Ditemukan 1873 data
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3235 K/Pdt/2017karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa tidak tumpang tindin dengan objek sengketa milikTergugat I, karena sesuai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) vide Surat Bupati KutaiTimur Nomor 500/605/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 juncto Pelepasan HakPenguasaan Lahan Milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor B.307/MEN/P4Trans/VIII/2009 perihal Izin PelaksanaanTransmigrasi (IPT
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 380 PK/Pdt/2013bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal hak Barat yang telahmenjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritaskepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan yang menyangkut kepentingan pemegang hak; Bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan BuktiBukti Baru yangdiajukan oleh Pemohon PK tersebut telah nyata bahwa diatas tanahobjek sengketa telah ada tumpang tindin hak kepemilikan berupaSertifikat Hak Milik Nomor 529 tanggal 08 Juni
95 — 16
TENTANG PERBUATAN TERGUGAT DAN TERGUGAT II YANGMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;1.Bahwa suatu hal terjadi pada tahun 2012 dimana Penggugat datanguntuk menengok tanah tersebut alangkah terkejutnya ternyata diatastanah tersebut telah berdiri bangunan diatas tanah Penggugat , laluPenggugat mendatangi Tergugat Kepala Kantor PertanahanNasional Palangkaraya untuk meminta penjelasan tentang bangunanyang berdiri diatas tanahnya, namun setelah ditelusuri ternyata telahterjadi tumpang tindin karena Tergugat
Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya tertanggal 18 Pebruari 2013 dibawah RegisterPerkara Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaikipada tanggal 5 Maret 2013.Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugatdibawah nomor register :37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 18Maret 2015 terhadap soal yang sama yaitu tentang penerbitan4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/2012, SHMNo. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No.11505/2012 yang menurut Penggugat keempat SHM tersebuttumpang tindin
kemudian hasil pengecekan lapangan tersebutdiperoleh data computer dan peta bidang telah ternyata bahwa lokasitanah yang akan diterbitkan sertifikatnya AN Tergugat II berdasarkanpermohonan Tergugat II tersebut tidak ditemui adanya Sertifikat atasnama orang lain termasuk Penggugat;Bahwa jika dilinat dari peta bidang yang ada pada Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Palangkaraya yang sangat valid diketahuibahwa diatas tanah milik Tergugat II dengan Sertifikat Hak MilikNo.11502 tidak ada tumpang tindin
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
GunungSubur Sentosa ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa: permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor: 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No.697/Harjamukti dan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015No.1252/Harjamukti, kKeduanya tercatat atas
:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697;(3) Melanggar Pasal
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT Apsari Sri Ekowati menyebutkanKeputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang telah mengeluarkan duaobjek sengketa a guo diatas tanah milik Penggugat, sehingga terjaditumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.840/Jelupang, Gambar Situasi No. 19211 tertanggal 14 Desember 1992dengan luas kurang lebih 3.670 M (tiga ribu enam ratus tujuh puluhHalaman 4 dari 48 halaman.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2015Dari kronologis yang Tergugat II Intervensi 2 gambarkan di atas terbukti,bahwa Penggugat telah mengetahui adanya tumpang tindin Kepemilikantanah antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi 2 sejakpertengahan Bulan Januari 2014 saat pihak Penggugat memeriksa AsliSertipikat Tergugat Il Intervensi 2, atau setidaktidaknya pada akhirJanuari 2014, yaitu saat Penggugat menerima Foto Copy kepemilikantanah dari Tergugat Il Intervensi 2, yang kalau dihitung sampai dengantanggal
Drs Sutarto Monco
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
251 — 104
Bahwa gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan sendirinya(feitelljk grond) bahwa batas batas tanah kepemilikan Penggugat seluas3.460 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sama sekalitidak dapat membuktikan adanya tumpang tindin dengan batasbatastanah dengan milik Tergugat II Intervensi seluas 16.500 M2 (enam belasribu lima ratus meter persegi), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat adalah tidak berkualitas dan kabur (Obscuur Libel) ;4.
