Dita Suci (Analyst kredit BTN Cikarang)Bahwa yang menjadi hasil dari rapat Komite Pemutus Kredit tersebutadalah diberikannya persetujuan Kredit Modal Kerja untuk PT MCSsebesar Rp. 3.750.000.000, , sifat Non Revolving dengan jangka waktu12 bulan.

Adapun pendapat yangybs berikan dalam lampiran tersebut adalah sebagai berikut :setuju untukdiberikan penambahan KMK sebesar Rp. 900.000.000, jangka waktu 12bulan, Non Revolving;Bahwa yang menjadi agunan pokok adalah usaha yang dibiayai berupatagihantagihnan yang akan diterima oleh PT Berkah Trimitra dari pemberikerja (SPK) dan agunan tambahan adalah sebuah ruko atas nama Ny.Chandra (pihak ketiga diluar PT Berkah Trimitra) namun sudah dibeli olehSdri.

Dita Suci (Analyst kredit BTN Cikarang)Bahwa yang menjadi hasil dari rapat Komite Pemutus Kredit tersebutadalah diberikannya persetujuan Kredit Modal Kerja untuk PT MCSsebesar Rp. 3.750.000.000, , sifat Non Revolving dengan jangka waktu12 bulan.

Adapun pendapatyang Terdakwa berikan dalam lampiran tersebut adalah sebagai berikutsetuju untuk diberikan penambahan KMK sebesar Rp. 900.000.000,jangka waktu 12 bulan, Non Revolving;Bahwa yang menjadi agunan pokok adalah usaha yang dibiayai berupatagihantagihnan yang akan diterima oleh PT Berkah Trimitra dari pemberikerja (SPK) dan agunan tambahan adalah sebuah ruko atas nama Ny.Chandra (pihak ketiga diluar PT Berkah Trimitra) namun sudah dibeli olehSdri.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU diajukan untuk menggantiuang persediaan (revolving) yang sudah digunakan;. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan oleh bendaharapengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD.. SPPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh BendaharaPengeluaran bersamaan dengan membuat Surat PertanggungjawabanUang Persediaan (SPJ UP).

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU diajukan untuk menggantiuang persediaan (revolving) yang sudah digunakan;. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan oleh bendaharapengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD.. SPPGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh BendaharaPengeluaran bersamaan dengan membuat Surat PertanggungjawabanUang Persediaan (SPJ UP)Halaman 35 dari 191 Putusan No. 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg4.

Bahwa Belanja BBM Solar bulan Januari 2010, menggunakan UangPersediaan yang memang di anggarkan untuk membiayai kegiatan di DinasESDM Kabupaten Lembata, kemudian buktibukti pembelanjaan di bulanJanuari 2010 tersebut digunakan sebagai bahan pertanggungjawabanpenggunaan Uang Persediaan dan sebagai syarat diajukan SPMGUP atauSPM TU bulan berikutnya, dan begitu seterusnya yang bersifat daur ulang(revolving) ;7.

Fasilitas Kredit berupa Time Loan Revolving (TLR) dengan pinjamansebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yang tertuangdalam Perjanjian Kredit No.14 tertanggal 6 Juli 2015 Jo PerjanjianPerubahan Kredit No.81 tertanggal 11 November 2015; danHalaman 122 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Mjkc.

Nomor : 153 / KMA /SK/X/2011 tanggal 20Oktober 2011), Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan secara melawan hukum melakukan perobuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, yang dilakukannya dengan caracarasebagai berikut:Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 ada pelaksanaan KegiatanPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu diKabupaten Aceh Tamiang yang dilaksanakan secara kelompok (revolving

Jumlah utang /kewajiban yang harus diselesaikan adalah berupa fasilitasOverdraft dan Revolving Loan yang total jumlahnya per tanggal 18 Agustus2009 sebesar Rp. 4.035.569.410, (empat milyar tiga puluh lima juta limaratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) danperhitungan bunga, denda dan biayabiaya lainnya akan terus berjalan;c. Utang/kewaijiban tersebut harus dilunasi selambatlambatnya pada tanggal25 Agustus 2009;.

ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;e Pasal 1 ayat 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan PerubahanKedua sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan SPPUang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPUP adalah dokumen yang diajukan olehbendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali(revolving

2.000.000.000, (duamiliar rupiah);e Bahwa (satu) tahun anggaran yakni tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember,jika Uang Persediaan (UP) kurang maka diajukan Tambah Uang (TU) sehingga tidak bisarevolving;e Bahwa Uang Persediaan (UP) yang dicairkan di tahun 2013 sebesar Rp 1.700.000.000,(satu miliar tujuh ratus juta rupiah);e Bahwa pertanggung jawaban Uang Persediaan (UP) menjadi otoritas SKPD atau dinasterkait yang melakukan penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut; Bahwa Uang Persediaan (UP) bersifat revolving

Jombang,Penggugat telah menguasakan kepada DINI EKA RETNANT, tgl. 8 Nop 2008, untuk :1 Mengambil biaya Uang Muka & Revolving TA TR MT. 2007/ 20082 Mengambil Uang DO Gula & Tetes TR MT. 2007/ 20083 DI; Bahwa, dari uraian tersebut sudah SANGAT jelas secara fakta, Penggugat selamaberumah tangga dengan Tergugat ternyata secara fakta dan meyakinkan telahmelakukan perbuatan penggelapan uang harta bersama.TANGGAPAN PADA DALIL PENGGUGAT PADA POINT 4.21.

;Bahwa, SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranuntuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaranlangsung.

Bahwa yang dimaksud dengan Uang Persediaan (UP) adalah merupakanpermintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)Halaman 84 dari 353 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Pasal 1 angka66) Permendagri Nomor 13 tahun 2006.Sedangkan Ganti Uang Persediaan (GU) adalah merupakanpermintaan uang pengganti dari uang persediaan (UP) yang sudahdipergunakan, dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung(Pasal 1 angka 67) Permendagri

SPPUP atau Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaanadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untukpermintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;.

Bahwa yang dimaksud dengan Uang Persediaan (UP) adalah merupakanpermintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Pasal 1 angka66) Permendagri Nomor 13 tahun 2006.= Sedangkan Ganti Uang Persediaan (GU) adalah merupakan permintaanuang pengganti dari uang persediaan (UP) yang sudah dipergunakan, dantidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Pasal 1 angka 67)Permendagri Nomor 13 tahun 2006.Ada lagi yang dinamakan Tambahan

Permintaan dana ini selanjutnyadilakukan dengan sistim revolving UP GU;e Bahwa setelah dana anggaran kegiatanswakelola masuk ke rekening suku dinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara kemudianuang tersebut dicairkan setelah ada permintaanHalaman 121 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTpembayaran dari Pelaksana Kegiatan Swakelola(Kasi Tata Air Kecamatan/Kasi Pemeliharaan);e Bahwa mekanisme pencairan dengan sayaselaku bendahara mencairkan ke bank dengancek yang sudah

Permintaan dana ini selanjutnyadilakukan dengan sistim revolving UP GU;e Bahwa setelah dana anggaran kegiatanswakelola masuk ke rekening suku dinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara kemudianuang tersebut dicairkan setelah ada permintaanpembayaran dari Pelaksana Kegiatan Swakelola(CV/PT rekanan penyedia jasa);e Bahwa mekanisme pencairan uang dengan carasaya selaku bendahara menerbitkan cek yangHalaman 122 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTditandatangani oleh

pernah menerima kiriman beras yang dipesan kepada PDPuspahastama;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari terdakwa yang padapokoknya menyatakan bahwa menurut terdakwa tentang investasi yangtermuat dalam Perda Nomor: 6 Tahun 2004 belum ada penjelasan kusus 86 sehingga terdakwa menilai bahwa kerjasama dengan UD Dewi Sri tidakmemerlukan persetujuan DPRD, selain itu bahwa dalam kerjasama ini modalkerja dibawah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) sudah bisa berjalan,dapat berputar usahanya (revolving

Bahwa yang dimaksud dengan Uang Persediaan (UP) adalah merupakanpermintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Pasal 1 angka66) Permendagri Nomor 13 tahun 2006..

Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut: SPPUP atau Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaanadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untukpermintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; SPPGU atau Surat Permintaan Pembayaran Ganti UangPersediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranuntuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukandengan pembayaran langsung; SPPTU

Bahwa yang dimaksud dengan Uang Persediaan (UP) adalah merupakanpermintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Pasal 1 angka66) Permendagri Nomor 13 tahun 2006.= Sedangkan Ganti Uang Persediaan (GU) adalah merupakan permintaanuang pengganti dari uang persediaan (UP) yang sudah dipergunakan, dantidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Pasal 1 angka 67)Permendagri Nomor 13 tahun 2006.Ada lagi yang dinamakan Tambahan

menyelesaikanbangunannya dan sudah dikerjakan tetapi tidak sampai 100 % ;Bahwa perjanjian kredit pada tanggal 8 Nopember 2017 dan berakhir padatanggal 8 Nopember 2019 ;Bahwa pada saat pembangunan di stop olen penegak hukum kredit masihjalan ;Bahwa jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan diasumsikan karenapembangunnya lebih dari 1 (Satu) tahun dan itu merupakan diskrresi karenapada tanggal 26 September 2017 ketika pembahasan Komite Krdit jangkawaktu kredit yang semula 12 (dua belas) bulan revolving

menjadi 24 (duapuluh empat) bulan non revolving dengan pertimbangan hal tersebutdidasarkan pada rencana pembangunan sampai dengan penjualan rumahsebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) unit.

LPDBKUMKM melalui kesepahaman dalam pembagian profit dan atau resiko;Bahwa sumber keuangan untuk pinjaman dana bergulir tersebut dari danaAPBN;Bahwa dana dikategorikan apabila memenuhi syarat:a) Merupakan bagian dari keuangan Negara;b) Dicantumkan dalam APBN dan/atau lapora keuangan,c) Dimiliki, dikuasaidan atau dikendalikan oleh PA/KPA,d) Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakkat/kelompok masyarakat, ditagihkembali dengan attau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembalikemasyarakat/kelompok masyarakat (revolving

untukmemnyelesaikan bangunannya dan sudah dikerjakan tetapi tidak sampal100%;Bahwa pperjanjian kredit pada tanggal 8 Nopember 2017 dan berakhir padatanggal 8 Nopember 2019 ;Bahwa pada saat pembangunan di stop oleh penegak hukum kredit masihjalan ;Bahwa jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan diasumsikan karenapembangunnya lebih dari 1 (Satu) tahun dan itu merupakan diskrresi karenapada tanggal 26 September 2017 ketika pembahasan Komite Krdit jangkawaktu kredit yang semula 12 (dua belas) bulan revolving

menjadi 24 (duapuluh empat) bulan non revolving dengan pertimbangan hal tersebutdidasarkan pada rencana pembangunan sampai dengan penjualan rumahsebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) unit.

enambelas (12-01-2016), yang dibuat dibawah tangan dengan meterai cukup;

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 068/Kred/AKM/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan jaminan :

b.1.Komatsu Hydraulic Excavator PC400LCSE-8, S/N : J30287, Komatsu Engine SAA6D125E-5 345 HP 270 KW 1900-RPM, Travel Speed Control, 3 Stages Auto Batteries Large Capacity Starting Motor 7.5 KW Suspension Seat Recleaning-Tilt Revolving

Permintaan dana iniselanjutnya dilakukan dengan sistim revolving UP GU;Hal. 70 dari hal 231. Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkt Pst.

Permintaan dana iniselanjutnya dilakukan dengan sistim revolving UP GU; Bahwa setelan dana anggaran kegiatan swakelola masuk kerekening suku dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utarakemudian uang tersebut dicairkan setelan ada permintaanpembayaran dari Pelaksana Kegiatan Swakelola (CV/PT rekananpenyedia jasa); Bahwa mekanisme pencairan uang dengan cara saya selakubendahara menerbitkan cek yang ditandatangani oleh Kasudin danBendahara selaku pemegang specimen yang kemudian saya transfer(LS) ke rekening

telah mendapatkan persetujuan dari TURUTTERGUGAT III, dengan fasilitas Kredit sebagai berikut:1) Perjanjian Kredit No. 11, tertanggal 01 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung,dengan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan plafondsebesar Rp3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);2) Perjanjian Kredit No. 12, tertanggal 01 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung,dengan fasilitas Kredit Time Loan Revolving

(TLR), plafond sebesarRp6.000.000.000, (enam milyar rupiah);3) Perjanjian Kredit No. 13, tertanggal 01 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung,dengan fasilitas Kredit Time Loan Revolving (TLR) Valuta Asing,plafond US$500.000, (lima ratus ribu dollar Amerika);4) Perjanjian Kredit No. 14, tertanggal 01 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung,dengan fasilitas Kredit Time Loan Angsur (TLA), plafondRp1.000.000.000