Ditemukan 6291 data
136 — 41
Indopro Mitra Sejahtera telah melakukanpenyimpangan perpajakan dan pelanggaran terhadap BPJSketenagakerjaan dan juga tidak membayar Upah kepada karyawankantor Turut Tergugat;Tergugat dalam kedudukan sebagai pemegang saham di PTIndopro Mitra Sejahtera tidak mau terlibat dalam permasalahan dansudah meminta kepada Direksi PT Indopro Mitra Sejahtera untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, akan tetapisampai saat ini sudah 2 tahun, RUPS tahunan tidak terealisasikandan Tergugat juga menuntut
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
Terbanding/Penggugat : PT AGRA WISESA WIDYATAMA Cq Muhamad Ali
142 — 123
Muhamad Ali telah mengajukan permohonan pengundurandiri pada tanggal 17 Mei 2017 dan telah disetujui oleh dewanKomisaris, sehingga Dewan Komisaris telah mengundang RUPS untukagenda antara lain pemberhentian Dewan Direksi dan PengangkatanDewan Direksi yang baru.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sangatta
Tergugat:
Trimo Utomo
46 — 35
pengertian Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS
Apabila ternyata RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi (vide ketentuan Pasal 92 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);
Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.,MH
2.YULISTINO, SH, MH
Terdakwa:
darto
138 — 34
Affithanto Setyabudi, S.H. berupa :
- 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Akta RUPS PT. Eebara Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
- 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
- 1 (satu) bendel Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT.
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Andrian Syahbana
598 — 257
BOSOSI PRATAMA saksi tidak mengetahui dansaksi tidak pernah ikut di dalam RUPS karena memang saksi tidakmemiliki saham di PT. BOSOSI PRATAMA;Bahwa Setahu saksi, ANDRIAN SYAHBANA adalah satu group denganDELFI ANDRI selaku kontraktor perusahaan tambang PT. RMI yang ikutmenambang dan menggunakan dokumen pengapalan PT. BOSOSIPRATAMA, sedangkan terkait ANDRIAN SYAHBANA sebagai komisarisdi PT.
BOSOSI PRATAMA saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidakpernah ikut di dalam RUPS karena memang saksi tidak memiliki sahamdi PT. BOSOSI PRATAMA;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengalihan lokasi tambang olehPT. RMI, PT. NPM dan PT. PNN karena saksi tidak pernah turun ke lokasidan hanya mendapat laporan dari KTT apabila ada perusahaan tambangyang akan menggunakan dokumen pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA;Saksi tidak mengetahui PT.
533 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
loan sebesar + Rp. 400 milyar maka setelah jumlah tersebutdikonversi menjadi saham, diyakini bahwa seluruh kerugian di perusahaanPT ATM dan PT ABM akan tertutup dan modal perusahaan menjadi positifsehuingga neraca keuangan perusahaan menjadi sehat.Dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) an PT ATM dan PTABM tertanggal 23 Desember 2002 pada Butir 12 huruf C dinyatakan secarajelas dokumendokumen yangmenunjukkan porsi unsustainable debt olehInvestor telah dikonversi menjadi saham, yaitu :e RUPS
bahwa PT Arthabhama Texindo dan PT ArthatrimustikaTexindo telah menyetujui penerbitan CB dan tagihan yang akandikonversi menjadi saham;Surat Pemberitahuan dari pemegang CB yangmenyatakan akan melakukankonversi;RUPS peningkatan modal (jika diperlukan)e Akta notaris perihal perubahan susunan pemegang saham (minimalcober note...Para Terpidana/ Pemohon PK di dalam memberikan persetujuan refinancingterhadap PT ATM dan PT ABM telah mensyaratkan kondisikondisi tertentusbagai syarat penandatanganan Perjanjian
Pembanding/Terdakwa III : PT. SBI INDONESIA (Dahulu bernama PT. BANK INDO MONEX)
Terbanding/Terdakwa I : Desi Arryani
Terbanding/Terdakwa II : Fathor Rachman
Terbanding/Terdakwa III : Jarot Subana
Terbanding/Terdakwa IV : Fakih Usman
Terbanding/Terdakwa V : Yuly Ariandi Siregar
Terbanding/Penuntut Umum : DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIRJEN DAGLU DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Terdakwa I : DIREKTUR IMPOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Terdakwa II : Tommy Rishi
Terbanding/Terdakwa V : Anita Santoso
Turut Terbanding/Terdakwa IV : Otoritas Jasa Keuangan
350 — 233
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/General Meeting of Shareholders;b. Dewan Komisaris (Board of Commissoners), Komite Manajemen Risiko (RiskManagament Committee), dan Komite Audit (Audit Committee).c. Dewan Direksi (Board of Direktors), Satuan Pengawas Internal (Internal Audit)dan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).d.
