Menimbang, bahwa sebelum majelis dapat menyatakan Para Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbagkantentang benarkah perbuatan Para terdakwa dimaksud telah memenuhi semuaunsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan;50Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas, yakni Primair melanggar pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 ahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 KUHP, Subsidiair melanggar Pasal3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.

BUHARI, sejumlahRp.1.915.000.000, (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo.

Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yangmerupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.nonnnnne Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

SLAMETmerupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.

TANA Bin LAHASANG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

Nomor 1637 K/PID.SUS/2017Nomor LAPKKN128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua;Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal

Dan khusus untuk perbuatan terdakwaMASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA , Negara/Daerah dirugikanmasingmasing terdakwa MASLIA QOMAR sebesar Rp. 9.125.000,(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwaDENY SAPUTRA sebesar Rp. 4.550.000, (empat juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif,sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiNusa Tenggara Barat tersebut diatas.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MASLIA QOMAR selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 040/821.1/BKD/2007 tanggal 12 Juli 2007, diangkat sebagai Bendahara PengeluaranSetda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 199/62/Peg/2010 tanggal

(Seratus sembilan puluh satu juta empatratus enam puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakandakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebihdahulu dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31212Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.

memenuhi status personalitasterdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam dakwaan Primer yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perk :PDS01/MARTA/01/2013 tertanggal 15 juli 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut:PRIMAIR :an Bahwa ia Terdakwaeceamais Perbuatan terdakwa Terdakwa BAHRUL~ Bin H.MANSYAH tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telahterbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabiladakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 tahun2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5.

Karya Putra Powerin untuk Pembangunan PLTU2x7 MW di Sampit, Kalimantan Tengah, Nomor : SR416/D6/02/2009tanggal 2 April dari BPKP ;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa .

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Agus Wijayanto Legowo dan Terdakwa Il HestiAndi Tjahyanto alias Ica Sulaiman bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

dalampemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan : Jyerdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya proses persidanganan; Terdakwa telah lanjut usia dan sedang sakit; Jerdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkatkasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

., Ir.ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU SektorHalaman7Putusan Pengadilan TipikorPembangkitan Belawan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tigamilyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007,bersama dengan Ir.

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitumelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal9 UU RI Nomor

Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta Nomor SR431/PW09/5/2015 tanggal 8 Mei 2015 atas DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 Gardu Induk(1.610 MVA) Khusus Pembangunan Gardu Induk 150 KV Kadipaten dan New Sanurpada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN(Persero) TA 2011 s.d 2013;wannn= Perbuatan Terdakwa WIRATMOKO SETIADJI tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Halaman 127, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahuluDakwaan Primair yaitu. : Perouatan Terdakwa diatur dan diancam Pidanasebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

selanjutnya untuk mempertimbangkan aspekyuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yangdi dakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif denganHalaman 128 dari 188, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.menghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan denganunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidakmemenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa dengan demikian unsurunsur dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP danKedua Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;DANKEDUAPRIMAIR :Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 31Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Pasal 3 Jo.

Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primairsemuanya terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan,sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur unsurnyaadalah sebagai berikut :1. Setiap Orang2. Secara melawan hukum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.4.

2 ayat (1) Jo.

FRANS EDUARDZANDSTRA , ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap OrangHalaman 3

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ,tidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Perbuatan terdakwa Ivan Ch Litha sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 (1)KUH.Pidana.Subsidair. Bahwa ia terdakwa Ivan CH Litha selaku Direktur Utama PT.

LITHA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUH.Pidana jo pasal 64 (1) KUH.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PertamaPrimair ; Menjatuhkan pidana

pengganti sebgaimana diuraikan dalam amar putusandi bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak adaalasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan ; Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalamtingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadaTerdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor:31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP jo Undangundang Nomor:46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dan Undangundang Nomor:8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI="

SUKONO , MM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama , Primair : pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 Tentang

SUKONO, MM. dari Dakwaan Pertama , Primair :pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang

dakwaan pertama , tetapi karenadakwaan ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas maka majelis akanmembuktikan Dakwaan Primair terlebin dahulu, apabila Dakwaan Primair tidakterbukti maka majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiair demikian jugasebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terobukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa atas uraian di atas maka mejelis terlebih dahulu akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan pertama primer yaitu melanggarPrimair pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNANGSIH alias JUN dalam kapasitasnya selakuKuasa Direktur PT.

Nomor 1668 K/PID.SUS/2015ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen)paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jikatidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untukmenutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidakmempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.