.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam RangkaPenyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhirtahun anggaran;Bahwa Perbuatan Tergugat kemudian menerbitkan dan mengirimkanSurat Keputusan PPK Pengadaan Dan Pemeliharaan BangunanUniversitas Terbuka Nomor 31081/UN31/SKPPSP/2015 tanggal 24Desember 2014 dan Surat Undangan dengan Nomor43382/UN31.11.1/UND/2015 tanggal 24 Desember 2015 agarPenggugat hadir pada tanggal 25 Desember 2015 dengan agendaPengecekan, penghitungan, dan penyamaan

Putusan Nomor 330 K/TUN/201743382/UN31.11.1/UND/2015 tanggal 24 Desember 2015 agarPenggugat hadir pada tanggal 25 Desember 2015 dengan agendaPengecekan, penghitungan, dan penyamaan persepsi, serta finalisasiprogres terakhir secara bersamasama (PT Biotek Graha Duta danUniversitas Terbuka) pada pekerjaan Rehabilitasi dan PengadaanUtilitas Gedung UPBJJUT Bandung: yang menimbulkan kebingunganyang nyata terhadap Penggugat dimana di dalam penerbitan SuratKeputusan dan Surat Undangan tersebut Tergugat tidak

Kemudian Terdakwamenyampaikan kepada Saksi1 bahwa untuk penyamaan nama dalam SuratKeputusan pengangkatan maka calon harus menunjukkan foto copy dan asliakta kelahiran ;12. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Terdakwa meminta uang lagiuntuk biaya administrasi masuk CPNS kepada Sdri. Nuraini (Saksi1), tetapiSaksi1 sudah tidak percaya kepada Terdakwa dan juga Saksi1 sudah tidakpunya uang.

Hal ini karenaTERMOHON melakukan ekualisasi (penyamaan) antara (i) DPP PPNyang dilaporkan dalam SPT PPN dengan DPP bukti potong PPhPasal 26 atas proyek DMCS dan (ii) antara DPP PPN yangdilaporkan dalam SPT PPN dengan Laporan Keuangan Pemohon;Sebenarnya, jika TERMOHON mencermati halaman 3 dari SupplyContract for the Procurement and Installation of Dumai Malaka CableHalaman 14 dari 23 halaman.

Tentang Penyamaan Strafmaat terhadap Terdakwa Kawan Pelakunya,dan Nuansa Peradilan Sesat.Bahwa, sesuai materi Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum,terdakwa/Pembanding sebetulnya diduga melakukan perbuatanpidananya secara bersamasama dengan Ayek Perwira bin Yanis videPerkara Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN.Llg, dan Jensen Afriadi binHeriyanto vide Perkara Nomor 732/Pid.Sus/2019/PN.Llg.

Hanya memerlukankomunikasikan dan penyamaan persepsi saja. Bukanlah hal yang prinsipdalam kehidupan Rumahtangga apalagi untuk diputuskan sebagai alasanperceraian.4C.

PENGGUGAT pada tanggal 03 Maret 2017 telah mendapat SuratNo.B.049/WR.R.01/0317 Perihal : Penyelesian Kredit PT.PelayaranBorneo Karya Swadiri yang menyatakan skema restrukturisasi tidakdapat dilanjutkan dengan dasar Laporan Sistem Informasi Debitur pertanggal 31 Desember 2016 PENGGUGAT tercacat dalam katagori kreditmacet (kolektibilitas 5) pada bank lain (PT.Bank Permata,Tbk), makakolekbilitas kredit PENGGUGATdi PT.Bank Danamon Indonesia, TbkHalaman 3 Putusan Nomor 228/PDT/2018/PT.DKI10.harus dilakukan penyamaan

Bank DanamonIndonesia Tbk harus dilakukan penyamaan mengikuti kolektibilitas yangterendah di Bank lain (PT.

NURDIN, Didepan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa, ahli sudah bekerja pada kantor BPN Kota Sabang sejak tahun 1983e Bahwa setahu ahli setelah berlakunya UUPA setiap warga Negara Indonesiayang menguasai hak atas benda tetap diperbolehkan untuk mengurus danmeningkatkan hak nya melalui konversi hak atas tanahe Bahwa yang dimaksud dengan koversi itu adalah penyamaan hak yang bataswaktunya berakhi pada tanggal 24 September 1980;e Bahwa apabila batas waktu penyamaan

dokumen penawaran biaya / proposal biaya padapaketpaket yang diikuti oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dimana GitaPersada/Pemohon Keberatan lolos menjadi calon pemenang yaitu Paket I,Paket II, dan Paket ITI;Bahwa faktanya memang Gita Persada/Pemohon Keberatan samasekalitidak pernah melakukan penyamaan dan/ataukoordinasidan/ataukerjasama dan/atau koordinasi dengan terlapor lainnya dalam paket paket tender yang diikuti oleh Gita Persada/ Pemohon Keberatan tersebutdiatas;Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan

Penawaran Biaya Hanya DidasarkanPada Asumsi / Dugaan tanpa BuktiDisamping itu, KPPU/Termohon Keberatan samasekali tidak dapatmembuktikan tuduhan KPPU/Termohon Keberatan yang menyatakanbahwa telah terjadi komunikasi antara peserta tender yang dimaksudkanuntuk menyamakan harga satuan dalam proposal biaya;Faktanya, KPPU/Termohon Keberatan hanya mendasarkan tuduhan adanyakomunikasi dan/atau koordinasi penyamaan harga satuan antara pesertatender pada asumsi / dugaan saja tanpa dapat membuktikan bahwa

dokumen penawaranbiaya, misalnya dibuktikan dengan adanya pertemuan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya, pernyataan dari terlapordan/atau saksi bahwa ada kerjasama penyamaan dokumen antara GitaPersada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya, dll;Bahwa dengan demikian KPPU/Termohon Keberatan tidak dapatmembuktikan bahwa terdapat alat bukti berupa Keterangan Saksi,Keterangan Ahli, dan Keterangan Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 42 UUNo. 5/1999 yang menunjukkan

bahwa memang terdapat persekongkolan dan/atau tindakan penyamaan dokumen Proposal Teknis dan/atau Proposal Biayaantara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya;Bahwa, jelas bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh KPPU/TermohonKeberatan dalam menyatakan bahwa terdapat tindakan komunikasi dan/ataukoordinasit penyamaan dokumen biaya antara Gita Persada/PemohonKeberatan dengan peserta tender lainnya hanya asumsi / dugaan semata yangdidasarkan pada kemiripan yang tidak 100% namun hanya

Jkt.Sel427879808182Dengan demikian dugaan KPPU/Termohon Keberatan bahwa telah terjadiperbuatan penyamaan dokumen penawaran biaya dalam bentuk komunikasiantara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan PT CiptanusaBuana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) dan PT NusaConsultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket I dan Paket II sertadengan PT Kencana Mandiri Ulinusantara (Turut Termohon Keberatan VII)dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket IIIhanya didasarkan pada dugaan

HIR (HerzieneIndonesische Reglement) tidak mengatur dan menetukan istilah TurutTergugat sebagai patokan untuk menentukan kompetensi/kewenanganmengadili suatu perkara ;Bahwaatas dasar itu, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangattidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan TinggiBandung tanggal 1 Desember 2009 Nomor 269/PDT/2009/PT.BDG. halaman5, mengenai penyamaan arti Tergugat dan Turut Tergugat, sebagai berikutMenimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR(Herziene

MKNomor 3/PUUXIII/2015) sehingga tidak bisa berlaku surut, yangmana kewajiban mendaftar adalan 30 hari setelah perjanjiandibuat;Bahwa Majelis Hakim juga telah salah menerapkan Putusan MKNomor 3/PUUXIII/ 2015 sebagai dasar untuk membatasipengertian/ makna kendaraan bermotor di dalam PermenkeuNomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan Fidusia,padahal sangat jelas bahwa alasan pemohon mengajukan Ujimateril pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian CUndangUndang LLAJ adalah keberatan atas penyamaan

ditagihsementara Termohon menyatakan bahwa utang Termohon kepada Pemohonsudah dibayar lunas oleh Termohon ( vide bukti P1 sampai dengan P12 dan T5RELI i: fmm mma nner enn nett nant non nnttmantMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P10A = T5 berupa Surat KuasaPenagihan hutang, tertanggal 21 Maret 2016, telah menunjukkan bahwa Pemohonpada tanggal 21 Maret 2016 telah memberikan kuasa kepada : Endang Agustian,untuk melakukan penagihan kepada : Tjandra Surya , pemilik perusahaan PTSURYA SUKMANA LEATHER ( pabrik penyamaan

Simon:Penempatan kata sambung dan antara kata dengan sengaja dengankata secara melawan hukum itu melarang orang menarik suatukesimpulan yang sama seperti yang dikatakan diatas bagi pasalpasaldimana hal itu terjadi;Dengan demikian penyamaan unsur yang dimaksud dalam Pasal 406KUHPidana Ayat (1) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanadalah tidaklah tepat, Karena perbuatan yang dilakukan, yang telahmemenuhi unsur dengan sengaja pun, dapat hapus sifat melawanhukumnya;Hal ini sebagaimana dalam praktek

kepadaKejaksaan Negeri Bangkinang Nomor: SPDP/18/VI/2019/ SekTapung Hulu tanggal 29 Juni 2019;f) Menerbitkan Surat perintan penyitaan Nomor: SP.Sita/50/V1I/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019;g) Menerbitkan berita Acara penyitaan Nomor: SP.Sita/ 50/VII/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019;h) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 6(enam) orang saksi yang berhubungan dengan Tindak Pidanayang sangka atau dilakukan oleh pemohon;i) Melakukan gelar perkara dalam rangka penyamaan

