Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-07-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 620/Pid.B/2013/PN.Bwi
Tanggal 17 Oktober 2013 — - ROHMAN bin WARSI ;
34 — 7
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara im Penuntut Umum telah mengajukanRohman bin Warsi selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana,dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selamadalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tgl
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
YULIANTO, SH. MH.
Terdakwa:
DHARMAWATI Binti MANISMAN
104 — 12
  • perusahaan ;Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi untuk tagihan dari tookmana uang yang dipergunakan oleh terdakwa ;Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatanakan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangandihadapan penyidik ;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pihak Penyidik tidakpernah melakukan penekanan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-09-2015 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Lbj
Tanggal 30 September 2015 — HUBERTUS JUKU alias TUS
37 — 31
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan masingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakanterhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelakusuatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dankewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanyadakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-07-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 28-K / PM I-05 / AD / VI / 2014
Tanggal 18 Juli 2014 — Zulkardiman Serka/21020104730883
156 — 59
  • Bahwa Danbrigif 19/kh (Letkol Inf andi Chandra Asadudin,S.E.) maupun Dandenma Brigif 19/Kh setiap ada kesempatanbaik pada pelaksana apel maupun pada saat jam Komandanselalu memerintahkan atau) memberikan penekanan secarakhusus untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yangmenyangkut masalah narkoba.8.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTK
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDREAS KENNY KUMALA Alias KENNY Diwakili Oleh : PARIAMAN SIAGIAN,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TUTI KRISTIANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : HARY WIBOWO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : WIDI SULISTYO, S.H
438 — 437
  • Ada penekanan terdakwa dalam katamengingatkan dan kata pikir sebelum kata intoleransi yang sangatsangat buruk, menunjukkan bahwa terdakwa adalah menganalisa atauberpendapat tentang bunyi toa yang selama 2 jam itu intoleransi yangHalaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTKsangatsangat buruk.
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Register : 02-02-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 11/Pid.B/2016/PN Psr
Tanggal 3 Maret 2016 — 1. WAHIBULLOH BIN ANSORI 2. M. SELAMET BIN MUHAMMAD ROIS
23 — 10
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 PK/PDT/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN (PT. PPP) .DK VS PT. USAHA PERKEBUNAN & DAGANG PARA SAWITA (PT. PARA SAWITA),DK
90 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diselesaikan hanya oleh pihak Penggugat dengan Para Tergugat saja,maka Penggugattelah menyerahkan dan meminta kepada Pemerintah DaerahTingkat dan II serta instansi terkait untuk membantu penyelesaian masalahsengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;bahwa Pemerintah Daerah Tingkat dan Il serta instansi terkaitmenanggapi permohonan Penggugat tersebut secara positif, dan telahmemanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk duduk bersama dalamperundingan yang cukup demokratis, tanpa ada unsur penekanan
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus Anak
Register : 15-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bnr
Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana-Terdakwa
193 — 43
  • Unsur Barangsiapa.Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2016/PN BnrMenimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepadaorang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yangdipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum,relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaanPenuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA,SH.MH.
Terdakwa:
HUANG CHING AN
95 — 58
  • Verbalisan sebagai berikut :1.Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ;Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ;Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ;Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan
    Angkatan Laut,BNN dan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.Smda
Tanggal 10 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SURYA FERNANDO SITUMORANG, SH
Pembanding/Terdakwa : ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, SH Bin RASYID
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, SH Bin RASYID
99 — 55
  • menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora Megah Sejahteradengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) ;Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan
    menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Putus : 19-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 61-K / PM I-05 / AD /X/ 2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Arif Rahman Kopda NRP 31020703840882
115 — 110
  • urine di BNNKSingkawang hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung ZatAmphetamine (AMP) Kemudian Terdakwa dilimpahkan keSubdenpom XIlI/11 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa menurut Saksi6di satuan Brigif 19/Kh sudah seringdilakukan P4GN Penyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan,Penyalahgunaan Narkoba, bahkan Danbrig, Kasbrig, Dandenma,Wadandenma dan Perwira Staf lainnya telah berulang kalimemerintahkan dan memberi penekanan
    disaksikan Terdakwa, anggota Denpom XiIl/11Skw dan salah satu anggota Provost Brigif 19/Kh yang ikut padasaat itu, dan hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) Amphethamine (AMP).Bahwa disatuan Terdakwa Brigif 19/Kh sudah sering dilakukanPenyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan, PenyalahgunaanNarkoba, bahkan sudah berulang kali pada saat jam Komandanoleh Danbrig 19/Kh, Kasbrig dan Perwira Staf lainnya telahberulang kali memerintahkan dan memberi penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
486 — 331
  • Namundemikian,dalam perkembangan hukum di Indonesia, dari keempat undangundang tersebut dapat dipahami bahwa penekanan dari asasketerbukaan itu sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untukmendapatkan informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatifdengan tetap menghormnati perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara.
