Bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut, TIDAK ADA UNSUR PIDANAMELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAKPIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYAHalaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGDENGAN JABATAN DAN/PIDANA UMUM.

,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimanadalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan dakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 64 ayat (10 Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangHalaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

DalamPutusan tersebut, diketahui bahwa Penggugat telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dandakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat

2 ayat (1) Jo.

WAHID MAULANAN BIN JUIN, dimanadalam perkara atasa nama WAHID MAULANA BIN JUIN nomor perkara13/Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk yang diputus pada tanggal 11 Juni 2020 yangbersangkutan telah divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 32 dari 60 hal.

Dengan demikian oleh karenapelaku utamanya telah divonis melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka seharusnya majelis hakim apabila berpendapat unsur pasal 55 KUHPtelah terbukti maka seharusnya pelaku yang turut serta pun dalam hal initerdakwa KASDILAH BIN KADIT dikenai pasal yang sama yakni pasal 2ayat

Apabila DakwaanKesatu Primair tidak terbukti baru Dakwaan Kesatu Subsidair yang akandiperiksa;Menimbang Dalam Dakwaan Kesatu Primair Perbuatan Terdakwadinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP; yang unsurunsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:1.

Pembayaran Ganda item pekerjaan:e Test and comm/training operator (1 Lot) Rp.10.500.000;00e Pemasangan control system (1 bh) Rp.1.000.000;00e Pengujian / testing (Is) Rp.1.000.000; 00Rp.12.500.000;001,loCCPekerjaaan tidak dilaksanakan Rp. 1.000.000;00JumlahRp.182.098.350;0020 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No

2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No.: Print002/R.4.28/Fd.1/01/2019, tanggal 31 Januari 2019 dan Surat PenetapanTersangka Nomor : Prit.045/P.4.28/Fd.1/09/2019 tanggal 17 September2019, yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait tindakpidana Penyalahgunaan Anggaran pada kegiatan Pembangunan Saranadan Prasarana Pasar rakyat Bonea Tahun Anggaran 2015 pada KantorDinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayarsebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo.

Slr.2.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print 002/R.4.28/Fd.1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan SuratPenetapan Tersangka Nomor : Print 045/P.4.28/Fd.1/09/2019tanggal 17 September 2019, yang menetapkan PEMOHONsebagai tersangka terkait tindak pidana PenyalahgunaanAnggaran pada kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPasar Rakyat Bonea Tahun Anggaran 2015 pada Kantor DinasPerdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayarsebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Subs Pasal

Pasal 18 Subs Pasal 3 Jo. Pasal18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum dan menyatakan penyidikanyang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimanadimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo.

(enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enampuluh tujuh ribu lima puluh rupiah), atau setidaktidaknya disekitarjumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor7/S/XVIO.MDN/ 11/2008 tanggal 25 Nopember 2008.Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagai Mana Diatur Dan DiancamPidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Sebagaimana Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 09 September 2013, maka putusan pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan beserta pertimbangannya harusdibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan...........2dPengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karenadidakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : Primer : Melanggar pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang RInomor : 31 tahhun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RInomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Akantetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan subsiderharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primer terdakwa telahdidakwa melakukan perbuatan pidana melanggar melanggar pasal 2 ayat(1)Jo. Pasal 18 Undangundang RI nomor : 31 tahhun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI nomor:31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak...........28Tindak Pidana Korupsi Jo.

RAHBIN R, MOHAMMADIMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa Ir. H.

RAHBIN R, MOHAMMADIMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa Ir. H.

NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangHalaman 39 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PIDTPK/2021/PT MKSR. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang R.I Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, daridakwaan Kesatu Primair pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang R.1Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang R.I Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;3. Menyatakan terdakwa Ir. H.

NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, daridakwaan Kesatu Primair pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang R.1Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang R.I Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;6. Menyatakan terdakwa Ir. H.

HALIDI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDAIR :wno Bahwa terdakwa DARMAWAN bin H.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)59hurufb, ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Halidi telah sependapat (conform) dengan argumentasi yangdikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian telah memenuhi unsur71unsur dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), danayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;78MENGADILI1.

