Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 708/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 10 Desember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
136 — 81
  • JATIM, tanggal 25 September 2019berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/ataupenggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau372 KUHP dengan Terbanding sebagai Pelapor dan Pembandingsebagai Terlapor yang dilakukan oleh Turut Terbanding tidak sah danterdapat unsur perbuatan melawan hukum;Bahwa proses penyidikan perkara a quo yang dilakukan oleh TurutTerbanding sudah tepat sesuai dengan konstruksi hukum formil dalampenanganan tindak pidana yaitu KUHAP dan Peraturan Kapolri
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 48
  • Apalagi pada saat itu statusPemohon/Termohon Rekonvensi sebagai Anggota Kepolisian (PNS)yaitu telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011Tentang Kode Etik Profesi Polri. Saksi menerangkan bahwa Fitri(wanita selingkuhan) pernah dibawa Pemohon/Termohon Rekonvensike rumah saksi ketika perkawinan sah masih berlangsung antaraPemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/PemohonRekonvensi dan belum ada putusan cerai dari Pengadilan.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 12-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr
Tanggal 10 September 2019 — Pemohon:
H. Misda
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Metro Bekasi
69 — 42
  • Petunjuk (persesuaian antar alat bukti yang saling terkait).Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dan mempedomaniketentuan Pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri No. 14 tahun2012 yang berbunyi :Gelar perkara pada tahap awal Penyidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuanuntukmenentukan saksi, tersangka, dan barang bukti. selanjutnyaTERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 11 Juni 2019dalam rangka peningkatan status PEMOHON sebagai tersangkadan selanjutnya TERMOHON menerbitkan
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Srg.
Tanggal 20 Nopember 2017 — HJ. ENTIN SUHARTINI Binti Almarhum ENEM Melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SERANG KOTA
178 — 76
  • diajukan olehPemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Pasal 77, pasal 80, Pasal 109 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 21/PUUX1IV2014 dan Peraturan Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2698 — 4616 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAPOLRI berdasarkan usulan dari Terdakwa tersebut, makaTim Inspektorat Pengawasan Umum (IRWASUM) Mabes Polri melakukanHal. 18 dari 1717 hal.
    Dalam rapat tersebut dibahasmengenai perintah KAPOLRI untuk membentuk Tim sepakbola PS.Bhayangkara dan rencana kebutuhan dana untuk PS. Bhayangkara.Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada TEDDY RUSMAWAN : TED ...ADA NGGAK YANG BISA DICAIRKAN CEPAT ?* dan dijawab oleh TEDDYRUSMAWAN : SIAPP ... NANT SAYA CARIKAN ...
    CMMA) ditunjuk sebagai pemenang lelang PengadaanDriving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4 TA 2011 ;Selanjutnya berdasarkan usulan dari Terdakwa tersebut, KAPOLRI selakuPengguna Anggaran memerintahkan Inspektorat Pengawasan Umum(IRWASUM) Mabes Polri yang beranggotakan WAHYU INDRA P., GUSTIHal. 50 dari 1717 hal. Put.
    Edy Sunarnoselaku AS SDM Kapolri.3 (tiga) lembar fotokopi Pembayaran penghasilan dan ULP (susulan)atas nama Kombes Pol. Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si sejak bulanOktober s/d Desember 2008.Hal. 454 dari 1717 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/20141307.1308.1309.1310.1311.1312.10 (sepuluh) lembar fotokopi daftar pembayaran penghasilan atasnama Kombes Pol. Drs.
    Edy Sunarno selaku ASSDM Kapolri.3 (tiga) lembar fotokopi Pembayaran penghasilan dan ULP (susulan)atas nama Kombes Pol. Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si sejak bulanOktober s/d Desember 2008.Hal. 811 dari 1717 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/20141307.1308.1309.1310.1311.1312.10 (sepuluh) lembar fotokopi daftar pembayaran penghasilan atas namaKombes Pol. Drs.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 422/Pid.B/2011/PN.Im.Pemalsuan
Tanggal 31 Mei 2011 — ABDUSSALAM PANJI GUMILANG
438 — 92
  • Perbuatan tersebut menggunakan Pejabat PembuatAkta, ada suatu hal yang dimasukkan ke dalam Akta padahal yang dimasukan itu tidakbenar, dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain dan tidak harus finansial saja.Bahwa adanya akta membuktikan akan suatu hal, penghadap adalah dialah yangberkepentingan tentang isi akta tersebut karena tahunya adalah akta authentik dan yangpenting tahu sebuah akta dimana ternyata isi akta itu tidak benar.Bahwa saksi juga menjadi Pensihat ahli Kapolri selama 3 tahun dari
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Dgl.