Melakukan gelar perkara dalam rangka penyamaan persepsi;j. Menerbitkan surat panggilan Nomor: Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek tapungHulu tanggal 05 Agustus 2019;k. Menerbitkan surat panggilan ke Il Nomor: Sp.Gil/19/VIII/2019/Sektapung Hulu tanggal 10 Agustus 2019;hal. 49 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn. Mengirim surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)kepada terlapor Sdri ERLINA SARI HARAHAP, tanggal 29 Juni2019;m.

tertulis dalam media social facebook telah tersebar dandibaca oleh banyak orang;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kriteria yang terkandung dalam katakataatau kalimat yang ditulis atau diucapkan oleh seseorang, sehingga dapatdikategorikan mengandung unsur pemfitnahan atau pencemaran namabaik adalah katakata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis itumengandung makna, menjelekjelekan, menyatakan sesuatu yang tidakada buktinya, memaki, menggunakan katakata yang tidak pantas/jorok,menggunakan katakata penyamaan

Bahwa penyamaan kedudukan dan kepentingan hukum PARATERGUGAT dengan Pihak yang dikalahkan dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor 91/G/2009/PTUNJKTsebagaimana disampaikan PENGGUGAT dalam dalil gugatannyapada point 22 (duapuluh dua) adalah sebuah logika hukum yangkeliru dan menyesatkan. Sebab Pihak yang dikalahkan dalamPutusan PTUN tersebut tidak memiliki hubungan hukum dansejarah apapun dengan PENGGUGAT;c.

No. 702 K/Sip/1973tanggal 5 September 1973):Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungansesuai Undang Undang No. 4 Tahun 1996 dengan parate eksekusi Pasal 224 HIR/ 258 Rbg adalah keliru sama sekali.Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah kab. Batu Bara dalam perkara a quo telahkeliru dalam menafsirkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan yangseolah olah mensyaratkan adanya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Pada sektiar pukul 13.00 wib ikhwanikhwan anshor daullahmulai bertdatangan dari berbagai wilayah ke lokasi daurroh yakni musholahidayatul mustakimah, dan yang terdakwa ingat datang pertama kali adalahrombongan pak ROMLI alias GUSROM yakni dari JAD Malang;Bawha semua peserta daurroh dari berbagai massul / kewilayahan sudahberkumpul, pada sekitar pukul 16.00 wib setelah sholat ashar daurroh tersebutmulai di buka oleh ZAINAL ANSHORI, dan adapun Agenda Daurroh tersebutmembahas tentang Penyamaan MAZHAJ

Fakhrani (Pewaris) adalah isteri dan ketiga anak perempuan (Pemohon dan II), serta dua orang saudara kandung (Pemohon III dan Pemohon IV);Bahwa selanjutnya akan ditentukan bagian masinmasing ahli warismenurut ketentuan (penghitungan) dalam matriks berikut ini: Ahli waris Bagian waris Penyamaan penyebutIsteri (Pemohon 1) 1/8 3/243 anak perempuan(Pemohon dan 2/3 16/24Pemohon II2 saudara lakilakikandung (Pemohon II Ashabah (1 19/24) 5/24dan Pemohon IV) Dari tiga anak perempuan tersebut, masingmasing

No. 1818 K/Pid.Sus/200930Menurut hemat kami Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWamena penyamaan penyebutan kualifikasi delik tersebut kurangtepat karena di dalam UndangUndang tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tidak ada penyebutan secara jelas tentangkualifikasi delik sehingga seharusnya penulisan kualifikasi delik tetapsesuai rumusan pasalpasal yang mengaturnya.

Ketentuan mengenai usia pensiun 56 tahun yang berlakubagi awak kabin perempuan dan lakilaki tersebut kemudian tercantumdalam Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia periode 20042006.Dengan adanya penyamaan usia pensiun tersebut maka sejak 2003terbukti tidak ada lagi pembedaan usia pensiun antara awak kabinperempuan dan lakilaki;Pokok permasalahan dalam gugatan Para Termohon Kasasi di persidangantingkat pertama adalah Para Termohon Kasasi mengajukan keberatan ataskeputusan mereka sendiri yang