• Menetapkan barang bukti berupa :

• Menyatakan barang bukti berupa :

  1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

• 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

• 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

• Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

  Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

• Bahwa terhadap benda tidak bergerak, penyerahannya diluar dalamPasal 616 KUHPerdata sebagai berikut:Penyerahan atau penunujukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam pasal 620.Selanjutnya Pasal 620 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalamtiga pasal yang lalu, pengumuman termasuk di atas dilakukan denganmemindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau suratkeputusan

• 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

  3. Menetapkan barang bukti berupa :

  3.1. 2 (dua) botol miras merk Anggur Kolesom cap orang tua isi 620

• Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.130.1 (Satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.131.1 (Satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanpa tanggal bulanNovember 2011.132.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.133.15 (lima

  Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dariDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765,tanpa tanggal bulan November 2011.133. 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir transaksi setorantunai ke Rekening Giro Nomor : 03863000028 an. WalikotaSemarang Cq Kas Umum Daerah yang tersimpan di Bank BTPNCab.

• : 1140101322205

  1. Peninggalan harta Bapak Tukimin

1. TABUNGAN BRI No Rek: 008601008027505
2. DEPOSITO BRI No Rek: 340155404
3. TABUNGAN BANK JATIM No Rek: 0262717976
4. TANAH DAN BANGUNAN atas nama TUKIMIN SHM NO 216
5. TANAH atas nama TUKIMIN SHM NO 379
6. TANAH DAN BANGUNAN TUKIMIN HGB NO 1586
7. TANAH atas nama TUKIMIN SHM NO 620

• Satu petak tanah kebun berbentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 340atas nama Hj.Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkan Akta JualBeli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010 seluas 356meter terletak di Desa/Gampong Rawang ltek, Kec. Tanah JamboAye, Kab. Aceh Utara.Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj.Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lbrahim Bardansemasa sedang dirawat di RS. Herna, Medan.

  Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010seluas 356 meter terletak di Desa/GampongRawang ltek, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara.f. Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj. Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lorahimBardan semasa sedang dirawat di RS.

• Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

  Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

• 1457 : Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu) mengikatkan = dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan.Pasal 1459 : Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.Pasal 616 : Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantah bergerak dilakukan dengan pengumuman akan aktayang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalamPasal 620

  .Pasal 620 : Dengan mengindahkan ketentuanketentuantermuat dalam tiga pasal yang lalu pengumuman termaksuddi atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinanotentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yangbersangkutan ke kantor penyimpan hipotik yang manadalam lingkungannya berangbarang tak bergerak yangharus disertakan tv berada dan dengan membukukannyadalam register.Bersama sama dengan pemindahan tersebut di atas, pihakyang berkepentingan harus menyampakan juga kepadapenyimpan hipotik

• PN.Jmb.menggunakan alat berat berupa Motor Greader untuk untuk meratakanBatuan dan Kerikil Sungai dan melaksanakan pekerjaan GorongGorongdiameter 40 cm pada 2 (dua) titik sedangkan alat berat Vibrator Roller yangseharusnya digunakan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan tidakdilaksanakan (Fiktif).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupa pengolahandata pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim TenagaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BungoNomor : 620

  Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupapengolahan data pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan)oleh Tim Tenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Bungo Nomor : 620/269/BMPUPR/2020 tanggal 15 Oktober2020 perihal Laporan Tinjauan Lapangan terhadap KegiatanPembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun PeninjauKecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI HERWINDO, ST danSYAIFUL BAHRI, A.md menyimpulkan

  Keadaandilokasi perkerasan yang terpasang dengan lebar dan tebalyang bervariasiBahwa hasil pemeriksaan berupa pengolahan data pengukuran danpengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim Tenaga Teknis terhadapKegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun PeninjauKecamatan Bathin Il Pelayang Kabupaten Bungo yang bersumber dariDana Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut dilampirkan dalam SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo: 620/269/BMPUPR/2020 tanggal 15 Oktober

  JalanUsaha Tani;Foto Copy Tanda Bukti Penyetoran Pajak TA. 2019;Foto Copy Peraturan Dusun Peninjau Nomor : 01 Tahun 2020tanggal 05 Januari 2020 Tentang LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Dusun Tahun 2019;Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/TPK/2019,Nomor:900/ /SPK/PNJ/2019 tanggal 15 Mei 2019 untuk pekerjaanPembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani di DusunPeninjau;Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tebo Nomor 620

  /260/BMPUPR/2020tanggal 13 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut PermohonanBantuan Tenaga Teknis.Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tebo Nomor 620/269/BMPUPR/2020tanggal 15 Oktober 2020 perihal Laporan Tinjauan Lapanganyang telan dilakukan terhadap pekerjaan Pembukaan danPerkerasan Jalan Usaha Tani di Dusun Peninjau.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dusun.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2014tentang

• dengan jumlah semuanya sebesar Rp.3.940.000,- (tigajuta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusiasampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara kepada PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensisejumlah Rp 620

• . : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua keNo. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03Desember 2007 dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah). Putusan pidana Tipikor nomor: 21/Pid. Tipikor./2011/Pn.Smda.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.

  tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bf.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620

  Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620

  K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja

• ini ditujukan Penggugat untuk memperoleh objek perkara, bahkanjika diperhatikan posita gugatan Penggugat pada alinea 7, halaman 4,secara tegas Penggugat mengakui objek perkara dikuasai oleh Tergugat ,artinya tidak pernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat danIl serta dari Tergugat Ill kepada Penggugat atas objek perkara a quo; Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumterkait dengan peralihnan hak atas benda itu sebagaimana diatur dalamPasal 612, 613, 616 dan 620

  ditujukan Penggugat untukmemintakan objek perkara, bahkan jika diperhatikan posita gugatanPenggugat pada alinea 7, hal. 4, secara tegas, Penggugat mengakuiobjek perkara dikuasai oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), artinya tidakpernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat I, Il dan Ilkepada Penggugat atas objek perkara a quo;Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumperdata, terkait dengan peralinan hak atas benda itu sebagaimana diaturdalam Pasal 612, 613, 616 dan 620

• BumiBara Makmur Mandiri Nomor: 620/403/PU tanggal8 Oktober 2012 perihal Permohonan Surat Rekomendasi(fotokopi dari fotokopi); : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 691 Tahun 2012tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberian izinPembangunan Jembatan Penghubung antara DesaMatagual dengan Desa Muara Jangga Kecamatan BatinXXWM kepada PT.

  Bumi Bara Makmur Mandiri olehAuditor Independen EFFENDY & REKAN, 25 Juni 2014untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (sesuai dengan asli);: Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBatang Hari Nomor: 620/22/DPU tanggal 16 Januari 2012perihal Izin Pembangunan Jembatan Girder Baja (fotokopidari fotokopi); 41. Bukti P42.1 : a. Surat Setoran Bukan Pajak Pembayaran luran TetapIUP Eksplorasi PT.

• NESIN menjual kepada MUDJIMAN, seluas kuranglebih 1. 620 M2 AJB No. 1470/Curug/1994 tanggal, 13Desember 1994 (PPAT Camat Curug) kemudian Mudjiman,menjual kepada HARTONO SUNDORO HOSEA dengan AJBNo. 1615/2011, tanggal, 12 Desember 2011 (PPAT NotarisKabupaten Tangerang: Dyah Ida Harnani, S.Sos, S.H,M.Kn).Selanjutnya HARTONO SUNDORO HOSEA/TURUTHalaman 17 dari 74 Putusan Nomor 68/PDT/2018/PT BTNTERGUGAT menjual kepada MARIANI SANTOSO/PENGGUGAT dengan AJB.

  niet onvantkelijk verklaard).Berdasarkan alasan fakta dan hukum tersebut di atas, maka sangat beralasanhukum TERGUGAT dan TERGUGAT Il memohon kepada yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenanmemutus dalam Eksepsi sebagai berikut:1.Menyatakan PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan perubahan datafisik tanah yaitu terkait luas, batasbatas tanah dan surat ukur tanah yangtercantum pada SHM No. 00478/ Desa Curug Wetan atas namaPENGGUGAT seluas kurang lebih 1. 620

• Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 bulan Agustus oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 26 September 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

• Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 21 Nopember 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Satu Bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer no. 40 tanggal 15 Februari 2001 CV Banjar Negeri oleh Notaris ACENG IRAWAN, S.H.

• /15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)

• 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
• 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (Kontrak) Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)
• 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (ASLI)
• 1 (satu) bundel

• 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
• 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.

• Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
• Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Uang Muka 30%.
• Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya CV.EDIMAT.

• Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
• Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
• Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.

• Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
• Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
• Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.

• No.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, disebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah benar dan tepatdalam penerapan hukumnya, halmana pertimbangan yang diambilsudah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap

  No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa oleh karena itu 7 (tujuh) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini jelas dan tegasmerupakan KTUN yang bersifat kongkrit, individual,

  No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka tidak ada alasan yangdapat dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan bahwa kewenanganabsolute untuk memeriksa dan memutus sengketa

  No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa selain SK Bupati Lahat No. 540/ 29/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005tertanggal 24 Januari 2005, 6 (enam) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini

• TOTALKELURAHAN KTP KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 4486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200Chrong Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 04/200 580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4290 s10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 2 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu a 04/200 620

  KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 1486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800CaniSirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200oR Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu i 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 1 04/200 o580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4200 10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa prioai200 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 1 04/200 620