Menyatakan Terdakwa Armansyah Bin Sadri terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanopa hak membawa,memiliki, atau. menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjatapenikam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalamdakwaan kami ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armansyah Bin Sadri denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun, potong masa tahanan sementara ;3.

senjata tajam jenis pisau belati denganpanjang kurang lebih 25 cm lengkap dengan kumpang kayu warna coklat yangdiselipbkan di pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa, dimana saat ditanyakanmengenai surat ijin dari pihak yang berwenang perihal terdakwa membawa,memiliki atau. menguasai senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapatmenunjukkannya serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya denganpekerjaan terdakwa ;Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Darurat

hulu 8,3 (delapan koma tiga)centimeter dengan kumpangnya terbuat dari warna coklat miliknya untuk jagadiri bukan untuk digunakan dalam pekerjaan terdakwa dimana terdakwamembawa senjata tajam tersebut tanpa dilenkapi ijin dari pihak berwenang dansenjata tajam tersebut bukan merupakan benda keramat atau benda pusaka,sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhisemua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Pili.Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan danmeringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adilmenurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkandalam amar putusan ini ;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor12 Tahun 1951, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Berdasarkan Pasal 27 dariUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut, atas keputusan keberatan,Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak,sebagaimana juga akan dijelaskan di bagian lain dan surat banding ini bahwaterkait dengan pajak daerah, maka peraturan yang berlaku di tahun 1986 (padasaat Kontrak Karya ini ditanda tangani) adalah UndangUndang Darurat No 11tahun 1957, dimana didalam Pasal 28nya diatur"(1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat ke1dimaksud

No.11 Tahun 1957 (BuktiPK13), Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)No. 8 tahun 1959 (Bukti PK14).Adapun peraturanperaturan yang terkait dengan pengenaan PKBtersebut di atas adalah sebagai berikut: UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturanumum Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 8Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotortertanggal 19 September 1959; UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan

Putusan Nomor 1005/B/PK/PJK/20131957 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 8Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotortertanggal 19 September 1959;UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957 di dalam Pasal 2menyebutkan bahwa:Dalam UndangUndang Darurat ini yang dimaksud dengan pajakdaerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan pajak yangditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagaibadan hukum publik;Selanjutnya di dalam Pasal 3 UndangUndang Darurat No.

AdapunPemerintah Daerah NTB baru menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) untuk PKB kepada PT NNT untuk pertama kalinyayaitu pada tahun 2007;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkanUndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957 dan Perpu No. 8 tahun1959 tersebut di atas, maka pengenaan PKB terhadap PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan mengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalahtidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait

No.11 Tahun 1957,Perpu No.8 Tahun 1959 dan Perpu No.27 Tahun 1959, sehingga pajak ataupungutan atau Retribusi Daerah yang dapat dipungut , besarnya harusdidasarkan pada UndangUndang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No.8Tahun 1959 dan Perpu No.27 Tahun 1959 tersebut.Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, tidak seharusnya PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakan Pajak KendaraanBermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) olehTermohon Peninjauan Kembali dahulu

Sianturi bertemu dengan saksi Eka Suryani Purbadan saksi Sri Rahayu Ningsih alias Ningsih di ruang Unit Gawat Darurat (UGD)Puskesmas Plus Perbaungan, lalu ketika Terdakwa bertemu dengan saksi EkaSuryani Purba, Terdakwa bertanya "tadi si Juan (korban Zulhanuddin Nawaralias Juan) kau bilang ada ?"

Sianturi bertemu dengan saksi Eka Suryani Purba dan saksiSri Rahayu Ningsih alias Ningsih di ruang Unit Gawat Darurat (UGD)Puskesmas Plus Perbaungan, lalu ketika Terdakwa bertemu dengan saksi EkaSuryani Purba, Terdakwa bertanya "tadi si Juan (korban Zulhanuddin Nawaralias Juan) kau bilang ada ?"

