;Bahwa Tergugat tidak melakukan mencari informasi yangbenar terkait siapa wakif atau Para ahli warisnya, siapa yangdiberikan kuasa untuk mengurus sertipikat dan siapa ParaNazhirnya.

Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.

Surat pengesahan Nazhir, serta dalam bukti T6tercantum keterangan Wakif in casu H.

) dengan benda wakafberakhir setelah wakif menandatangani Ikrar Wakaf.

Bahwa menurut UndangUndang Nomor41 tahun 2004 sebagaimana diurai di atas bahwa yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam mengajukan permohonan penerbitansertipikat wakaf setelah terbitnya akta ikrar wakaf adalah Para Nazhir, bukanlagi oleh wakif dan atau ahli warisnya, kecuali ahli waris wakif merupakanjuga anggota Nazhir.

ACANG (Wakif)juga mengajukan usulan pembaharuan pengurus nazhir yang baru;b. Agar tidak menimbulkan dualisme pembentukan pembaharuanpengurus nazhir yang baru, kami menangguhkan kedua usulantersebut;c.

) kartukeluarga a/n Endu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif), akta kelahiran a/nEndu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif) yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T13);Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/30Pem/2006, a/nHj.sane surat keterangan kematian nomor 474.3/29Kem/2006, a/nH.Acang, foto H.Hasan alias H.Acang yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T14);Fotokopi

No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.kepengurusan nazhir jika tidak menjalankan tugas dan pokoknya denganbaik sebagai nazhir kemudian disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)sebagaimana ketentuan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa saksi mengetahui proses pembentukan nazhir yaitu: KUA memanggilahli waris Wakif untuk membuat nazhir baru, kemudian KUA mengusulkanke BWI untuk disahkan dan ditetapkan kepengurusan nazhir tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari Wakif boleh menjadi nazhirsedangkan

;Bahwa mengenai kenazhiran diatur dalam pasal 6 ayat 4 UU Nomor 41tahun 2004;Bahwa seorang wakif dapat mengusulkan nazhir secara lisan ataupuntertulis;Bahwa seorang wakif dapat secara langsung mengganti nazhir yang lalaidengan nazhir baru;Bahwa keanggotaan nazhir terdiri dari 6 orang, yaitu: ketua, sekretaris,bendahara dan 3 orang anggota dan batas minimal adalah 3 orang;Bahwa seorang nazhir harus amanah, ketika ada keuntungan dari tanahwakaf tersebut, nazhir harus memberikan 90% untuk pengembangan

Hasan sebagai Wakif, sementara ParaPenggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Wakif. (2). Sesama nazhirtidak memiliki dasar hukum untuk saling menggugat.

W2/66/Vll/tahun 1998, Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah(Almarhumah), Seluas 305 m2, surat ukur tanggal 10 Oktober 1998 No.01274/Cilempuyang/98 terletak di RT.003 RW.004 Desa Cilempuyang,Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap;Adapun batasbatas tanah tersebut:Sebelah Utara : Tanah milik Eni KaromahSebelahTimur : Tanah milik R.

MukhlasSebelah Selatan : Tanah milik H. lorohimSebelah Barat : Tanah milik Raden Mohammad Ngalim Misbahul MunirBahwa pada hari Rabu tanggal 18 Syawal Mulud 1419 H atau tanggal 12Agustus 1998 tanah pekarangan dimaksud oleh Bastiyah alias Bastiah(almarhumah) sebagai WAKIF mewakafkan untuk keperluan MadrasahDiniyah (Madrasah Diniyah As Sholihin) melalui Nadzir yang bernama HajiMasduki almarhum (Ketua), H.

Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah merupakan abhliwaris dari Bastiyah alias Bastiah (Almarhumah) sebagai wakif ;03.

