Dalam artitidak dapat dijadikan acuan untuk munculnya sebuah kerugian negaraa quo, bahwa dalam hal ini audit BPKP berlawanan dengan hasil auditdari BPK RI dimana tidak ditemukannya penyimpangan terhadappengadaan tanah oleh karena aset tanah telah masuk simak BMN(Barang Milik Negara) yang berarti tanah sudah menjadi milik negaracq. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Anggaran dana Tugas Pembantuan dariKementrian Kelautan dan Perikanan senilai Rp. 1.500.000.000, (satu miliardrupiah rupiah).e Bahwa benar saksi menerangkan anggaran senilai Rp. 1.500.000.000, (satumiliard rupiah rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan antara lain :a Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 49.200.000, (empat puluh sembilan juta dua ratusribu rupiah) dipergunakan untuk : Honor KPA, PPK, PP SPM, BENDAHARA791011PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAFPENGELOLA, PETUGAS SAK dan SIMAK

tiga puluh ribu rupiah)honor pejabat pengadaan barang/jasa dan Panitia pengadaan;Belanja Barang Non Operasional lainnya Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)dipergunakan untuk lelang dan pelaporan penggandaan.Belanja Jasa Konsultan Rp. 91.374.000, (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluhempat ribu rupiah) konsultan perencana dan konsultan pengawas.Belanja perjalanan lainnya Rp. 18.519.000, (delapan belas juta lima ratus sembilan belasribu rupiah) konsultasi kepusat, dan rekonsilidasi SAK dan SIMAK

Indonesia(Persero) Tbk.Cabang Maumere dengan HakTanggungan dan baru roya berdasarkan Surat RoyaNomor: B.1604KC/XI/ADK/06/2012, tanggal 05062012 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.Cabang Maumere; Sertifikat Nomor 1848, sejak tanggal 14 April2003 berada di pihak PT.Bank Rakyat IndonesiaHalaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mme(Persero) Tbk.Cabang Maumere dengan HakTanggungan dan baru Roya berdasarkan Surat RoyaNomor: B.1604KC/XI/ADK/06/2012, tanggal 05062012; (Simak

Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr.

Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/201 2 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai PejabatPembuat Komitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.

Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan, Kedokterandan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dariPemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Pejabat PembuatKomitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.

Kedua dan/atau Pihak lainnyayang memperoleh Hak dari Pihak Kedua secara hukum,dapat memperpanjang haknya atas bagian bangunandimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan ketentuan yangditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat IIselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atauPihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatasbangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak

Kepentingan umum terlayani ;Di dalam berbagai yurisprudensi yang tetap, dapat kita simak bahwapraktek peradilan dalam perkara korupsi telah menggunakan prinsipmateriele wederrechttelijkheid dalam tindak pidana korupsi, kami kutipputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 01. K/ KR/1973 yang menyebutkan : bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 45/ 1972/ Pid./PT.

(Mohon simak kembalipengertian kontrak lumpsum di atas) ;Perlu kiranya ditegaskan dalam bagian ini bahwa:a. Addendum yang memuat variation order untuk paket 2 dan4, yang telah diselesaikan pembayarannya oleh Tergugatselaku. Pengguna Jasa kepada Penggugat selakuKontraktor/Penyedia Jasa adalah variation order yangmerupakan item pekerjaan baru, baik yang berupamodifikasi maupun item pekerjaan baru (sebagai pekerjaantambah).

Kep selaku Staf Pengelola SIMAK Aplikasi BMNBahwa Saksi selaku KPA adalah bertanggungjawab secara umumdidalam pelaksanaan proyek tersebutBahwa pada tahun 2012 sdri. Indarasari Aulia (direktur RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo) yang memberitahukan pada Saksi bahwa RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo mendapatkan bantuan sebesar Rp.15,5 milyar dariAPBN TP untuk pengadaan Alat kesehatan. Sdri.

Kep selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa jabatan PPK Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan diRSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung bukanmerupakan jabatan ex officio yang dijabat oleh Terdakwa selakuKasubag Umum dan Kepegawaian di RSUD Dr. A. Dadi TjokrodipoKota Bandar Lampung.

