Ditemukan 925 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas otorisai oktoria oktorina octorika
Penelusuran terkait : Mangatas togi butarbutar Dkk vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. Ii. badan pelaksana otorita danau toba;
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.HASOLOAN SITORUS
2.DENNI HENDARTO SITORUS
3.BRONSEN SITORUS
4.DESMON SITORUS
5.SIMON SAMPE SITORUS
6.RUDI HARTONO SITORUS
7.IRWANTO KRISMAN KASIANUS SITORUS
8.LAMBOK SITORUS
9.VANNY LAMRAYANI SITORUS
10.LISMER SITORUS
11.DORI UNTUNG LAMHOT SITORUS
12.BAGIOT BANGUN SITORUS
13.LANDO SITORUS
14.SURUNG SITORUS
15.FERDINAN SITORUS
16.CHANDRA SITORUS
17.ROBERTO KOKO GUNAWAN SITORUS
Tergugat:
1.Rahman Sitorus
2.Polmer Sitorus
3.Toga Maruli Sitorus
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
90 — 90
  • Labas Sitorus Dori di wilayah tanahadat, akan tetapi setelan adanya perkembangan pembangunandengan hadirnya OTORITA DANAU TOBA mengingat tanah perkaramerupakan akses masuk ke wilayah Otorita Danau Toba dan BandaraSibisa dan setelah para Tergugat dr mengetahui bahwa objek perkaratidak berada lagi dalam kawasan hutan negara, para Tergugat drramairamai melakukan perlawanan terhadap para Penggugat dr padahal para Tergugat dr mengetahui bahwa para Penggugat dr yangmenguasai dan yang mengusahai tanah objek
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 12-07-2010 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BLG
Tanggal 12 Juli 2010 — TIARMA Br SIAHAAN Als Op.LAMBOK LAWAN AMOS SEMBIRING Als AMANI PUJA, DKK
73 — 58
  • Penggugat telah mengadaadaPenggugat tidak mempunyai dasar menyatakannaiknya air danau toba sampai dengan 8 meter.Sedangkan pemerintah dalam suratnyamenyatakan dan badan otorita yang berhak dikawasan Danau Toba dalam Suratnyamenyatakan surutnya permukaan air danau tobadari ketinggian 905 meter tertuang dalam UUPeraturan Daerah Provsu dan Pemkab Tobasa.Berkurangnya tanah akibat bangunan jalanseperti yang disebut penggugat dalam point no.2itu sudah jelas sangat tidak masuk akal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 02-04-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
AJINOMOTO CO INC
Tergugat:
MATSUI KOSHI LIMITED
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
184 — 115
  • ., http://www.mayoraindah.co.id/profil/dewandireksi/;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P62, berupa PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan EmitenAtau Perusahaan Publik, psal 7 ayat (1) Emiten atau Perusahaan public wajibmenyampaikan laporan tahunan kepada Otorita Jasa Keuangan paling lambatpada pada akhir bulan keempat setelah tahun baku berakhir;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P63, berupa LaporanTahunan PT. Mayora Indah Tbk.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 16 / Pid. Sus. K / 2011 / PN. Mdn
Tanggal 5 Januari 2012 — - Ir. H. KURNIA R. SARAGIH
107 — 30
  • AlbertNainggolan selaku Kepala Dinas PU tahun 2005Ce ee eee een e aetna e eee ea Rp. 250.000.000,Bahwa setahu saksi pengambilan panjar terjadi sebelum Surat PenyediaanDana (SPD) terbit ;Bahwa setahu saksi mekanisme sebenarnya mengacu pada KepmendagriNomor : 29 tahun 2002, mekanisme pembayaran atau pemberian panjardapat dibayarkan Pemegang Kas daerah setelah terbit SKO (SuratKeputusan Otorita) yang ditanda tangani Pejabat berwenang yaitu Sekda ;Bahwa menurut saksi permintaan panjar yang diajukan SKPD
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Register : 24-01-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 5 September 2019 — Syuria Sagita, 1. PT. TRAH PUTRA UTAMA, 2. ANENG, 3. DEDY,4. WIRLISMAN, SH.,
239 — 77
  • Kemudian Saudara PERMADI menemui Saudara SUKMADI(Almarhum) di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) dan oleh SaudaraSUKMADI (Almarhum) menyampaikan kepada Saudara PERMADIbahwa ada yang mau membeli Perusahaan (PT.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bon
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat:
2.SAYUTI ROBINSON
3.Sumarni
4.SUWARDI
5.SUMIATI
6.SURIATI
7.SUDARNA MUKHTAR
8.SURIANA
9.SUARNI
Tergugat:
PT.KIE ( Kaltim Industrial Estate )
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kota Bontang
233 — 97
  • tersebut adalah Hak menguasai dari Negara yangkewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada PemegangHaknya, dalam Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Hak Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan disebutkan Subyek Hak Pengelolaan Tanah hanyadiberikan kepada (1) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah ;(2) Badan Usaha Milik Negara ; (3) Badan Usaha Milik Daerah ; (4) PT.Persero ; (5) Badan Otorita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — Ny. NOMINI alias Ny. MINI RUSMINI binti Mioen, dkk vs PT. DHARMA MULIA, dkk
70 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1369 K/Pdt/20141621.22.23.Bahwa demikian pula Surat Keputusan Gubemur DKI Jakarta Nomor339 Tahun 1977 Tentang Pembubaran Otorita PembangunanSarjana Mandala Universitas Indonesia, yang menjelaskan bahwaOtorita Pembangunan Sarjana Mandala Universitas Indonesiadibentuk tahun 1966 berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI JakartaNomor Da. 1/1/40/1966 tanggal 8 Oktober 1966, sehingga tidakmasuk logika hukum Jika YPKUl mengklaim telah membeli tanahalmarhum Mioen Tahun 1964 dan bukti ini adalah fakta hukumbahwa
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 93/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 5 Desember 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, CABANG KISARAN LAWAN MEI LING
145 — 62
  • Bara :e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhananyang Maha Esa;SEHINGGA Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon Keberatan telahmenanggapinya dengan menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketakonsumen khususnya pada bidang jasa perbankan dan bukan kewenanganBPSK namun berdasarkan hukum merupakan kewenangan dari Otorita
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Register : 03-12-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Kds
Tanggal 28 Juni 2016 — -GANI SANDJAJA,SH.MM -PT. PRATAMA ERADJAYA -HENGKY GUNAWAN PRASETIYO -BUPATI KEPALA DAERAH KAB. KUDUS -Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Semarang Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
137 — 40
  • menyerahkan bagianbagian tanah tersebutkepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga namun HakPengelolaan tidak diatur dalam UU no 5 tahun 1960 ;bahwa hak penguasaan Menurut PP no 53 dalam penjelasan umum angka 2romawi 2 hak penguasaan sudah ada saat masa kolonial ;bahwa hak penguasaan dapat menjadi hak pengelola apabila dipakai oleh pihakke3 ;bahwa hak pengelolaan Menurut pasal 67 ayat 1, hak pengelolaan hanya dapatdiberikan kepada : Instansi Pemerintah BUMN BUMD PT Persero Badan Otorita
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 13-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 7 Agustus 2019 — GUNAWAN NUR HIDAYAT; Melawan; PT. Bank Perkreditan Rakyat ANA ARTHA;
203 — 73
  • BPRANA ARTHA;Penggugat tidak terima atas jawaban ANJURAN Tegugat di DisnakerKota Bekasi, maka Penggugat mengadukan permasalahan antaraTergugat dengan Penggugat kepada Otorita Jasa Keuangan (OJk);pada tanggal 7 Januari 2019, Kantor Otoritas Jasa Keuangan melaluiWA, meminta PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.Pt. Chandrabhakti Jasatama
2.Pt. Suryandra Nusa Bhakti
3.Pt. Mecosuprin Grafia
4.Pipit Kurnia Wibisana
5.Tolly Patrice Putih
6.Pt. Subendwipa Jaya
Tergugat:
Pt. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
312 — 175
  • Badan Otorita;f.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 650/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSE ALEXANDER HADI ANGGONO
Tergugat:
1.PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero dahulu Perusahaan Umum Pelabuhan II
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI dahulu Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria Cq. Kepala BPN RI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA Cq. Kepala Kantor BPN Kota Jakarta Utara
4.ADE HARRIS CHRISTIAN
5.ASIKIN KURNIAWAN
6.RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, S.H
200 — 632
  • Persero;e) Badan Otorita;f) Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintahsesuai pula dengan keterangan 2 (dua) orang Ahli yang dihadirkan dipersidanganyaitu: Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., MLI., dan Dr. ling R. Sodikin Arifin, SH.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 24-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN PLW
Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat:
PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk
Tergugat:
DIAN MARLIANCE
241 — 115
  • manfaatjasaataumengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jualaturan baru, tambahan, lanjutan dan pengubahanlanjutanyanghalaman 47 dari 68.Putusan Nomor 07/Pat.SusBPSK/2016/PN.Plw.dibuatspihak oleh pelaku = usahadalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atauhak jaminanterhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran;DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehperaturan otorita
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 08-05-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Olm
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 140
  • Persero;Badan Otorita;Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yangditunjukPemerintah.Badanbadan hukum di atas dapat diberikan Hak Pengelolaansepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitandengan pengelolaan tanah.Tata Cara Pendaftaran Hak PengelolaanPermohonan Hak Pengelolaan diajukan kepada Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional(Menteri) melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerahkerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutanPermohonanHak Pengelolaan diajukan secara
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 691/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat:
Theresia K
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI Persero
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk melalui Kantor Cabangnya PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk Region XI dahulu BAPINDO
4.KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) untuk wilayah Denpasar Bali
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
3.Kantor OTORITAS JASA KEUANGAN Regional 8
