pokoknyasebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa Sebagai dasar penunjukan sebagai ahli untuk memberikanketerangan tindak pidana pencucian uang adalah : Berdasarkan surat Kepolisian Daerah Maluku Utara Direktorat ReserseKriminal Khusus Nomor : R/202/X/2015/ Dit Reskrimsus, tanggal 28Oktober 2015 perihal Permintaan Keterangan Ahli; Berdasarkan surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TranSaksiKeuangan, Nomor : S263/1.02.3/PPATK

harusditangguhkan pemeriksaannya, berhubung adanya sengketa prajudisial (prejudicialgenschil) perdata No.39/Pdt.G/2011/PN.Smd di Pengadilan Negeri Samarinda antaraPT Davindo Jaya Mandiri yang diwakili selaku Direkturnya David Effendi(Terdakwa) selaku Penggugat melawan Pemerintah Kota Samarinda selaku Tergugat;c. tidak berwewenangnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarindamenghitung kerugian negara dalam perkara a quo dan penghitungan kerugian negaratidak didukung oleh keterangan ahli BPK, BPKP, PPATK

tujuh ribu lima ratus rupiah),tanggal 26 Oktober 2015 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah), tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah), tanggal 8 Oktober 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);Bahwa rekening BRI atas nama Trisna Sulistyawati tidak pernahmelakukan tranSaksi apapun dengan rekening atas nama GunawanPrasetio (Terdakwa), namun ada menerima transfer dari rekening atasnama Trisno Sulistiawati;Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada PPATK

Nasionaldan tidak dapat dihadapkan ke depan persidangan perkara ini disebabkankeberadaan Saksi berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakartadan sedang menjalani pemeriksaan terkait tindak pidana Pencucian Uang,sehingga beralasan menurut hukum terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibacakan di dpean persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keteranganAhli atas nama ARDHIAN DWIYOENANTO,SH., MH yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa fungsi PPATK

, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan ;d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

;Bahwa pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikansebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndangini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, yang meliputi:1) Penyediajasa keuangan:Hal. 508 dari 604 Hal. Put. Perk. Pid.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang didugaberasal dari hasil tindak pidana.Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Saksimeringankan Terdakwa (A de Charge), yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:1. Saksi MELIANA, pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi adalah pemilik tanah bangunan dengan SHM.

KETERANGAN AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja di PPATK Jakarta pada Direktorat Hukum dan Regulasi.Bahwa pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangkamenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agarharta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif

Bank PDFCI serta BankDharmala) tersebut oleh BPPN pada tahun 2004 telah dilelang LelangProgram Penjualan asset Kredit VI (PPATK VI) yang dimenangkan oleh PT.Milenium Atlantic Securites dan kemudian di alihkan lagi kepadaFIREWORKS VENTURES LIMITED;Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Para Tergugatdan replik dari Penggugat tentang apakah Subjek dan objek dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara yang telah diputus dan telah berkekuatanhukum tetap sehingga tidak dapat diadili untuk kedua

maupun Pakualam Gound ;Di kecamatan Temon tanah PAG ada di wilayah DesaJangkaran, Desa Glagah, Desa Sindutan dan Desa Palihan ;Bahwa di empat desa yang ada tanah PAG nya tersebut tidakada tanah SG nya;Instrumen Kerja Tim Inventarisasi dalam mendata tanah PAGadalah Leger A Desa dan Peta Desa ;Bahwa saat dilakukan pendataan, di Kecamatan Temon tidakada tanah milik Moersoedarinah ;Bahwa Tim Inventarisasi tersebut tidak ada kaitannya denganpengadaan Bandara Internasional yang akan dibangun ;Bahwa selaku PPATK

ROHADI SH tanggal 19 November 2012 senilai USD30.000 x 9.630 =Rp. 288.900.000, dan USD 22.100 x 9.600,= Rp. 212.160.000,430. 1 (Satu) bundel print out LTKM (Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan) PT ALFA VALASINDO Kepada PPATK terkait431. transaksi atas nama KOKO WIRA APRIANTO dan ROHADIyang di cap dan ditandatangani oleh perugas teller PT ALVA(Alfa Valasindo). 1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an.

