Ditemukan 9444 data
120 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2649 K/Pdt/201410.11.12.13.14.mengadaada, sementara di sisi lain dalil gugatannya sangat tidak berdasarhukum dan fakta sebenarnya;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormahukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, olehkarenanya wajar apabila adanya dugaan kuat tentang permufakatan jahatatau iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan PenggugatRekonvensi dan mengambil keuntungan
100 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 yangmenyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatanmengandung cacat (obscuur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakantidak dapat diterima;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalihdalin yangdisampaikan Penggugat dalam gugatannya sarat akan ketidakjelasandan bahkan bertentangan satu sama lain sebagaimana akan Tergugat IIIkelaskan berikut ini:a.
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI, samadengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman112, halaman 113, dan halaman 114 putusan perkara a quo tersebut di ataskurang/kabur dan tidak tepat dalam pertimbanganya (onvoldoende gemotiveerd),sehingga sudah selayaknya putusan perkara a quo di batalkan dan menyatakanmenolak gugatan perkara a quo atau setidaktidaknya Menyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seluruhnyatidak memenuhi sarat
270 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat dan Turut Tergugat senyatanyabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syaratsahnya suatu perjanjian, di mana Turut Tergugat dengan tanpadidukung oleh alas hak kepemilikan obyek jual beli berupa dokumen asili(obyek jual beli) telah menjual obyek jual beli Kepada Penggugat makadengan demikian adalah fakta apabila obyek jual beli menjadi tidak jelas;Bahwa Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 25 Februari 2004tersebut juga sarat
213 — 195
No 78/Pdt.G/2020/PA.SwwMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yangsesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat kuasa maka yang dijadikanlandasan dalam menilai Keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat
1349 — 975 — Berkekuatan Hukum Tetap
(sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
PT. Indah Hari Sanda
Tergugat:
1.Muhammad Abdul Hakim
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA
3.Lili Suriani
4.Hermanto
5.Emmy Yunita
6.Siti Eliza
7.Muhammad Nur
8.Fitra Mardiati
9.Murliati
10.Okto Firman, A. Md
11.Siti jamilah
12.Eriani
13.Agustaruddin
14.Syamsul Akbar
15.Hastrida yanti
16.Nazaruddin
17.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
91 — 19
diPekanbaru tanggal 27 Agustus 2008.3) Bahwa dalam proses pembangunan rumah tersebut, Penggugatselaku Pengelola telan meminta bantuan Tergugat II untukmemfasilitasi konsumen dalam melakukan kredit atas setiappembelian Perumahan Villa Selecta Mas.4) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatanPenggugat pada point 6 yang menyatakan pada pokoknya jikaselama Penggugat melakukan peminjaman kepada Tergugat II tidakpernah ada masalah dalam pembayaran adalah merupakan dalilyang tidak benar dan sarat
98 — 15
, sampaisekarang yang berkubur di kuburan tersebut adalah keturunan Sarah dan PikAnting (kaum Penggugat);Saksi 2 Tergugat A, Zakarman menerangkan bahwa seluruh keluargaAmsar berkubur di kuburan yang terletak di sebelah Utara tanah perkara,namun ada juga sebagian keturunan Sarah yang berkubur di kuburan tersebut;Sedangkan saksi 3 Tergugat A Fauril Umar menerangkan bahwakuburan tersebut adalah punya Sarah di mana anggota keluarga Sarah yangberkubur di situ adalah Sarah, Kartini, Abi, Maimunah dan Sarat
224 — 66
maupulang kampung, ada juga yang mau pindah bekerjanya ; Bahwa mengenai PKWT tidak ada yang sampai 3 (tiga) tahun, semuanyaharus dibawah 3 (tiga) tahun ; Bahwa mengenai kontrak dipercepat seharusnya s/d bulan Maret 2018,menjadi Pebruari 2018 itu tidak dipercepat, memang kontraknya sudahberakhir di bulan Pebruari 2018, pembayaran upah sampai dengan bulanPebruarei 2018, dan masih ada gaji dan sudah dibayarkan ; Bahwa yang membuat PKB adalah Serikta Pekerja dan manageman ; Bahwa saksi menerangkan sarat
73 — 7
harus ditolak untuk seluruhnya ;36.Bahwa mengenai peletakan Sita Jaminan yang dilakukan harus dinyatakandicabut, sebab Pelatakan Sita Jaminan tidak bisa diletakkan terhadap Harta MilikOrang lain, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak11pihak dalam suatu Perkara, dimana barangbarang yang di sita Jaminan tidakada hubungan dengan Pelawan atau dengan kata lain bukan milik Pelawan ;37.Bahwa Peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjung Pinang di duga sarat
53 — 12
harus ditolak untuk seluruhnya ;36.Bahwa mengenai peletakan Sita Jaminan yang dilakukan harus dinyatakandicabut, sebab Pelatakan Sita Jaminan tidak bisa diletakkan terhadap Harta MilikOrang lain, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pihakpihak dalam suatu Perkara, dimana barangbarang yang di sita Jaminan tidakada hubungan dengan Pelawan atau dengan kata lain bukan milik Pelawan ;37.Bahwa Peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjung Pinang di duga sarat
87 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 708 K/Pid.Sus/2016pemilik Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Prima Mandiri Durenan,yang dibeli / diakuisisi menjadi asset Pemerintah Kabupaten Trenggalek;Bahwa peran Terdakwa dalam proses pembelian Koperasi BankPerkreditan Rakyat (KBPR) Prima Mandiri Durenan, sarat dengankepentingan, dengan orientasi untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiridan orang lain;Bahwa dalam pelaksanaannya, pembelian Koperasi Bank PerkreditanRakyat (KBPR) Prima Mandiri Durenan ternyata dibeli oleh PemerintahKabupaten
PT. SATWIKA PERMAI INDAH
Tergugat:
1.AHMAD SYOPYANUDIN
2.SUBHAN
3.TAJUDIN
4.FAIKOH
5.SYAMSUDIN
6.FAHRUL WAHDI
7.HJ.HAMDAH
8.SAODAH
Turut Tergugat:
1.NAJIB MUHAMAD
2.TAN HENDRATO TANZIL
3.HENDRA GUNAWAN
117 — 33
Apalagi diketahui secara umum,bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang dalamkepengurusannya sarat dengan jual beli tanah dan atau bangunan(properti) ;Bahwa, dalam Angka 4., Posita Penggugat menyatakan bahwa dalampelaksanaan Pasal 3 ayat (i) PPJB, Pihak Pertama (Jamaludin/Tergugat Ill sebagai penandatangan PPJB akan mengurus danmenyelesaikan hutang atas jaminan atas Objek Gugatan denganBank Mutiara (dahulu Bank Century).
131 — 75
Dalampertimbangan hukum sebagaimana terbaca dalam putusan halaman 42sampai dengan halaman 52, yang sarat dengan pendapat para ahli hukum,sepertinya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsure delik tersebut. Namun bagi kami Penasehat hukumterdakwa berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsureDengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawaorang lain tersebut.
1.IDAM KHOLID DAULAY SH
2.MHD. HENDRA DAMANIK, S.H., M.H.
Terdakwa:
Edi Suhendri, SKM Bin M. Nasir Barat
182 — 186
Dalam Yurisprudensi tersebutdijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/PenuntutUmum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalamkedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkaradengan Terdakwa yang diberikan kesaksian, dan dalam Yurisprudensi tersebutHalaman 74 dari 90 halamanPutusan Nomor 2/JN/2019/MS.Susjuga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yangmelakukan tindak pidana bersamasama diajukan sebagai saksi untukmembuktikan
Puspa Dewi
Tergugat:
dr. Ida Bagus Oka Suteja
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram
2.Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat
3.Ahmad Tohir
4.I Made Suarjana
5.Thomas Arnold Ferdinandus
6.Miftahuddin
83 — 48
Ida Bagus Oka Suteja kecuali tempat Merajan yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat bersama ;
4. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah obyek sengketa -3 dan Tanah Obyek Sengketa -4 kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;
6.
70 — 18
Tergugat IV, telah menjual objek tanah dan bangunan rukokepada Tergugat III, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagaimanaterbukti dari adanya Akta Jual Beli Nomor : 90/2012 tertanggal 14 Agustus 2012yang dibuat dan dihadapan Tergugat V selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) ;Bahwa dari jual beli ini, Tergugat III telah difasilitasi dengan sebuah pembiayaandengan prinsip syariah oleh Tergugat IV.Bahwa proses jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III inidilakukan sarat
1.BAMBANG ERMANTO
2.ASNIDAR SUPARDI
3.UMIE KALSUM
4.SUHELMAWATI
Tergugat:
1.SUARDI
2.HARMINI
3.KISWOYO
4.YUSI KARMILA SARI
5.KHAIRIL DAUD
6.SURIATI
7.SESMAN
8.INAR
9.SARMADI
10.DEVI SUSANTI
11.SYAFRIL
12.ZAINIDAR
13.AKMAN RB
14.RIZA MALINI
15.IJON
16.IMIS
17.ASNIDARTI
18.HAYATI JAMUIR
19.ANAS CAN
Turut Tergugat:
1.Camat Koto XI Tarusan
2.Markhalina Satria Nita, S.H, M.Kn
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
117 — 28
SHMtersebut penuh dengan sarat rekayasa, dan tidak mungkin Kantor Agaria/BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan sertifikatyang ganda di atas objek perkara, karena Kantor Agrarial Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan sertifikat berdasarkanaturan yang berlaku dan penuh dengan kehatihatian;Bahwa tidak benar apa yang disampaikan pada positanya di point 2 (dua)halaman 6 (enam), walaupun Angku dan Nenek Para PENGGUGAT sudahmeninggal, yang berhak
107 — 56
Tergugat Il dan Tergugat Ill atau siapa sajayang menguasai dan melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa ,untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan kebun karet yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dantanpa sarat apapun juga.Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat Ill atau siapa saja yangmenempati bangunan tempat usaha di atas tanah kebun obyek perkarauntuk membongkar bangunan tersebut secara seketika dan sekali gus tanpasarat apapun juga.Menghukum Tergugat
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukan bahwa perkara a quo sarat dengankepentingan politik dari rezim yang berkuasa terhadap rezimsebelumnya dan Majelis Hakim abaikan faktafakta hukum yangterungkap dan tak terbantahkan di persidangan;Bahwa Pasal 183 KUHAP merumuskan agar hakim dapat menjatuhkanpidana "Apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadidan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ";Keterangan saksi Mahkota Paschalis Laki, B.A