Soleh, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sejakbulan Januari 2019 sebagai dokter jaga di Unit Gawat Darurat (UGD) dan Ahisudah sering melakukan pemeriksaan visum et repertum di Unit Gawat Darurat(UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tersebut;Bahwa Ahli pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 00.15 WIB telah melakukan visum etrepertum terhadap Saksi Irvan Apriliansyah bin Rustam Efendi;Bahwa Saksi Irvan Apriliansyah

bin Rustam Efendi datang sendiri ke ruang UnitGawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tersebut, namun Ahitidak mengetahui Saksi Irvan Apriliansyah bin Rustam Efendi datang sendiri keruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tersebutuntuk melakukan visum et repertum atas permintaan sendiri atau ada permintaandari pihak kepolisian;Bahwa saat Itu ada tandatanda luka di tubuh Saksi Irvan Apriliansyah bin RustamEfendi dan Ahli melakukan visum et repertum terhadap Saksi

Irvan Apriliansyah binRustam Efendi tersebut karena sudah menjadi prosedur tetap (protap) di RumahSakit Umum Daerah Sekayu karena setiap pasien yang datang ke Unit GawatDarurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang mengalami luka harusdilakukan visum et repertum serta saat Saksi Irvan Apriliansyah bin Rustam Efenditersebut datang dalam keadaan sadar ke Unit Gawat Darurat (UGD) di RumahHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 440/Pid.B/2020/PN SkySakit Umum Daerah Sekayu langsung Ahli tangani dan Ahli

Irvan Apriliansyah bin Rustam Efendi mengalamibengkak di dahi kanan, bawah mata kanan, dada Kiri, siku kiri punggung Jarikelingking kiri, ditemukan juga luka lecet di area rahang kiri, punggung jarikelingking kanan, telapak tangan kanan, dan lebam kemerahan di kaki kiri, dansemua luka yang ada di tubuh Saksi Irvan Apriliansyah bin Rustam Efendisemuanya hanya luka lecet dan lebam yang mana seluruh luka tersebut sudahdibersihkan sebelum Saksi Irvan Apriliansyah Bon Rustam Efendi datang ke UnitGawat Darurat

dada kiri, siku kiri punggung jari kelingking kiri,ditemukan juga luka lecet di area rahang kiri, punggung jari kelingking kanan,telapak tangan kanan, dan lebam kemerahan di kaki kiri, dan semua luka yangada di tubuh Saksi Irvan Apriliansyah bin Rustam Efendi semuanya hanya lukalecet dan lebam dikarenakan pukulan benda tumpul yang mana seluruh lukaHalaman 24 dari 38 Putusan Nomor 440/Pid.B/2020/PN Skytersebut sudah dibersihkan sebelum Saksi Irvan Apriliansyah Bon Rustam Efendidatang ke Unit Gawat Darurat

Menyatakan terdakwa ZULKIPLI ALS ETEH BIN JAKARIA terbukti bersalahmelakukan tindak pidana membawa dan memilki senjata api rakitan laraspendek berikut amunisinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 (ayat) 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yangdidakwakan;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ZULKIPLI ALS ETEH BINJAKARIA selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalamtahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;3.

Senjataapi tersebut dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pinak yang berwenangdan tidak berhubungan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa seharihari.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan ke Polsek Gelumbang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;oonnen= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

terpisahkan dariputusan ini dan telah dipertimbangkan ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan denganperbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan PenuntutUmum di dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang bahwa Terdakwa ZULKIPLI ALS ETEH BIN JAKARIAPenuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 1ayat (1) Undangundang Darurat

dibawah ini ;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atasdiri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanyahalhal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;e Terdakwa berterus terang di persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;Memperhatikan pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa APRI MARZUKI ALS DENI BIN DULHAI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam;2.

