Ditemukan 7500 data
477 — 338
pasien,surat keterangan konsultasi atau rujukan , atau sumber lainnya.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatanketerangan yang bersifat subyektif tersebut tidak dilakukan secaramengadaada oleh Tergugat I, tetapi karena memang berdasarkankewajibannya sebagai dokter untuk membuat hasil anamnesis sesuaidengan Permenkes tentang Rekam Medis.12.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya membuat RekamMedis harus independen dan tidak boleh terpengaruh/dipengaruhihalhal lain, temasuk
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUDIYANTO, S.E.,M.M.
171 — 98
Bahwa terdakwa tidak menyetorkan biaya sewa Cold Storage PPI SoropiaLalonggasumeeto milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe yangmerupakan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Konawe kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan danPerikanan maupun ke Kas Daerah Kabupaten Konawe, melainkan uang tersebutdipergunakan oleh terdakwa untuk Kepentingan pribadi terdakwa antara lain untukbiaya ongkos pulang pergi Ke Pulau Jawa dan temasuk untuk membiayaiperobatan
111 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 583 PK/Pdt/201771.Bahwa, oleh karena ketidaktransparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara persamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugiana quo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk biayaperpanjangan kepada Pemegang Hak Pengelolaan yang besarnya 16kali lipat HGB di atas tanah Negara; Bahwa, berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut di atas dimana tindakan Tergugat danIl
DARMA WANGSA
Tergugat:
1.BAMBANG PUJI ASMARA
2.ROLIATI
3.AZLAN, S.H, M.KN
Turut Tergugat:
P.T. ACTIVE MARINE INDONESIA
299 — 199
Penggugat pada poin angka (1,2,3 dan 4), karena menurutAkta Notaris Nomor : 06 tanggal 21 Juni 2021, dan Nomor: 07tanggal 21 Juni 2021, yang di keluarkan oleh Notaris Azlan,SH.M.Kn,dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU: 0036246.AH.01.02.Tahun 2021, TentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Active Marine Indonesia, Penggugat bukan lagi sebagai salah satuHalaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Padt.G/2021/PN BtmPihak yang temasuk
61 — 10
Bahwa yang temasuk Tim Raskin Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010antara lain sebagai berikut:Tahun 2008 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional IBandung Nomor: SPOIIO.H.01.2008 tanggal 31 Desember 2007 tentangTimlSatker Raskin Sub Divisi Regional I Bandung tahun 2008 yang terdiriKetua: Wakil Kepala Sub Divisi Regional Bandung.Sekretaris : Kepala Seksi PP Sub Divre I Bandung.Bidang Keuangan & Pelaporan : Kepala Seksi Administrasi dan KeuanganKorwil Kabupaten Bandung : Kepala Seksi Komersil
50 — 10
berikan MULYADI kepada saksi sayasetorkan dengan cara tunai dengan mengunakan ATM miliknya saya lakukanpada saat itu juga, namun proses penyetoranya bertahap sebanyak 6 kali dikarenakan 1 kali peyetoran jumlah uang hanya sebesar Rp. 5.000.000.Bahwa Terhadap kartu ATM yang di perlihatkan kepada saksi dengan nomor.601904523032033 adalah kartu ATM milik MULYADI yang ia berikankepada saksi pada saat terdakwa meminta saksi untuk meyetor uang ke bankBCA pada bulan Mei 2016.Bahwa kartu ATM milik MULYADI temasuk
Terbanding/Penggugat I : WAGINO
Terbanding/Penggugat II : SUYANTO
Terbanding/Penggugat III : SLAMET HISNAEDI
Terbanding/Penggugat IV : DARYONO
Terbanding/Penggugat V : NAHSUM WETNO
Terbanding/Penggugat VI : MULYADI
Terbanding/Penggugat VII : SUDIYONO
Terbanding/Penggugat VIII : UMAR KHOLIS
Terbanding/Penggugat IX : MERI SAPUTRA
Terbanding/Penggugat X : SAPRUDIN WALNO
Terbanding/Penggugat XI : HILAL NURIKSAN
Terbanding/Penggugat XII : RUDI HARTONO
Terbanding/Penggugat XIII : ALI HASAN
Terbanding/Penggugat XIV : TIARJO
Terbanding/Penggugat XV : TRIONO
Terbanding/Penggugat XVI : AHMAD YUNUS
Terbanding/Penggugat XVII : ARI YANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : JIBUDI
Terbanding/Penggugat XIX : ARMAN PRAYINDO
Terbanding/Penggugat XX : ERWANI
Terbanding/Penggugat XXI : MASDUKI
Terbanding/Turut Tergugat : 3. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu
Turut Terbanding/Tergugat XXII : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
99 — 50
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintahsecara teruS menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi Pengumpulan,Pengeloaan, Pembukuan dan Penyajian serta Pemilinaraan data fisik danYuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, satuan rumahsusun temasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanahyang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hakhaktertentu yang membebaninya.2.
162 — 95
pembayaran secara kontan semua hak keuangan danaAsuransi dan diberikan kepada yang bersangkutan dan pemakaiannyaterserah untuk keperluan isteri dan anak juga.Bahwa dalam penerimaan gaji ada tunjangan isteri dan anak, jadi hakkeuangan yang diatur dalam PP Nomor : 110 tahun 2000 ada tiga bagian,pertama adalah penghasilan tetap karena DPRD tidak masuk dalamUndang Undang kepegawaian dia masuk dalam uang presentasi diamendapat pajak yang di tanggung oleh Daerah , ada yang namanyakesejahteraan kesehatan, temasuk
Terbanding/Tergugat I : IWAN SANTOSO HARTONO
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. RUDI ALAMSYAH
Terbanding/Tergugat III : H. S. ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat IV : HJ. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat V : Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat VI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat VII : AA GUMILAR,SE
Terbanding/Tergugat VIII : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat IX : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat X : ANI MARYAM
Terbanding/Tergugat XI : HANI RASTIKA, Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat XII : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XIII : DODI SOMANTRI
Terbanding/Tergugat XIV : DEDE WIHARJA
Terbanding/Tergugat XV : Hj. EULIS NUROHBIAH
Terbanding/Tergugat XVI : KANG SOEI LIANG
Terbanding/Tergugat XVII : FELIX HANS CRISTANTO
Terbanding/Tergugat XVIII : NENI WIDAYATI
Terbanding/Tergugat XIX : Hj. ONENG ATIKAH
Terbanding/Tergugat XX : NANANG CAHYANA, Sag
Terbanding/Tergugat XXI : CUCU C
162 — 80
Panorama, blok Gunungsari Rt.01, Rw.14 Desa Lembangberdasarkan C desa adalah termasuk persil 72.D.I adalah atas namaAdiwarta pada saat ini tanah tersebut dipergunakan sarana olah ragaHalaman 43 dari 94 halaman putusan Nomor 288/PDT/2018/PT.BDGlapangan sepak bola Gunung Sari, oleh karena itu sangat jelas denganadanya ketentuan itu justru telah membuktikan bahwa yang memiliki danmenguasai fisik serta yuridis atas tanah terperkara tersebut adalahAdiwarta dalam hal ini adalah ahli warisnya temasuk Tergugat
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
BAMBANG SUDARMONO S.A.P Als BENGBENG Bin JAFAR
320 — 86
Kubu Raya pada pemilu 2019 melaluipartai PKS;Bahwa yang termasuk dalam 13 Desa yang ada di Kecamatan Sungai RayaKabupaten Kubu Raya yang temasuk didalam dapil Il pemilinan Caleg atasnama SOLEHUDIN, SH adalah Desa Gunung Tamang, Desa Muara Baru,Desa Pulau Jambu, Desa Pulau Limbung, Desa Kali Bandung, Desa SungaiAsam, Desa Sungai Bulan, Desa Mekar Sari, Desa Tebang Kacang, DesaSungai Ambangah, Desa Madu Sari, Desa Mekar Baru, Desa Kapur:Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr.