    Pendeknya, penekanan dariasas iniadalah kecermatan dalam penyiapan keputusan, denganmemperhatikan aspekaspek yang relevan dengan permohonan.Misalnya, keputusan menteri yang diambil tanpa (begitu)memperhatikan permasalahan yang telah digambarkan oleh pemohondalam permohonannya dan tidak mencaritahu lebih lanjut bagaimanapersisnya meskipun terdapat alasan untuk itu, dapat dianggapsebagai pelanggaran asas ini (CBB, 11 Januari 2000, AB 286, m.nt.
    Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraiantugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlakusecara umum dan khusus di instansinya.Dalam literatur hukum Belanda, asas proporsionalitas ini dianggapsebagai bagian dari asas kecermatan materiil, dengan penekanan padakeseimbangan antara beban yang ditimbulkan (carayang digunakan)dan kepentingankepentingan yang didukung (tujuan).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — HAPOSAN SIMBOLON vs JAIRING NAIBAHO ALIAS AMANI KARTINI, dkk
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Catatan: penambahan garis bawah pada kutipan butir 15 adalah penekanan daripara Tergugat.Isi dari butir 15 tersebut menegaskan bahwa Penggugat telahmencampuradukan seluruh dasar hukumnya.Pertama adalah bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri Balige dalamsuatu gugatan perdata untuk memeriksa tuduhan di atas.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
YOSSI HARISA, SH
Terdakwa:
1.JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN
2.ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN
3.RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA
4.PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN
93 — 34
  • judi di jalan umum atau dipinggir jalan umumatau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izindari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untukmengadakan perjudian itu ;Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-02-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 7 April 2016 — PT.ASTRA SEDAYA FINANCE >< NY.EPI YULIANA
89 — 74
  • Mobil tersebut telah diikat dengan Jaminan Fidusia dan telah terbit SertifikatJaminan Fidusia.27.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONPENSI dan tindakan dari TERGUGATREKONPENSI yang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminanmilik dari PENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakantindakan melawan hukum (Vide pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
AGUS ADI ATMAJA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SAIDI ALS DEDI
27 — 12
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan lakilaki yang bernama MUHAMMAD SAIDI AliasDEDI sebagai Terdakwa, dan
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 17-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 19-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 358/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI
150 — 69
  • membenarkandan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalahbukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan Penyidik yangmelakukan pemeriksaan terdakwa dalam penyidikan/ Verbalism, yaitu sebagaiberikut ;Rio Tanamal Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi telah menlakukan pemeriksaan terhadap saksi danterdakwa dalam perkara ini dengan sebaikbaiknya;Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak penekanan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 532/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 12 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : NURDIJANTO TJOKRO HANDOJO Diwakili Oleh : Nusye Kusuma Indah Jayanti, S.H., M.Hum., M.Sc. dan Bambang Handoko Kingkin, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero Tbk Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor wilayah VII Semarang Regional Retail Collection and Recovery Regional VII Jawa Cq. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Surakarta Consumer Loans Area Solo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
108 — 88
  • harga lelangobyek jaminan oleh Tergugat secara sepihak dan tanpa pesetujuanPenggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat;39.Bahwa perbuatan hukum tergugat II menerima permohonan lelang dariTergugat yang didasarkan oleh perbuatan melawan hukum, maka sangatberalasan menurut hukum apabila lelang yang akan dilakukan Tergugat Iladalah Lelang yang cacat hukum dan harus dihentikan;40.Bahwa isi sSuratsurat yang telah dilayangkan kepada Penggugatkesemuanya bermuatan penekanan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 22-06-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 109/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. BANK PANIN TBK. Kantor Cabang Utama Pekanbaru
Terbanding/Tergugat I : SAUT SIHALOHO, SH
Terbanding/Tergugat II : MULIAMRI
Terbanding/Tergugat III : MURTHY SURIYENDRI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat III : SAFRIO MARTIN
96 — 67
  • perlawanan adalah dimana PELAWANmempunyai kepentingan dan nyatanyata putusan atas penetapan yangdilawan tersebut merugikan hakhak Pelawan.Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut PELAWAN mempunyaikualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan Penetapan Sita Jaminanterhadap Obyek Sita Jaminan aquo, sehingga Perlawanan yang diajukanPELAWAN haruslah diterima dan dikabulkan ;Pendapat hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 RV, halmana kemudian dalam bukunya halaman 48 Yahya Harahapmenyatakan:...penekanan