digunakan dalam tindak kejahatan mencuri motor dan tidak termasukbarangbarang yang nyatanyata dipergunakan guna pertanian, atau untukpekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan denganpekerjaaan dengan sah pekerjaan atau nyatanyata mempunyai tujuan sebagaibarang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga seharihariterdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap yakni masih turut orang tua ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslahmemenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

terdakwa dalam hal initertangkap tangan membawa senjata tajam jenis laduk dan tidak adahubungannya dengan profesi terdakwa, maka dengan demikian unsurmembawa senjata tajam atau penusuk tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebutdiatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa SenjataPenikam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat

bisamembahayakan keselamatan orang lain karena jiwa terdakwa yang masihmuda, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah,maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatunkan terhadap diri terdakwa dipandangpantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRAN BIN MUKSIN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daiturdalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat RI No 12 tahun 1951 dalamdakwaan tunggal;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAIRAN BINMUKSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3.

bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsurkedua dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidakditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannyatersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menguasai,membawa, memiliki sesuatu. senjata penikam atau senjata penusuksebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Pid.Sus/2021/PN Rta Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka dan menimbulkankematian apabila ditusukkan ke hewan atau manusia;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa sopan di persidangan; Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwatidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 2 UndangUndang Darurat

Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah tidakada mempunyai surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam yang dibawanya dari pihakyang berwenang dan perbuatan terdakwa Muhammad Syamsuri Als Ilsam Bin Asrahmembahayakan keselamatan orang lain, selain itu terdakwa dalam membawa senjatatajam tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah seharihari ataudigunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat

terungkap diatas, telah dapat menyatakanTerdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatutindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telahterungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yaknimelanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Nomor 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal,sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun1951, yang memiliki unsurunsur sebagai berikut:1.

pisaupenikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (duapuluh lima sentimeter), yang dibawa oleh Terdakwa dan jika ditikamkan kemanusiadapat berakibat luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian dan dikuasai olehTerdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dengan demikian unsur tersebutPasal diatas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semuaunsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin SALAM telah bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak telah menguasai, membave,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat No.12Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan;2.

Perbuatan terdakwa memiliki senjata tajam tersebuttanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaansenjata tajam tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti berupa :Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN MijnHal. 4

pertanyaanpertanyaan dari Majelismaupun keterangan Saksisaksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwaIRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM merupakan sosok individu yang sehatjasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Semua unsurunsursebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat

terhadap barang bukti tersebut MajelisHakim menetapkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapatdipergunakan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang darurat

Requisitoir) dari Penuntut UmumPDM269/Q.3.21/Euh.2/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016, yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin YANCE telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmembawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul,senjata penusuk atau senjata penikam sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

lebih lanjut ; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yangberwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupakeris dengan gagang berwarna coklat tanpa ada kumpang yangdibalut dengan plastic warna putih yang disimpan terdakwadidalam jok sepeda motor Suzuki Hayate miliknya dan senjatatajam jenis penusuk tersebut tidak sedang digunakan untukbekerja dan bukan merupakan benda pusaka ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat

membahayakan jiwa dan nyawa makhlukhidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan halhal yangmeresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai,Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secarasah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telahdituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa ROHMAN HABIBI Bin ROHIM, melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api jenis pistol rakitan Jenis Revolver , sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) UndangUndang Darurat

Perbuatan Terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1)UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan dakwaan dakwaan tersebut, serta dalamperkara ini Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum yang bernama M. IDRAN FRAN,Putusan perkara pidana Nomor : 42/Pid. B/2012/PN.

senjataapi tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikandengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam beritaacara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakimpada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan faktafakta tersebut dapatdipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaanyaitu melanggar Pasal ayat (1) UndangUndang Darurat

KB AV 2012Berjumlah 16 (enam belas halaman).17Mengingat akan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturanperaturan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ROHMAN HABIBI Bin ROHIM telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawadan menguasai senjata api dan amunisi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan

ANCI RIZKI Alias ANCIBin ARSAN CAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menyimpan danmemiliki senjata tajam jenis 1 (Satu) buah katapel dan 2 (dua) buah anakbusur , sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN RI Nomor 78 Tahun 1951 dalamdakwaan Tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LM.

Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 2 (dua) buah anakbusur dengan ketapelnya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN BauTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kehadapan persidangandengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2ayat (1) Undangundang Darurat

anak busur dangan ketapelnyatersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri yakni sebagai senjatatajam yang dapat melukai orang lain dan tidak Terdakwa gunakan sebagai alatpertanian, atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untukkepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukan sebagai barangpusaka atau barang kuno atau barang ajaib;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat

Maman Bin La Ele;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Bahwa Terdakwatidak memiliki jjin dari pihak yang berwenang untuk menguasai membawamempunyai dalam miliknya dan mengunakan senjata pemukul, senjata penikamatau senjata penusuk berupa 1 (Satu) buah pisau bergagang kayu hitam berujungtajam dan barang tersebut bukanlah bendabenda pusaka atau barangbarang yangada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undangundang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 ;Menimbang, bahwa

malibela besama teman Terdakwabernama ROKA SUWAKUL yang telah meninggal dunia, awalnya jalan di salahsatu lorong perumahan malibela tiba tiba dicegat dan ditahan oleh enam orangdi pos kamling kemudian di keroyok dan saat itu Terdakwa membawa 1 (Satu)buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;Bahwa Terdakwa bersama teman bernama ROKA SUWAKUL awalnya darirumah di Jalan Olom Fagu Km.12 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur KotaSorong hendak pergi ke camp/ rumah darurat

pisau Sangkur tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan suratdakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, makaperbuatan Terdakwa tersebut haruslan memenuhi semua unsur dari pasal tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat

dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu ) buah alat tajamjenis pisau belati berujung tajam salah satu sisinya tajam bergagang kayu hitam,oleh karena digunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

maka mereka tersebut diatasmengalami muntah muntah dan mual dan ada juga yang meningal dunia yaitu antara lainIDAS SUBADRI dan BUDIYONO al CELENG hal tersebut didukung dengan visum etrepertum antara lain :Visum et repertum No. 883/V.et.R/KSH/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yangdibuat dan di tanda tangani oleh Dr.Nofie Artriawan selaku dokter pada RS KSH Pati yang menerangkan bahwa korban atas nama IDAS SUBADRI, dari hasil pemeriksaanPENDAPATAN PADA PEMERIKSAAN : e Pasien datang ke instalasi Gawat Darurat

membuktikan pasien keracunan maka diperlukan uji tes yang lebih lanjut.Pasienmeninggal di UGD RS keluarga Sehat Pati ;Visum et repertum No. 884/V.et.R/KSH/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr.Nofie Artriawan selaku dokter pada RS KSH Pati yang menerangkanbahwa korban atas nama BUDIYONO al CELENG , dari hasil pemeriksaan :PENDAPATAN PADA PEMERIKSAAN :e Pasien datang ke UGD kiriman RSU KSH Pati dengan diagnose IHD (Ischemic Heart Disease) datang di Unit Gawat Darurat

mereka tersebut diatas mengalami muntah muntah danmual dan ada juga yang meningal dunia yaitu antara lain IDAS SUBADRI dan BUDIYONOal CELENG hal tersebut didukung dengan visum et repertum antara lain :Visum et repertum No. 883/V.et.R/KSH/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nofie Artriawan selaku dokter pada RS KSH Pati yang menerangkanbahwa korban atas nama IDAS SUBADRI, dari hasil pemeriksaan PENDAPATAN PADA PEMERIKSAAN : e Pasien datang ke instalasi Gawat Darurat

Visum et repertum No. 883/V.et.R/KSH/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dandi tanda tangani oleh Dr.Nofie Artriawanselaku dokter pada RS KSH Pati yangmenerangkan bahwa korban atas nama IDAS SUBADRI, dari hasil pemeriksaan : PENDAPATAN PADA PEMERIKSAAN : e Pasien datang ke instalasi Gawat Darurat RS Keluarga Sehat dengankeadaan tidak sadarkan diri dan tidak bisa diajak komunikasi > Pada Pemeriksaan ditemukan ; e Kepala dalam batase Leher dalam batase Bahu dalam batase Dada dalam batase Perut

Visum et repertum No. 884/V.et.R/KSH/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dandi tanda tangani oleh Dr.Nofie Artriawan selaku dokter pada RS KSH Pati yangmenerangkan bahwa korban atas nama BUDIYONO al CELENG, dari hasil pemeriksaanPENDAPATAN PADA PEMERIKSAAN : 24e Pasien datang ke UGD kiriman RSU Soewondo Pati dengan diagnose IHD(Ischemic Heart Disease) datang di Unit Gawat Darurat RS Keluarga Sehatdengan keadaan tidak bisa komunikasi ,gelisah Pada Pemeriksaan ditemukan ; e Kepala : dalam

ARI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana tanopa hak menyimpanbahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUHARI alias P.

Sedangkan untuk bahan yang sudahmenjadi black powder tidak dapat dijualbelikan secara umum karena sudahtermasuk dalam bahan peledak low explosive dan harus memiliki ijin pihakberwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1Ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951.Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2017/PN JmrMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan Keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

ARI membuat petasan atau mercontersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang akhirnya terdakwaditangkap oleh Petugas Polsek Mumbulsari beserta dengan barangbuktinya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undangundang Darurat

dengantiadanya ijin dari pihak berwenang maka terdakwa dalam memiliki bahanpeledak tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak, sehingga dengan demikianunsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamenyerahkan, menyerahkan, atau) mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, menggangkut, menyembunyikan dan mempergunakan bahanpeledak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1)Undangundang Darurat

pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2017/PN JmrMemperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

dapatmeledak; e Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HEPNI Alias PUKUK telahmenyerahkan senjata api rakitan jenis pistol revolver tersebut kepada saksiMULYADI Alias KIM JUNG yang tidak memiliki hak atau pun izin dari pihakyang berwenang dan senjata api tersebut sama sekali tidak ada hubungannyadengan pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Lampung Utara; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana/ dalam Pasal ......... ceedalam Pasal Ayat (1) UU Darurat

Terdakwa .......eceeeeeeeeeeeeeeTerdakwa; oon nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa setelah diperoleh faktafakta yang terjadi sebagaimana teruraidiatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaanPenuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yangterjadi tersebut diatas ataukah tidak; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Darurat

satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena ituMajelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu. tanpa hak #$=membawa senjata api dan amunisi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak ialah pada diri seseorang(Terdakwa) adalah tidak ada kekuasaan/ kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itubaru ada setelah ada izin/ sesuai dengan UndangUndang/ Peraturan yang membolehkanuntuk itu; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal Ayat (2) UndangUndang Darurat

mengatakan bahwa senjata api tersebut adalah milik Peni (DPO) akan tetapi Peni(DPO) telah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikannya kemudian Terdakwamenggadaikan senjata api dan amunisinya tersebut kepada saksi Mulyadi Alias Kim JungBin Lie Kong Nam (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp 450.000, (empat ratuslima puluh ribu rupiah) seolaholah Terdakwa sebagai pemiliknya sehingga menurutMajelis Hakim telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Darurat

dan dibebankan untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa:HalHal Yang Memberatkan: 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Halhal yang meringankan: 1 Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; 3 Terdakwa belum pernah dihukum; 4 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Darurat

II, masingmasing sebagaisuami dan istri satusatunya, tidak ada suami atau istri yang lainnya dantidak pernah bercerai;Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan sudah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak;Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul danbermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapundan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaanperkawinan mereka;Bahwa meskipun pada saat itu di Sabang relatif aman, namun efek konflikdan darurat

Thamrin untuk menjadiwali nikah anaknya karena jaraknya jauh dan dalam kondisi darurat sipilsehingga sulit keluar dari Tapaktuan;Bahwa Pemohon I masih berstatus jejaka dan Pemohon II masih berstatusmasih gadis;Bahwa keduanya beragama Islam hingga saat ini dan tidak mempunyaihalangan pernikahan baik karena hubungan nasab, sesusuan ataupun karenaperkawinan;Bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II, masingmasing sebagaisuami dan istri satusatunya, tidak ada suami atau istri yang lainnya dantidak pernah

Thamrin untuk menjadi wali nikah anaknya karena jaraknya jauhdan pada saat itu sedang diberlakukan darurat sipil sehingga ayah Pemohon IIsulit keluar dari Tapaktuan, Aceh Selatan;Bahwa jauh sebelum akad nikah dilangsungkan Tgk. Thamrin menelepon ayahkandung Pemohon II (Rajudin) meminta izin untuk menikahkan Pemohon IIdengan seorang lakilaki yang bernama Muhammad bin Abdul Jalil, ayahkandung Pemohon II menyetujui pernikahan tersebut sekaligus memberikanwakalah/taukilah kepada Tgk.

Pada saat itu sedang konflik bersenjata dan sedang diberlakukan darurat sipilsehingga ayah kandung Pemohon II sulit untuk datang ke Kota Sabang;Dengan demikian, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi apabila shigat (lafaz)taukil atau wakalah kurang sempurna, di mana antara pemberi dan penerimaHal. 12 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/MS.Sabwakalah tidak dapat bertemu langsung, namun hal itu tidak mengurang/tidakmenyebabkan tidak sahnya akad wakalah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang

perlu mengemukakanhujjaj syariyah (dalildalil syara) yang berkaitan dengan kondisi darurat, yangnormanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:1.

Selain itu pekerjaan Terdakwa saat ditangkap tidakberhubungan dengan keamanan melainkan hanya sebagai tukang servicesenjata jenis senapan angin.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancampidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidakmengajukan keberatan atau bantahan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas,Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksisaksinya yaitu :1.

dapat dipersalahkan telah melakukanperbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalahmelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum makaHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Bdgharus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semuaunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

ditembakkan sebanyak 5(lima) butir peluru (22) pada jarak 8 (delapan) meter ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima danmempunyai dalam miliknya senjata tersebut tidak ada ijin dari pihak yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut MajelisHakim unsur ke2 ini juga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal JaksaPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

No12 Tahun 1951, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalamPasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat No 12 Tahun 1951 KUHP tersebut,maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Menerima, Mempunyai dalam miliknyaHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Bdgsesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yangdidakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukumdan keadilan terdakwa

pidana yangdinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahuluhalhal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perouatannya; Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

Menyatakan terdakwa ERWIN SULISTYO Als ERWIN Bin HARYONO(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Membawa dan menguasai Senjata Penikam atau SenjataPenusuk Tanpa Hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.

dihukum karena melakukanpencurian;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN TjgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yangdidakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan ataskesalahannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam, atau senjata penusukMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya adalahtidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan melawan hukum adalahbertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulisatau bertentangan dengan hak orang lain;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Darurat

gagang yang terbuat dari kayu bukan dibawaTerdakwa sehubungan dengan pekerjaannya maupun senjata tajam tersebutbukan merupakan hiasan dan Terdakwa bawa untuk jaga diri kalau sewaktuwaktu diganggu oleh orang lain padahal Terdakwa tidak memiliki izin untukmembawa dan mempergunakan senjata tajam tersebut sehingga Majelis Hakimberpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, semuaunsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusandi bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalamamar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Terdakwa telah menyampaikanpembelaan secara lisan yang tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringanringannya danterdakwa menyesalinya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukanoleh Terdakwa tersebut menurut unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut atauMenimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah : Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) danDakwan Ketiga Pasal 2 ayat (1) + UndangUndang Darurat

(satu) bilah arit dengan gagang kayu warna coklat;e 1 (satu) buah bambu panjang 1 meter;e 3 (tiga) buah batu;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harusdihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akanditetapkan dalam amar putusan;Memperhatikan segenap peraturan perundangundangan yang berlaku yang berhubungandengan perkara ini, khususnya melanggar Pasal 170 ayat (1) dan Dakwan Ketiga Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat