Putusan Nomor 1135/B/PK/Pjk/2021hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada MajelisHakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP791/WBC.10/2014, tanggal 25 Juni2014, dan menetapkan bahwa tidak ada Bea Keluar yang terhutang ataunihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding, tanggal 9 September 2014;

sebagaimana termuat dalamberita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohonbersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;Bahwa, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi apabila terjadiperceraian, Termohon menuntut agar Termohon ditetapbkan sebagai pemeganghak asuh terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon, Termohon jugaHal. 3 dari 6 Hal.Penetapan Nmor 129/Pat.G/2020/PA.Bhnmenuntut agar Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah, mutah,kiswah dan maskan serta nafkah terhutang

Bahwa Pajak terhutang pada Oktober 2013 sebesar Rp39.766.880,00;2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksan Pemohon Banding mengalamikendala dalam SDM sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sesuaiperaturan pelaporan SPT PPN yang berlaku;3.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapatmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP1005/WBC.10/2014 tanggal 20 Agustus 2014, dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau nihil.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 November 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66863/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66818/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP763/WBC.10/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang

Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Naswa Nur Alifa, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 24 Januari 2020 dan Nesya Nur Dwika, perempuan, lahir di Pekanbaru, tangal 08 Desember 2020, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 20 % setiap tahun;

Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 1999, Luas 2.230 m2 atas nama SriatiTarwin, diberi tanda P3 ;4. Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 2000, Luas 2.230 m2 atas nama P.Sriati Tarwin, diberi tanda P4 ;Halaman 21 dari 58Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2018/PN.Mlg.5.

Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 2001, Luas 1.059 m2 No. NOP.35.79.030.002.0230028.0 atas nama Ranu, diberi tanda P5 ;6. Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 2006, Luas 1.059 m2 No. NOP.35.79.030.002.0230028.0 atas nama Ranu, diberi tanda P6 ;7.

Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup Surat PemeritahuanPajak Terhutang tahun 2001, Luas 916 m2 atas nama Satiah alias Srigatisesuai dengan Akta Jual Beli No. 57/BUM/XI/2006 tertanggal 8 November2006, diberi tanda P7 ;8. Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup Akta Jual Beli No.57/BUM/XI/2006 tertanggal 8 November 2006 dari penjual Satiah aliasSrigati ke pembeli Roham alias Ranu, diberi tanda P8 ;9.

Fotocopy Daftar Himpunan Obyek dan Subyek PBB bagian blok 023 sesualdengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T119 ;Halaman 28 dari 58Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2018/PN.Mlg.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Lapangan OlahRaga Dusun Kapru RT. 000 RW. 00 Desa Gunungsari Kec.

Bumiaji Kota Batu sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T121 ;Foto Copy Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T122 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Ganjaran CarikDusun Kapru, Desa Gunung Sari, Kec. Bumiaji, Kota Batu sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T123 ;Foto Copy Kwitansi Pembayaran PBB AN.

dipersidangan Para Tergugat melalui Kuasanyatelah pula mengajukan suratsurat bukti untuk membuktikan dalil bantahan paraTergugat berupa:1.Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H.Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarangdengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesarRp.406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah) tanggal jatun tempo 28September 2018, tanggal pembayaran 31 Desember 2018, diberi tanda T1;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 September 2016 yangditerbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T4;Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H.Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarangdengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesarRp.567.432,00(lima ratus enam puluh jutuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) tanggal jatuh tempo 30 Nopember 2015 dan tanggal pembayaran 13Maret 2019, diberi tanda T5;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(empat belas dua ratus meterpersegi) kelas 084 Sebesar Rp383.400,00(tiga ratus delapan puluh tiga ribuempat ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2015 yangditerbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T6;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi BangunanTahun 2014 NOP: 73.02.010.024.0010036.0 atas nama H. Syamsia yangberalamat di Dusun BT.

yang jatuh tempo tanggal 30 September 2012yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda T9;Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H.Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarangdengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesarRp.294.224,00(dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluhempat rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2011 dan tanggalpembayaran 13 Maret 2019, diberi tanda T10;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi BangunanTahun 2010 NOP: 73.02.010.024.0010036.0 atas nama H. Syamsia yangberalamat di Dusun BT.

Menetapkan tidak terdapat Bea Keluar yang terhutang (Nihil);Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66905/PP/M.XVIIA/40/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding PT Megasurya Mas, NPWP 01.546.053.8641.000, beralamat di Jalan Tambak Sawah 32, Sidoarjo terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66870/PP/M.XVIIA/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapatmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP1047/WBC.10/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan menetapkan bahwa tidakada Bea Keluar yang terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MariaAnjelina Geli Alias Jeli, Maria Kedhi, Saksi Arnoldus Nua, SaksiHelena Waja dan Saksi Maria Stefania Mola, yang menerangkanbahwa berdasarkan Sertipikat Milik tersebut benar merupakan milikdari Maria Anjelina Geli yang diajukan telah diukur pada tahun 2017;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangantelah menyatakan bahwa Para Terdakwa memiliki tanah tersebuttetapi tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan dan hanyamenunjukan surat pembayaran pajak terhutang

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;2. membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP923/WBC.10/2014, tanggal 23 Juli 2014, dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau Nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Oktober 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66850/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejaktanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatanyang diajukan.(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasantambahan atau penjelasan tertulis.(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerimaseluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajakyang terhutang

Sejalan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapatmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNo.KEP916/WBC.10/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Oktober 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66847/PP/M.XVIIA/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan

Pajak Bumi danBangunan Tahun 2014 atas nama Tanah Suku Benu, yang terletak diFatukanutu RT.0O3 / RW.001, Desa Fatu Kanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang Tertanda P.17;Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2015 atas nama Tanah Suku Benu, yang terletak diFatukanutu RT.0O3 / RW.001, Desa Fatu Kanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang Tertanda P.18;Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Oefeto perihal permohonanPembetulan Data SPPT tahun 2016

Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1996 Tertanda T.3; 4. Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2006 Tertanda T.4; 5. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Masalah Metsel KuburanTertanda T.5; 6. Foto copy Pemberitahuan Kepada Desa Oefeto Tanggal 28 Agustus2015 Tertanda T.6;7. Foto copy bukti surat surat keluar Tertanda T.7; 8.

Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1995 Tertanda T.12; 13.

Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1996 Tertanda T.13; Menimbang, bahwa terhadap suratsurat bukti tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukupsehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalamperkara ini kecuali bukti Surat T.1 dan T.5 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa ParaTergugat juga mengajukan saksi saksi di persidangan sebanyak 4

Demikianjuga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi danBangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34K/Sip/1960 yang menyebutkan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atauSPPT PBB bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketaadalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam Surat PetukPajak Bumi atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatutanda siapa

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2000 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P12;13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2001 dan Surat Dan tanda Terima Setoran (STTS) atasobyek pajak di Jl. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, KotaYogyakarta, diberi tanda Bukti P13;14.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2002 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P14;15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2009 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P15;16.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2015 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P16;17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2020 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P17;18.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2021 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P18;19. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Sleman perkaraNo.48/Pdt.G/2020/PN.Smn, tanggal 12 Mei 2020, diberi Bukti P19;20.

Penggugat tidakHal 8 s/d 54 Putusan No. 159/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg,23.24.dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja,tetap karena dilarang oleh Tergugat, maka Tergugat wajid membayar Upahsebesar 100 % sampai putusan berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa sejak tindakan Tergugat tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan perkara inididaftarkan bulan Agustus 2020, Tergugat tidak pernah membayar upahPenggugat, sehingga sangatlan berdasar jika Tergugat di putus terlebih dahuluuntuk membayar Upah terhutang

Penggugat sebesar Rp. 5.742.915 (Lima jutatujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejak bulanupah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni ditotal selam 12 bulansebesar:Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp. 68.906.340, (Enam puluhdelapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;Bahwa karena keterlambatan pembayaran upah terhutang tersebut maka demihukum Tergugat dikenakan denda untuk membayar sebesar sebagaimanaketentuan Peraturan

Upah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni sebesar :Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp. 68.906.340,2. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 kepada Penggugat sebesar 1(satu) kali upah pokok Rp. 5.742.915,3. Denda upah sebagaimana Pasl 55 PP 78/2015 tenatnag Pengupahandari bulan Juli 2019 Juli 2020: Rp. 34.453.170, Rp. 5.546.960= Rp. 40.000.130,DALAM PROVISI:1. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupundiadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad);2.

ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Keputusan MahkamahKonstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 Tanggal 06 September 2011, makakedua belah harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dan apabilaPenggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugattidak mau bekerja, tetapi karena dilarang oleh Tergugat, maka Tergugatwajid membayar Upah sebesar 100 % sampai putusan berkekuatan HukumTetap;Bahwa sangatlah berdasar jika Tergugat di putus terlebin dahulu untukmembayar Upah terhutang

Penggugat sebesar Rp. 5.742.915 (Lima jutatujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejakbulan upah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni ditotalselam 12 bulan sebesar: Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp.68.906.340, (Enam puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratusempat puluh rupiah);Bahwa karena keterlambatan pembayaran upah terhutang tersebut makademi hukum Tergugat dikenakan denda untuk membayar sebesarsebagaimana ketentuan Peraturan

Bahwa sebenarnya PEMOHON REKONVENSI/ TERMOHON KONVENSItidak menginginkan adanya Perceraian dengan TERMOHON REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI, maka dari itu apabila jika terjadi Perceraian ini,sebagai akibat dari adanya Perceraian ini PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI meminta haknya dengan rincian sebagai berikut : Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulanAgustus 2018 sampai dengan sekarang Nafkah Iddah sebesar 60.000.000,(Enam puluh juta rupiah) Nafkah Mutah sebesar Rp 30.000.000

Menghukum TERMOHON REKONVENSI/ PEMOHON KONVENSI untukmembayarkan kepada PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI,dengan rincian sebagai berikut: 3.1 Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulanAgustus 2018 sampai dengan sekarang3.2 Nafkah Iddah telah sepakat sebesar 60.000.000,(enam puluh jutarupiah)3.3 Nafkah Mutah sebesar Rp 30.000.000,(Tiga puluh juta rupiah)Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Padt.G/2020/PA. Dpk4.

Tidak ada kata sepakat untukmasalah Nafkah Iddah tetapi PEMOHON REKONVENSI/ TERMOHONKONVENSI dalam hal ini hanya me minta haknya sebagai akibat dari adanyaperceraian ini, dikarenakan yang mengajukan Permohonan Cerai Talak adalahdari Pihak Suami, maka ada hak istri yang harus dipenuhi suami, denganrincian sebagai berikut : Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulanAgustus 2018 sampai dengan sekarang Nafkah Iddah sebesar 60.000.000,(Enam puluh juta rupiah) Nafkah Mutah sebesar

Dpk2.1.Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulanAgustus 2018 sampai dengan sekarang2.2.Nafkah Iddah telah sepakat sebesar 60.000.000,(enam puluh juta rupiah)2.3.Nafkah Mutah sebesar Rp 30.000.000,(Tiga puluh juta rupiah)4. Menetapkan anak yang bernama :3.1. Muhamad Alifudin Yusuf lahir di Tangerang pada tanggal 23 April 2019,dibawah Pengasuhan dan tinggal satu) atap dengan PEMOHONREKONVENSI/TERMOHON KONVENSI5.

Menghukum TERMOHON REKONVENSI/ PEMOHON KONVENSI untukmembayarkan kepada PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI,dengan rincian sebagai berikut:3.1 Nafkah terhutang sebesar Rp 100.000/perhari, terhitung sejak bulanAgustus 2018 sampai dengan sekarang3.2 Nafkah Iddah telah sepakat sebesar 60.000.000,(enam puluh jutarupiah)3.3 Nafkah Mutah sebesar Rp 30.000.000,(Tiga puluh juta rupiah)4. Menetapkan anak yang bernama :Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.0759/Pdt.G/2020/PA.

,bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Perdesaan danb Perkotaan Tahun 2011, Nilai Jual BeliObyek Pajak (NJOP) Tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2012 adalahsebesar Rp.3.800.000, per meter persegi dan Tergugat membeli tanah tersebutdiatas harga NJOP yaitu sebesar Rp.4.459.000, per meter persegi ;bahwa berdasarkan SPPYPBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, NJOPTanah dan bangunan tersebut sekerang sebesar Rp.9.943.000, per meterperseg;bahwa tahun

;Bahwa tanah dan bangunan dari tahun ke tahun pada umumnya akan mengalamikenaikan sehingga berdasarkan Pasal 1532 KUHPerdata, penetapan harga tanahdalam jual beli dengan hak membeli kembali harus memperhitungkan pula biayabiaya yang menyebabkan obyek jual beli bertambah harganya ;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 nilai Jual ObyekPajak (NJOP) tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2012 adalah sebesarRp.3.800.000

Ciledug Raya No.12 Rt.07/RW.06 CipulirKebayoran lama , seluas 157 m2 (Sesuai dengan aslinya);Bukti T8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012(Sesuai dengan aslinya);Bukti T9 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2016(sesuai dengan aslinya);Bukti T10 Anak jalanan (anal punk) yang sering tidur di depan Ruko milikTergugat dan Toko milik Tergugat yang dipinjamkan kepada Penggugat padawaktu malam setelah Toko tutup (Sesuai dengan aslinya);Bukti T11 Toko milik Tergugat

jawabannya Tergugat membenarkan bahwaPenggugat berkeinginan untuk membeli kembali objek sengketa namun Tergugatkeberatan Penggugat membeli kembali objek sengketa berdasarkan Akta PerjanjianKesepakatan Bersama No 1 tanggal 1 Juni 2011 karena harga sekarang jauh berbedadengan harga tahun 2011 yang untuk tahun 2016 bisa mencapai 32 s/d 35 juta permeter, jadi tidak pantas kalau Penggugat membeli kembali dengan harga tahun 2011,hal tersebut dipertegas dengan bukti T9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Bahwa Pemohon selaku suami dan ayah sekaligus selaku Kepala rumahtangga telah lalai dan tega menelantarkan anak dan isteri mulai dari tanggal01 Mei 2016 sampai dengan saat ini, tepatnya adalah 7 (tujuh) bulanlamanya, maka dengan demikian Pemohon mempunyai terhutang kepadaTermohon selaku isteri dan biaya kepada anak kandungnya denganperincian :a. Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp50.000, per hari x 30hari = Rp1.500.000, x 7 (tujuh) bulan = Rp10.500.000,;b.

Nafkah terhadap anak yang terhutang yaitu: anggaran untukmembeli susu, pakaian adalah Rp2.500.000, x 7 (tujuh) bulan =Rp17.500.000,;3. Bahwa mengingat perkawinan antara Termohon dan Pemohon telahdilahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama Denisha Alya (umur 3 tahun),maka mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenanuntuk memberikan hak mengasuh kepada Termohon selaku ibu kandungdari anak tersebut;4.

Nafkah yang belum ditunaikan olehTergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagiTergugat kepada Penggugat.

Nafkah terhutang bagi Tergugat tersebut adalah berupa biaya untukmembeli susu dan pakaian anak. Untuk itu Penggugat menuntut TergugatSupaya membayar nafkah anak yang lalu (madhiyah) yang belum dibayartersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulanyang apabila ditotal yaitu dikalikan 7 bulan maka berjumlah Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.