Tanggal 18 Januari 2017 — Penggugat PT. KURNIA LUWUK SEJATI Vs Tergugat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,Dkk
81 — 31
  • KLS dananak perusahaannya) selaku penyedia barang/jasa, sesuai dokumenadministrasi sebagai berikut:Halaman 18 dari 91 Ptsn No. 2/ Pdt.G/ 2016/ PN Degl.a) Surat Kapolda Sulteng ke Kapolri No. Pol.: B/71/X1/1998 perihal penentuanlahan tanah untuk pembangunan Mako Sat Brimob.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 19-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 September 2017 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
288 — 247
  • Pegawai Negeri Sipil Daerah ;Disamping Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam ayat (1) .pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.Dengan demikian maka AKP JOHANIS TITUS LEFFUNGUN, telahmemenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negaraberdasarkan SK Kapolri Nomor : Pol.Skep/18/I/1996, tanggal 5 Januari1996 dan SK Kapolda Maluku Nomor : Kep/103/V/2014, tanggal 5 Mei ;Bahwa AKP JOHANIS TITUS LEFTUNGUN, adalah penyelenggaranegara, pejabat negara yang menjalankan fungsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 19-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1193/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
NORMAN Alias AMENG
170 — 135
  • tempatdan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, namadan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keteranganmereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segalasesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaianperkara.Bahwa kewajiban PENYIDIK saat membuat Berita Acara dalampemeriksaan terhadap TERDAKWA (tersangka) harus memuatWAKTU, TEMPAT dan KEADAAN terkait dengan tindak pidanasebagaimana dilaporkan, hal ini juga telah ditegaskan oleh KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
91 — 27
  • tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari BPKbahwa BPKP tidak berwenang melakukan audit atau perhitungankerugian Negara, juga tidak pernah ada putusan Mahkamah Agungyang menyatakan BPKP tidak berwenang melakukan audit ;140Bahwa pada audit tahun 2004 terhadap APBD Kota Cirebon, saksidatang ke Sekwan ;Bahwa pertanggungjawaban keuangan~ akhir dari Sekwandipertanggungjawabkan ke Eksekutif ;Bahwa Kepres No. 103 tahun 2001 tentang kewenangan auditinvestigasi didukung dengan MUO antara BPKP, Kapolri
    penggunaan anggaran tahun 2004 setelah perubahan sudahsesuai dengan DASK perubahan kalau dengan DASK sebelumperubahan tidak sesuai ;Bahwa saksi periksa bagian Keuangan Sekwan sedang ke bagianKeuangan Pemkot tidak dilakukan ;Bahwa hasil audit saksi sebagai audit BPKP 100% saksi jaminkebenarannya ;Bahwa Kepres No. 103 tahun 2001 pasal 52 dan pasal 53 sejak tahun1991 sampai dengan sekarang BPKP tidak berwenang lagi sebagaiauditor dan tehadap kasus ini BPKP menunjuk juga kepada MOU antaraBPKP dengan Kapolri
    melakukan pembinaan terhadap Pemda tertentu didaerah sepanjang hal tersebut ada MOU dengan pemerintahan yangmeminta untuk melakukan pembinaan ;Bahwa saksi baru melihat surat yang dikeluarkan oleh Polres Cirebontanggal 25 Desember 2005 dipersidangan ini, sebelumnya belumlihat ;141e Bahwa soal hasil pemeriksaan BPK, Bawasda yang dalam kesimpulanauditnya tidak ada kerugian Negara namun dalam hal posisi perkaraini hasil audit saksi dari BPKP yang didasarkan atas Surat Tugas dariKepala/Pimpinan BPKP dan MOU Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1331 K/PID.SUS/2019
Tanggal 27 Mei 2019 — TAMIN SUKARDI
401 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMIN SUKARDIdengan total rekap sebesar Rp132.468.197.742,00;1 (satu) bundle surat Laporan serta mohon perlindungan hokumNomor : 201/FRAdvPH/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepadaJaksa Agung RI, Kapolri dan Kapolda Sumut;1 (satu) bundle surat Mohon perlindungan hukum Nomor : 055/FRAdvPH/IV/2011 tanggal 20 April 2011 kepada Kapolda Sumut;1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merek Indah Lestari diDesa Rengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo denganluas 19.998 M?