BANDARO KUNIANG melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 hurufb, ayat 2, dan ayat 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Drs. H. ADRIL DT.

BANDARO KUNIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana termaktub dalam Dakwaan Kesatu Primair;2

Menyatakan Terdakwa Drs H Aadril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) ndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.2.

Menyatakan Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;3.

,(perkara terpisah) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam denganketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan KesatuPrimair bukan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun

., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMUEL MATUTINA, S.E., Alias SAM selaku DirekturPT.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.

2 Ayat(1) jo.

Bahwa berdasar alasan alasan pertimbangan di atas, terbukti bahwaperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pidana dalam dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo.

No. 447 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanajo.

3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;10Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTernate tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI UMASANGAUJI terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair : Pasal

2 Ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 JoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMADHUSNI UMASANGAuI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan danDenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;Membayar

Tinggi mempertimbangkansemua bagian perkara, bukan secara borongan demikian itu tanpamenunjuk bagianbagian yang tepat dan benar tersebut;Uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan denganperbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik yang tercantum dalam BeritaAcara Penyidikan maupun yang dikemukakan dan atau diperdapat dimukapersidangan;Bahwa di dalam Surat Dakwan, Jaksa Penuntut Umum telah melancarkandakwaan kepada Terdakwa sebagai telah melakukan Tindak PidanaKorupsi yaitu Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana; SUBSIDAIR, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana;Bahwa sejak awal

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alrazi, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

PemerintahKabupaten Ende sebesar Rp. 3.541.001.855,00 (tiga milyarlima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus limapuluh lima rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah ituPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Mberu terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)huruf 6b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 289K/Pid.Sus/2011Maka dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, makasuSunan surat dakwaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal3 UU No. 31 Tahun 1999 disusun secara subsidiaritasadalah sudah tepat sehingga karena dakwaan disusunharuslah disusun secara subsidiaritas maka mengandungkonsekuensi pembuktian terhadap surat dakwaan harusdimulai dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan alasansebagai berikutHal. 39 dari 56 hal.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor : 31 4Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 TahunHal. 62 dari 56 hal.

I Bin Abdul Kadir bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalamdakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I Bin Abd.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR Bahwa ia Terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I Bin Abdul Kadir selaku Ketua Kelompok PersatuanGuru Langgar (KPGL) Desa Juluk Kec. Saronggi Kab.

Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut di atas merupakan dakwaansubsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair;Menimbang, bahwa unsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo.

2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHal. 21 dari 33 hal. Put. No. 53 K/Pid.Sus/2012Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa THOMAS AQUINAS, SE., dari dakwaanprimairtersebut ;Menyatakan Terdakwa THOMAS AQUINAS, SE., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT

Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tersebut di atassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDAIR :Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012Bahwa Terdakwa Ir.

Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUH

Ahsan Patetengi Mone, M.Si dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;Menyatakan Terdakwa Ir.

Perbuatan terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.SUBSIDAIR : Terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN PelitaKecamatan Stabat/Wampu bersamasama dengan Mursyid, S.Pd selaku KetuaKPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, Suparman, S.Pd

No. 840 K/Pid.Sus/2010 JUMLAH Rp. 3.100.000.000, Akibat perbuatan mereka Terdakwa Negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Ketapang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tigamilyar seratus juta rupiah), sesuai laporan hasil audit BPKP PerwakilanKalimantan Barat Nomor : S902/PW 14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006.Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

RANI, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dalam dakwaan primer ;2.

No. 840 K/Pid.Sus/2010persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalamdakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsurunsur sebagaiberikut :1.

saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRDMata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan sebesarRp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut sudahdibagikan kepada masingmasing anggota dewan.Dengan demikian unsur telah melakukan atau turut serta melakukantelah terpenuhi.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang NomorHal. 45 dari 48 hal.

Pidana Nomor :97/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1.Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNo. 20 tahun 2001 Jo.

,tertanggal 04 Januari 2016., yang dibacakan di depan persidangan tanggal 04Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikanHukuman yang seringanringannya ; == 9 nn nnnTelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum TerdakwaSamson Sawangin, M., tertanggal 04 Januari 2016., yang pada pokoknya sebagaiberikut : 1Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam DakwaanPrimair ; Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.