yang hanya bisa dihubungkan secaraalternatif atau kumulatif tidak mungkin berada dalam hubungan subsidiaritas.Bahwa benar, didalam Pasal 12 huruf dan huruf b UU Tipikor, yang didalamnyamemiliki unsur dalam jabatan .

Meskipun pelimpahan perkaranya kePengadilan Tipikor tidak harus bersamasama. Jadi apabila Pemberi Suap belumditetapkan sebagai tersangka, maka Penerima Suap juga belum dapat ditetapkansebagai Tersangka.

Maka ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor tidak memenuhi unsurunsurnya untuk dapat didakwakan kepada Terdakwa.PertanyaanDengan cara apakah Terdakwa melakukan pemaksaan dengan Pemohonperijinan atau dengan saksi Fikri Salim?

Sehingga jikapelakunya tunggal (hanya Terdakwa saja maka penerapan Pasal 55 KUHPjustru membuat Pasal 11 UU Tipikor menjadi tidak terobukti. Di dalam kasusini yang ditetapbkan sebagai Terdakwa hanya si Penerima sedangkanPemberi tidak ditetapkan sebagai Tersangka. Hal ini selain melanggar kodratPasal 11 UU Tipikor juga membuat Pasal 55 ayat (1) tidak terbukti karenapertanggungjawaban pidananya bisa dimintai juga kepada orang lain.

Pasal 12 huruf b Undangundang Tipikor pemberian itu dilakukan setelah si pejabat melakukan sesuatu.Kalau Pasal 12 huruf a Undangundang Tipikor sebelum si pejabat melakukansesuatu. Di dalam beberapa kejadian itu dikualifikasi sebagai percobaanpenyuapan. Jadi kalau dalam percobaan penyuapan yang mencoba menyuapsaja yang bisa dipidana, yang menerima tidak bisa di pidana.

Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg tanggal 19 Desember 2011 atas nama Arroyan dkk tidakmempertimbangkan rasa keadilan sehingga tidak memenuhi rasa keadilandan bahkan justru menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan pencarikeadilan.Bahwa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Wiyantidengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa 1.Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3.

Bahwa dalam menjatuhkan putusan hukuman tambahan berupa uangpengganti, Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangdalam pertimbangannya hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwasaja yang dalam pengakuannya di persidangan masingmasing hanyamendapat bagian Rp 4.000.000,00.

Pertimbangan tersebut telahmengabaikan alat bukti lain yakni keterangan saksisaksi (khususnya parapengurus KSMP yang telah menyerahkan uang potongan kepada paraTerdakwa), keterangan saksi Wiyanti, keterangan ahli BPKP, serta alat buktipetunjuk.Dalam hal ini Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtelah melakukan kekeliruan yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang.

Demikian juga adalah tidak tepat apabila berdasarkanpersangkaan tersebut kemudian pembayaran uang pengganti juga denganbegitu saja dibagi 3 untuk para Terdakwa, tanpa dibuktikan untuk masingmasing Terdakwa berapa besar uang yang dinikmati karena belum tentusama.Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding telah salahmenafsirkan pertimbangan fakta persidangan dalam putusan Tipikor tingkatpertama pada Pengadilan Negeri Semarang.

dan dikuasai para Terdakwa tersebutmenjadi tanggung jawab para Terdakwa bertiga tersebut, sehinggaPengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya menjatuhkan pidanatambahan uang pengganti masingmasing dibebani uang pengganti sebesarRp 390.000.000,00 : 3 = Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah).Berdasarkan uraian pertimbangan fakta persidangan tersebut, makapertimbangan Majelis hakim banding yang menyatakan bahwa putusanPengadilan Tipikor tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tambahanuang

Islam Jakarta;Dosen Tidak Tetap pada Program Pascasarjana Ilmu HukumUniv.lslam Jakarta (pengajar mata kuliah tindak pidana korporasi,teori hukum, pembaharuan hukum pidana);Pengajar pada SESPIM POLRI Mata Pelajaran PerkembanganHukum dan HAM tahun 2009;SESPATVSESPIMTI POLRI Mata Pelajaran Perkembangan Hukumdan HAM tahun 2010, 2011, 2013;Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidanaterkait beberapa perkara, yaitu:Perkara korupsi Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusattahun

2009;Perkara Bahasyim Safii di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun2010;Perkara gratifikasi Gayus Tambunan di Pengadilan Tipikor Jakartatahun 2011;Perkara suap dan TPPU Waode Nurhayati di Pengadilan TipikorJakarta 2012;Perkara suap dan gratifikasi Angelina Sondakh di PengadilanTipikor Jakarta tahun 2013;Perkara suap PTI.

Indoguna di Pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013;Perkra suap Zulkarnaen Jabbar dan Dendy di Pengadilan TipikorJakarta tahun 2013;Perkara Korupsi PDAM Jambi di Pengadilan Tipikor Jambi tahun2012;Perkara Korupsi Indar Atmanto IM2 di Pengadilan Tipikor tahun2013;Bahwa bagian inti delik Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 ,adalah sebagai berikut:Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/201 7/PN Pdp. (ITE)a.

Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 Nomor print4664/P.1.10/Ft.1/10/2017 sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengantanggal 11 November 2017;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2017 Nomor: 36/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Nopember 2017sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 36/Tah.Ket

atau turutmelakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secara sendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa MengwitaniKecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu KaurKeuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), padahari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

melakukan atauturut melakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secarasendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel DesaMengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantuKaur Keuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Balimasingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,Hal 68 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiriHakimHakim Anggota serta dibantu oleh

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

telahdiberitahukan dengan cara seksama melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihariberdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding tanggal23 September 2021 Nomor W15.U12851/Pid.SusTPK/9/2021 kepadaPenasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan AktaPenerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor14/Akta.Pid.Sus/Tipikor

telahdiberitahukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan suratmohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30September 2021 Nomor W15.U12939/Pid.SusTPK/9/2021 kepada PenasihatHukum Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwasebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/2951/Pid/Tipikor

/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan kepadaPenuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat PemberitahuanMempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PN Bjmdengan Nomor Suratnya W15U1/2952/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 30September 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajariberkas perkara dalam tenggang waktu /7(tujuh) hari kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakahJaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebutHalaman

,Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal7 Oktober 2021 Nomor 11/PID.SUSTPK/2021/PT BJM., tentang penunjukanMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 3 Nopember 2021 dengan didampingi oleh kedua

JAKFAR SIDDIK, SH.2 (dua) lembar surat pembuatan Instalasi baru pada UPTD Pasar PagarDewa Nomor : 005/481/X/D.Perindag/2016 tanggal 31102016.Halaman 10 dari 24 hal Put No 3 /Pid.SusTPK/2018/PT.BGL14.15.16.17.18.19.20.21:22.23.24.25.26.2/.28.29;30.31.1 (satu) bundle Surat penawaran kerjasama dengan Media PengawasKorupsi Detektif Tipikor Nomor : 01/MPK/DT/BKL/X1I/2016 tanggal 01Desember 2016.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari koperasi Sukses BersamaMandiri Nomor : P.09/KSBM/VIII/2016 tanggal

JAKFAR SIDDIK, SH.2 (dua) lembar surat pembuatan Instalasi baru pada UPTD Pasar PagarDewa Nomor : 005/481/X/D.Perindag/2016 tanggal 31102016.1 (satu) bundle Surat penawaran kerjasama dengan Media PengawasKorupsi Detektif Tipikor Nomor : 01/MPK/DT/BKL/XI/2016 tanggal 01Desember 2016.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari koperasi Sukses BersamaMandiri Nomor : P.09/KSBM/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016.1 (satu) bundle Surat Pencabutan Edaran dari Dinas Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Kota Bengkulu

PUTUSANNomor 27/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Amiruddin H. M. Ali, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, JenisKelamin Lakilaki, Alamat Gampong MeunasahMeusjid, Lampuuk Kecamatan.

,M.H dan Suyadi, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 27/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 30 Maret 2017, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua dihadiri olen Hakim Anggota tersebut, Sayed Mahfud, S.H PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; HakimHakim Anggota Ketua Majelis1. H. Amron Sodik, SH.

PUTUSANNomor 1927 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : DAUD LATIF, SKM;Tempat lahir : Parepare;Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Mei 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 11 Nomor 16Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Selatan;Terdakwa ditahan dalam

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./ Prof. Dr.

Sonta Wisesa bin Syahrul untuk membayar uangpengganti sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas jutarupiah),diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang yang dititipkankepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRINomor 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Kuala Simpangsejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai denganPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor47/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna tanggal 16 November 2015 sebagaipengembalian

Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PTBNAtanggal 14 Juni2016yang menguatkanputusanPengadilanNegeri/Tipikor BandaAceh tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/201S/PNBna,tersebut" Tidakmenerapkanhukum sebagaimana mestinya"yaitu:1.

Bahwa PutusanPengadilanT inggi/Tipikor Banda Aceh tersebuttidakmencerminkan rasakeadilanyangberkembangdimasyarakat,khususnyaterhadappelakutindakpidana Korupsi. Bahwapidanayangdijatunkanharuslahmempunyaidampakyangmenjerakan (specialdeterent effect)sehinggapadaakhirnyadapatmenangkalpelakutindakpidanalainuntukberbuat,akantetapiputusanpidanayangtelahdijatuhkanolehMajelisHakimHal. 67 dari 84 hal.

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016PengadilanNegeri/TipikorBandaAcehtidakmempunyaidampakyangmenjerakan Terdakwayangmerupakansalahsatudaritujuanhukumdanhailinijelastidakmencerminkan rasakeadilanyang berkembang di masyarakat dimanaperbuatan Terdakwatelahmerugikanmasyarakat, putusanmanatidaksesuaidenganapayangtelahkamikemukakandalamsurattuntutan(Requisitoir),menurutkamihukumanpidanayang dijatunkanoleh Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Banda Acehbelumlahmemenuhi rasakeadilansertatidak akanmembuat

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016hukum karena dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanperbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan yang mengajukan tagihandan menerima pembayaran 100% untuk termin sampai dengan IV sebanyakRp797.600.000,00 sedang yang seharusnya hanya Rp435.600.000,00 adalahsebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang adapadanya, bukan sebagai perbuatan melawan hukum materiel sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor;Bahwa Judex Facti

MH dan Natalia Rumyaan, S.Hsebagai Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/PenasihatHukum Petrus Ohoitimur, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan RayaAbepura Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasatertanggal Jayapura 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Klas IA /Tipikor/PHI Jayapura tanggal 8 Maret 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;Setelah membaca dan memeriksa :.

Pasomba Palembangan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA/Tipikor/PHI Jayapura dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :KESATUPRIMERBahwa Terdakwa dr.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Klas A Jayapura telahmemberitahukan Permintaan Bading tersebut kepada Terdakwa pada tanggal21 Pebruari 2017 sesuai Akt Pemberitahuan No.5/Akta/Pid.SusTPK/2017/PNJal tanggal 21 Pebruari 2017 yang terlampir dalam berkan perkara .60Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan Memori Banding tertanggal 23Pebruari 2017 yang diterima oleh Pan MUD tipikor Pengadilan Negeri Klas AJayapura

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kamiPahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Houtman L.Tobing, S.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr.

., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut71didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jalaludin Bugis,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa:;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua ,1.Houtman L. Tobing, S.H. Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum. 2.Dr.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari2017;9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret2017;10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal22 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;11.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 s/dtanggal 19 Juni 2015 ;12.

Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017 masingmasing tanggal 11 April 2017dan 9 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya padapokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat)/pemidanaan yangdijatunkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada PengadilanNegeri Tanjungpinang terhadap terdakwa JUNAIDI, S.Sos yang dirasakansangatlah ringan dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh majelis hakimtingkat banding

Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukandalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding PenuntutUmum dan Terdakwa memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang bahwa alasanalasan banding yang dikemukakan JaksaPenuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman(strafmaat)/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejaktanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengantanggal 08 Juli 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juli 2011sampai dengan tanggal 06 September 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak tanggal07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 13Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor : 207 / 2012 / S.098.TAH.SUS / PP/ 2012 / MA tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 ;10.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004menentukan jenis dan hirarki peraturan perundangundangan adalah sebagaiberikut;Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Undangundang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah;Bahwa berdasar ketentuan Undangundang dan doktrin hukum pidana diatas, maka tampak Majelis Pengadilan Tipikor telah keliru dalam menerapkanhukum.

No. 571 K/Pid.Sus/201 2Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDPDepartemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMPPulau Sabu bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditafsirkanMajelis Tipikor juga dalam hal melanggar Surat Direktur Jenderal PerhubunganDarat kepada Pengelolah Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDPNomor: KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yangmenyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai denganpencapaian

Lumme, S.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.. sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh ParaPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid /H. Surachmin, S.H., M.H. Ttd / Timur P. Manurung, S.H., M.M.,Tid / M. S.

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Penggantipada Pengadilan Negeri Samarinda.

Tipikor.01.6/IV/2014 tanggal 29 April 2014, yang35ditandatangani oleh E. Adriana Parapat, S.H., Wakil Panitera Pengadilan NegeriSamarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa diteliti dan dihubungkan dengan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid.

Tipikor/2013/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April 2014, makapermintaanpermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dantata cara menurut undangundang.

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTARBUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., HakimAd Hoc Tipikor

Primer danBuka Sebagai Pelaku Utama sesuai dalam pertimbanganSurat dakwaan dan Surat Putusan ;Bahwa dalam proses Hukum yang disangkakan ditingkatpenyidikan dan sampai dengan Masa Penahanan, TidakPernah diberhentikan dari Status PNS dan masih MenerimaGaji secara Penuh serta tidak Pernah dilakukan Pemotongandan atau Pengurangan sampai dengan Objek Sengketaditerbitkan;Halaman 15 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDg) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor 43/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana yang dilakukanberencana dan Bukan Pelaku Utama, dimana dalamklasifikasi pasal 87 ayat (4) tidak ada yang terpenuhisebagaimana dipersyaratkan Undangundang;Undangundang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintah pasal 81 ayat (1)(a) Teguran Lisan;(b) Teguran tertulis;(c) Penundaan Kenaikan pangkat, Golongan, dan/atau Hakhak JabatanUndangundang Nomor 30 tahun

Bahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatSebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;2.a) Putusan TIPIKOR nomor 43/Pid.SusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017 KarenaMelanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang RINomor 20 tahun 2001;b) Undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara;c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen

Berdasarkan UndangUndang No.14 Tahun 1985 pasal 67 huruf (f) yangberbunyi : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakimyang nyata.Kenapa Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu sebagai ParaPemohon Kasasi dan dahulu Penggugat bersikeras untuk mengajukanPermohonan Kasasi dan Sekarang mengajukan Permohonan PeninjauanKembali dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI PerkaraKasasi No: 266 K/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Pengadilan Hubungan padaPengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang

No 70 PK/Pdt.Sus/2012Para Penggugat adalah Pihak yang kalah dan biaya perkara dibebankankapada Pihak Para Penggugat.Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini nilai gugatannya di bawahRp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai denganpasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial maka pihakpihak tidak dikenakan beaya.Jelas ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang yangmenangani

Bahwa secara lengkap Foto Copy Surat Gugatan Perkara Nomor :88/G/2010/PHI.Smg yang kami Foto Copy dari Hakim AdHoc PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarangyang bernama Endang Subekti Ayu, SH. Sebagai berikut di bawah ini :Seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat;9.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi:e Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2012 s/d 12 Desember 2012;e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 10 Februari 2013;e Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;e Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April

2013;Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi:e Penahanan Kota, sejak tanggal 24 April 2013s/d23 Mei 2013 ; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambisejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 22 Juli 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zul Armain Aziz , SH,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2013 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal

Hakim Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagaiAnggota, putusan mana diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum pada hariKamis, 27 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh A. Zainuddinsebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,Hj. BETTY DESNITA, SH.MH ZAID UMAR BOBSAID, S.H.M.H.ARONTA, SH.MPA Panitera Pengganti,A.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu mengenai unsurmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, faktanya harta kekayaan terdakwa tidak adabertambah pada saat terjadinya penyimpangan pada proyekpenggantian jembatan Torate cs.

memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbuktidakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yangterbukti adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yangmengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding yangpaling menguntungkan dirinya ; Oleh Karena itu akan dikaji dan ditelaah secaraseksama baik dari Sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak pidana korupsi (Tipikor

Ngo Jony, Konsultan Pengawas, teregister dengan perkara Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2020/PT.PAL yo Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.PAL, dituntutPenuntut umum terbukti dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dan memintaagar dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiahsubsidair 3 bulan kurungan.Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum untuk masingmasingterdakwa tersebut Majelis Hakim tipikor tingkat pertama menilai keempatempatnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi vide pasal

seperti pada pasal 3 UU TPK.Bahwa atas dasar uraian pendapat tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa adalah tidak keliru dan dapat saja sebagianterdakwa lebih tepat dikenakan pasal 2 ayat (1) UU TPK dari pada pasal 3 UUTPK, tetapi sebagian terdakwa lainnya seperti PPK atau KPA atau PA lebihtepat dikenakan pasal 3 UU TPK dari pada pasal 2 ayat (1) UU TPK, sekiranyaHalaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT PALmereka masingmasing dinyatakan terbukti melakukan Tipikor