Ditemukan 5512 data
53 — 27
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) CQ KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo.11Tana Paser. Kabupaten Paser.
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2790 — 4280
pengamanan terhadapkemungkinan akan terjadi unjuk rasa, ekses dari kejadian di Surabaya;Bahwa setelah H plus 2 peristiwa di Surabaya, Forkopinda (Forum KoordinasiPimpinan Daerah) melakukan rapat di POLDA untuk mengantisipasi situasiHalaman 194 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTkejadian yang mungkin terjadi ekses dari kejadian di Surabaya denganmendatangi tokohtokoh gereja dan tokohtokoh agama;Bahwa selain melaksanakan rapat internal untuk Forkopinda saksi jugamelalui WA melaporkan kepada Kapolri
, Pejabat utama yang terkait keDirektur Intelkam, Brimob dan ke Kabareskrim tentang kejadian di Surabayadan antisipasi yang sudah saksi lakukan oleh Polda Papua secara berjenjang;Bahwa saksi melaporkan selain dengan WA, juga melakukan dengan videoconference maupun dengan telepon langsung kepada Bapak Kapolri,Wakapolri dan Kabag Intelkam;Bahwa ketika kerusuhan terjadi di periode tanggal 19 Agustus 2019 di Papuatidak ada pengrusakan fasilitas umum, tetapi pada tanggal 29 Agustus 2019saat demonsirasi
84 — 24
Penuntut Umum dalam tuntutan pidananyapada halaman 8187berpendapat telah terpenuhi, sedangkan Terdakwadalam pembelaannya pada pokoknya; Bahwa tidak ditemukan hasil auditBPKP sebagai lembaga yang berwenang mengaudit kerugian Negarasebagaimana Surat/Nota Kesepahaman antara Kejaksaan, Kapolri danBPKP Nomor; KEP109/A/JA/09/2007 No.
74 — 16
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangHalaman 96 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo.
61 — 30
Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut denganaudit terbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalahdidasarkan atas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atauyang membutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugiankeuangan Negara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara adaMemorandum Of Understanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung,MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang systempengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a.mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan danpembangunan b. menyelenggarakan pengawasan pembangunan jo keputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983.Kewenangan BPKP juga diatur dalam pasal 6huruf a Undangundang nomor 30 Tahun 2002 jo nota Kesepahaman antarajaksa agung RI, Kapolri
84 — 48
(Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
38 — 4
MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak ingat lagi tanggal MoU nya;Bahwa menurut pendapat Ahli, BPKP boleh melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara tanpa adanya permintaan dari instansi yang membutuhkan ;Bahwa Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang datadatanyabersumber dari instansi yang meminta, hanyalah sebagai pelengkap dakwaan atausebagai pedoman untuk menghitung kerugian keuangan Negara ;Bahwa bilamana data yang disampaikan oleh instansi
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiridari: a. data personel/karyawan badan usaha, b. daftar pengguna jasayang menjadi pelanggan (client), c. data Satpam yang dikelola dan d.kegiatan usaha yang dijalankan;Bahwa Tergugat Il (PT Graha Sarana Duta) dan Tergugat III (KoperasiSarana Sejahtera) telah melanggar ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64yang menyatakan dan menegaskan, Setiap badan usaha hanya dapatmelaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapatsurat izin operasional dari Kapolri
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.EDY RAHMAN
2.HADI MULYANI
3.PARLI
59 — 12
Undangundang;Bahwa jika ada seseorang yang melakukan perbuatan untukmenghalanghalangi seorang wartawan dalam melakukan tugasjurnalistik dapat dipidana;Bahwa setahu saksi, perbuatan untuk menghalanghalangi seorangwartawan dalam melakukan tugas jurnalistik menurut pasal 18 ayat (1)undangundang pers diancam pidana 2 (dua) tahun penjara dan dendaRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa para Terdakwa berhak untuk melaporkan perbuatan tersebut;Bahwa seingat saksi pernah ada koordinasi antara Kapolri
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Aguslan, S.H.
