Ditemukan 274758 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 14
68 — 14
Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraiankarena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebihdahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut.
perundangundangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasiwarga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapatalasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturanpemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.
dalam satu tempatkediaman bersama, usaha perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hsil,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu. adalah merupakan fakta hukum yang cukup untukmenjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga danTergugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karenaperselisinan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturanpemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN Koba Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Kba Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 24
67 — 24
Tengah pada tanggal 30 Maret 2020, dandikarunia 1 (Satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugatsebagaimana bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatanPenggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam halini Pengadilan Negeri Koba, memiliki Kewenangan untuk menyidangkan gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
sahyang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khonghuchubernama Liong Sui Hiung, pada tanggal 8 September 2019, dan dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengahpada tanggal 30 Maret 2020, sebagaimana bukti P.3 dan P.4, sehingga dengandemikian maka yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah jelas, yaitu ikatanperkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.3 dan P.4tersebut, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam UndangUndang Nomor1
UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagaiberikut:(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat
Register : 06-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2838/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 11
9 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon kurang terima dengan penghasilanPemohon yang hanya sebagai pekerja buruh, dan sekarang Pemohon denganTermohon sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisahkeduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 21-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0373/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 8
13 — 8
Putusan No. 0373/Padt.G/2021/PA.SIwdan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun danselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan September Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 09-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA MARISA Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Msa Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 6
15 — 6
paksaan keluargakedua belah pihak dan/atau orang lain;70 Bahwa keluarga HT telah datang untuk melamar MW dan telahditerima oleh Pemohon selaku walinya, namun perkawinan tidakdapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan;Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untukmemberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, maka Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor1
UndangUndangnomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung telah mendukung,menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Pemohon untukmendapatkan hak pendidikan, namun anak a quo menolaknya (in casu menolakuntuk melanjutkan pendidikannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akandilaksanakan tidak menciderai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor1
Register : 09-08-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2512/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 03-06-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1843/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 12
17 — 12
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Faktor ekonomi, dimana Termohon selalumerasa kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon., dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 18-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pwl Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
8 — 4
Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Hal ini menunjukkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuatsebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehinggaperkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yangsudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengantujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
Register : 15-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0298/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
2019 sampaidengan bulan Oktober 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 10-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0593/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Termohon sekarang sudah selama 5tahun 10 bulan dan selama pisah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagikembali ke rumah kediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuanPasal 21 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 InpresNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 09-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pwl Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
lagisejak bulan awal tahun 2007 karena Tergugat tidak memberikan nafkahkepada Penggugat disamping itu Tergugat juga menjalin hubungan asmaradengan perempuan lain; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Juli 2011 hingga saat ini, Tergugat yang meninggalkanPenggugat; Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahiPenggugat; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugatdan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang bertikir;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatanlahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga Penggugat
Register : 16-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1966/Pdt.G/2019/PA.Mks Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 3
6 — 3
berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatanlahirbatin diantara suamiisteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkantelah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dankesamaan kehendak diantara keduanya;Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UndangUndang Nomor1
untuk dapat rukun kembali dalam sebuahrumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertisekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkanmudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,sehingga oleh karenanya majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor1
Register : 04-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1905/Pdt.G/2017/PA.Pwt Tanggal 12 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sehinggasehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubunganhukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalildalil yangpada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat
Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat domisili Penggugatdan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA PEMALANG Nomor 2428/Pdt.G/2020/PA.Pml Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar KemampuannyaMenimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Mei 2018 Penggugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 3 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 03-06-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PA MAMUJU Nomor 177/Pdt.G/2020/PA. Mmj Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
16 — 8
keretakanikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan oleh adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama wiwikyang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) Bulan dan selama ituantara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai namun tidakberhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yangdimaksud dalam Alguran Surah ArRum ayat 21 yakni membina rumah tanggayang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 UndangUndang Nomor1
cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telahberalasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 02-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1798/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sehinggasehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubunganhukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalildalilyang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon
Pasal 19 (huruf) f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 01-05-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1026/Pdt.G/2013/PA.Mr Tanggal 4 Juni 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
tangganya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, sehinggaperkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus adacukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiistri, sedangkan alasanalasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
hubungan harmonis dengankeluarga pihak Penggugat, karena setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkarankeluarga Tergugat terlampau ikut campur dan cenderung membela dan memihakTergugat , yang akibatnya Penggugat dan tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah 1tahun 6 bulan lamanya telah terbukti, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugattersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 14-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Mtr Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 8
35 — 8
sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapathidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini , telah terpenuhi alasan cerai ex pasal 19 (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa fakta fakta hukum tersebut telah pula memenuhiPasal 39 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor1
No.537/Pdt.G/2020/PA Mtr.Pemohon mengenai izin talak raj i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkandengan putusan verstek ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk sengketa bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3427/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 8
20 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauHlm.7 dari 13 hlm.
perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohonsebagai suami dan seringkali membantah ketika diberi nasehat, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 16-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3209/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHim.7 dari 12 him.
disebabkan Termohon tidak mau taat kepada Pemohonyang mana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon untuktinggal bersama dirumah Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohonsudah berpisah selama 7 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya Ssuam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1