725 — 951 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018641.642.643.644.1 (Satu) Buah Surat Perihnal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006tertanggal 10 Mei 2006;1 (Satu) Buah Amplop yang berisi :1 (Satu) Bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai FormasiCPNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung ProvinsiBali;1 (Satu) Buah Map a.n. Ruman yang berisi :1 (Satu) Lembar kuitansi diterima dari Drs.
;Sertipikat Merek CV GOPALA BHAKTA SAKTI , Nomorpendaftaran 414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkanDepartemen Kehakiman Republik Indonesia. ;1 (Satu) Gabung Bahan RUPS LB PT.
Abdullah,S.H.
Terdakwa:
NUR AMIN H. RUSMAN, SE.
242 — 0
Sulteng atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS
Laporan Auditor Independen;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS
PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/ POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertiffikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
- 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT.
tiga ratus juta rupiah) besarta lampiran;
- 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
- 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
- 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS
Tahunan Tahun buku 2020;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;
Bahwa barang bukti nomor urut 1-60 disita dari Sdr.Alfarisi
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun bekerja di PD BPR Kandangan sejak tahun 2009 sampaidengan sekarang dengan jabatan terakhir sebagai DirekturPemasaran PD BPR Kandangan berdasarkan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapan pada tanggal22 Januari 2009 dengan tugas merencanakan,mengkordinasikan,dan mengevaluasi serta mengatur kebijakankebijakan yangberkaitan dengan sumber permodalan, penyaluran dana dalambentuk kredit, penghimpunan dana dari masyarakat atau lembagalain yang
Abdul Majid bin Abdullah bekerja di PDBPR Kandangan sejak tahun 2000 dengan jabatan terakhirsebagai Direktur Utama PD BPR KandanganberdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditetapan pada tanggal 22 Januari 2009 dengan tugasmelaksanakan kordinasi dalam pelaksanaan tugas dengananggota direksi dan melakukan pembinaan, pengawasan danpengendallan terhadap bagian/sub bagian/cabang/unit pelayanandan Terdakwa IV.
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).e Pasal 6 ayat (2): LPS dapat melakukan penyelesaian dan penangananBank Gagal dengan kewenangan:c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan denganpihak ketiga yang merugikan bank.e Pasal 26: Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan sebagaiberikut:g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau
UUNo.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)e Pasal 6 ayat (2): LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan BankGagal dengan kewenangan:meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiapkontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketigayang merugikan bank".e Pasal 26: Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian 59 buku5.indd
50 — 14
dengan tidak mempengaruhi kedudukan hukum45 maupun kewajibankewajiban PENGGUGAT selaku penjual danTERGUGAT selaku Pembeli, hal mana yang dibuat dalam keadaanPaksaan dengan tanpa adanya persetuan TERGUGAT danTERGUGAT Il, dan tidak dalam kapasitas hukum TERGUGAT Illmewakili dan bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT danTERGUGAT II, quodnon, atas pelimpahan hutang TERGUGAT ataupun TERGUGAT II pun selaku badan hukum Perseroan Terbatasseyogyanya harus dilakukan dengan akta otentik yang disetujuidalam RUPS
1.HJ. DJAINABUN BINTI H. YUSIN
2.AF. WAWAN KESUMA bin ALI JAYA
3.YULI YANA binti ALI JAYA
4.MAULANA YASIN bin ALI JAYA
5.RATNA MINA binti ALI JAYA
6.NENENG SUKAESIH binti ALI JAYA
7.IPA
8.LIA SARI binti HERMAN SYUHADA
9.H. SARMAN
10.NURYAMAN bin H. SARMAN
11.SURAHMAN bin H. SARMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
166 — 107
RUPS PT untuk menjual atau surat pernyataan sebagian kecilasset.C. Dalam hal suami/istri atau kKeduaduanya yang namanya tercantumdalam Sertipikat sudah meninggal dunia, maka yang melakukanjual beli tersebut adalah akhliwarisnya, jadi datadata yangdiperlukan adalah:1. Surat keterangan Waris;2. Poto Copy KTP seluruh ahli waris;3. Poto Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah;4.
