Ditemukan 6290 data
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT SUBIANTORO, SH
466 — 0
., sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang Nomor 01 tanggal 01 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, S.H., sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- Surat Keputusan Direksi Nomor: 012/SK-Dir/BPR-PASAR /VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penetapan Struktur Perusahaan PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- Keputusan Direksi Nomor: 05/SK-Dir
194 — 71
melanggar SK Menteri Keuangan No. 424/KMK/2003 tentangKesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;Bahwa dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak pernah ada pernyataanyang menyebutkan terjadi kerugian keuangan negara terkait dengan investasi yangbermasalah;Bahwa atas rekomendasi BPK, tahun 2010 dilakukan penilaian oleh penilai independenyang menilai investasi bermasalah nilainya tinggal sekitar Rp2 milyard;Bahwa laporan keuangan tahun 2009 tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
investasi di RAM, HAM, JI dan JS saat ini dikategorikandalam status bermasalah dan pada laporan keuangan tahun 2010 yang sudahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), atas investasi tersebut saat inimasuk dalam kelompok aktiva lainlain dan sudah dicadangkan seluruhnya.Artinya PT Askrindo sudah mengakui terjadi kerugian dalam penempataninvestasi tersebut.e Bahwa Laporan Keuangan PT Askrindo Tahun 2009/2010 ditolak oleh RUPSkarena ada indikasi terjadi penyimpangan dalam penempatan investasisehingga RUPS
dan pencairan investasi;Bahwa dari SK Direksi nomor 109/KEP/DIR/XI/2008 saksi baru mengetahui jenisjenis investasi PT Askrindo yaitu deposito, saham, obligasi, MTN, reksadana,penyertaan, repo saham, KPD dan investasi lainnya;Bahwa penempatan investasi tidak perlu persetujuan komisaris;Bahwa saksi mengetahui penempatan investasi PT Askrindo dalam bentuk KPD,REPO saham, obligasi dan reksadana setelah permasalahan tidak tertagihnya pokokdan bunga investasi dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Unsur pidana yang harus dibuktikan;Bahwa ahli memahami pidana korporasi;Bahwa pengurus harus bertanggungjawab secara korporasi, jikamelanggar RUPS. Misalnya tidak membayar pajak;Bahwa dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, direkturmelakukan sutau perbuatan dengan melanggar unsur kehatihatian ataumelanggar.
485 — 352
Perseroan Terbatas (PT) Humpuss Patragas (Tergugat lll),Perseroan Terbatas (PT) Daya Bambu Sejahtera (Turut Tergugat) yang diwakilioleh Direkturnya masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian secarayuridis dan secara psikologis terdapat keseimbangan para pihak dalammembuat perjanjian tersebut karena samasama Perseroan Terbatas yangmempunyai organ yang samasama kuat dan seimbang pula berupa Direksi,Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS
101 — 49
Yyk(Persero), berdasarkan RUPS yang memutuskan pembiayaan proyek SUTETmenggunakan Anggaran Perusahaan Listerik Negara (APLN) sehinggapermeriksaan keuangan cukup dilakukan oleh satuan pemeriksaan interen(SPI) dan akan lebih sesuai apabila dikorelasikan dengan penjelasan Umumdari Pasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.Tentang tujuaan utama BUMN adalah mengejar keuntungan, maka berdasarkanketerangan saksi Ir. Harsoyo, MM (dibawah sumpah) dan saksi a de cahrgeH.
104 — 48
Melaporkan kondisi perusahaan dalam RUPS sesuaiketentuandalam akte perusahaan;5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan targetpencapaian yang telah ditetapkan setiap bulan (rapat bulanan) sertamelakukan penilaian terhadap kinerja bawahannya;Hal 42 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TP K/2016/PN.Bgl6.
235 — 56
Membantu KPA dan PPK dalam penyiapan dokumendokumenpelaksanaan kegiatan antara lain RUPS,KAK.2. Membantu pelaksanaan kegiatan.3. Menyiapkan laporan evaluasi, monitoring dan laporan kegiatan.4.
1.DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
2.ARI SULTON ABDULLAH, SH
Terdakwa:
TM. HAWARI
63 — 51
Dwi Tinggal Sempurna;
- 1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
- 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT.
NIAM FIRDAUS,SH
Terdakwa:
NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM
164 — 84
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PASAR GAYAMASARI
1.Alvin Adianto
2.Andalan Zalukhu, SH, MH, M.Kn
3.HADI NUR,SH
Terdakwa:
Ir. GAZALI ARIEF,MBA
129 — 138
Surat PT Perkebunan Sumatera Utara No. 1010/DIR-PS/PT-PSU/21 Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-8);
9. Surat Kantor Jasa Akuntasi Azhar Maksum & Rekan No. 002/SU-D/II/KJA.AMR/2020 Perihal Konfirmasi Temuan Pemeriksaan Investigatif tertanggal 07 Februari 2022 kepada IR Gazali Arief, MBA., selanjutnya diberi tanda (Bukti T-9);
10.
SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Zamri, S.E Bin Alm. Muhammad Ali
232 — 193
Kota Juang Tahun Buku 2020;
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020 Banda Aceh Jumat 11 Juni 2021;
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penambahan Setoran Modal PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : ALISA NUR AISYAH, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : MIA NATALINA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : PENUNTUTAN KAMNEG
Terbanding/Penuntut Umum IV : NULI NALI MURTI, S.H., M.H.
379 — 224
19) 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
20) 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
21) 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
128 — 40
Tapi karena adanya hubungansuatu PT. yang diwakili antara Dirut dengan Kuasa, secara moril Dirutbertanggungjawab kedalam internal RUPS.2. Ahli DRS.
