mengetahui pukul atau jam berapaakan berlangsung, karena penyelenggara pengundanganyakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikanundangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011810.Penggugat masih berada di kantor Pusat PerbukuanKemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta diLantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namuntidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yangberwenang akan ada pelantikan ;Bahwa undangan resmi yang kemudian

Penggugat' tahusebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan = dansifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acarapelantikan usai.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenaiundangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatanHalaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT20(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat,sementara itu petitum gugatan adalah memintapembatalan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, halint membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;.

Penggugat memang mendalilkan bahwaTergugat memberikan undangan pelantikan atas namaPenggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, halmana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidakada kaitannya dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objeksengketa.

Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabatstruktural pejabat eselon III tanggal 7 Janual 2011 dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, danpemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidakrelevan dengan objek sengketa, sehingga menurutpendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;Berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang dikemukakandi atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata UsahaHalaman 27 dari 48 halaman

Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaituPasal 13, Pasal 43 dan Pasal 46 (videPosita Gugatan Penggugat angka 5 hurufeee.

Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadigunakan~ sebagai dalil gugatan juga tidaktepat, karena berdasarkan Pasal 18 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun = 2005tentang Desa Jo.

Blora No. 6Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa; .

Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; eee ee eee8.10.

Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa digunakan sebagai dalil gugatanjuga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72tahun 2005 tentang Desa jo.

Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

;Demikian jugasetelah pelantikan beberapa hari, Penggugat jugatelah mengirim surat kepada Kepala Desa Sampang yang menanyakantentang dasar tindakan Kepala Desa Melantik dan meminta foto copySurat Keputusan Kaur Keuangan yang baru dilantik, Bahwa dari Suratyang diajukan tersebut dapat diketahui Penggugat telah mengetahuiadanya Pelantikan dan Surat Keputusan dimaksud, mengapa pada saatitu Penggugat tidak mengajukan Gugatan TUN? tidak masuk akal !!! kemana saja selama ini dikau ??? ;2.

Saksi bernama Agung Wicaksono pada pokoknya menerangkan:Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lowongan perangkat desa;Bahwa Saksi pernah melihat ramairamai dibalai desa terkaitPilperades hanya waktu pelantikan;Bahwa pelantikan dilaksankan pada tanggal 10 Maret 2018; Bahwa Saksi hadir pada saat pelantikan dan pelaksanaannya lancartidak ada yang proteS;00n nnn nn nn nn nn cnn ne nce ncneeBahwa 2 hari setelah pelantikan ada pengumuman ditempel di papanDalla (esa), 22s esse teem ence eect eens eeeBahwa Saksi

saat acara pelantikan tanda tangan kehadiran padaNOM OD 37 jnnnnnn nnn newer cence nen nnn n nn en cere nnn nce n nnn n nen n nna nnneennnenneencnenses.

Bahwa Saksi melihat pengumuman hasil seleksi di Kecamatan tahun Bahwa Saksi kenal dengan Misbakhul Munir dan Zygit Zunanto Putro; Bahwa Saksi mendapatkan undangan untuk pelantikan dari panitiadiberi oleh pak Masrokin tetapi tidak hadir; Bahwa pelantikan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018; Bahwa yang ikut seleksi untuk formasi Staf Kaur Pemerintahan ada 11 Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pak Masrukin diangkat sebagaipanitia Pilperades;Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal27

Dalamkonteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calonperangkat desa Desa Sampang hingga pelantikan Saudara Masronisebagai Kaur Keuangan yang didasarkan pada objek sengketa,dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi; Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Masroni sebagai KaurKeuangan telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang danterpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebutkepada masyarakat (vide Bukti T.18 dan Bukti T.21) selanjutnya

dan Pemberhentian Kepala Desa,yang mempunyai hak untuk dipilin dan sudah sesuai dengan ketentuanpasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Objek sengketa tersebut sangat jelasdan nyata melanggar ketentuan Pasal 35 ( Penetapan Calon Terpilih),Pasal 36 dan Pasal 37 (Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih), sertaPasal 39 ayat (1) (Pelantikan) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan alasanalanan sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 undangUndang No. 9 Tahun 2004sehingga

Tergugatmelaksanakan pelantikan terhadap Sdr.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung juga tidakpernah membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaBlendung yang menjadi persyaratan menetapkan keputusanpengesahan pengangkatan kepala desa terpilin sesuai Pasal 36 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/540/Tahun2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Blendung,Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

AcaraPemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihnan, yang mana hal initidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung, danHalaman 11 dari 50 Hal Perkara Nomor : 68/G/2013/PTUN.Smg1212.13.14.BPD Desa Blendung tidak pernah membuat Keputusan mengenaicalon terpilih hasil pemilinan kepala Desa Blendung.Bahwa Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan Surat Camat Ulujami Nomor : 141/659 tertanggal 9November

Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orangeselon Ill di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebutdiangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga KependidikanPendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;5.

Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidakmengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karenapenyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidakmenyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011 Penggugat masih beradadi kantor Pusat Perbukuan Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4Jakarta di Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun tidak adapemberitahuan apapun dari

pihak yang berwenang akan ada pelantikan;9.

Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasikan dalamkewenangan aktif PITUN, dimana seperti Penggugat alami tidakmendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelantikan, semogaHalaman 6 dari 15 halaman.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) dan pemeriksaan atas namaPenggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/201 1tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung olehposita;b.

Mengatur, (2) Mengontrol/Pengawasan; (3) Pemberian sanksi/Penegakan Hukum: Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata

Pemerintahan Desa, dalamsubstansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan merupakan kewenangan dariKepala Desa (Tergugat);Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa haruslah dipahami dalam struktrur norma yang berpasangan (baikberhimpit atau tidak) dengan keberlakuan penerapan aspek kewenangan lainnya(mengontrol dan menjatuhkan sanksi yang juga merupakan elemen kewenangan

DanPemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa,dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan; Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan ObyekSengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundangundangan

Bukti P12:Menimbang, 33 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;copy dari PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Desember 2012;copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi JayaKecamatan Huu

DanPemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 : Perangkat Desa adalah Perangkat

Un Henauliu dan anaknya Putri dan Saada Henaulu,sehingga saksi memilih untuk tetap berada di Sabuah pelantikan, karenaHalaman 22 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019.

Nyong jaraknyasekitar kurang lebih 100 meter dan kemudian ke Sabuah Pelantikanjaraknya sekitar 200 meter dan jarang antara rumah Marla mewardengan Sabuah Pelantikan adalah sekitaar 100 meter, kemudian jarakrumah Amin bin Tongke dan Sabuah pelantikan sekitar 100 meter ;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019./PN Amb.

Nyong adalah sebagai Ketua Saniri Negeri Laha ; Bahwa saksi berada di Sabuah Pelantikan pada sekitar pukul 23.55 Witbersama Sadr.

Raja ; Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Sabuah pelantikan adalah sekitar30 (tiga puluh) meter lalu terdakwa dengar ada ada suara ributribut dariSabuah pelantikan dan rumah Amin bin Tongke dan ketika terdakwa lihatkearah rumah Amin bin Tongke terdakwa melihat ada yang melakukanpelemparan di rumah Bpk.

dansaksi mengikuti massa karena hanya untuk mencari cucu saksi ; Bahwa ketika massa kearah Sabuah pelantikan belum terjadipelemparan di Sabuah pelantikan dana ketika saksi ke Sabuah pelantikanbaru saksi mendengar ada pelemparan juga dirumah Bpk.

Bidang Pemerintah Desa yang digunakan dalamacara Seremonial proses pelantikan beberapa Kepala Desa saat ituyang berfungsi untuk mempermudah pemanggilan terhadap KepalaDesa yang dipanggil untuk dilakukan Pelantikan olehTergugat; c Bahwa seharusnya yang menjadi Obyek sengketa adalah KeputusanTata Usaha Negara yaitu, Nomor : 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Tanggal 17 ~~ JuliBahwa, Posita Gugatan/Dalil Gugatan yang

, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup No. 5Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :a.

Pelantikan kepala desa.Jawaban Tergugat terhadap Gugatan penggugat secara kronologis tentang prosespelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, KabupatenNgawi tanggal 7 Juli 2013 adalah sebagai berikut : a.

Tanggal 18 Mei 2013, Pembentukan dan Pelantikan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Kedungputri periode 20132019 (pelantikan dilaksanakan olehCamat Paron atas nama Bupati Ngawi) yang kemudian dengan terbentuknya15anggota BPD baru tersebut untuk segera memproses pelaksanaan pemilihanKepala Desa di Desa Kedungputri yang akan berakhir masaJabatannya;Tanggal 25 Mei 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungputrimembentuk Susunan Kepanitiaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKedungputri, Kecamatan

, Kewenangan ini adalah Kewenangan AtributifPerda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto PerbupNgawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :a.

BambangSoebagijo, dkk ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SURYANTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H. ASMA'T HADI, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. EC.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.03 1/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/005/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. ABDUL WAHID ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra.

BuktiT25 : Surat Nomor: 005/08/III/2018, tanggal 14 Maret2018, Perihal: Undangan (Pelantikan PerangkatDesa) (fotocopy sesuai dengan aslinya);28.

Bahwa pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih diDesa Karangrowo Tanggal 21 Maret 2018; Bahwa di Desa Karangrowo untuk peserta yang tidak lolosseleksi juga diundang saat pelantikan; Bahwa di Desa Karangrowo ada demo yaitu setelah acarapelantikan; 2.

,BPD, panitia dan unsur keamanan: Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul08.00 wib; Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu adapelantikan; Halaman 59 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg.

Sobakhul Koir juga ikut hadir saatpelantikan ; Bahwa tidak ada pengumuman terkait SK atau berita acarapelantikan yang ditempel di papan pengumuman di Balai DesaTlogorejo tetapi saat pelantikan dibacakan secara umum denganmenggunakan perangkat sound system, sehingga semua orangyang hadir tahu dan mendengar; Halaman 61 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg. Bahwa saat sosialisasi tahapan Piperades terkait tahapanbatas waktu' pelantikan sdr.

Tlogorejo; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilih oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa Tlogorejo adalah Sekretaris Desa danJogoboyo; Bahwa yang Saksi ketahui terkait bukti T21 adalah acarapengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di dalam ruang BalaiDesa Tlogorejo dan pada bukti T25 Saksi ikut tanda tangansebagai saksi dalam berita acara pelantikan;Halaman 63 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/

Bupati dan Wakil Bupati terpilin telah menekankan bahwasetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan dana uangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa yang menguasai uang/dana Panitia Pelantikan Bupati dan WakilHalaman 4 dari 33 hal.

Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PT JAPsetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;> Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan danauangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa selaku Bendahara yang menguasai uang/dana Panitia PelantikanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah dengan totalRp. 1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah) sampai dengan

Bahwa Terdakwa masih memegang sisa dana pelantikan karena belumdilakukan pertanggungjawaban pengeluaran dan juga karena Terdakwa telahdilaporkan ke Polda Papua sehingga tidak tau kepada siapa sisa danapelantikan tersebut diserahkan;4. Bahwa Terdakwa memberikan sisa dana pelantikan kepada penyidik hanyasupaya terdakwa merasa aman;5.

Bahwa.........4 Bahwa Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa menyebutkan, Bagi anggota Tentara NasionalIndonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan dirisebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifsebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian RepublikIndonesia 5 Bahwa H.

Bahwa.............Bahwa penerbitan objek sengketa aquo yang dilakukan Tergugat jelasbertentangan dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan, Bagi anggota Tentara NasionalIndonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan dirisebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifsebagai anggota Tentara Nasional Indonesia

,dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbub No. 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala desa Juncto ketentuan Tatib Pilkades Desa Jenggrik Periode20132019 tanggal 6 Mei3.

(photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T22 : Photokopi Surat dari Badan Permusyawaratan DesaJenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor: 08/BPD/VI/2013 Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala DesaJenggrik; (photokopi sesuai dengan aslinya);23. Bukti T23...........Bukti T23. : Photokopi Berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal CalonKepala Desa Jenggrik.

(photokopi sesuai denganaslinya); 2222222 2n onan enna nnnBukti T33: Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penggangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi peraturanPerundangundangan);Bukti T34 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanuyang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terangterangan dandengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang,perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 sekitar pukul 09.30Wita, saat Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara akanmengadakan pelantikan

pejabat eselon II, I dan IV dilingkunganPemerintah Daerah Timor Tengah Utara di Gedung Balai BinmafoKelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, yang sebelumnya Pemerintah Daerah telahmelayangkan undangan kepada para pejabat yang akan dilantik dandiambil sumpahnya ; Bahwa sebelum pelantikan dilaksanakan pihak penyelenggara telahmengatur atau menata kursi, meja yang ada di dalam Gedung BalaiBinmafo, hingga tersusun secara rapi termasuk juga sound sistemserta perlengkapan

yang lainnya untuk mendukung kelancaranjalannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi paraPegawai Negeri Sipil esalon II, III dan esalon IV ; Bahwa setelah ruangan tersebut ditata dan siap digunakan laluPenyelenggara......4penyelenggara atau pemandu acara an. saksi Novianti M.S.

yang lainmnya untuk mendukung kelancaranjalannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi paraPegawai Negeri Sipil esalon II, III dan esalon IV ; Bahwa setelah ruangan tersebut ditata dan siap digunakan alupenyelenggara atau pemandu acara an. saksi Novianti M.S.

illegal,tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini kami tutup, Keluarkeluar, dan setelah itu.

Acara Pelantikan Perangkat Desa Sampang danFoto Berita Acara Hasil Pelantikan Seleksi Calon PerangkatDesa Sampang yang ditempel di papan pengumuman /mading Balai Desa Sampang, (fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat atas nama Sdr.

Abdullah Syafii padahari Senin tanggal 10 Maret 2018 ada dan bertugas pengamanan pada saat itu; Bahwa saksi pada sat pendaftaran calon saksi tidak bertugas; Bahwa saksi menyatakan pelantikan di mulai jam 10 Wib, yang bertempatdi Balai Desa; Bahwa saksi menyatakan pada saat pelantikan Ngatmiko tidak hadir; Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orangorang yang ada didalam fotobukti T20 dan T21 yang di ambil pada hari Senin tang 10 Maret 2018 pada saat pelantikan; Bahwa saksi menyatakan yang menempelkan

fotofoto di Balai Desa adalahorang lain, karena pas ke balai Desa fotofoto itu sudah ada; Bahwa saksi menyatakan fotofoto tersebut ditempel sekitar satu mingggu; Bahwa saksi menyatakasn hadir dalam pelantikan tersebut, pelantikan dan dimulai jam 10 s/d 11 siang; Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak, adaPerangkat Desa dan Panitia semua hadir dan tamu undangan ada yang berdiri sampai diluar gedung Balai Desa;Halaman 29 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi

sebagaiberikut: Bahwa saksi menerangkan hanya sebagai warga biasa di Desa Sampang;Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk pelantikan, tapi hadir padawaktu pelantikan; Bahwa saksi menyatakan setahu saksi pelantikan adanya pegawai baru;Bahwa saksi menyatakan ada 5 orang yang dilantik pada saat itu;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak orang,dan diantaranya ada mengisi daftar hadir; Bahwa saksi menyatakan pelantikan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018, di Balai Desa dan

dimulai acara pelantikan jam 9.30 Wib;Halaman 30 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi menyatakan tinggal di Depan Balai Desa hanya perbatasanjalan raya; Bahwa saksi menyatakan pernah melihat undangan pelantikan dan fotofoto pelantikan: Bahwa saksi menyatakan hadir di pelantikan bersama Yogi, dan saksi tidakada undangannya tapi hanya secaralisan; Bahwa saksi menyatakan yang masuk dalam ruang pelantikan hanya tamuundangan saja dan calon yang akan dilantik yang masingmasing membawakeluarganya

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Wiwik Wijayantiningsih / Penggugatmenjadi Kepala Desa DesaKedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan tahun 2013 Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tergugat

danPemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desaterpilin Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yangtertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakankewenangan Tergugat

, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif PerdaKabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JunctoPerbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yaitu : a.

Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan (2);pengangkatan/pelantikan Kepala Desa lKedungputri, Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah proseduralkarena didasarkan pada : a. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades Kedungputri danPengangkatan Kades Terpilin tanggal 10 Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. CamatParon, b.

dan Pemberhentian Kepala Desa danPeraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata bahwa dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyeksengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; e Bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyeksengketa

Warsono (Gambar Padi) sebagaiCalon Terpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Tamanuntuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala DesaTIS IDI j~n == n nnn nnn nme nnnnnnmemenannnnmnnnmannnnBahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006

tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupunmelalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitianberkasberkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaGIDC IOK: ==922+= sere eee ei eerimentneemnntinteameBahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkasberkaspersyaratan Calon Terpilin beserta Laporan

pelaksanaan pemilihanKepala Desa Cibelok, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal11 Desember 2013 atas nama Warsono dan dilakukan pelantikan padatanggal 24 Desember 2013 ; Bahwa satu hari setelah pemilinan Kepala Desa selesai dilaksanakanPenggugat pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sebelum BPDHalaman 9 dari

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa DesaCibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang

dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala DeSaj 202 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnneHalaman 17 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 TentangPedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan KepalaPasal 47 ayat 1Ketentuan yang disepakati

MukhtarHasibuan menjawab ya zulBahwa sekitar bulan September 2019 Saksi Zul menghubungi sdr.Mukhtar Hasibuan dan mengatakan pak haji gimana, ini udah mau dekatpelantikan lalu sdr.MukhtarHasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi ZulHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stbmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak

ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon 2 dibulan desember 2019,nanti disitu nama kamubaru ada, selanjutnya pada bulan Desember 2019 tidak ada juga pelantikandan Saksi Zul tidak juga dilantik, kKemudian Saksi Zul kembali mendatangiTerdakwa dengan mengatakan kok gak ada pelantikan juga pak haji.?

Mukhtar Hasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi Zulmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon

Saksi Sampai disurunh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi mulai merasa curiga ketika sudah adabeberapa kali pelantikan di Kab.

Saksi ZulHajji Lubis sampai disuruh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi Zul Hajji Lubis mulai merasa curiga ketikasudah ada beberapa kali pelantikan di Kab.

Ediyanto sebagai Kadus II Desa Tipar dan pelantikan dapatberjalan dengan lancer ;Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 ada demo masyarakat di BalaiDesa Tipar dan menanyakan masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, karenaadanya demo tersebut Bapak Camat Rawalo datang kebalai Desa danmengadakan pertemuan dengan Tokoh masyarakat yaitu Kyai Sakirun, H.Sultoni, Terdakwa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Rawalo yaitu Sdr.

Saksi ;SAKIRUN:Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik danketerangan tersebut dalam BAP Kepolisian adalah benar ;Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk menerangkan permasalahanpenjaringan dan pelantikan Kadus Ill Desa Tipar yang tidak sesuai yangdisosialisasikan ;Bahwa berkaitan dengan permasalahan pelantikan Kadus Ill tersebut saksiikut demo pada tanggal 23 April 2012 sekitar jam 09.00 ke Balai Desa

Ediyanto yang menduduki ranking IIsebagai Kadus Ill Desa Tipar, dimana proses pelantikan tersebut dapatberjalan dengan lancar ;Bahwa setelah pelantikan Sdr.

Ediyanto menjadi Kadus III oleh saksi RAKHIMROCHYADI sebagai Kepala Desa Tipar selesai, Para Terdakwa dan WargaDesa Tipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut,pada tanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar,menanyakan mengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.HARTADI (Camat Rawalo), Kapolsek Rawalo dan Danramil Rawalo datang keBalai Desa Tipar dan mengadakan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat30yaitu saksi Kyai Sakirun, saksi H.

Ediyanto35yang menduduki ranking I sebagai Kadus Ill Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,Kabupaten Banyumas ;Menimbang, bahwa setelah pelantikan Sdr. Ediyanto menjadi Kadus IIIoleh saksi RAKHIM ROCHYADI selesai, Para Terdakwa dan Warga DesaTipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut, padatanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar, menanyakanmengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.

Bahwa disamping surat keputusan Badan Hippun Pemekonan (BHP) PekonTanjung Anom, Nomor : 02/BHP/19.2007/2013 tertanggal 25 Agustus 2013,sebagai ketua pelaksana pemilihan Kepala Pekon Tanjung Anom yangdiketuai nama SUPARMAN, batal demi hukum, Saudara Ketua, Panitia jugatelah melanggar peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 04Tahun 2006 tentang PP tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan danpemberhentian kepala pekon Bab ketentuan umum pasal huruf Uberbunyi kampanye adalah suatu media yang

danPemberhentian Kepala Pekon 5 20222020222"Bahwa terhadap dailildalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabansebagai berikut : nn nn nnn nnn nn nn nnn nnn ne nnn nn nnnnnnnnObyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dikarenakantelah melalui tahaptahap sebagai berikut := Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Badan HippunPemekonan (BHP) Pekon Tanjung Anom Kecamatan

SUDIBYO ;Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 5 ayat (1) hurufc Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Panitia pemilihan kepala pekon mempunyai tugasmelakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon .= Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilinan Kepala PekonTanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur KabupatenTanggamus Nomor : 07/Pan.Pilkakon/TA/IX/2013 tanggal09 September 2013

SUDIBYO mendapat 296Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 27 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Berita acara pelaksanaan pemilihan danhasilperhitungan suara ditandatangani oleh panitia dan saksi ;= Bahwa Hasil Pemilihan Kepala Pekon Tanjung AnomKecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamustelah dilaporkan oleh Panitia Pemilinan kepada KetuaBadan Hippun Pemekonan (BHP)

tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon yang menyatakan Proses penyelesaian perselisihan yangsedang berjalan tidak menghalangi jalannya pelaksanaan pelantikan ,maka proses usulan pelantikan sampai dengan pelantikan tetapdilaksanakan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketaBerdasarkan uraian tersebut diatas, maka Obyek Sengketa dalamperkara a quo telah sesuai dengan asas Keadiilan ;Hal 53 dari 75 Hal Putusan Nomor : 1/G/2014/PTUNBLDengan demikian