Menyatakan hukumnya bahwa wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanahwakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepadaMadrasah Diniyah (Madrasah Diniyah As Sholihin) adalah sah menuruthukum dan telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebutpada Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahun1998,Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah (Almarhumah), Seluas 305 m2 terletakdi RT.0O3 RW.004 Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, KabupatenCilacap;Adapun batasbatas tanah tersebut

Menyatakan hukumnya bahwa penyalahgunaan wakaf oleh NADZIRsehingga kini wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanah wakaf No. 00003,NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepada MadrasahTsanawiyah Maarif NU Cimanggu dan Madrasah Aliyah Maarif NUCimanggu adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai denganperuntukannya dan bertentangan dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahuni998, Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah(Almarhumah), Seluas 305 m2 terletak di RT.003.

Bahwa Tergugat sebagai Wakif dan Tergugat II sebagai Nadzir Telahdatang menghadap Penggugat untuk mengajukan Permohonan Akta IkrarWakaf (W.2) dan Pengesahan Nadzir (W.5) pada tanggal 12 Desember2017;2. Bahwa permohonan Akta Ikrar Wakaf yang dimaksud pada point (1)adalah atas sebidang tanah yang terletak di Kp. Serang Rt. 003 Rw. 003Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, tercatat dlambuku C No. 240 Persil 50 dengan luas 20.000 M2 untuk keperluanTempat Pemakaman Umum (TPU);3.

Tergugat sebagai Wakif meng Ikrarkan Wakafnyadihadapan Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat Il dan 2 (dua) orangsaksi yang masingmasing bernama Sanusi sebagai Saksi 1 danSuwanda sebagai Saksi 2;6. Bahwasetelah dibacakannya Ikrar Wakaf, maka Penggugat membuatAkta Ikrar Wakaf (W.2) Nomor KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 danPengesahan Nadzir (W.5) Nomor KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017;1. Bahwa belakangan diketahui Tergugat sebagai Wakif adalah bukanPemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kp.

Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undangundang No. 41 tahun 2004tentang Wakaf dijelaskan Wakif adalah Pemilik Sah Harta Benda Wakaf.Sedangkan Tergugat bukanlah pemilik Sah Harta Benda yang diWakafkan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala DesaTamanrahayu;3.

AbubakarPodungge dan Hj.Nuni Helingo (Wakif) serta Penggugat PerimonPodungge dan diterima oleh ketua Takmirul masjid yakni alm.Ridwan Podungge' selaku anak dari wakif serta diketahui dandisahkan oleh Lurah Bulotadaa Timur, sehingga pemberian wakafoleh wakif kepada nazhir adalah sah menurut Hukum.5.

Dalam rekonvensi .1.Bahwa jawaban dalam konvensi diambil alin dalam gugatan rekonvensi.Bahwa pemberian wakaf atas tanah sawah yang terletak dikelurahan Bulotadaa timur sebagaimana yang tercantum dalam suratpemberian wakaf tanggal 1 Agustus 1985 dari wakif Hi. AbubakarPodungge dan hj.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk Memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secaralisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang Memiliki daya tahan lamadan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurutsyariah yang diwakafkan oleh Wakif.6.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalahpejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrarwakaf.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 215 ayat 2 KompilasiHukum Islam disebutkan Wakif adalah orang atau orangorang ataupun badanhukum yang mewakfkan benda miliknya;Menimbang, bahwa sebagaimana dengan aturan tersebut dalam30pasal ayat (2) Undangundang nomor 41 tahun 2004 dan pasal 215 ayat 2Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami mengenai kedudukan wakif adalahpihak

Terbanding (selaku Pengurus), Nazhir atas tanah wakaf seluas580.000M2 dengan SHM tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan KantorPertanahan Kota Palangka Rayatanggal 6 Januari 1993 An.Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL.,H. Ahmat Yasin, S.H., Sukardi, S.H., dan Zul Chaidir, S.H.,Para Advokat dari Kantor Hukum Wikarya F Dirun, S.H., M.H.

Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirinmenjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya bataldemi hukum;oO). Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkanFisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan BadanPertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An.Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An.Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepadaPenggugat;NN.

Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan perubahan nama pemilikatas tanah wakaf yang ada dalam SHM no. 3355 seperti semula An.Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin;9.

Banding, makaPengadilanTinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi IItelan mengajukan eksepsi antara lain bahwa Pengadilan Agama PalangkaRaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Konvensimenyatakan bahwa pernyataan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Iladalah tidak benar sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 Tahun 1993 adalahtanah wakaf dari wakif

(Tergugat IV) dan kemudian melalui Kepala KantorPertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat VI) Sertifikat Hak Milik 3355(Wakaf) yang semula Pemegang Hak Kamuk Ranggan (Wakif) Pesantren AlMuhajirin menjadi Pemegang Hak Yayasan Pondok Pesantren Al MuhajirinPalangka Raya;Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo terdapatsengketa mengenai sah tidaknya rapat badan pengurus Yayasan PondokHal.8 dr.12 Hal. Put.

Di samping itu, menurut Terbanding, pada tahun 2015 Turut Terbandingsebagai wakif telah mengikrarkan wakafnya atas objek yang sama tersebutkepada Yayasan AnNur di mana Terbanding sebagai nazhirnya, sebagaimanatercatat dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.240508/1a/161/IX/2015 yangdibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia KotaHalaman 7 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Melihat kenyataan demikian, makayang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah apakahpelaksanaan wakaf terhadap objek sengketa yang dilakukan di bawahtangan oleh wakif kepada nazhir, termasuk pelaksanaan wakaf yang tidaksah atau tetap sah.Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya pelaksanaan wakafmenurut Majelis Hakim tingkat banding, harus dilihat kepada pemenuhan syaratHalaman 8 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,

Kai menjadi tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/AG/2006 tanggal 28 Februari 2007, yang menyatakan bahwa wakif(penggugat) sesuai Undang Undang telah menyerahkan objek sengketa untukselamanya. Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Naguib Husein) sebagai nazhirnya dinilai tidak sahkarena bertentangan dengan Pasal 15 Undang Undang No. 41 Tahun 2004tentang Wakaf, yang menentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam wakafyang dilakukan oleh Turut Terbanding kepada Yayasan AnNur tersebutHalaman 10 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Kdi ternyata objek wakaf bukan lagi milik wakif (H.

FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr.FATIMAH juga membubuhkan cap jempol pada Akta Ikrar Wakaftersebut;Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat IItercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHICabang Umbulharjo.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif,maka dapat diketahui bahwa lbu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhipersyaratan sebagai seorang WAKIF.

FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri(Tergugat Il) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW KecamatanUmbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggarketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukumikrar wakaf tersebut tidak sah;Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H.

FATIMAHselaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat ituhanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr.

Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikanpersyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex factisebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan padadasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yangmengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi AntonSudarmaji bin Muh.

Fatimah selaku Wakif dan Rr.Fatimah juga membubuhkan cap jempolnya padaakta tersebut, sementara Rr. Fatimah tidakmungkin hadir ke Kantor Urusan Agama Kecamatanmenghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat IkrarWakaf (PPAIW), karena Rr.

Umbulharjo) dalam suaturapat dan/atau klarifikasi untuk membahas wakaf aquo yang bertempat dikantor Pimpinan DaerahMuhammadiyah Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009,bahwa dalam proses wakaf tersebut dan keluar AktaIkrar Wakaf Nomor =: W.2/90/K 13/tahun 1995tanggal 11 September 1995 tersebut, SunardiSyahuri (Tergugat II/Terbanding II) selaku Nadzirtidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Rr.Hal. 12 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.Fatimah selaku wakif, pada saat itu (kata Drs.