162 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam prakteknya apabila seorang Notaris datangatau. hadir dalam suatu' rapat misalnya MRUPS, karenakedatangannya diundang, dimana hasil RUPS tersebut akandituangkan dalam membuat Akte, kedatangan Notaris tersebut tidakada larangan. Yang tidak boleh dan melanggar etika adalah apabilaNotaris tersebut datang atau mendatangi suatu tempat/ lokasiuntuk kepentingan menawarkan jasa. Jadi harus dilihat kausalitasterhadap kata datang tersebut. Secara etika untuk melakukanHal. 233 dari 255 hal. Put.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SAMSUL HADI, SH.
303 — 207
Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01/W/NOT/III/2010 Tanggal 04 Maret 2010;
Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 04 Tanggal 11-10-2011;
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
374 — 192
Kementerian BUMN; 266. 2 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Risalah Rapat Kementerian BUMN, KoordinasiProgram BL Peduli Tahun 2012, Waktu Pelaksanaan Rapat Hari Kamis, Tanggal 27Desember 2012, di Ruang Rapat Lt. 19 Kantor Kementerian BUMN; 267. 2 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Risalah Rapat Kementerian BUMN, WaktuPelaksanaan Rapat Hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, di Ruang Rapat Lt. 12A,Gedung Kementerian BUMN; 268. 2 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Sang Hyang Seri tentang Persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraandan Bina Lingkungan (RKAPKBL) Tahun 2013, Nomor : RIS01/SHS.01/RUPS/I/2013, pada Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 di Ruang Rapat Lt. Hal.98 dari 582 hal. Putusan No.08/PID.SUS.
Hutama Karya (Persero). 3118.1 (Satu) Bendel foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor : KEP 236/MBU/2011, tanggal 15 November 2011 tentang PendelegasianSebagian Kewenangan Dan/Atau Pemberian Kuasa Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegam Saham/Rups Pada PerusahaanPerseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Serta Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum(Perum) Kepada Direksi, Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon
Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 27Desember 2011. 3214. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Tentang Pengesahan rencana Kerja danAnggaran Perisahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan danBina Lingkungan Tahun 2012 tanggal 19 desember 2011; 3215. 1 (Satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perihal Laporan Kegiatan Cetak Sawah diKetapan, Juni 2013 Nomor : 1127/SHS.01/VI/2013 Kepada Direktur PT HutamaKarya Koord.
207 — 125
Gedung Kementerian BUMN; 266. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Risalah Rapat Kementerian BUMN, KoordinasiProgram BL Peduli Tahun 2012, Waktu Pelaksanaan Rapat Hari Kamis, Tanggal 27Desember 2012, di Ruang Rapat Lt. 19 Kantor Kementerian BUMN; 267. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Risalah Rapat Kementerian BUMN, WaktuPelaksanaan Rapat Hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, di Ruang Rapat Lt. 12A,Gedung Kementerian BUMN; 268. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Sang Hyang Seri tentang Persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraandan Bina Lingkungan (RKAPKBL) Tahun 2013, Nomor : RIS01/SHS.01/RUPS/I/2013, pada Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 di Ruang Rapat Lt.12A, Gedung Kementerian BUMN; 269. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Risalah Rapat Kementerian BUMN, WaktuPelaksanaan Rapat Hari Selasa, Tanggal 05 Februari 2013, di Ruang Rapat Lt. 12A,Gedung Kementerian BUMN; 270. 1 (satu) Bendel foto copy
Satu) Bendel foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor : KEP 236/MBU/2011, tanggal 15 November 2011 tentangPendelegasian Sebagian Kewenangan Dan/Atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegam Saham/Rups PadaPerusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Serta Pemilik Modal PadaPerusahaan Umum (Perum) Kepada Direksi, Dewan Komisaris / Dewan Pengawas danPejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Badan
Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 27Desember 2011. 3214. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Tentang Pengesahan rencana Kerja danAnggaran Perisahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan danBina Lingkungan Tahun 2012 tanggal 19 desember 2011; 3215. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perihal Laporan Kegiatan Cetak Sawah diKetapan, Juni 2013 Nomor : 1127/SHS.01/VI/2013 Kepada Direktur PT HutamaKarya Koord.
Terbanding/Terdakwa : Andy Rikie Lam
1077 — 1584
Pertamina persero NomorNo.073/H00200/2014S8 tanggal 12 Februari 2014 perihalPenyampaian keputusan RUPS tentang penetapan pejabatdefinitif Direktur beserta lampiran.M.89. 1 (satu) lembar foto copy Memorandum No. R276/K/DK/2013Tanggal 8 Mei 2013, Perihal Penetapan Direktur PT.PertaminaEP Cepu Alas Dara dan Kemuning.M.90. 1 (Satu) lembar foto copy Memorandum No.
NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terdakwa:
Syaiful Kasim
234 — 0
Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP tahun 2020;
Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP Nomor 05A/PT.3G/GTO/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021;
191 — 221
Sragen dan BPR Djoko TingkirSragen; Bahwa SK saksi sebagai Dewan Pengawas pada PD BPRDjoko Tingkir Sragen adalah berdasarkan SK BupatiSragen Nomor : 800/184/02/2008 tanggal 11 Nopember2008 dengan susunan anggota adalah Kushardjonosebagai Ketua merangkap anggota sedangkan saksisebagai Sekretaris Dewan Pengawas dan EndangHandayani sebagai anggota ; Bahwa, yang menjabat sebagai Bupati Sragen waktuitu. adalah terdakwa;293294Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas pada BPR BKKKarangmalang Sragen berdasarkan RUPS
193 — 141
UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : 1 Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang,yang berwenang mewakili Perseroan adalahsetiapanggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran3672 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat, kecuali ditentukan lain dalamundang undang ini,anggaran dasar, atau keputusan RUPS