sudah Termohon PK sampaikan dalamproses persidangan sebelumnya, terbukti dengan dicantumkannyadalam Surat Permohonan Banding dan Surat Bantahan yangdisampaikan oleh Termohon PK pada proses persidangan(sebagaimana terlampir

Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember2001 ("Surat K.2620") tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Sebagai Pelaksana Tugas menjabarkan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidakmemiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangmengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,Penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.Bahwa berdasarkan

Bukti baru yang belum disampaikan dalam Persidangan PengadilanPajak (Novum).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum)berupa 4 (empat) Surat Bukti Tertulis yakni :1.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;.

Bahwa mengacu pada Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember2001 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan MenteriHalaman 48 dari 62 halaman.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.e Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) NomorSPP Nomor SPP001298/BC.07/2014 tanggal 11 November2014 , yang ditandatangani oleh Pit.

PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.e Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001dimaksud telah menjelaskan terkait Tata Cara PengangkatanPegawai Neger Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan sekaligusmenjelaskan kewenangan yang dimiliki olen Pelaksana Tugas.e Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan