perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

eksepsinya Tergugat telahmendalilkan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : +52 rr reer errr rrr rere reer eeeEksepsi KompetensiAbsolut = 5 rr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrrBahwa objek gugatan a quo tersebut merupakanHalaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 168/G/2011/PTUN JKT.rentetan/rangkaian tindakan hukum dari PUPN dalamrangka pengurusan piutang negara yang dilakukan olehPUPN karena adanya Surat Paksa yang merupakan PutusanPUPN, yang mana PUPN adalah Badan PengadilanAdministrasi Semu (Quasi

Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Memperhatikan dalil Maaddatu Hurriyati alZawjain juz 1 halaman 83 , yangoleh Majelis Hakim diambi alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :ches cailad a2 aly Quasi! shall hoi Gus GouUbll . es SUYLLEI Ss ,Cae Maal le aSay ( oliee I ciel OY cpr Ge 8 ye day jl Aly yl cued CusAllael cy elt Las a2 gallgmullHal. 7 dari 10 Put.

Quasi shall Gpbwei Gis G>ubl! elas Aus! lis! bscle Say uy cline Sic YI OY, oy ne Ue By pe @ gM Ab cust Ging, CDLeAls 5) olitilas 5, 2250!

els elluYi,lisl 255Ta2 wE Wo d4 920 Tio jjl alos JI Quasi Cura abo Va a Los lg.d eauInag w sgoll QyowWb case il aol le oSou ul olixe jlpoinl OV. Alasdl cg) ob L plArtinya : Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaatlagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satusuami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

gunamenyampaikan Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) inwal prosespemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetansehubungan dengan peringatan, teguran, petunjuk yang diberlakukan olehMahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edarannya;Bahwa, sebagaimana dipahami Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia berfungsi sebagai beleidsregel yang oleh JimlyAsshidigie dalam bukunya "Perihal UndangUndang" (Jakarta, 2010:393)diklasifikasikan sebagal aturan kebijakan atau quasi

LuarNegeri adalah disetujui dan dibiayai oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan butki yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan faktahukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak termasuk dalamkatagori telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang terus menerus sehinggaMajelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatanya , halini Sesuai dengan maksud ibarat dalam Kitab Fighus sunnah juz III halaman 327god as Quasi

Jika terbukti sebaliknya makaterhadap merek terdaftar dimaksud dapat dilakukan penghapusan pendaftaran merekdari daftar umum merek;Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolak denganalasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan, terkaitnama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya, hal ini Penggugat merasa dirugikankarena di pasaran beredar produk sejenis dengan merek Suncream yaitu produkdengan merek tidak terdaftar HOTinCream dan ijin edarnya diberikan

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam bagianbagiangugatan Penggugat, antara lain sebagai berikut:Posita Nomor 4 gugatan Penggugat:Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolak denganalasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan, terkaitnama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya,...

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam bagianbagiangugatan Termohon Kasasi semula Penggugat, antara lain sebagai berikut:Posita Nomor 4 gugatan:...Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolakdengan alasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan,terkait nama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya....

Putusan No. 0256/Pdt G/2017/PA.MgtANoal oy ot Noa y ag Gaull Quasi asl Cle aSay uy clineArtinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermantaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanoa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suamiisteri dengan penjara yang berkepanjangan.

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndangUndang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;14.Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yangberwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan.Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadisuatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata carapemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata(quasi

Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diaturdi Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugatharuslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimanaTergugat berkedudukan;15.Bahwa sifat dari Hukum Acara Praperadilan yang mengikuti tata carapemeriksaan perdata (quasi perdata) tersebut dapat ditemukan dalambeberapa Putusan Praperadilan yang serupa dengan perkara aquo, dimanaPermohonan diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dengan berdasarkanpada domisili Termohon

Bahwa terhadap dalil dalil kKeberatan yang diuraikan pemohon dalamSub.Il tentang dasar pengajuan permohonan keberatan dari butir 1s/d 4 adalah dalil dalil yang menunjukkan sebaliknya bahwaTermohon memiliki pemahaman hukum tentang perlindungankonsumen yang sangat dangkal dan awam terhadap fungsi eksekutifBPSK sebagai lembaga/badan penyelenggara Pemerintahan yangdibentuk dengan tugas melaksanakan sebagian kewenanganPengadilan (quasi judicial)2.

tersedia dalammasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupunmahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, serta dihubungkan puladengan segala kewajiban maupun larangan terhadap Pelaku Usahasebagaimana ditentukan Pasal 7 hingga Pasal 26 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwasengketa konsumen hanya dapat terjadi berdasarkan perbuatan melawanhukum yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap konsumenberdasarkanperikatan yang bersifat quasi

contract (kontrak tersamar atau impliedcontract/quast contract) atau yang lebih bersifat penundukan diri party padakeadaan yang sudah tersedia dimana asas kepatutan, asas keseimbangan,maupun persamaan hukum sulit tercapai;Menimbang, bahwa oleh karena itu hubungan hukum tersebut tidakdapat dikonstruksikan sebagai perikatan yang bersifat quasi contract (kontraktersamar atau implied contract/quast contract) melainkan harus dipandangdalam bentuk hubungan hukum kontraktual berdasarkan ketentuan Pasal

dariPengadilan sehingga permohonan pembatalan suatu persetujuan termasuk dalamperkara yang dapat diajukan melalui suatu permohonan sepihak dan termasukdalam kewenangan mengadili atau yurisdiksi voluntair dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 1338 KitabUndangundang Hukum Perdata, suatu persetujuan/perjanjian yang telahdisepakati oleh para pihak adalah tidak dapat dibatalkan ataupun diputus secarasepihak, karena apa yang telah disepakati seketika itu juga menjadi quasi

