Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

., tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(Dakwaan Kesatu Primair) ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primairtersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanAlternatif Kesatu Primair menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif KesatuPrimair tersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD)Pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara TahunAnggaran 2016 Dan 2017 Nomor : LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 9Desember 2019.Halaman27 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdiPerbuatan Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANGtersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR.Bahwa Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANG selaku Penjabat(P)Kepala Desa Loka KecamatanTolala Kabupaten Kolaka Utara berdasarkanKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/308 tahun 2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang

LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 09 Desember 2019sekitar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, Majelis akanmempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidanakorupsi Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagaiberikut :Primair, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan Tindagk Pidana Korupsi atas Undang Undang ri Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair: didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsisebagaimanPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sekalipun

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.

yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU164KEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;a Ff beMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;6.

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEXterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Fotocopy Surat penelitian Kelengkapan dokumen SPP;Menimbang,bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa disusundalam bentuk surat dakwaan subsidiair yang terdiri dari dakwaan :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo.

Kerugian Keuangan Negara (ab) (245.000.000,0035.546.696,00=209.453.304,00)Sehingga akibat perbuatan terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.TNegara Cq Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Poso mengalami kerugian+ 209.453.304,00 ( dua ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tigaratus empat rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut.soonee Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = ATAUKEDUAaonnon= Bahwa ia Terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.T.dalam kapasitasnyaselaku Bendahara Kelompok Tani Pebunia pada pengelolaan cetak sawah Desa Owini,Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampaidengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempatdi Desa Owini

/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsipenyalahgunaan dana bantuan KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian NegaraPerumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN tahun 2008 disimpulkan telah terjadikerugian keuangan Negara sekurangkurangnya Rp 797.000.000, (tujuh ratus sembilanpuluh tujuh juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa Jiji Abdul Ajiz bin Udib, S.Pd. sebagaimana terurai di atasdiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara"Subsidaritas", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahul n Primairbaru kemudian dakwaan Subsidiair,bilamana temyata Dakwaan Primair tidak terbukti:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan surat dakwaanPrimair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, yangmengandung unsurunsur sebagai berikut;1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;5.

KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWWOSUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam suratDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;2.

dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasardakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana korupsiyang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN PRIMAIR : pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.DAKWAAN SUBSIDAIR : pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah

GBA 633.600.000,00Total Pembayaran kedistributor/ Sole Agent 2.566.248.741,00Jumlah Kerugian Keuangan 5.079.998.312,11 Negara (d) = (a)(b)(c)Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamPenyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b,ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan

Irigasi Kabupaten Tana Toraja TahunAnggaran 2008, namun tidak melaksanakan Pekerjaan Jasa KonsultasiPengawasan dengan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kekuranganvolume pekerjaan, bertentangan dengan : Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan :bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilaksanakansebelum barang dan / atau jasa diterima dengan baik ;Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa I. SILMAN PONG MANDA, ST.MT yang bertindaksebagai Konsultan Pengawas dari CV. Adzti Citra Utama dan Terdakwa Il.Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2525 K /Pid.Sus/2012LUTHER DUALEMBANG yang memposisikan dirinya sebagai yang mengurusadministrasi perusahaan CV.

Dan Majelis Hakimmembuktikan pasal yang relevan pasal yang melawan dengan fakta hukumyakni pasal 2. ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahberdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut MajelisHakim Pengadilan

29Juli 2011.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut,selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa didalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagimana dalam dakwaan ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukantindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secaracermat satu

Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tersebut di atas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2017Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana,sebagaimana dalam dakwakan Primair;2.

sebesar Rp.20.995.000(Dua puluhjuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; e Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru danmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.21.830.000(dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi JawaTengah Nomor : LHAI1900/PW11/5/2011 tanggal 25 April2011 ; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

dengandakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 KUHP Subsidair melanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal64 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

KementrianPendidikan dan Kebudayaan R.I. sebesar Rp. 141.028.903,99(seratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu Sembilanratus tiga rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat(1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSi. ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd dalam kapasitasnyaselaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.Lamala Kab. Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Olah Raga Kab.