Putusan No. 324/PDT/2018/PT MKSsesuai denganPasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.02/2015tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan olehPT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), menyatakan:Potongan dalam rangka pemenuhan kewajiban atas PPh Pasal 21,furan jaminan kesehatan, dan tuntutan ganti rugi atau utang kepadanegara wajib disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas negarasesuai dengan ketentuan peraturan

Bahwa tidak jelas perhitungan Penggugat atas jumlah pengembalianuang yang menjadi kewajiban Tergugat ataupun Tergugat Il dalamPosita sehingga Petitum pengembalian uang penggugat sebesarRp112.857.600 menjadi tidak jelas pembagiannya, hal mana sesuaidengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970tanggal16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut:Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpaperinciankerugiankerugiandalambentukapayang menjadi dasar tuntutanitu, harusdinyatakan

SRT121/CU.06/032010 tanggal 25 Maret 2010 tentangTuntutan Ganti Kerugian;perhitungan jumlah ganti kKerugian sudah sesuai dengan datadatasebenarnya, tidak terdapat kesalahan perhitungan dalam penetapan gantikerugian ini.5.

Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.02/2015, yang menyatakan:(1) KPA BUN bersama PT Taspen (Persero) dan PT Asabri(Persero)melakukan perhitungan selisih lebih atau selisihkurang atasrealisasi pembayaran manfaat Pensiun untukmenentukan selisihlebih atau selisih kurang pembayaran manfaat Pensiun setelahbulan pembayaran.(5) Apabila berdasarkan hasil perhitungan akhir tahun berkenaanterdapat selisih lebih antara dana yang diterimaPT Taspen(Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan pembayaran

kelebihan uang milik Penggugat secara lisan maupuntertulis, karena Tergugat tidak pernah menerima permintaan Penggugattersebut.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum adalah permintaan yang prematur dan melampaui putusanMajelis Hakim a quo, karena tidak pernah terbukti bahwa Tergugat menguasai dan menahan pengembalian uang penggugat sebesarRp.112.857.600 (Sseratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribuenam ratus rupiah), terlebih lagi tidak jelas perhitungan

Uraian Menurut MenurutPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.375.829.464 4.375.829.464Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 437 .582.946 437 .582.9462 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 8.945.445.929 8.477.122.384Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (8.507.862.983) (8.039.539.438)3 Kelebihan Pajak yang sudah:PPN yang Kurang Dibayar 8.507.862.983 8.507.862.9834 PPN yang Kurang Dibayar 0 468.323.5455 Sanksi AdministrasiKenaikan

POKOK MATERI BANDING;Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagaiberikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak November 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP508/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012 adalahsebagai berikut: Ditambah/ Uraian Semula (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 468.323.545 4 468.323.545Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP 4 4 4Sanksi Kenaikan pasal 13 (3) KUP 468.323.545 4 468.323.545Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 936.647.090) 4 936.647.0090

SKPKB PPN tersebut juga menunjukkan Terbanding tidakkonsisten dengan alasan koreksi;Bahwa sebagai konsekuensi dari kekeliruan interpretasi dasarhukum oleh Terbanding, hal ini juga berakibat pada kekeliruanpada perhitungan yang dibuat. Pemohon Banding tidakmengetahui sumber angka sebagai dasar perhitungan yangHalaman 10 dari 34 halaman.

PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak November 2010 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: No.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 8,507 ,862,983 8,039,539,4383 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8,507 ,862,983 8,507,862,983b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 8,507,862,983 8,507, 862,9834 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 468,323,5455 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 468,323,545e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

mengirim melalui salah satu Handphone milik Terdakwa I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebut.Bahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhribu rupiah) yang diterima oleh bandar yakni Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

mengirim melalui salah satu Handphone milik Terdakwa I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebutBahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhribu rupiah) yang diterima oleh bandar Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebutBahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhHal 9 dari hal 28 Putusan Nomor: 239/Pid.B/2019/PN.Sonribu rupiah) yang diterima oleh bandar Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