Kes. selaku Kuasa Pengguna AnggaranSUWONDO, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat KomitmenLADY HARISWAN, ST selaku Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPMSUKAMTO, S.Sos. selaku Bendahara PengeluaranWASIS BUDITOMO, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SAKGHEO GUNARSA, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa guna melaksanakan pengadaan alat kesehatan RSUD dr. A.

Untuk itu menjadi sangat pentinguntuk kita simak administrasi pertanahan yang telah ada sejak masapemerintahan Belanda berikut ini sebagaimana tercantum dalam dalamOverrichtokaart Van de Onderafdeling Maros Tahun 1927 s.d 1936.DimanaOdalg Montjongloe, PAMANJENGAN adalah tercatat dalam nomor urut 153(bukan Nomor 151).b. Adapun Nomor tanah 151 pada buku catatan pertanahan jaman Belandatersebut adalah Odalg Montjongloe, MANGEMPANG.

dari Pihak Keduasecara hukum, dapat memperpanjang haknya atasHalaman38 dari 84 Putusan.Nomor 50/PDT/2018/PT PLGbagian bangunan dimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan ketentuan yang ditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka pihak kedua dalam hal ini Tergugat Ilselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB)dan/atau Pihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatas bangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak

terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan haltersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.Maka alasan pemohon mengajukan Pra peradilan tentang sah atau tidaknyamengehentikan penyidikan perkara laporan Pemohon PILEM Br TARIGANyang dilakukan Termohon selama ini, Ssudah cukup jelas penyidikan dalamhal pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkanpemohon.Mari kita simak

Perlu Penggugat baca dan baca, terus simak dan simaksecara benar menurut hukum, sehingga tidak takkabur alias tidak gagalpaham..

MoU dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif terasdari suatu badan privat (perusahaan swasta) maupun badanPublik ( Pemerintah Daerah) sehingga untuk suatuperjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasikhusus oleh stafstaf yang lebih rendah tetapi lebihmenguasai secara tehnis ;Dalam hal kekuatan mengikat MoU, menarik untuk kita simak PendapatProf. Hikmahanto Juwana S.H.

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia yangmenyatakan bahwa tanah yang dimohon telah tercatat dalam daftarinventaris aset (Simak BMN) dan tanah yang dimohon tidak dalamkeadaan sengketa baik batas maupun penguasaan/Kepemilikannya;Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan CampakaNo.TU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21102013 yang menyatakan bahwatanah yang dimohon adalah benar fisiknya dikuasai oleh KEMENTERIANKesehatan Bandung sejak tahun 1982 dan tanah tersebut tidak dalamkeadaan sengketa; Bahwa secara

saksi, Kasi dan Kasilog;Bahwa saksi menyatakan, luas tanah TNI Angkatan Darat yaitu 18,8 Ha, hasilpengukuran PTM dan diajukan permohonan sertipikat pada tahun 20082009,tetap sempat terhenti, karena ada gugatan dari para penghuni di PengadilanNegeri Tasikmalaya dan sudah diputus dengan Kodam Ill Siliwangi yangmenang, (bukti T Il 5a, b, dan c) lokasi Perumahan Saptamarga;Bahwa saksi menyatakan, tanah pemberian AURI satu hamparan, yangluasnya 18,8 Ha dengan Nomor Register 30612001 dan asset masuk SIMAK

Dalildalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tentu pada intinyayaitu. tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkanPemohon sebagai tersangka terkait dengan perkara yangdipersangkakan terhadap Pemohon oleh Termohon, sebelumnya,mari kita simak bunyi lengkap Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupKUHAP dengan tegas menjelaskan

Ranti Hernandez,S.E.untuk memasukar/entridata kedalam aplikasi Simak BMN (Badan Milik Negara);b. Selanjutnya fisik Blangko Sertifikat Hak Atas Tanah saksi serahkankepada Sdri. Ranti Hernandes untuk dikelola.Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Tpgbahwa fisik Blangko Sertifikat Atas Tanah tersebut di simpan dalam 1(satu) buah lemari besi 2 (dua) pintu bewarna abuabu yang mana lemaritersebut terletak di dalam ruangan Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Kota Tg.

Jakarta Konsultindo Nomor :28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBukittinggi, Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013,Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi KawasanJenjang Seribu Kota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah

Jakarta Konsultindo Nomor28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi danSosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, Perihal : Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangkaserah terima pekerjaan

Jakarta Konsultindo Nomor :28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, PerihalPresentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang SeribuKota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima

infrastruktut IT perpustakaanUI tahun 20102011 sejumlah Rp21 milyar tidak ada dalam RKAT 2010maupun dalam Revisi RKAT 2010;Bahwa Saksi membenarkan dalam RKAT 2010 hanya terdapat anggaranuntuk IT sejumlah Rp2 milyar;Bahwa ada Revisi RKAT 2010, namun hanya untuk pekerjaan fisik;Bahwa fisik perpustakaan UI dibangun dari APBN (DIPA) Ul, termasukdalam keuangan UI;Bahwa dalam laporan Ul, gedung perpustakaan UI termasuk asset Uldan semua asset UI adalah kekayaan pemerintah;Bahwa asset UI tercatat dalam SIMAK

BMN;Bahwa SIMAK BMN mencatat semua asset baik yang bersumber dariAPBN maupun Dana Masyarakat;Bahwa Rekening UI ada dua kelompok untuk dana APBN dan NonAPBN;Bahwa untuk rekening Non APBN, terdiri dari beberapa rekeningdibedakan antara yang bersumber dari SPP maupun sumber lain;Bahwa pengelolaan Dana Masyarakat/Non APBN sejak UI sebagaiBHMN mengacu pada aturan UU, PP, Keputusan MWA, AD/ART dan SKRektor IU Nomor 1091;Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 31,dimana Saksi berani merealisasikan

belanja tersebut harustercatat sebagai belanja kementerian pendidikan dan kebudayaan baikdana itu bersumber dari APBN maupun sumber dana dari danamasyarakat;Bahwa belum tercatatnya dalam laporan pendapatan kementerianpendidikan dan kebudayaan dikarenakan sumber uang dalam perkarapengadaan /T perpustakaan UI pada tahun 2010 didapat dari perjanjiansewa antara UI dan BNI yang ditandatangani pada tahun 2010.Bahwa laporan kekayaan negara disajikan dalam neraca dalam bentukaset yang dicatat dalam aplikasi SIMAK

dari dana pemerintah dan dana masyarakat;Bahwa RKAT harus disahkan terlebin dahulu olen MWA, sebelum diimplementasikan dalam anggaran tahun berikutnya;Bahwa untuk proyek pengadaan barang/jasa, apabila ada perubahandalam RKAT, maka UGM meminta persetujuan terlebin dahulu ke MWA;Bahwa untuk pencatatan aset tetap dilakukan atas nama aset UGM baikaset tersebut bersumber dari dana APBN maupun bersumber danamasyarakat;Bahwa untuk pencatatan aset yang bersumber dari dana pemerintahmaka dicatat ke dalam SIMAK

BMN, sedangkan untuk aset yangbersumber dari dana masyarakat dicatat dalam sistem SIM aset UGM;Bahwa baik aset yang tercatat dalam SIMAK BMN dan sistem SIM asetUGM semua dilaporkan ke Dikti dan Kemendikbud tetapi secara terpisah,karena aset yang bersumber dari dana masyarakat hanya dilampirkansaja tetapi tidak dikonsolidasi dengan laporan kKeuangan Kemendikbud;Bahwa kelemahan menggunakan dana yang bersumber dari danapemerintah maka ada kemungkinan resiko penggunaan dana bisaterlambat, karena tidak

Bahwa apabila kita simak gugatan penggugat, dasar dari gugatan (obyekgugatan) adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat , yakniHalaman 67 Dari 78tercantum dalam surat No: 958/PAL WASKITA/MCFSPPiii/2016,AKH/som/III/2016 proyel PLTU Malinau 2 x 3 MW, dimana dinyatakan bahwa :1. Tagihan tagihan CV. Putra Jaya Perkasa telah kami terima dan saat inisedang dilakukan proses pembayaran;2.