3.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
4.Syahrianto Subuki, SH
5.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
Terdakwa:
1.Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
2.Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
3.Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
4.Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
5.Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
6.Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
7.Irpan Alias Irpan Bin Yunus
8.Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
9.La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
145 — 73
Fale ikut saling dorongdengan sekuriti dan petugas kepolisian; Bahwa setelah dorongdorongan tidak terkendali ada lemparHalaman 46 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unhlemparan sehingga Saksi mundur kemudian Dalmas dari Polda maju kedepan, kemudian massa mundur ke arah pasar cina nanti pada pukul17.00 WITA ada pembakaran mobil kemudian pada pukul 17.30 WITAmassa sudah tidak terkendali; Bahwa tidak ada izin yang keluar dari kepolisian terkaitpelaksanaan aksi demonstrasi karena ada maklumat Kapolri
125 — 41
objeksengketa bukanlah melalui Lembaga Kepolisian melainkan melaluiPengadilan Agama oleh karena seluruh peristiwaperistiwa yangmelatarbelakangi dalam koridor dari hukum perdata, layaknyaseperti tidak mengerti hukum saja Penggugat Konvensi padahalmenggunakan Kuasa Hukum dalam melaporkan atau aduan padaLembaga Kepolisian, pertanyaan mendasar apakah LembagaKepolisian dapat membagI objek sengketa melaluikewenangannya padahal berdasar UndangUndang Kepolisianberikut peranturan turunannya seperti Peraturan Kapolri
141 — 31
terima Surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Yudisial, diberi tanda PLW6.6;Fotocopy di nazegel tanda terima surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Non Yudisial, diber tanda PLW6.7;Fotocopy di nazegel tanda tehma surat laporan yang ditujukan ke BadanPengawas Mahkamah Agung RI, diberi tanda PLW6.8;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke MenteriKeuangan Rl, diberi tanda PLW6.9;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke KAPOLRI
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
158 — 82
Peraturan Mahkejapol misalnyatahun 1983 Mahkamah Agung, Kehakiman dan Kepolisian serta Kejaksaanmemahami bukti permulaan itu cukup satu alat bukti ditambah denganlaporan, pada hal kita tahu laporan itu bukan alat bukti, misalnya ituMahkejapol itu kemudian juga didalam peraturan Kapolri tentang ManagemenPenyidikan juga memahami bukti permulaan seperti itu, beberapa putusanpengadilan juga mengikuti pendapat Mahkejapol, itulah kemudian diujiapakah sebenarnya itu cukup satu alat bukti atau dua alat bukti
124 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkansurat penetapan penyedia barang/jasa, serta menyampikannya kepada panitia/pejabat pengadaan selambatlambatnya:1 Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa;2 Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ DirekturUtama BUMN/BUMD.Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenanglelang tersebut
47 — 10
Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut dengan auditterbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalah didasarkanatas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atau yangmembutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugian keuanganNegara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara ada Memorandum OfUnderstanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung, MoU antara BPKPdengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namun Ahli tidak
63 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehperaturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi;Peraturan Perundangundangan baru mengesampingkan peraturan perundangundangan lama;Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanperundangundangan yang lebih rendah;Peraturan Perundangundangan yang bersifat khusus mengesampingkanperaturan perundangundangan yang bersifat umum;Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda;14 Bahwa betul diketahui adanya Nota Kesepahaman yang dibuat antara JaksaAgung RI, Kapolri
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
145 — 103
masyarakat berupalaporan/ pengaduan, maka Polri menerbitkan surat keterangan;Bahwa, semua tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap, yaituSPKT dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Kehilangan (SKTL)Nomor 1656/ VIII/ 2019/ SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 atas dasar petunjukteknis, petunjuk pelaksana, peraturan kepolisian nomor 23 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja SatuanSatuan Organisasi pada tingkatKepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) yang disertai denganperaturan Kapolri
96 — 35
EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
1.Kornelius Hohakai alias korem
2.Mariantje hohakai alias intje
3.Edi Hohakai
125 — 48
bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan bahwa apabila salah satusyarat formil dalam permohonan pemeriksaan barang bukti di Labfor tidakterpenuhi menyangkut barang bukti yang sudah pernah diajukan permintaanpemeriksaan atau telah dilakukan pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebuttidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, namun Ahli kebiasaannyamelakukan pemeriksaan ulang apabila ada permintaan ;Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan menguraikan ketentuanpasal 11 Peraturan Kapolri