Fatimahbeserta Nadzir Sunardi Syahuri dan saksi saksi dandiucapkan secara langsung oleh yang bersangkutansebagai wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimah membubuhkan~ capjempol dalam akta ? ; Apakah ikrar wakaf yang diucapkan Rr. Fatimahsecara langsung yang datang menghadap PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dapat dianggapsah, sementara Rr.

Fatimah serta Nadzir dan saksisaksi dan diucapkan secara langsung oleh yangHal. 14 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.bersangkutan sebagai wakif dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimahmembubuhkan cap jempol dalam akta? ; Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat/Pembandingmeragukan kebenaran ikrar wakaf itu dihadiri dandiucapkan langsung oleh Rr.

Fatimah/Wakif menurunkan capjempol di Akta Ikrar Wakaf, tetapi meterai tempelditempelkan diatas cap ibu jari. (Pasal 18 PP No. 28/1977jo.

Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah HajiIsmail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan BaitulHikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterimaoleh Nadzir Achmad M.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quotidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu) PP Nomor42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum pasal 1 ayat(5) yang berbunyi ....Mauguf alain adalah pihak yangditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan hartabenda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....Juga tidak sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) yangberbunyi sebagai berikutAyat (1) ....Wakif

wakif (hanya yangsemula Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah menjadi MAN 5Jombang) dan telah mendapat persetujuan dari BadanWakaf Indonesia sesual Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tanggal 8 Maret 2011.

BuktiTT=persetujuan dari ahli waris wakif (H.Ismail) atas perubahan peruntukan tanah wakafdari Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombangkepada MAN 5 Jombang (foto kopi dari foto4 : Surat keterangan / pernyataanpenyerahan tanah wakaf dari wakif (H.

;Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah PlandiJombang sekarang bisa menjadi MAN 5 karena Nazhir tidakbisa mencapai amanat wakif, maka dari tahun 1987 sampaidengan tahun 2005 ada dari Kepala Walima membicarakantanah wakif, karena kami selaku pengurus tidak mampumaka saksi berdasarkan forum tanggal 5 Agustus 2005dipanggil oleh Departemen Agama, dan ahi warisbermusyawarah' setuju bahwa wakaf tersebut diserahkankepada MAN 5 saat itu ;Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 142/G/2011/PTUN JKT.Bahwa

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;c.

12 tertanggal 15November 1968 dan Akta Perubahannya dengan Akta Notaris Deetje FaridaDjanas, S.H., No. 157 tanggal 14 Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17Februari 1990 serta perubahan Akta ke4 dengan Akta Notaris Haryati, S.H., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

SyafriMusa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan AnakMentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwaperampasan dilakukan oleh anakanak wakif (ahli waris Syafri Musa);Hal4 dari 9 hal. Put.No.153 K/AG/2009bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap,karena para Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) darialmarhum H. Syafri Musa sebagai pihak Tergugat, karena almarhum H.

Dimana uang sewa garap yang diterima Nadzir dari paraPenggarap digunakan untuk melaksanakan amanat wakif yakni pemberianuang hadiah kepada para anggota keluarga wakif peserta yang telahmenyelesaikan khataman Al Quran, pemberian uang bantuan pemeliharaanMasjid Agung Empang dan Makam Pulo Empang (Tempat pemakamanketurunan wakif, makam Xxxxxxxxx XxXxXxxxx (Dalem Sholawat), dankegiatan sosial keagamaan lainnya.Para Penggarap berjumlah 7 (tujuh) orang yang bertempattinggal di wilayahsekitar tanah Wakaf

Dimana uang sewa garap yang diterima Nadzir dari paraPenggarap digunakan untuk melaksanakan amanat wakif yakni pemberianuang hadiah kepada para anggota keluarga wakif peserta yang telahmenyelesaikan chataman Al Quran, pemberian uang bantuanpemeliharaan Masjid Agung Empang dan Makam Pulo Empang (Tempatpemakaman keturunan wakif, makam Xxxxxxxxx XxXxxxxx (DalemSholawat), dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.10.

wakif Xxxxxxx XxXxxXXXXXxXxxxyang Membaca khataman AlQuran setiap tahun dan pahalanyaditujukan bagi Ayah dan Ibundanya, yaitu Alm.

Keenam .XXXXXXXXXX 1962 Wakif; XXXXXXXXXXXXXXXX 1962 Keturunan7. Ketujuh .x 1972 WakifXXXXXXXXXXXXXXXX 1972 Keturunan8. Kedelapan .x(Gan Opah) 1977 Wakif Keturunan9. Kesembilan XXXXXXXXxX(Gan 1977 Dodong) 1980 Wakif1980 Keturunan10. Kesepuluh XXXXXXXXXXXXXKXX1990 Wakif11. Kesebelas XXXXXXXXXXXXXXXX 1990 Kerabat19931993 Keturunan12. Keduabelas XXXXXXXXXXXXXXXX2001 Wakif; 2001 Keturunan13. Ketigabelas XXXXXXXXXXXXXXXX2010 Wakif Hal 151 dari 201 halaman perkara nomor 1031/Pdt/2015/PA.Bgr 14.

BapakXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DIN XXXXXXXXXXXXX (Wakif Masjid Agung EmpangKota Bogor berikut Alunalunnya) dan Alm.

tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 5 Desember 2018 Nomor1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), akan tetapi sampaidikirimkannya berkas perkara a quo Para Terbanding tidak memeriksaberkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawitanggal 23 Januari 2019 Nomor 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa Tergugat atas nama Hasan Alwini selaku Wakif

Pelaksaan ketentuan ini diperjelas oleh Pasal 4 dan 5Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 antara lain menyebutkanbahwa Nazhir perseorangan yang ditunjuk oleh Wakif berhenti dariHim. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgkedudukannya apabila : meninggal dunia, berhalangantetap,mengunaurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgorganisasi dianggap tidak mewakili Nazhir yang lain, hal ini dapatdifahami bahwa Para Nazhir sebagai suatu kelompok melakukantindakan dengan sendirinya diwakili olen seorang Ketua, hal ini jugasebagaimana Ketua Nazhir menerima tanah wakaf dari Wakif secaraformal tidak ada kuasa dari Nazhir lainnya kepada Nazhir Ketua untukmenerima tanah wakaf, selain itu kKeberadaan Wakif dalam hal ini ikutmengajukan permohonan pergantian nazhir ;Bahwa keberadaan tanah wakaf meskipun

telah terpisah dari orangyang mewakafkannya yaitu Wakif, akan tetapi menurut peraturan yangberlaku Wakif tetap diikutsertakan dalam mengawasi pengelolaantanah wakaf, hal itu tersirat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwadalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti, maka Nazhir yangada memberitahukan kepada Wakif atau ahli warisnya, dan Pasal 6ayat (4) menyatakan bahwa Wakif atau ahli warisnya berhakmengusulkan pergantian Nazhir ;Menimbang

Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I selaku wakif kepada Tergugat III selaku Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2015, adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/KK 11.01.04/03/XII, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada tanggal 08 Desember 2015, batal demi hukum;
4.

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi. Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;- Surat Keterangan Ahli waris ;- Putusan Nomor 273/1986 ;- Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;- Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN MUCHLIS bin UMAR ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Chadijah bin Umar meninggal duniadilanjutkan kontrak oleh Fauzi Bantam kepada Basir Latuconsina ;Bahwa dalam Islam pemberi wakaf disebut sebagai wakif dan penerima wakaf disebutsebagai Natzir ;Bahwa Nadzir bisa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang tergantung yang diinginkanWakif ;Bahwa bila Nadzir meninggal dunia, wakaf bisa diturunkan kepada anak Nadzir untukmengelola wakaf tersebut, bukan sebagai hak milik dan hal ini diatur dalam UndangUndang mengenai Wakaf ;Bahwa setahu saksi Surat Wakaf tersebut

Chadijah bin Umar disebut (Wakif) kepadaalmarhum Hi. Ahmad Bantam disebut (Nazir) selaku penghulu Kotamadya Ambonsekaligus Imam Besar Mesjid Raya AlFalah ;Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama almarhumah Hj.

Chadijah BinUmar yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa Ridwan Muklis bin Umaralias Ridwan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Mesjid AlFalah Waihaongsebagaimana keinginan Wakif maupun Wasiat dari Nadzir sebelum meninggal dunia ;Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, ( dua riburupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secaratertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :IsMenyatakan dan

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi.Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;e Surat Keterangan Ahli waris ;e Putusan Nomor 273/1986 ;e Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;e Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWANMUCHLIS bin UMAR ;5.

NUH WAKIF, BA dalam perkawinannya dengan seorangperempuan bernama H.RUGAYA telah dikaruniai 3 orang anak, masingmasing bernama H.MUH. ZUHRI RUSTAN, HJ. SIT IMRANA RUSTAN danAHMAD SULTRA RUSTAN (Penggugat) ;Bahwa pada tanggal 25 Juni 1983 H. MUH.

NUH WAKIF, BA membelisebidang tanah dari MENI P, tanah tersebut terletak dahulu diKelurahan Puuwatu, Kecamatan Mandonga, sekarang KelurahanWatulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berukuran +105 x 60dengan batasbatas :Utara : berbatas dengan Kali LaeyaTimur : berbatas dengan Kali Laeya, sekarang HermanSelatan : berbatas dengan dahulu Kintal sdr. Hapido, sekarang H.

NUH WAKIF, BA meninggal,meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, sedangkan istrinya bernamaH.RUGAYA meninggal pada tanggal 27 Juli 2013 yang meninggalkan 3orang anak. Dengan demikian kini ahli waris yang masih hidup adalahH.MUH. ZUHRI RUSTAN, HJ. SIT IMRANA RUSTAN dan AHMADSULTRA RUSTAN (Penggugat) ;Bahwa dengan meninggalnya H. MUH.

NUH WAKIF, BA padatanggal 25 Juni 1983 adalahsah menurut hukum sehingga mengikat para pihak ;03.

NUH WAKIF BA. pada tanggal 25 Juni 1983melakukan jual beli atas tanah objek sengketa, tanah objek sengketaberada dalam penguasaan oleh orang tua Tergugat HAPIDO danTergugat telah terbantahkan ;. Selain itu terkait dengan kesaksian PAERAN ada 2 hal yang patutdikemukakan :1.

Wakif; 2. Nazhir. 3. Harta benda wakaf;4. krar wakaf. 5. Peruntukan harta benda wakaf. 6.

Wakif 2. Harta yang diwakafkan3. Nazir. 4. Mauquf Alaih.Bahwa wakif adalah seseorang yang memiliki hak penuh terhadapharta/oarang yang diwakafkan. Dipastikan bahwa saat barang yangdiwagafkan adalah hak milik wakif. Dipastikan bahwa wakif dalamkeadaan sehat dan sadar saat mewakafkan harta yang dimilikinya. Tidakdalam pengampuan orang lain. Secara hukum memiliki otoritasmelakukan tindakan hukum.

Wakif 2. Mauquf bih (benda yangdiwakafkan) 3. Penerima Wakaf (Nazir) 4.

Bahwa saat wakif mewakafkan hartanya, tidak perlu mendapatkanpersetujuan keluarga wakif karena harta tersebut hak mutlak wakif,terserah mau diapakan saja terserah wakif. Keluarga memiliki hak jikatelah menjadi ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Bahwa Nazir memiliki kekuasan penuh terhadap pengurusan APAIWtanah tersebut. Bahwa setiap sertifikat tanah wakaf tertulis nama wakif dan Nazir. BahwaAIW wajib ada di KUA Kecamatan dan Kemenag Kabupaten/Kota.