1.Donny Akhmad Nasution, SE
2.Linda Suryani Ferdinandus
Tergugat:
1.Ir. Iriansyah Nasution
2.Ramlan
3.Indri
4.Herniati, SH
52 — 15
sengketa pokokdalam gugatan rekonpesi berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yangHalaman 21 dari 23 HalamanPutusan Perdata Nomor 100/Pat.G/2019/PNMdndisengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensiberalasan dan dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata diperiksa secarabersamaan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok dalam gugatanrekonpensi berhubungan hukum dan bersangkut paut dengan sengketa pokokdalam gugatan konpensi, untuk itu guna menghindari uraian pertimbangan yangtumpang tindin
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
uangnya yang telah ia serahkankepada Saudara MASDAN sebesar Rp123.000.000,00 (seratus duapuluh tiga juta rupiah) untuk dikembalikan; Bahwa Saksi yakin akan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa IlMASDAN yang dibenarkan oleh Terdakwa SAHJAN karena dengandasardasar berupa suratsurat di atas yaitu segelnya sudah tua, adakuasa ahli waris dan putusan ahli waris dari Pengadilan Agama dan yanglebih meyakinkan lagi bahwa tanah tersebut saat dimintakan lokasinyake BPN, pihak BPN menyatakan : tidak ada tumpang tindin
Lurahhanya memberikan pengantar untuk Camat/Pemkot;Bahwa Saksi tidak pernah melihnat ada pohon sebagaimana yangditunjukan oleh Penasehat Hukum;Bahwa tidak ada laporan masalah tanah kepada Saksi selaku Lurah;Bahwa Saksi rnenhat saat ini terhadap tanah di RT.011 dilakukanpemagaran;Bahwa Saksi tidak mengenal NUR ALI dan AHMAD BASIR;Bahwa Saksi tidak mengetahui proses IMTN yang diajukan NUR ALI danAHMAD BASIR;Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Nomor 1347 K/PID/2017 Bahwa tanah yang terjadi tumpang tindin
tanah para Saksi adalah di Selok Bugis sedangkan menurut paraTerdakwa adalah di Selok Cina sedangkan keterangan para Saksi, utamanyaSaksi MARDANUS selaku Lurah Kariangan jelas menyatakan posisi lahanSaksi SUMANTRI WIBISONO di Jalan Pulau Balang RT.11 dan Saksi tidakpernah mendengar wilayah yang bernama Soenge Saeng dan Songe Oesengsebagaimana SKPT yang ditunjukkan dan tanah yang terjadi tumpang tindihlokasinya berada di Selok Bugis sedangkan fisik Sungai Bugis sendiri jauh darilokasi tanah tumpang tindin
1.SITI ZAHARA
2.SITI AISAH
3.LATIFAH HANUM
4.ABDUL MUIS
5.AHMAD KEMAL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
Intervensi:
ROBIN GONGGA HUMISAR SIAGIAN, DKK
120 — 56
pihakdikarenakan yang seharusnya ikut sebagai pihak Para Penggugat adalahAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE alias ENCIK AKMAL sebagaipemegang hak pertama atas SHM No. 214/Desa Kisaran Barat, dimanaAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE adalah pihak yang seharusnyaberhubungan hukum dengan SHM No. 214/Desa Kisaran Barat danobyek perkara a quo, juga mengetahui secara persis tanah obyek perkaraa quo sebelum beralih kepada orangtua lakilaki Para Penggugat danPara Tergugat Il Intervensi, sehingga terhadap proses kesalahantumpang tindin
Bahwa dalil tumpang tindin yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatannya adalah dalil yang mengadaada. Sedangkan Para Penggugatsendiri tidak mengetahui dan tidak menguraikan dimana atau sebelahmana dari tanah SHM obyek perkara yang tumpang tindih dengan SHMNo. 214/Desa Kisaran Barat atas nama orangtua lakilaki ParaPenggugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslahdikesampingkan dan ditolak.2.
61 — 15
halaman 53 alinia ke 4 sampai dengan halaman 54 :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT KAL BARHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin
tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskanfakta hukum sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin
Terbanding/Pembanding/Penggugat : H. Amir bin Lambone Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Terbanding/Penggugat : Hanisu binti Lambone Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Terbanding/Penggugat : Hj. Syamsinar Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Terbanding/Penggugat : Januddin Diwakili Oleh : Amirullah. SH
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros Diwakili Oleh : Andi Sufiarma. SH. MH
41 — 27
Sebelah utara > Milik Lawi bin Solo Sebelah timur : Lorong Sebelah selatan : Bagian milik penggugat 1 dan Tergugat Sebelah barat : Milik Lawi bin soloAdalah bagian/milik Penggugat Il, Orang Tua Penggugat Ill danOrang Tua Penggugat IV.Bahwa putusan ini mengandung suatu kontroversi yang bersifattumpang tindin karena berdasarkan pertimbangan hukum yangdilakukan oleh Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertamamenyebutkan : ...... bahwa berdasarkan bukti surat mMaupun saksiyang telah diajukan oleh
87 — 13
persidanganPenggugat tidak mengajukan bukti yang cukup maupun suatu putusan yangtelah memiliki kKekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidakpula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMAHal. 22 dari 25 Hal..Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN MpwNomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hatihati dalammenjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidakterjadinya suatu tumpang tindin
41 — 10
. , maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping ) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat!
