Meskipun alasan yang menjadi penyebab pertengkaran tidakdapat dibuktikan oleh Pemohon, namun dengan adanya pertengkaran tersebut,Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harusditerapbkan bukanlah matri monial guilt* akan tetapi broken marriage olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yangterpenting adalah mengetahui

disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harusditerapkan bukanlah matri

monial guilt* akan tetapi broken marriage olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yangterpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami olehPenggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyatanyata sudahpecah atau masih bisa diperbaiki lagi;Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkanrumah

Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah *matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisinandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

dalamrumah tangga apalagi mengetahui tentang penyebabnya;Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian itu, Sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober1991, dan Majelis Hakim mengambil alin sebagai bagian pertimbangan perkaraini, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt tetapi broken marriage atauazzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidakmenitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanyaperselisinan, tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itusendiri;halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuahperkawinan dalam permasalahan keluarga landasannya bukan sematamataadanya pertengkaran fisik (phsysical cruelty), akan tetapi

Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklan penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995, Tertanggal 16Oktober 1996, Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalamperkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" ftefapi brokenmarriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah pentingmenitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkantimbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagiMajelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalamrumah

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublicIndonesia Nomor: 28PK/AG/1995, Tertanggal 16 Oktober 1996, Dinyatakandi antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraianbukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage" (pecahnya rumahtangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahuiSsiapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan danpertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi

Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklan penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yangharus diterapbkan bukanlah matri monial guilt* akan tetapi brokenmarriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yangHalaman 24 dari 29 halamanPutusan nomor 247/Pat.G/2019/PA.Sqgu.bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran,namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yangdialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telahnyatanyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali.

lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masingmasing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masingmasing.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah matri

monial guilt" tetapi broken marriage atau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidakPutusan Nomor 0894/Pdt.G/2017/PA.TgtHalaman 16 dari 29 halamanmenitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan danpertengkaran, akan tetapi haruslahn menekankan pada kondisi nyata rumahtangga itu sendiri.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syari yangterdapat dalam alQuran surat alBagarah ayat 227 dan surat alAhzab ayat 28yang berbunyi sebagai berikut

yang justeru menjadi sendi utamakeharmonisan dan keutuhan rumah tangga, tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, PengadilanAgama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumahtangga Penggugat dan Tergugat benarbenar sudah tidak harmonis, karenaseringnya terjadi pertengakaran dan perselisihnan yang sudah tidak mungkindapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt* akan tetapi brokenmarriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah pentingmenitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkantimbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagiPengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16Oktober 1996;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya

Pasal 116 huruf b dan Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harusditerapkan dalam perkara perceraian bukanlah matri monial guilt, akan tetapibroken down marriage atau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga),dan menurut Imam asySyatibi dalam kitabnya alMuwafagat tentang MaqgashidMashlahat asySyariyah dalam hal hifdhun nafs yang diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:Bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan

kedua belah pihak;Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaranyang masingmasing Penggugat dan Tergugat berselisih, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidahbahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi HukumIslam, dimana doktrin yang harus diterapbkan dalam perkara perceraianbukanlah matri

monial guilt tetapi broken marriage atau azzawwaj almaksuroh (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitikberatkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan,akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;Menimbang, bahwa dari petimbanganpertimbangan diatas, MajelisHakim menemukan fakta: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belumdikaruniai anak dan belum pernah bercerai; Bahwa rumah tangga Penggugat dan telah tidak ada keharmonisan

Nomor 379 K/AG/1995tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa Suami isteri yangtidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbuktiretak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanayang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa dalam perkara a guo doktrin hukum yangharus diterapkan bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage,oleh karenanya

karena hak dankewajiban sudah tidak dapat terlaksana dengan baik sebagaimana dikehendaki sebagaikehidupan rumah tangga yang layak dalam kategori harmonis;Menimbang, bahwa essensi dari perkawinan adalah satunya jiwa dan ragadalam ikatan lahir dan batin yang saling kasih, take and give, saling memberi danmenerima serta memberikan bantuan dengan ikhlas secara lahir dan batin dalammengarungi bahtera kehidupan berumah tangga;Menimbang, bahwa diantara yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri

monial guilt tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga),oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalahyang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpentingbagi Pengadilan Agama adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Agamamenilai telah cukup bukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri monial guilt tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), olehkarenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yangmenyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi MajelisHakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon danTermohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

, barangsiapa yangmemudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkandengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepadaisterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharatkepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;Menimbang, bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt" akan tetapi broken marriage(pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihandan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahul keadaansenyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkaraperceraian bukanlah "matri monial guilt tetapi "broken marriage (pecahnyarumah tangga), oleh karenanya tidaklan penting menitik beratkan danmengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihandan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalahmengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

llyaalb wolajJlaldls 5Artinya : Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) kepadasuaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan merekadengan talak satu ;Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalamperkara perceraian bukanlah matri monial guilt akan tetapi broken marriage(pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkandan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting

Desember2017 secara teruS menerus maka secara sosiologis Suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkanrumah tangga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami isteri yang akan terjadi justrusebaliknya akan menimbulkan kemadlaratan dan penderitaan lahir batin yangberkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapbkan dalamperkara perceraian bukanlah matri

monial guilt akan tetapi broken marriage( pecahnya rumah tangga ) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkandan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnyaperselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahulkeadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohonhal ini Ssesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.