Wakaf, wakif, nadZzir, ikrar,dan saksi. b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf) dan c.

Adapun nama Wakif (yangmewakafkan) adalah Haji Ismail sedangkan wakaf untuk keperluan PendidikanBaitul Hikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterima oleh NadzirAchmad M.

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataankehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....

;Juga tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :e = Ayat (1) ....Wakif menyatakan Ikrar kepada Nadzir dihadapan PPATWdalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30ayat (1)....5e Ayat (2) ....Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda Wakaf diterima oleh Nadziruntuk kepentingan Mauquf alaih....;9 Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan a quo yang berakibatPenggugat dirugikan secara moril

Dalam perkara iniPenggugat tidak mempunyai kepentingan hukum karena tidak tercantum baiksebagai wakif/ ahli waris wakif maupun sebagai nazhir ;Halaman 5 dari 8 halaman.

Soleh selaku Wakif, yang diwakafkan adalah hasil daritanah sawah tersebut tidak termasuk dengan tanahnya, dan hasil daritanah sawah tersebut dipergunakan untuk sarana dan kegiatan lbadahperibadatan Agama Islam, dan untuk kesejahteraan umumpengurusannya diurus oleh Cep Baban (Tergugat ) yang bertindakselaku Nazir, akan tetapi ternyata dalam akta tersebut termasuk tanahyang menjadi obyek wakaf sebagaimana Salinan Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor: W 3a/125/04/1989 tanggal 25 Juli 1989, SalinanAkta

Bahwa nazhir yang seharusnya mengelola tanah wakaf tersebut, tidakmelakukan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir;Menimbang, bahwa tentang alasan pembatalan ikrar wakaf karena yangdiwakafkan oleh wakif (alm. Mamad alias H.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2006, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian wakaf tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan oleh wakif (alm. Mamad aliasH.

Muttafag Alaihi dari Umar bin AlKhaththab);Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dalil ParaPenggugat bahwa wakif (alm. Mamad alias H. Ali) yang mewakafkan hasilnyasaja, tidak termasuk tanah sawahnya, merupakan dalil yang bertentangandengan hukum. Oleh karena obyek wakaf bukan hanya hasilnya, tetapitermasuk benda pokoknya, yang dalam hal ini adalah tanah sawah.

Atas dasartersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Penggugat untukmembatalkan ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh wakif adalah alasan yangtidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan lain Para Penggugatmembatalkan ikrar wakaf adalah karena yang menjadi Nazhir terhadap tanahwakaf tersebut tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir,dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila nazhir tidak dapatmenjalankan tugas dan kewajibannya, maka sesuai dengan

No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 19 hal. 23012.13.14.15.kakek Penggugat, orang tua Penggugat maupun Penggugatsendiri sebagai salah satu ahli waris;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatatkan dalam buku register khusus wakaf diKantor Kementerian Agama Cilegon (Tegugat III) denganNomor W3/288/6/1992, wakif Muhtadi:Bahwa Penggugat telah menanyakan perihal Akta Ikrar W3/288 /6/1992, wakif Muhtadi baik kepada Tergugat ,maupun Tergugat Il untuk memastikan apakah terhadapAkta

Bahwa dalildalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugatdalam angka 10 halaman 5 tidak benar, sesuai yang ditegaskan padaPasal 18 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut UndangUndang Wakaf) berbunyisebagai berikut:*Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisanatau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasanyang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanyadengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.Berdasarkan

dan / atau tulisan yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW) Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2(dua) orang saksi ;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas

Marjuk Bin Misja;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatat dalam buku regiater knusus wakaf di KantorKementerian Agama Cilegon (Tergugat III) dengan NomorW3/288/6/1992, wakif Muhtadi tercatat seluas 4.000 m7?

yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW)*.Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuatoleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataukuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikanatas harta benda wakaf kepada