83 — 45
Il danTergugat Ill tersebut, Para Penggugat telah menyampaikantanggapannya sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 19Desember 2017, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat Hal 120 dari 138 hal Putusan Nomor: 199/G/201 7/PTUNJKT.Tergugat Il dan Tergugat Ill telah pula menyampaikan tanggapannyasebagaimana termuat dalam Duplik tertanggal 3 Januari 2018;Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat , Tergugat Ildan Tergugat Ill tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsitersebut temasuk
59 — 6
Saleh Djindang adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap100yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yangdimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaanyang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat atauduurzaam atau tidak dapat diubah begitu saja;Bahwa khusus untuk PNS yang temasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal
63 — 26
., uang tunai sebesarRp. 30.000.000,00, dan mengenai uang tebusan gadai sebesar Rp30.000.000,00;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari hartahartayang dibantah oleh Tergugat tersebut di atas adalah apakah hartahartatersebut temasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat atau tidak?
113 — 62
pembayaran secara kontan semua hak keuangan danaAsuransi dan diberikan kepada yang bersangkutan dan pemakaiannyaterserah untuk keperluan isteri dan anak juga.Bahwa dalam penerimaan gaji ada tunjangan isteri dan anak, jadi hakkeuangan yang diaturdalam PP Nomor : 110 tahun 2000 ada tiga bagian,pertama adalah penghasilan tetap karena DPRD tidak masuk dalamUndang Undang kepegawaian dia masuk dalam uang presentasi diamendapat pajak yang di tanggung oleh Daerah , ada yang namanyakesejahteraan kesehatan, temasuk
386 — 248
Marbunseperti dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, Hukum Administrasi Negara,Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada,2011).hlm 140141, menyebutkan kelompok Badan atau Pejabat TUN yangmenyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut:Halaman 32 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBIMereka yang temasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagaiKepala Pemerintahan (termasuk pembantupembantunya di Pusat seperti WakilPresiden
76 — 16
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 404 PK/2003tanggal 18 Juni 2007) tidak mengikat dan tidak mempunyai kekutanhukum lagi temasuk tidak mempunyai kekuatan/nilai eksekutorial.
Ummi Azizatul Aryfah, S.H.
Terdakwa:
FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI
79 — 36
Tapi jika di bulanberikutnya tidak temasuk kategori terlambat;Bahwa menurut UU untuk keterlambatan ada denda sebesar 2 %;Bahwa yang membayar adalah pemberi kerja;Bahwa untuk BPJS wajib;Bahwa jika tidak dilaksanakan ada sanksiuntuk perusahaan yaitu sanksiadministratif berupa surat teguran dan juga denda;Bahwa sistemnya di BPJS hanya menerima laporan dari pihak perusahaan.Bahwa tidak ada pengecekan oleh BPJS terhadap perusahaan, karenasesuail Undangundang pemberi kerja yang wajib lapor ke kami;Bahwa
141 — 41
secara bersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 18365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugatlll, TergugatlV dan TergugatV harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng ;Bahwa, oleh karena ketidak transparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat aquo dan dilakukan secara bersama samadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undang undang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugian kerugianaquo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk
Dr. H. Asnar, M.Si
Tergugat:
Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman
151 — 95
Ketentuan yang diterbitkan olehSenat dan Rektor terkait dengan pemilihan Rektor Universitas MulawarmanPeriode 20182022 tidak merugikan PENGGUGAT temasuk Calon lain olehHalaman 51 dari 123 halaman Putusan Nomor : 28/G/2018/PTUN.SMDkarena yang dinilai oleh Senat adalah kesiapan semua calon dalammemimpin Universitas Mulawarman (BUKTIT.7);11.PENGGUGAT menyebutkan pada Angka 16 halaman 15 bahwa telah terjadipelanggaran terhadap asas kepastian hukum (Asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan
117 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Transmigrasi Sosial apalagi lahantransmigrasi, tetapi adalah lahan Proyek Sosial PGOT tahun 1979/1980 dariKantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Tingkat Kalimantan Selatan.Dan setelah Departemen Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Selatandibubarkan, maka tugas dan tanggung jawab Kantor Wilayah DepartemenSosial Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tanggung jawab DinasSosial Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, temasuk Proyek Sosial PGOTdari Kantor Wilayah Departemen Sosial Tingkat Provinsi