ROHADI SH tanggal19 November 2012 senilai USD 30.000 x9.630 = Rp. 288.900.000, dan USD 22.100 x9.600,= Rp. 212.160.000, 431 1 (Satu) bundel print out LTKM (Laporan TahuTransaksi Keuangan Mencurigakan) PT ALFAVALASINDO Kepada PPATK terkait transaksiatas nama KOKO WIRA APRIANTO danROHADI yang di cap dan ditandatangani olehperugas teller PT ALVA (Alfa Valasindo). 432 1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA Tahu VALASINDO an.

Sedangkan definisi transaksikeuangan yang mencurigakan berdasarkan Undang Undang Nomor8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang ditambahkan satu sub Pasal sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan menambahkan satu subdefinisi transaksi Keuangan yang mencurigakan yakni transaksikeuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PihakPelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal darihasil tindak pidana.Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang

Sedangkan definisi transaksi Keuangan secara tunaiberdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, "transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yangdilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan organisasi Egmontgroup money laundering yakni kumpulan Lembaga PPATK (PusatPelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) tingkat internasional,terdapat modus modus utama

Bahwaterdapat kasus Bank Global di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangsudah dianotasi oleh PPATK dimana Presiden Direktur Bank Globalyang bernama Irawan Salim menggelapkan uang Bank Globalsebanyak Rp60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah) dengancara Presiden Direktur Bank Global yang bernama Irawan Salimmembujuk atau menggerakkan orang lain yang bernama Le MienSumardi untuk menukar uang sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluhHalaman 559 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.milyar

AHLIISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, dibawah sumpah sesuai denganagamanya telah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa ahli pernah memberi keterangan di penyidik Kepolisian;e Bahwa keterangan ahli di BAP kepolisian semuanya benar;Bahwa yang ahli ketahui dalamperkara Para Terdakwa ini Ahli diberi tugas oleh atasan ahli untukmembantu pihak kepolisian dalammengungkapkan suatu tindak pidanapencucian uang yang didugadilakukan oleh Para Terdakwa ;Bahwa ahli bekerja di PPATK

., LLM, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada PPATK RI ;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencurigai adalah lalu lintastransaksi uang yang tidak sesuai profil atau mencurigaikan;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang juga didasari oleh adanya laporan daripihak Perbankan tentang transaksi yang mencurigaikan serta juga jugadidasari oleh adanya datadata transaksi yang sangat mencurigakan adanyahasil tindak pidana dengan cara Penempatan (placement

penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALDSIMANJUNTAK).10) Terdakwa membelanjakan dengan membeli barang mewah pembelian satu unitjam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white goldand diamond dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX denganHalaman 226Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdnharga sebesar Rp 380.000.000,00. adalah berasal dari pihak PT.PLN AsahanIllMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANADARMAWAN, S.H., LLM (PPATK

MH, yang dibawah sumpahtelah menerangkan yang inti keterangannya sebagai berikut :Bahwa AHLI bersedia memberikan keterangan dipersidangan, sesuai dengankeahlian saya di bidang tindak pidana pencucian uangBahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan abhlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh

AHLIISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, dibawah sumpah sesuai denganagamanya telah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa ahli pernah memberi keterangan di penyidik Kepolisian;e Bahwa keterangan ahli di BAP kepolisian semuanya benar;Bahwa yang ahli ketahui dalamperkara Para Terdakwa ini Ahli diberi tugas oleh atasan ahli untukmembantu pihak kepolisian dalammengungkapkan suatu tindak pidanapencucian uang yang didugadilakukan oleh Para Terdakwa ;Bahwa ahli bekerja di PPATK

Abdul Kani;Bahwa Saksi tidak tahu dimana alamat lengkap Fitri Anggaraini tersebutkarena yang bersangkutan melakukan transaksi wajar dan tidak perludimintakan idntitas penyetor;Bahwa tidak pernah terjadi transaksi yang mencurigakan pada rekeningnomor : 0400.0207.0395 94 atas nama Abdul Kani pada Bank NagariCabang Painan baik dari sumber ataupun jumlahnya yangmengakibatkan pihak Bank Nagari Cabang Painan wajib melaporkannyakepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan;Halaman 53 dari 127

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Ambdan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memang mempunyai tugas untukmemberikan bantuan kepada Aparat Penegak Hukum yang membutuhkan ahliterkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa ahli memberikan keterangan atas dasar penunjukkan ahli untukmemberikan keterangan sebagai ahli dengan Surat Perintah dari Kepala PPATKsetelah PPATK menerima permintaan ahli dari penyidik.

Bahwa untuk menyatakan terdapat suatu Tindak Pidana Pencucian Uang tidakwajib adanya keterangan ahli dari PPATK. Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATKantara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baikditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU),PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalahsebagai berikut:pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amb2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai denganketentuan UndangUndang ini;3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana; atau4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta

Keterangan Ahli:Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yangbekerja pada kantor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis TraksaksiKeuangan) dan saksi bertugas melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang.

, Kementrian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, danDirjen Pajak, pada dasarnya diadopsi dari standar internasionalBahwa berdasarkan Perpres 36 Tahun 2005 jo Perpres 65 Tahun 2006,dalam penilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Penilamenggunakan keduanya, bidang per bidang maksudnya walaupemiliknya 1 (satu) orang tapi ada beberapa SHM, sedangkan zonauntuk saatini dipakai dalam penilaian PBB;Bahwa Penilai tunduk terhadap peraturan Kepala BPN RI Nomor 5Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan PPATK

Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana; Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMAD IQBAL alsJUANDA BINTARO SIBUEA bin MOCHAMAD SURDJA sebagaimanatersebut diatas memenuhi unsur menempatkan, mentransfer,membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahui ataupatut diduganya berasal dari hasil tindak pidana narkotika dengan tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan asal

Keterangan Ahli :Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yang bekerjapada kantor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)dan saksi bertugas melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana Pencucian Uang danmemberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak PidanaPencucian Uang.

., (lima milyar empat ratus enampuluh tiga juta tujuh ratus sembian puluh ribulima ratus dua puluh dua rupiah) ; Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Muhammad Novian, SH, MH dari PPATK bahwa jikauang tersebut berasal dari tindak pidana, maka pihak penerima sepatutnya bisa menduga asaluang tersebut, maka ia sebagai pelaku pasif. Maka disini terdakwa harus membuktikan bahwauang yang dimilikinya tersebut tidak berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dolarindo Intravalas Primatama kepada PPATK;

untukyang ke Lampung saksi menghabiskan Rp.5 juta untuk makanmakandengan Pak ROBERTO, sedangkan yang ke Jakarta yang bertemudengen SUHU, saksi tidak memberikan apaapa;Bahwa benar, Rekening yang atas nama BUDI SANTOSO adalahyang untuk potong rumput;Bahwa saksi hanya punya Sub kon potong rumput saja, tidak ada subkon yang lain;Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 10 hurufg a, yangmenerangkan bahwa alasan saksi tidak menggunakan nomor ekeningpribadi saksi, karena saksi takut akan terdeteksi oleh pihak PPATK

Dan oleh Saksi Setia Budi Utomo diserahkankepada Saksi Andi Tejo Sukmono;Menimbang, bahwa tujuan Saksi Andi Tejo Sukmono membuatrekening Bank atas nama orang lain (atas nama Budi Santoso) yaitu agartidak terdeteksi oleh pihak PPATK dan Saksi Andi Tejo Sukmono menyadariselaku PPK tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pekerjaan sub kontrakatoratau menerima uang dari pemenang lelang;Menimbang, bahwa tanggal 14 September 2018, oleh Menteri PUPRselaku Pengguna Anggaran Kementerian PUPR menetapkan PT.

SusTPK/2019/PN SmrBahwa tujuan Saksi Andi Tejo Sukmono membuat rekening bank atasnama orang lain (atas nama Budi Santoso) yaitu agar tidak terdeteksi olehpihak PPATK dan Saksi Andi Tejo Sukmono menyadari selaku PPK tidakdiperbolehkan untuk ikut dalam pekerjaan sub kontrakator atau menerimauang dari pemenang lelang;Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukanTerdakwa dengan Saksi Andi Tejo Sukmono selaku PPK tersebut, makasudah tergambar jelas ada maksud dari Terdakwa agar Saksi Andi TejoSukmono