4.KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA Denpasar ( BPN Kotamadya Denpasar )
74 — 72
  • Fotokopi dari fotokopi Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor41/POJK.03/2017 tentang persyaratan dan tata Cara Pemeriksaan Bank,Ciberi tanda....... 0... ccc cece cece cece cece ee eeeeeeeeeeeeegueeeeueueeeegueess T.T.14;5.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
306 — 287
  • Golden Sirait seluas 4 Ha yang terletak di TanjungUncang Batam tidak jadi saya tidak ada melakukan apaapa ;Bahwa saksi diminta oleh Achmad Machbub untuk mengurus ijin, sedangkan untukpengurusan suratsurat lainnya diurus oleh Notaris ;Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah Achmad Machbub tersebut karena tidakpernah diberitahukannya pada saksi ;Bahwa ada biaya sebesar Rp. 500.500.000,00 biaya itu dipergunakan untukpengurusan UWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran
    UWTO (Uang Wayjib Otorita Batam)dan saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya dan pada saat diserahkan pada saksisudah ada dokumen UWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa pada saat saksi diminta untuk menguruskan surat ijin tersebut, yangmenyerahkan dokumendokumen tersebut pada saksi adalah Achmad Machbub AliasAbob ;Bahwa saksi mengenal Achmad Machbub Alias Abob dan Niwen Khairiah sejakkecil ;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Achmad Machbub Alias Abob merintis usahanya ;Bahwa saksi tidak tahu pada tahun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-05-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN
Tanggal 14 Juli 2022 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
Terbanding/Tergugat XII : BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA BPODT
87 — 10
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
    Terbanding/Tergugat XII : BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA BPODT
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 20-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 58/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
693 — 458
  • Subyek pemegang HPL adalah instansi pemerintah, baik pusatmaupun daerah, BUMN/BUMD, dan badan lainnya yang ditunjuk olehpemerintah, termasuk otorita, misalnya otorita Batam, yang diberikandalam bentuk HPL;Jika didalam HPL ada HGB, dalam konteks hak menguasi Negara atastanah, Negara memang bisa memberikan hak atas tanah, dan pemegangHPL bisa bekerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Build OperateTransfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 18-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 K/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAMMAD ILHAM ROSSADY bin (alm) BAMBANG KUSNUN; ABDUL MAJID bin ABDULLAH;
165 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPR Kandangan, yang dibuktikan denganhasil audit /oemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IIKalimantan atau saat ini disebut Otorita Jasa Keuangan Cabang KalimantanSelatan yang dilakukan tahun 2012 menyebutkan bahwa kredit keduadebitur yaitu saksi Cahya Reinaldi dan saksi Akhmad Karyadi telahmelanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimanaHal. 6 dari 159 hal. Put.
    BPR Kandangan, yang dibuktikan denganhasil audit /oemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IIKalimantan atau saat ini disebut Otorita Jasa Keuangan Cabang KalimantanSelatan yang dilakukan tahun 2012 menyebutkan bahwa kredit keduadebitur yaitu saksi Cahya Reinaldi dan saksi Akhmad Karyadi telahmelanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimanaPeraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang BMPKdikarenakan satu sumber dalam hal pembayaran angsuran atau masuk kedalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2016 — H.MOHAMAD HAIDAR HILMI Als H.ENCENG SOLEH.
120 — 60
  • Kelompok usaha dibentuk berdasarkan usaha sejenisatau atas kesamaan lokasi usaha.Usaha masingmasing kelompok telah beroperasiminimal 1 (Satu) tahun.Bukti diri (KTP, KK dan Surat Nikah)Ada izin usaha dari otorita setempat.5. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiriatau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuatsecara tertulis dalam bentuk perjanjian.6. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif.7.
    Ada izin usaha dari otorita setempat.5. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiriatau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuatsecara tertulis dalam bentuk perjanjian.6. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif.7. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimalketua, sekretaris, dan bendahara.8. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati olehseluruh anggota kelompok.9.
    Bukti diri (KTP, KK dan Surat Nikah)9.Ada izin usaha dari otorita setempat.Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiriatau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuatsecara tertulis dalam bentuk perjanjian.Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif.Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimalketua, sekretaris, dan bendahara.Mempunyai aturan kelompok yang disepakati olehseluruh anggota kelompok.Mempunyai pembukuan yang sederhana.10.Membuat surat pernyataan tanggung renteng.11