289 — 177
Ship Partiuclar ;10.RUPS dari perusahaan BINA BAHARI MAKMUR ;Menimbang, bahwa berdasarkan dokumendokumen yang diajukanTergugat kepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objeksengketa teresbut, Kapal Cargo MV Eagle Prestige adalah hak milikTergugat. ;10.Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pada PutusanNo.33/PDT.G/2013/ PN.BTM yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugattegaskan bahwa Kapal MV.
166 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1004 K/Padt/2015Bahwa ijin komisaris yang ada hanyalah untuk menjaminkan tanahtanah tersebut kepada Tergugat V, bukan untuk menjual;Bahwa selain itu, Tergugat Il diangkat sebagai Direktur Utama PT IKJberdasarkan RUPS pada tanggal 23 Juni 1998 yang ternyata dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34, tanggal 23 Juni 1998,dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta,Tergugat Il diangkat sebagai Direktur Utama dan Penggugat, EddyYuwono, sebagai Wakil Direktur, dengan masa
56 — 38
tidak mempengaruhi kedudukan hukum maupunkewajibankewajiban PENGGUGAT selaku penjual dan TERGUGAT I selakuPembeli, hal mana yang dibuat dalam keadaan Paksaan dengan tanpa adanyapersetuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan tidak dalam kapasitas hukumTERGUGAT II mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I danTERGUGAT II, quodnon, atas pelimpahan hutang TERGUGAT I ataupunTERGUGAT II pun selaku badan hukum Perseroan Terbatas seyogyanya harusdilakukan dengan akta otentik yang disetujui dalam RUPS
417 — 1565
Organ Perseroandimaksud adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisiaris.. Bahwa yang dimaksud Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut sebagai UU PT) adalah Organ Perseroanyang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ataukhusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihatkepada Direksi;.
139 — 55
Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat); Yaitu aktayang dibuat oleh notaries memuaturaian dari notaries suatu tindakanyang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan olehnotaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroanterbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain.b.
ALBERT HANY KALOH
Termohon:
1.Jaksa Agung Republik Indonesia
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
117 — 91
BankSulutgo dapat mengajukan keberatan melalui RUPS atau bahkanmengajukan gugatan perdata terhadap dewan komisaris atau dewandireksi. Apalagi berdasarkan aturan dalam perseroan terbatas, labarugi Suatu perseroan (in casu PT. Bank Sulutgo) bukan dihitung atassatu atau dua transaksi semata, tetapi dihitung dalam satu tahun(Pasal 66 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007).
109 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAB memiliki kelebihan pembayaran Rp. 47.960.321,Kemudian berdasarkan hasil RUPS PT. Bina Mitra Persada pada bulan Maret 2001,Bapak Handoko menyerahkan saham di PT. Bina Mitra Persada sebesar 10% sahamdi PT. Bina Mitra senilai Rp.600.000.000, Dikarenakan PT.Dwimas Andalan Balisudah tidak memiliki hutang dengan PT.Bina Mitra, maka PT.