Menyatakan Terdakwa MERAHYAN Bin BURHAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3.

Kerugian Keuangan Negara (a b) Rp. 154. 100.000, Rp. 171.506.364,Bahwa sesuai dengan hasil perincian laporan BPKP Perwakilan PropinsiBengkulu maka total kerugian Negara adalah sebesar Rp 171.506.364,(seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluhempat rupiah).Perbuatan Terdakwa MERAHYAN Bin BURHAN (Alm) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :wan Bahwa ia Terdakwa MERAHYAN Bin BURHAN (Alm) selaku KuasaDirektur CV.

HERI ISMUWARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dari Dakwaan Primair;-3.

HERI ISMUWARDANA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dari Dakwaan Primair;Menyatakan terdakwa Drs.

., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

SULAEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang

SULAEMAN Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDAIR :Perbuatan terdakwa H. DIDIN FARIDI Bin H.

SULAEMAN. tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitusecara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya dirisendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL HAITAMI tidak terbukti Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Menyatakan terdakwa Budijanto Kurniawan als Setia Budi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;4.

dalam perkara ini.Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 3 Januari 2013, yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan :1, Menyatakan Terdakwa Budijanto Kurniawan Als Setia Budi Hartonoterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanKesatu : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 TahunHim 2 Putusan Nomor : 55/PID.B/TPK/2012/PN JKT.

butir c UndangUndang No. 25 Tahun 2003tentang Perubahan UndangUndang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang.SUBSIDAIRMelanggar Pasal 6 ayat (1) butir a UndangUndang No. 25 Tahun 2003tentang Perubahan UndangUndang RI No. 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secarakumultatif subsidaritas maka Maijelis akan mempertimbangkan terlebih dahutudakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

Terdakwa menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganakan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana danketentuan Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutan.MENGADILI:1.

ELIN LUKMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001

ELINLUKMAN atau orang lain.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang No. 31 tahun 1999 ttentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat keI jo pasal 64 (1) KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa Drs. HERDI HIDAYAT Bin H.

Sebaliknya, apabila dakwaan primair telah terbukti, makaterhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1)jo. pasal 18 (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak

Menyatakan terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

3.

dicairkandan kemajuan pelaksanaan kegiatanMenimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspekyuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yangdi dakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif denganmenghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan denganunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

Dengan demikian perbuatan Terdakwatidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, olehkarena itu.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Khamidin Suwarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai

Lima Ratus Juta Rupiah); serta PekerjaanPembangunan Tangki Septic Individual di Distrik Waisai Kota yang dilaksanakanKelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang di ketuai olen Boy Rizal Tansil, denganSurat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 600/116/PU/2018, tertanggalHalaman 1 Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN.Son29 Juni 2018, dengan nilai kontrak Rp. 3. 000,000, 000, 00 (Tiga Milyar Rupiah);dengan melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), sebagaimana diatur dalamPrimair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Koprupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sesuai Surat PerintahPenyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Print.08/R.1/Fd.1/08/2019, tanggal30 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai

Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor : SPt11/R.15/Fd.1/10/2019tanggal 25 Oktober 2019 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka olehTermohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Ri No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRIHARTONO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menyatakan terdakwa EKO PRIHANTONO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam Dakwaan Primiair.Halaman 2 Putusan Nomor 90/Pid.

Menyatakan terdakwa EKO PRIHARTONO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 636 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2017/PN. Jkt. Pst.Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Riada Mendrofa tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa EKO RUSVIYANTO Bin SOEDIBYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2.

Menyatakan Terdakwa Muslimin, S.Pd Bin Sudikan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.2.

Menyatakan Terdakwa Muslimin, S.Pd Bin Sudikan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2.

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, maka MajelisHakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2015PN Smgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut

MenyatakanTerdakwa Rudhy Maryanto bin Sadeli Hadi Siswojo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.2.

atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi JawaTengah melalui surat nomor : SR1275/PW11/5/2014 tanggal 01 Desember 2014Perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Logistik Pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke1 KUHP.Subsidair :Bahwa Terdakwa RUDHY MARYANTO BIN SADELI HADI SISWOJOselaku pemeriksa barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala PelaksanaNo.900/107/20.40/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang penunjukan pejabatpengadaan

Penyimpangan Dalam Pengadaan Logistik PadaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran2012.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

MenyatakanTerdakwa Rudhy Maryanto bin Sadeli Hadi Siswojo tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanaHalaman 143 dar i146 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN Smgtelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana.2

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Munawaroh Binti Ahmad Kowim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

LEONARDO PASARIBUtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HAKIM, SP Bin ABBAS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MENGADILI:

1.Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;

2.Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023tertanggal 23 Agustus 2023yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Enrekangdengan dugaan tindak pidanaPrimair : Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair : Pasal 3 Jo.

ANDY SOFYAN LAKKI, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

;Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. ;32Subsidiair : Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SOFYAN als H.

Salinan resm putusan Fengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Oktober 2013, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikt :+e MenyatakanterdakwaMOHAMMAD SOF YAN als TE ANDY SOFYANehialety copa co Lh dan moavalkinkan harcalah moalalalkeanIS UT OUR SCC aT a SATE Cart TEV ISTIC OCT SOTTO HINTT tindak pidna yang diakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piclana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor. 20 "fahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaINOmor. 31oeqeTahun 19Y% tentang Femberantasan lindak Fidana Korupsieo 1 4 144 rat (1TOF TUTaylous jo.