Bahwa PEMOHON KEBERATAN SANGAT KEBERATAN dengan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung No. 021/G/VIII/2020/BPSK.BDG tanggal 11 September 2020, termasuk sebagai Quasi Pengadilankarena Majelis Arbittase BPSK Kota Bandung telah SALAH/KELIRU/TIDAKCERMAT SERTA TIDAK DIDASARKAN KEPADA PEMAHAMAN YANG BAIKMENGENAI TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI MESIN ATM DAN BERATSEBELAH, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:A.

KEBERATAN tidakdiwajibkan untuk mengganti kerugian mengingat kesalahan (kelalaian)TERMOHON KEBERATAN yang menjadi korban card trapping karena telahmemberitahukan nomor PINnya kepada pihak lain/pelaku;Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kota Bandung yangmenyatakan tidak terikat dan tidak dapat diterapkannya yurisprudensi berupaPutusan Mahkamah Agung No. 769 K/Pdt.SUS/2011 dan PutusanMahkamah Agung No. 266 K/Pdt.SusBPSK/2014 adalah tidak benar dantidak berdasar karena BPSK Kota Bandung sebagai quasi

Keberatan tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian mengingatkesalahan (kelalaian) Termohon Keberatan yang menjadi korban card trappingkarena telah memberitahukan nomor PINnya kepada pihak lain/pelaku;Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kota Bandung yang menyatakan tidakterikat dan tidak dapat diterapkannya yurisprudensi berupa Putusan MahkamahAgung No. 769 K/Pdt.SUS/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/Pdt.SusBPSK/2014 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena BPSK Kota Bandungsebagai quasi

Putusan No. 818/Pdt.G/2016 /PA.Sda.Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, MajelisHakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227yang berbunyi :ele quasi fe SUI lyaseArtinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat

salah satu fihak akan tetapi harus didasarkan faktadipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan butki yang diajukan olehPenggugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak termasuk dalam katagori telah terjadiperselishan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilaiPenggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatanya , hal ini sesuai denganmaksud ibarat dalam Kitab Fighus sunnah juz Ill halaman 327god as Quasi

perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

PutusanMajelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat, Nomor :11/PTS/MPWN/Prov/JabarN/2014, tanggal 8 Mei 2014;Bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah merupakanPutusan Quasi Yudicial, yang pada dasarnya tidak berbeda dengankekuatan Putusan Pengadilan yang tidak dapat digugat Pembatalannyadalam Peradilan apapun, sebab Putusan Majelis Pengawas Pusatmemakai "irahirah" "Demi Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa" danPutusan Majelis Pengawas Pusat Notaris memakai istilah "PutusanPerkara" yang

Putusan Nomor 263K/TUN/2016) ;Bahwa fakta yang melatar belakangi dan menjadi dasar Penggugatmengajukan gugatan a quo adalah karena faktor personal rasa tidak puasPenggugat terhadap sanksi Pemberhentian Sementara yang diberikankepada Notaris Elly Heryati, S.H., in casu (vide halaman 54 dan 58 halamanPutusan Nomor 263 K/TUN/2016) ; Bahwapertimbangan putusan Majelis Hakim perkara Nomor44/G/2015/PTUNJKT hal 37 dan i 54 hal menegaskan bahwa Putusan MaijelisPengawas Pusat Notaris adalah merupakan Putusan Quasi

Padahal Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai quasi peradilanadalah lembaga etik profesi notaris yang berkenaan dengan pemeriksaanatas dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau PelanggaranPelaksanaan Jabatan Notaris;Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dijatuhkan bersifat konstitutifdan wajib ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia.

Lagi pula, pembayaranuang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;cara berpikir Penggugat yang menganggap seolaholah PutusanMPPN seperti putusan pada badan peradilan atau MPPN seolaholahsebagai badan peradilan adalah cara berpikir yang sangat aneh.Padahal MPPN sebagai quasi peradilan adalah lembaga etik profesinotaris yang berkenaan dengan pemeriksaan atas dugaanpelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatannotaris;meski Putusan MPPN bersifat final dan mengikat

perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupanrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai.Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalamKitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:Vg Cec Uged ais tea aly Gees SI Staal Go Shwe Cue og SUM a Ubi a SLUGS) ayda) ole Say Oy) 0 Lina pain OY C9) ee Ce By gue dag Sl) Alas Comet Guy ColneANaeN Cg) oli laay ars gall Gamdly Quasi!

Hal tersebut sejalan dengan pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkaraini yang menyatakan :gi tas alg Quasi Bloat) qo pea Gam goal) als abl Yi lia!