147 — 48
,atas namaPerseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yang tumpangtindih dengan Sertifikat Hak milik No.1973/ Kelurahan Landasan UlinTengah tanah seluas 9.996 M2 atas nama Tjoa Tjitra Bintoro.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.46/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, SuratUkur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999 luas 149.872 M2, atasnama Perseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak milik No.1973/
, tercatat atasnama TJOA TJITRA BINTORO, yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1990;Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa a quo terbuktimenumpangi atau tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah atas nama TJOA TJITRA BINTORO (Penggugat),maka hal tersebut membuktikan pula jika Tergugat dalam menetapkan batasbatas bidang tanah pada objek sengketa a quo sebagaimana terurai dalamSurat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, nyatanyata tidakmemperhatikan batasbatas
81 — 29
PDT/2021/PT KDIdengan Kelanjutan Pembangunan Perumahan Baruga Griya Ashri, dan olehPemerintah Kota Kendari masih tetap memberikan KRK sesuai RencanaPembangunan/Site Plan semula terhadap luas tanah milik Penggugat yangdimaksud tersebut, yakni seluas 29.107 m2 (dua puluh sembilan ribuseratus tujun meter persegi) sesuai Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 653/134/KRK/14/2019 tanggal 30 April 2019, dan karenanya tetap sesualdengan Site Plan semula atas tanah seluas 29.107 m2 serta tidak adatumpang tindin
85 — 45
Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bppquo wajib periksa, diadili dan di putus oleh lembaga peradilan yangmemiliki kewenangan tersebut.i) Oleh karena gugatan aquo ditujukan kepada lembaga peradilanyang tidak memiliki Kewenangan, maka secara yuridis Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo memiliki alasan hukum vang kuat untuk MENOLAK gugatan aquo.j) Jika Pengadilan Neaeri Balikpapan tetao memeriksa mengadilidan memutus perkara aquo. maka telah teriadi overlaoina atautumpang tindin
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 558 K/Pid/2015Gunawan, dan pernah pula dilakukan mediasi untuk menyelesaikanmasalah tersebut, artinya Terdakwa mengetahui tanah yangdikuasainya tersebut sebagian memang tumpang tindin dengan tanahmilik saksi GUnawan, namun Terdakwa tetap menguasai tanah tersebutdengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 Tahun 1999 yangdiagunkan oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang Terdakwa di BankBRI Cabang Muaro Bulian, fakta tersebut membuktikan bahwaTerdakwa secara sadar mengetahui tanah yang dikuasainya
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehsebab itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkaraini untuk mengeluarkan penetapan Schorsing/penundaan atau penyetopanbangunan Perumahan yang sedang dibangun di atas tanahn PENGGUGATyang telah tumpang tindin (Overlapping) dengan objek sengketa, sesuaidengan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sampai ada putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap.
60 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat membuktikan bahwa tanahyang dikuasai oleh Tergugat II adalah sah milik Tergugat II didasarkan SertifikatHak Pakai Nomor 13/Kelurahan Vim tanggal 11 Mei 1988, bahwa terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 02760/Kelurahan Vim tanggal 16 Agustus 2007 milikPenggugat yang terbit kemudian dan ternyata tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat Il sehingga menjadi tanah objek sengketa, maka sertifikat yangterbit lebih dulu in casu milik Tergugat Il adalah yang sah, oleh karena terhadaptanah milik Tergugat
1.ARIEF SETIAWAN
2.GEGEH SUPARLINE
3.MAWAR SUPARLINE
4.MAGDALENA SIHWIJANTI
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
H. ENDANG MULYADI
334 — 130
Bahwa ternyata penerbitan Sertipikat sertipikat tersebut pada angka 1(satu) tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor884/Kalisuren, Gambar Situasi tanggal 20041984 Nomor 2616/1983seluas 11.930 M2 atas nama Tan Kim Yok terbit tanggal 21041983,sehingga di atas tanah objek sengketa terjadi tumpang tindih kepemilikan;Bahwa, terhadap permasalahan tumpang tindin kepemilikan tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian data fisik dan datayuridis serta dilakukan
masalah keperdataan antara Para Penggugat dengan pihakHalaman 55 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGpemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 884/Kalisuren atau dengan para pihak yangmenjual tanah kepada para Penggugat, Karena yang menjadi pokok masalahadalah sengketa keperdataan dan bukan karena Keputusan TUN yang menjadiobjek gugatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmengadili perkara a quo, selain itu apabilagugatan Penggugat dikabulkan justru akan terjadi tumpang tindin
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionalsesuail kewenangannya menerbitkan keputusan pembatan sertipikat yangtumpang tindih, sehingga diatas tanah tersebut hanya ada satu sertipikatHalaman 58 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGhak atas tanah yang sah yang kewenangan pembatalannya berada padaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap pemberianhak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 dinyatakan bahwatumpang tindin