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 17-12-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
Gyu Min Lee alias Lee Gyu Min alias Shiwoo Lee alias Lee Shiwoo
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kepolisian RI Cq Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.Kejaksaan RI Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
346 — 235
  • Jkt.Sel.Bahwa selanjutnya mengenai pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) mohonditafsirkan, menurut pendapat Ahli disini kita lihat bahwa memangperintah penahanan ini diminta oleh Negara peminta Kapolri atauKepala Jaksa Agung melalui Interpol atau saluran diplomatic ataulangsung dengan Pos atau telegram dan kemudian di ayat (2) tadi kitamelihat dikaitkan kepada ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesiakecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3)bahwa menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 20-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/PID/2017
Tanggal 20 April 2017 — TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH, dkk
134 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LIM KIT NIO yang diterbitkan pada zamanbelanda adalah Akta/bukti otentik atau Authentiek Bewijs atau sekarangsama kedudukannya dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah;Bahwa apabila Surat Otentik sebagai barang bukti diduga palsu maka harusdijelaskan dimana letak kepalsuannya dan harus atau wajib dipenuhiketentuan Pasal 197 Ayat (1) butir J KUHAP yaitu diperiksa di LaboratoriumForensik POLRI sesuai Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 TentangTatacara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis KriminalistikTempat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H.,M.Si
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
186 — 169
  • misal orang membunuh, orangmemperkosa, pencurian dimanapun di dunia tindakan tersebut jahat,apakah dalam kasus tindak pidana korupsi semua yang dikualifikasidipositifkan negara itu mengandung unsur jahat, misalnya orang lalaidengan keadaan hukum terkait dengan kewenangannya, apakah diatermasuk orang jahat, hal ini tidak bisa dilihat hitam putinnya perspektifpositifisme, bicara soal nilai keadilan disitu mengapa karena adabatasan dari sisi manusia sebagai subjek hukum tidak mampu, misalnyapejabat Kapolri
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
102 — 37
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2014 tentang manajemenpenyidikan tindak pidana dilingkungan kepolisian Negara RepublikIndonesia pada Pasal 14 menjelaskan sebagai berikut : Penyelidikan terhadap suatu perkara tindak pidana berdasarkanlaporan polisi dan surat perintah penyelidikan; Setelah ada laporan maka pelapor dimintai keterangan dalambentuk berita acara pemeriksaan;4. Adapun pembelaan dari Tergugat iV adalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-10-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 6 Nopember 2020 — Pemohon:
SELAMET NURDIN SYAHPUTRA
Termohon:
1.KANIT II SUBDIT I DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN
2.KEPALA SUB DIREKTORAT III TP. JAHTANRAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN
3.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN
4.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN
71 — 16
  • subsPasal 338 yo Pasal 55, 56 dari KUHPidana telah memenuhi syaratkarena terdapat bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keteranganahli, petunjuk dan dikuatkan keterangan Pemohon sebagai tersangka,dan terlebin dahulu dilakukan gelar perkara sebelum ditetapkansebagai tersangka sebagaimana dimaksud Peraturan Kapolri
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 546/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 24 Agustus 2016 — ADE PUTRA melawan PT CLIPANS FINANCE INDONESIA TBK Dkk
177 — 52
  • meresahkan masyarakat dan dapat mengancam serta menggangguKamtibnas dimana Pihak Petugas Kepolisian harus bertindak cepat dan tanggap terhadap kejadian ini ;Bahwa, itulah sebabnya yang kemudian mendorong Kuasa WHukum /Penasihat Hukum Penggugat segera setelah kejadian itu mengirimkan SuratPerlindungan Hukum kepada Kapolda Jatim terkait terjadinya peristiwa inimelalui Suratnya dibawah Nomor: 28/ SASKL/PermPH/V/2015 tertanggal 20Mei 2015 dan Surat Permohonan Perlindungan Hukum mana jugaditembuskan kepada Kapolri
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus ITE
Register : 09-07-2018 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim
Tanggal 30 Nopember 2018 — Mara Salem Harahap
446 — 346
  • sekelompok orang mengalamikerugian akibat pemberitaan pers, maka yang bersangkutanwajib mengajukan hak jawab atau hak koreksi;(2) Pemimpin redaksi/redaksi wajid memuat hak jawab atau hakkoreksi;(3) Bila tidak puas dengan hak jawab atau hak koreksi, makaseseorang atau sekolompok orang yang mengalami kerugianakibat pemberitaan pers dapat melapor ke aparat kepolisianatau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan;(4) Dalam hal dilaporkan ke aparat kepolisian, maka sesuaikesepakatan antara Dewan Pers dengan Kapolri
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-02-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 13/PID.SUS/2013/PN.CBN
Tanggal 14 Februari 2014 — NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK
103 — 60
  • Pada dasarnya, rekening yang telah diblokir atau disita olehpenyidik tidak dapat dilakukan transaksi apapun oleh siapapun.wn nn nn en nen nn nnn nnn e anne nnn n nn nn nnn ne ene e nen eneeeenee=== Kemudianberdasarkan Pasal 7 SKB Jaksa Agung RI, KAPOLRI dan Gubernur Bank Indonesia yangmenyatakan bahwa simpanan rekening nasabah yang diblokir yang akan ditindaklanjutidengan penyitaan oleh Penyidik, tetap berada dan ditatausahakan pada bank yangbersangkutan atas nama pemilik rekening.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 18-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 7 Mei 2019 — Pemohon:
IWAN SARDJONO
Termohon:
KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA dan CUKA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
242 — 142
  • Tetapiapakah penyidik membutuhkan surat perintah penyidikan (Sprindik)dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan;Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN BppBahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana.