;Melawan:Pinak ketiga yang mengaku mempunyai piutang terhadapperusahaanperusahaan yang dilelang itu, para obligor danpengurus yang lama dari perusahaan yang dilelang dimaksud;Kedua:Bahwa penyerahan asset tersebut oleh obligor kepada PemerintahRepublik Indonesia cq BPPN sejak adanya MSAA tanggal 21Halaman 79 dari 382 hal.

akta, danoleh karenanya melanggarhukum/prosedur hukum/tidak sesuai hukum positifyang berlaku, termasuk diantaranya MSAA, PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun1999 tentang BPPN,Anggaran Dasar Perseroan,Undang Undang Nomor 1Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang HakTanggungan, peraturanperaturan positif di bidang Halaman 248 dari 382 hal.

8576 yang merupakanjaminan fidusia dari PT GulaPutin Mataram (Penggugat 3di perkara terdahulu~ diPengadilan Negeri GunungSugih/sekarang TermohonKasasi 1/dahulu Terbanding1/Penggugat 1 perkara a quo)karena melanggar hukum/prosedur hukum/tidak sesuaihukum positif yang berlaku,termasuk di antaranya MSAA,Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 1999 tentang BPPN,Anggaran Dasar Perseroan,Undang Undang Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Halaman 255 dari 382 hal.

Supplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT Gemah Ripahdan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal12 Desember 2001, dll.

Dr Rudy Prasetyo,S.H., tersebut di atas, maka hutanghutang Penggugat 1 kepada Tergugat1 beralin menjadi hutang Penggugat 2;Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa PT Garuda Pancaarta telahmembeli sahamsaham Sugar Group Companies dari BPPN, PT HoldikoPerkasa dan PT Gemahripah Pertiwi selaku pihak penjual berdasarkanCSPLTA, dan sama sekali bukan dari Pemohon Kasasi 3/dahuluPembanding/Tergugat 3 dan Pemohon Kasasi 5/Dahulu Pembanding/Tergugat 5.

I82/Pisangan atas nama Penggugat kepada Bank Ficorinvest.Kemudian sekitar tahun 1999 bersamaan dengan terjadinya krisis moneter diIndonesia, Bank Ficorinvest termasuk dalam 52 bank beku operasi dan bankbeku kegiatan usaha (BBOBBKU) yang kemudian dilikuidasi dan seluruhasetnya diambil alin oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)berdasarkan PP No. 25/1999 tentang likuidasi bank.

Karena kinerjanya dinilaikurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati SoekarnoPutri lembaga ini dibubarkan pada tanggal 27 Pebruari 2004, berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudianoleh BPPN sertifikatsertifikat jaminan hutanghutang milik para debitor diserahkan kepada bankbank yang masih sehat beroperasinya.

Kemudianuntuk Sertifikat milik Penggugat oleh BPPN diserahkan kepada.PT BankCTBC Indonesia;14.Bahwa Ternyata Tergugat I, setelah menjaminkan sertifikat tanahn danbangunan milik Penggugat dimaksud melalui PT. Bank CTBC IndonesiaTergugat juga melakukan ROYA, dan telah melakukan transaksi/telahmenjual tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan No.I82/Pisangan tersebut kepada H J. Dede Sutardi (PT.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO.461/KMK.01/2004 ttgl.1 Mei 2004 yang telahmengeluarkan kebijakan untuk memberikan Diskon sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk HutangPokok dan diskon sebesar 100% (seratus prosen) untuk bunga dan denda, maka berdasarkan hukumseharusnya Pemerintah RI memberikan perlakukan yang sama kepada PELAWAN karena ParaDeposan Bank pada periode tersebut i. c Bank yang dalam Pengawasan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah mendapatkan keringanan dari Pemerintah

Mei 2004 yang telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikanDiskon sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk Hutang Pokok dan diskon sebesar 100% (seratusprosen) untuk bunga dan denda,Dan Walaupun Keputusan Aquo ditujukan kepada Debitur Bank yang dalam Pengawasan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan tetapi menjadi Pertanyaan PELAWAN adalah : "Kenapa Terlawan 1 dan 2 Membedakan Posisi Hukum Pelawan dengan Debitur ex Bank dalamPengawasan BPPN ?"

OOO, .SPMU tanggal 15 September 2004 No. 1038/BT/2004 Rp.1.543.110. 100, .Bahwa dengan berdasar kan pada Keppres 18 Tahun 2000tentang Pedoman Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah, Pasal 12 ayat 1 huruf c, dan Surat KeputusanBersama Menteri Keuangan RI dan Kepala BPPN Nomor : S42/A/2000 dan Nomor : S2262/D. 2/05/2000 tanggal 3 Me 2000maka proyek pengadaan alat catheterisasi j antung di RSUD AWSj ahranie tahun 2003 tidak bisa dil akukan dengan pemi i hanlangsung atau penunj ukan langsung

SAID selaku PimpinanProyek, tidak melaksanakan sesuai dengan Surat KeputusanBersama Menteri Keuangan RI dan Kepala BPPN Nomor : S42/A/2000 dan Nomor : S2262/0.2/05/ 2000 tanggal 3 Mei 2000tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres RI Nomor 18Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang / Jasa InstansiPemerintah, Bab angka (6), yaitu tidak bolehmemperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain lain danPajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa (PPH).

Siemens Indonesia sesuai dengan bukti pembayaranyaitu SPMU tanggal 21 Januari 2004 No. 003/BT/2004 Rp.3.086.220.200, SPMU tanggal 24 =Juni 2004 No. 0324/BTL/2004 Rp.10.801.770.000, SPMU tanggal 15 September 2004 No. 1038/BT/2004 Rp.1.543.110.100, Bahwa dengan berdasarkan pada Keppres 18 Tahun 2000tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaInstansi Pemerintah, Pasal 12 ayat 1 huruf c, dan SuratKeputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala BPPN NomorS42/N2000 dan Nomor : S2262/0.2/05/2000

SAID selaku Pimpinan Proyek, tidakmelaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama MenteriKeuangan RI dan Kepala BPPN Nomor : S42/A/2000 dan Nomor :$2262/0.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang petunjukteknis pelaksanaan Keppres RI Nomor 18 Tahun 2000 tentangPengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, Bab angka(6), yaitu. tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga,biaya lain lain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang /Jasa (PPH).

SANTOSO, APNIP 010254593Ternbusan:Camat Kebayoran Baru"BUKTI Ill (KETIGA) PERKARA TIDAK SEDERHANA PERLUPEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA :Selanjutnya oleh Tim mbak Tutut sejak dari tahun 2003, 53 suratsub bond dialinkan ke Santoro Corporation, sehingga sejak tahun2003 sudah tidak 53 surat sub bond ;Bahwa Loan (pinjaman) Santoro Corporation berasal daripengambilalihan (taking over) dari tagihantagihnan sebagai berikut: Tagihan dari IBRA (BPPN) ; Tagihan IBRA (BPPN) atas loan sindikasi; Tagihan dari PT.

Padasaat terjadi likuidasi atas Bank Yama pada tahun 1999, outstandingbalance sebesar Rp. 18,912,227 telah diambil alin oleh BPPN ;BPPN bds.

Sehubungan dengan likuidasi bank Yama padatahun 1999 dan rekapitalisasi bank Mandiri, BPPN mengambil alihkredit Perusahaan dari bankbank sindikasi dan kredit dari BankLippo telah dilunasi secara langsung dengan cara yang sama ;Saldo kredit yang belum terbayarkan per 3 November, adalahRp 70,000,000. ;PT Khatulistiwa Citra Prima bds.

Pada saat terjadi likuidasi atas Bank Yama pada tahun 1999,outstanding balance sebesar Rp 18.912.227 telah diambil alin olehBPPN ;BPPN bds. Kredit Sindikasi.Perjanjian Kredit sindikasi telah ditandatangani oleh Perusahan danpara anggota tim bank sindikasi (dipimpin oleh Bank BNI) pada tanggal29 Agustus 1996 dan kemudian diamandemen pada tanggal 28November 1996.

Sehubungan dengan likuidasi Bank Yama padatahun 1999 dan rekapitalisasi Bank Mandiri, BPPN mengambil alihkredit Perusahaan dari bankbank sindikasi dan kredit dari bank Lippotelah dilunasi secara langsung dengan cara yang sama ;Hal. 83 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/2009Saldo kredit yang belum terbayarkan per 3 November, adalahRp 70.000.000, ;PT Khatulistiwa Citra Prima bds.

Hana Lines Nomor 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal: Penyesuaian Biaya OngkosAngkut VHS Total E&P Indonesie, yang ditandatangani oleh Ashar(Direktur Utama), ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT. PertaminaPatra Niaga;Fotocopy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorLOPN300. 3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal: PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.

Hana Lines Nomor 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal1Oktober 2012 Perihal: Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHSTotal E&P Indonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (DirekturUtama) ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina PatraNiaga;Fotocopy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor L9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perinal: Persetujuan PerpanjanganKontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto (Direktur UtamaPT.

Bukti P5 : Surat dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tanggal 20Februari 2001 nomor :002/NCA/BPPN/II/01 perihal Panggilan yangditujukan kepada Zet Rumerung (foto copy dari foto copy) ;6. Bukti P6 : Surat Keterangan Waris dari Hukum Tua Desa Tikela tanggal 6 Mei 2010(foto copy sesuai aslinya) ;7. Bukti P7 : Bukti Tanda Terima Surat (foto copy sesuai aslinya) ;8. Bukti P8 : Surat dari Bank Danamon tertanggal 30 Juli 2010 yang ditujukan kepadaSemmy Mananoma, SH.

Bukti T.II.1.115/F : Pengumuman Pelelangan dari BPPN yang dimuat di Koran ManadoPos tanggal 23 Februari 2002 (foto copy dari foto copy) ;7. Bukti T.I.1.115/G8. Bukti T.IL.1.119.

TERGUGAT, TANGGAL LAHIR 27 JANUARI 1982, agama Islam,pekerjaan Bank BPPN, tempat kediaman di jALAN Sambu 5 No.90, Rt.03, RW. 01, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat KotaPalembang;, dihadapan persidangan memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah teman PENGGUGAT dan kenal denganTergugat;Putusan Nomor : 1071/Pdt.G/2016/PA.Plg halaman 7 dari 19 Halaman Bahwa sewaktu PENGGUGAT dan Tergugat menikah saksi tidakhadir, tapi saksi tahu mereka nikah di rumah

Bank Mandiri/BPPN,karenanya gugatan seharusnya dinyatakan error in persona, danseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa demikian pula ditariknya pihak Turut Termohon Kasasi/Tergugat Il adalah suatu kekeliruan formal dan hal ini judex factimenutupi kesalahan hukum formal sebagaimana dinyatakan olehjudex facti dalam putusan a quo, padahal telah jelas berdasarkanrelaas, tempat tinggal pihak Turut Termohon Kasasi/Tergugat IItidak diketahui, dan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat oleh judexfacti

PNBP : Rp 10.000,00Panggilan1Pemohon4.BPPN : Rp 10.000,00Panggilan1Termohon5. Biaya : Rp 300.000,00Panggilan6.Bia : Rp 10.000,00Him. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1632/Padt.G/2020/PA.SIwya Redaksi7. Bia : Rp 6.000,00ya MeteraiJumlah : Rp 441.000,00(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)Him. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1632/Padt.G/2020/PA.SIw

Industrie Unit Selili dan Bukuan, PT GanyMulya Sejahtera Industrie, PT Santy Murni Plywood dan PTKalhold Utama, mengalami kesulitan keuangan dan operasionalyang berdampak terganggu/terhambatnya operasionalperusahaan perusahaan di maksud dan akhirnya sekitar tahun2002, berhenti dan tidak mampu lagi melanjutkan operasionaltermasuk tidak mampu menyelesaikan kewajiban kewajibankepada kreditur, pihak ketiga dan karyawan, dan selanjutnyaasset asset diambil alih oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN

sehingga tuntutan Terlawan (dahulu Pekerja) yangdibenarkan oleh P4P dalam putusannya, jelas jelas telahterjadi kekeliruan tentang Pihak (subyek hukum) yangdihukum untuk memenuhi isi putusan P4P dimaksud ;Sejak pengambilalihan Kelompok Usaha Kalimanis Group olehBPPN tahun 2002, bahkan istilah/penyebutan namaKALIMANIS GROUP, tidak dikenal lagi sebab asset asset PTKalimanis Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, PTGany Mulia Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywooddan PI Kalhold Utama, dijual oleh BPPN

melawan hukumsecara perdata maka sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebuthanyalah elemen perbuatan dalam ruang lingkup perdata yang tidakmenghilangkan / menghapuskan sifat melawan hukum perbuatanpidananya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Nomor :1696 K / Pid / 2002 tanggal 28 Mei 2003 yang memuat kaidahhukum Bahwa tindakan Presiden Komisaris (Terdakwa) yangmenandatangani MRNIA dan = akta perdamaian denganmenyerahkan seluruh asset Bank Modern sebagai jaminanpembayaran utangnya kepada Negara / BPPN

Setia Cipta Dinamika) dalamkeadaan tidak memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran karenatelah berada dalam penguasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) sehingga S. Mengga tidak dapat melakukan pembayaransebagaimana diminta Tergugat tersebut sampai ada kepastian kapandan kepada siapa S. Mengga harus menyerahkan uang biayabiayatersebut;Bahwa sekitar 3 tahun setelah wafatnya S. Mengga (2007), Tergugat IIpada tanggal 15 Februari 2010 tanpa sepengetahuan ahli waris almarhumS.

Mengga oleh Tergugat II kepada Tergugat III yang dilakukan secaramelawan hukum tersebut kKemudian pada tahun yang sama, 2010 di manaTergugat sudah tidak lagi berada dalam penguasaan BPPN, Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum H. Said Mengga atau ahli warisAsiah S. Mengga ternyata juga secara melawan hukum telah menjualHalaman 7 dari 88 Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2018/PN. JKt.

Setia Cipta Dinamika (Tergugat I) yang sudahtidak berada dalam penguasaan BPPN;14.3. perbuatan Tergugat Il, yang sebelumnya pada tahun 1998 nyatanyata telah mengakui dan menyerahkan hak berikut dokumenpembelian tanah/rumah tersebut kepada dan sebagai hak milik S.Mengga sebagaimana Surat Pengalihan Hak yang dibuat di ataskertas surat berkop PT.

Menggaperihal status Tergugat yang sudah tidak lagi berada dalampenguasaan BPPN, hal mana menimbulkan kesan seolaholahS. Mengga atau ahli warisnya tidak memenuhi kewajibanmembayar sebagaimana perintah Tergugat dalam surat yangdikeluarkan oleh Accounting Dept PT. Setia Cipta Dinamika cc.Direksi PT. SCD (Tergugat !)

Said Mengga hendak memenuhipembayaran yang dipersyaratkan Tergugat Konvensi ternyata Tergugat Konvensi dalam keadaan tidak memiliki kewenangan untuk menerimapembayaran karena telah berada dalam penguasaan Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sehingga S. Mengga tidak dapat melakukanpembayaran yang diminta Tergugat Konvensi tersebut sampai ada kepastiankapan dan kepada siapa S. Mengga harus menyerahkan uang biayabiayatersebut. Sekitar 3 (tiga) tahun setelah wafatnya S.

TimPemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengangugatan tertanggal 26 Pebruari 2007 yang didaftarkan di PengadilanNegeri Denpasar dengan register Nomor : 109/PDT/G/2007/PN Dpstanggal 6 Maret 2007 ;Selanjutnya dalam persidangan pemeriksaan atas gugatan tersebut,mereka Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu TANDA PENDAFTARANSEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang isinya tidak benar atauyang dipalsu antara lain : Pada baris NAMA hanyadiisi !

Foto copy Surat dari BPPN No. 570/CD BPPN/0102 tanggal 22 Januari 2002, yangdiberi tanda P3a ;10. Foto copy Akte Notaris (Pembaharuan Utang) dengan penggantian debitur baru No.120 tanggal 19 Desember 1995 dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo S Notaris, yangdiberi tanda P3b;11. Foto copy Salinan Pengikatan Perjanjian untuk Jual Beli No. 19 tanggal 19 Desember1995, dibuat dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo, SH., yang diberi tanda P3c ;12.

enam) bulan;

enam) bulan;

f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620Posita gugatan halaman 19 butir 9.1.3 :par pard Itrpars42qj 1i900ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin900itapOpararsid3678620 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 '93Bahwa di dalam Surat tanggal 23 Agustus 2006 (Bukti P4a & P4b) Marubeni Corporation (Tergugat 1) mendalilkan adanyatagihan piutang yang didasarkan pada perjanjian induk yang dibuat sesudah Pemerintah RI(BPPN

ltrchfcsOf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 Bahwa TERGUGAT35 dengan tegas menolak Gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karenajelasjelas PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukanGugatan a quo;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0O ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 hichaf1dbchafOlochf1 7.tabBahwa Gugatan a quo adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum sehubungandengan penyerahan aset oleh Salim Group (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4)kepada Pemerintah RI (BPPN

Oleh karena itu jika terdapat kerugiansehubungan dengan penyerahan aset oleh Salim Group kepada Pemerintah RI (BPPN/TERGUGAT 50) sebagai pembayaran atas utang BLBI kepada Pemerintah RI, maka jelasbahwa yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo adalah Pemerintah RI (BPPN)dan bukan PARA PENGGUGAT;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 hichaf1dbchafOlochf1 8.tabBahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai

uitvoerbaar bij voorraad);Subsidair: apabila pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bukan merupakan materi eksepsiakan tetapi telan memasuki pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium) karena tidakmengikutsertakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Imron Rosadi untuk transport Tim A(BPPN) tanggal 02062003 sebesar satu jutarupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusansertifikat tanggal 12042003 sebesar dua jutalima ratus riobu rupiah, ditandatangani' oleh UH.Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untukrapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah,ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H.

Imron Rosadi untuk transport Tim A(BPPN) tanggal 02062003 sebesar satu jutarupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusansertifikat tanggal 24042003 sebesar dua jutalima ratus riobu rupiah, ditandatangani' oleh UH.Ach. Yunus,SH ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untukrapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah,ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H.