(dua juta emat ratus ribu rupiah).artinya pemasangan nomor dan untuk mendapatkan kemenangan dihitung darikelipatan dari nilai terkecil dengan system pembayaran oleh bandar bagipemasang yang menang dengan uang kontan kepada pemasang tersebut.Bahwa hasil dari penjual TOTO GELAP (TOGEL) sebesar Rp. 120.000.00, (Seratusdua puluh ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bandar (ABDULRASYID) dengan perhitungan sebanyak 15% (lima belas porsen) dari hasilpenjualan nomor

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak menjelaskan dan membuktikan mengapa ada perbedaanantara mutasi persediaan scale, oprion kit and parts dengan datayang ada di PEB;Bahwa kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan faktafaktapersidangan, Majelis berpendapat bahwa perhitungan koreksi PenjualanScales, Oprion Kit and Parts sebesar USD 582,931.00 yang dilakukanPemohon

dantidak mempertimbangkan data dan fakta di persidangan, sehinggatidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa terkait koreksi terhadap Peredaran Usaha yaitu Assemblysebesar USD 218,474,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1759/B/PK/PJK/2016Halaman 42 alinea ke5 dan 6"bahwa Majelis berpendapat perhitungan

Bahwa Pemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah melakukan permintaan data perhitungan HPPdan biaya operasional untuk penjualan scales dan contractmanufacturing sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak memberikan dataperhitungan HPP dan biaya operasional sehingga Pemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menggunakanpendekatan proporsional penjualan scales dan jasa perakitanuntuk menentukan HPP;3.5.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat memberikan perhitungan HPP untuk manufacture danassembly;5.9.

Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memberikan data perhitungan HPP danbiaya operasional walaupun Pemeriksa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan datasebanyak 2 (dua) kali, sehingga Pemeriksa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menggunakan pendekatanproporsional penjualan scales dan jasa perakitan untukmenentukan HPP yang kemudian PemeriksaPemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan nilai HPPsebesar 44%

Desember 2008 Nomor:00047/204/08/431/10 tanggal 6 Juli 2010, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Menurut Keputusan Terbanding Rp11.206.514.384,00Koreksi Tidak Dapat dipertahankan Deviden (Rp 5.896.779.114,00) Royalty Rp5.653.685.638,00Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Menurut Rp10.963.420.908,00Majelis: Surat Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan.: 1.

Desember 2008 Nomor: 00047/204/08/431/10 tanggal 6 Juli 2010,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp10.963.420.908,00PPh Pasal 26 yang Terutang Rp1.439.959.100,00Kredit Pajak Rp1.439.959.100,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp0,00

Nomor 16 Tahun2009 (selanjutnya disebut UndangUndang KUP) dan Pasal 35 UndangUndangPemohon1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANGBahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA V)telah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2009 Nomor 00010/207/09/058/13 tertanggal 28 Maret 2013(SKPKB 00010) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 April 2013dengan perincian koreksi dan perhitungan

Jumlah (d.1 s.d. d.6) Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.761.641.429 4.761.641.429 4.761.641.429b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633 70.278.035 (923.824.598)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200 3.764.407.200 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833 3.834.685.235 (923.824.598)c. Diperhitungkan:c.1.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596 926.956.194 923.824.598Kelebinan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena 0 0 0pembetulan)c.

Jumlah (d.1 s.d. d.6) 0 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)4.761.641.429 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.758.509.833e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/2017 c.

Apalagi jika kita bandingkan dengan pekerjaan yangserupa yaitu proyek pembangunan tanggul yang dibiayai dari dana APBAyang dilaksanakan pada waktu yang sama dan lokasi yang sama denganpenyedia yang berbeda dapat selesai dengan tepat waktu.Bahwa telah dilakukan perhitungan progres pekerjaan Penggugatsebagaimana dinyatakan pada point 5 adalah benar.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasikeuangan 20 %.

oleh Tergugat dengan tidak bayarkannya hasil progress pekerjaantersebut sebesar 65,757% atau menurut perhitungan dari Tergugat,Penggugatlayak untuk dibayarkan hanya sejumlah Rp. 1.796.664.000 (satumilyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta, enamratus enam puluh empatribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal gugatanPenggugatdengan alasan sebagai berikut:Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasiHalaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN. Ttnkeuangan 20 %.

pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.b. 1 (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.c. 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan

penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.d. 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014.e. 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.50. 1 (satu) lembar dokumen asli dari CV.

asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 150 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 040 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 149 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.h. 1 (satu) lembar dokumen asli perhitungan

Flores Timurselaku PA mengambil langkah dengan menyampaikan kepada KonsultanPengawas untuk melakukan perhitungan ulang sesuai kondisi iildilapangan;Bahwaterkait dengan perhitungan ulang kondisi riil dilapangan yang tidaklagi menggunakan gambar rencana, konsultan perencana tidak dilibatkannamun Saksi pernah menayampaikan hal tersebut kepadanya namun tidakada tanggapan dari Konsultan Perencana tersebut;Bahwa terkait dengan CCO JTP Wailebe TA. 2014 segaimana yangtermuat dalam Addendum SPK tanggal 22

secarakeselurunan termasuk ukuran JTP dan menurut Konsultan Pengawassecara teknis bisa memungkinkan untuk mengurangi panjang JTP denganpertimbangan : keterbatasan anggaran dan walauapun ada penguranganpanjang JIP 3 (tiga) meter ke belakang volume timbunan masih tidakterpenuhi atau kurang;Bahwa perubahan perhitungan riil dilapangan tidak disertai dengan datapasang surut air laut dan tidak tidak pernah diajukan shop drawing danhanya dibuatkan back up perhitungan data dan gambar as built drawing sajadan

dari JTP yang mana justifikasiteknis sangat diperlukan untuk menganalisa dan menghitung kembalikebutuhan dan kemudian menyesuaikan dengan anggaran;Bahwa yang membuat justifikasi teknis maupun perhitungan teknis adalahkontraktor bersama dengan konsultan pengawas;Bahwa Jjustifikasi teknis maupun perhitungan teknis sangat diperlukan untukmemastikan konstruksi baru sama baiknya dengan konstruksi yang diganti;Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN KpgBahwa apabila dilakukan perubahan

kerugian keuangan negara yang tepat dilakukanadalah dengan metode Adjusted total loss (yakni kerugian keuangan negarayang disesuaikan), dengan cara perhitungan sebagai berikut : Pekerjaan Pasangan batu kali (mekanis) semen Type yangseharusnya 175,92 m3 dan senyatanya sebesar 160,12 m3, sehinggaada selisin sebesar 15,8 m3.

CCO paket pekerjaan JTP Wailebe dilakukan atassaran PPK kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan kembaliperhitungan secara riil di lapangan;Bahwa yang hadir saat melakukan perhitungan riil di lapangan adalah Saksi,PPK dan konsultan Pengawas;Bahwa dokumen yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam perhitunganCCO berupa : Addendum perhitungan pekerjaan tambah kurang (CCO),Daftar Kuantitas dan Harga, Gambar Back up perhitungan volume itempekerjaan lalu selanjutnya diserahkan kepada PPK dan PPK mengundangTerdakwa

Autonusa Binindo Citra Rp 17.901.500,00Total Rp4.262.374.000,00Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perhitungan pajak yangbenar menurut Pemohon Banding dan sesuai dengan hasil pembahasan akhiryang telah Pemohon Banding setujui seharusnya adalah sebagai berikut:1. Penghasilan Netto menurut SPT Rp 970.758.696,002. Koreksi Pemeriksa yang Pemohon Banding setujui Rp 196.946.639,003. Penghasilan Kena Pajak Rp 1.167.705.335,004.

Mangga Dua Raya Blok BI/E1, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto ................0 cc ceeeeeccceceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeaeeees Rp 1.167.705.335,00Penghasilan Kena Pajak .................cccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeees Rp 1.167.705.335,00Pajak Penghasilan terutang ..................cccccceeeeseeeeeeeeeeeeeeeees Rp 291.927.500,00Kredit Pajak........ cece eccccecceesseeeeesseeeesseecessaeecenseeessteeeenses

tidak tepat sertaHalaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2017menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan (contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antaralain berbunyi sebagai berikut:Halaman 2425:Bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untukmelakukan rekonstruksi perhitungan

Jumlah ini telah sesuai dengan penerimaanpiutang yang menjadi dasar perhitungan Pemohon PeninjauanKembali dalam pengujian Arus Piutang;b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan buktibuktiterkait dokumen/bukti yang menjadi dasar transaksi atas jumlah yangdisengketakan sebagaimana diuraikan di atas;c) Bahwa buktibukti berupa Bukti Memorial, Faktur, kwitansi, dan lainlain tidak dapat ditrasir kepada nilai sengketa;d) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali berpendapat

Mangga Dua Raya Blok BI/EI, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Addendum Kedelapan ( vide Bukti P1 dan Bukti P1h), yang berbunyi : PENYESUAIAN dan KOMPENSASI HARGA BORONGAN Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yangdiakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biayaharus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ;Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed olehpihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentangHal 3 dari 20 hal. Put.

Surat Nomor : 182/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 28September2010,perihal : Tindak Lanjut Pengajuan Eskalasi. ( Bukti P14 ) ;9.9.Surat Nomor : 183/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 4Oktober2010,perihal : Perhitungan Eskalasi Proyek Masjid Raya & Islamic CentreKepri. ( Bukti P15 dan Bukti P15a ) ;Bahwa terhadap permohonan pengajuan penyesuaian harga ( eskalasi )yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.10.693.479.150,28 ( sepuluhmilyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilanribu seratus

Penggugat dan Tergugat) akan menerima danmenyepakati, terhadap hasil perhitungan penyesuaian harga yang akandilakukan Tim Investigasi BPKP Pemakilan Provinsi Riau yang sifatnyaHal 6 dari 20 hal. Put.

Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat Nomor : SR1467/D6/ 3/2011, tanggal 8Desember2011, perihal : Laporan HasilAudit atas Perhitungan Penyesuaian Harga ( eskalasi ) PembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor : B.07/SPPP/DPU/MYKEPRYIXIV/2007 tanggal 15Desember2007 (Periode Desember2007s.d Desember2009 ) pada Dinas Pekerjaan Umum Pro vinsi KepulauanRiau ( Bukti P21) ;ii.

Addendum Kedelapan ( vide Bukti P1 dan Bukti P1h )yang berbunyi : PENYESUAIAN DAN KONPENSASI HARGA BORONGAN Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yangdiakibat kan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biayaharus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

RSUP; yang dilakukan oleh armada kapal PT XXX, sedangkan biaya dimaksud adalah pengeluarandari kas PT XXX untuk biaya operasional kapal, untuk ini menurut Pemohon Banding tidakbisa dijadikan harga sebagai koreksi penjualan ekspor, melainkan sebagai tambahan hargalpokok; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ekspor, bukubesar penjualan dan perhitungan harga pokok pembelian minyak kelapa Pulau Sambu KualaEnok (PSK) diperoleh koreksi penyerahan ekspor

STI 478.512.280,00 131.698.728,00 346.813.552,00Penyerahan air bersih 653.622.785,00 747.864.704,00 (94.241.919,00)Penyerahan divisi BUM 0,00 0,00 0,00Pendapatan logistik 414.523.131,00 0,00 414.523.131,001.546.658.196, 879.563.432,00 667.094.764,0000Perbedaan dalam SPT Masa PPN (14.237.946,00) 0,00 (14.237.946,00)antara Jumlah 1.759.098 .352,00 0 1.019.809.154,0 739.289.198,00 bahwa Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Agustus 2008 dengan perhitungan

dapat dikreditkan Masa Januari sampai Juli 2008 sebesar :Pemeriksa Terbanding(Rp) (Rp)Pajak Masukan 2.090.078.229,00 1.695.007.844,00Menurut bahwa menurut Terbanding koreksi atas Pajak Masukan disebabkan karena adanya PajakMajelis Pertambahan Nilai Masukan yang berhubungan dengan kegiatan membangun sendiri;bahwa kesalahan penjumlahan terjadi pada perhitungan Pemeriksa untuk Masa Pajak Januari2008, sehingga atas kesalahan penjumlahan ini dilakukan pembetulan oleh Terbanding,dengan selisih sebesar

Jumlah Seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar 13.698.748.570,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi : 19.710.216.680,0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,0ic. Diperhitungkan : SKPPKP 19.710.216.680,0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0le.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (6.011.468.110,003 Kelebihan Pajak yang sudah : 7.100.281.072,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4) PPN yang kurang dibayar 1.088.812.962,005 Sanksi administrasi : 1.088.812.962,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.177.625.924,00

UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenagaAhli indpenden dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako yangHalaman 7 dari 66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palumenyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar84,077% masih terdapat kekurang volume sebesar 15,923% sehingga saksiHartono Taula telah menerima kelebihan pembayaran sebesar 15,923%atau sejumlah Rp. 279.587.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.279.587.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluhtujun ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKPPerwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR590/PW19/5/2012 tanggal 2Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun

JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selakuPelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap Ilsehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar17,424% atau senilai Rp. 654.968.000, (enam ratus lima puluh empat jutasembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai SPIKES eee =aeem eee e reece ne eee eeeee eee en eee ence eeePEKERJAAN PEKERJAANTERBAYAR TERLAKSANA SEESidURAIAN PEKERJAANVOLUME HARGA VOLUME HARGA VOLUME HARGA(m?) ( Rp. ) (m?) ( Rp. ) (m?)

1,00Ls 3.103.807,50 1,00Ls 3.103.807,50250.615.323,27SELISIH KURANG 654.966.403,05DIBULATKAN 654.968.000,00 disamping itu tim tenaga Ahli indpenden dari Fakultas Tehnik UniversitasTadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolomdiperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutubeton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K275 (Kekuatan tekanbeton karakteristik, fck = 275 kg/cm).Halaman 15 dari66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palu Bahwa berdasarkan perhitungan

Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp.654.968.000, (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat KepalaBPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR591/PW19/5/2012 tanggal2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun anggaran 2009. + 22222

Februari 2013;e Pengajuan banding ini diajukan secara tertulis dengan menggunakan"Bahasa Indonesia" dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang diperusahaan;e Surat banding dilampiri dengan copy SKPKB PPN Nomor00179/207/08/431/11 maupun copy Keputusan Terbanding Nomor KEP117/WPJ.22/BD.06/2013;e Surat banding dilampiri juga dengan copy SSP yang menyatakan bahwahutang pajak telah terlunaskan minimal 50% sebelum surat bandingdiajukan;e Pengajuan banding mencantumkan pajak yang seharusnya terutangmenurut perhitungan

Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan Stamping Tools yangmerupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milikcustomer, sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh customer,Bahwa jelas dilihat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidakdimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikianbesar sebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan PajakPertambahan Nilai terutang menurut

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : Jalan Diponegoro KM. 38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 8.882.223.764a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap YangMenurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 8.882.223.764oOo Oo oO Oo888.222.3760903.001.0600021.670.616924.671.6760924.671.676(36.449.300)79.363.028079.363.02842.913.728Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 5 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 42.913.728c.

berharga atau barangbarangnegara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yangberada dalam pengurusannya.Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo.

AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kasharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau mengesahkan

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal3 jo.

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana (engineers estimate);i. Norma indeks; dan/atauj.. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan2. Pasal 66 ayat (9) Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/jasa Pemerintah, HPS disusun denganmemperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggapwajar.3.

Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, melakukanpersekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengaturHarga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ataumeniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;Hal. 20 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks Bahwa berdasarkan hasil perhitungan

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana (engineers estimate);. Norma indeks; dan/atauJ. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkanHal. 37 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks2. Pasal 66 ayat (9)Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/jasa Pemerintah, HPS disusun denganmemperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggapwayjar.3.

Pasal 118 (1) huruf b melakukan persekongkolan dengan PenyediaBarang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedurpelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakanpersaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Parepare berdasarkanketerangan saksisaksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sertadidukung adanya barang bukti yang

Mahkamah Konstitusi,telah dilakukanpenyempurnaan bahwa berkenaan perhitungan dugaan adanyakerugian Negara selain dilakukan oleh BPK,BPKP juga dapatberlangsung melalui lembaga resmi yang ditunjuk, namun tetapharus berjalan secara bersama tidak bisa berlangsung secarasendirian dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara, hal manadilakukan dalam rangka untuk menghindari adanya perhitungan yangsubyektif dan keliru. sehingga tingkat akurasi hasil hitungannya tidakdapat dipertanggunjawabkan.Bahwa Yudex

Per Agust FC dilegalisirDes 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni FC dilegalisir2009 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2

Per OktDes FC dilegalisir 2010 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar FC dilegalisir2011Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuni 2011 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT IM2 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliDes2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuli FC dilegalisir2007Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per Agust FC dilegalisirDes 2007 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2008FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuli 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2

Per Agust FC dilegalisirDes 2008 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2

Per OktDes2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah

Tergugat juga terlalu perhitungan dalam hal belanja sehingga untukmencukupi kebutuhan seharihari Penggugat bekerja sendiri.;. Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak bulan November 2018 dansekarang berada dirumah orang tua Tergugat di Dusun Brumbut RT.001 RW.012 Desa Jatiagung Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;.

Tergugat juga terlalu perhitungan dalam hal belanja sehingga untukmencukupi kebutuhan seharihari Penggugat bekerja sendiri.; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan danselama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suamiistri; Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidakberhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;Bahwa atas bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan

Penggugatagar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 22 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat sering marahmarah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.Tergugat juga terlalu perhitungan

Tergugat juga jarang memenuhinafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan sehinggaPenggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari;. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak, akhirnya Pemggugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama pamit kepada Tergugat sejak Mei tahun 2020 dan sekarangberada dirumah orang tua Penggugat di Jalan Tawangmangu Ill Lingk.

Tergugat juga jarang memenuhihal. 4 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 5177/Pdt.G/2020/PA.Jrnafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan sehinggaPenggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6bulan ; Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri; Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidakberhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari

Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat perhitungan sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari;Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangandapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalildalil gugatan Penggugat,dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dariketerangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain

NoUraianMenurutSKPKB (Rp)Menurut HasilKeberatan (Rp)MenurutPemohonBanding (Rp)Koreksi yangseharusnyadibatalkan (Rp) Dasar Pengenaan PajakPerhitungan PPN Kurang Bayar :abdePajak Keluaran yang harusdipungut/dibayarDikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalamMasa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)Diperhitungkanc.1 SKPPKPJumlah Pajak yang dapatdiperhitungkan (b.6c.1)Jumlah Perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetapyang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN OD/OJ/O;O/Ood.5 Kegiatan Membangun Sendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikan oOd.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)2 Perhitungan

PPN Kurang Bayar : Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2A 0atau 1.d.7) B Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri b.5 Lainlain ODj/O/O;/O/Oob.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) C Diperhitungkan c.1 SKPPKP DJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) o/OoOE Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Adikompensasikan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (9.197.212,00) (807.677.784,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 308.326.538,00 308.326.538,004 PPN Yang Kurang Dibayar 299.129.326,00 648.754,005 Sanksi Administrasi : 0,00 0,00a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 299.129.326,00 648.754,00B.

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini; Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2449/WPJ.07/2012tanggal 26 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00156/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa Pajak Juni2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (307.677.784,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 308.326.538,004 PPN Yang Kurang Dibayar 648.754,005 Sanksi Administrasi : 0,00a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 648.754,00B.