melakukan perbuatanpenelantaran, mengingat Termohon banding adalah ayah kandung dari anakyang dalam asuhan Pemohon banding yang sangat perlu pula dijaga namabaiknya jangan sampai dikemudian hari akan memalukan anak karena ayahnyapernah dipidana, tetapi Pemohon banding menuntut atas kelalaian tersebutmelalui gugatan rekonvensi terhadap nafkah lalai, nafkah iddah, Mutah dannafkah anak berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri.Bahwa adapun gugatan rekonvensi berupa:> Nafkah lalai terhadap istri yang terhutang

Rp. 50.000, (/ima puluh riburupiah) per hari x 113 (Seratus Tigabelas) bulan = Rp. 169.500.000,(Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo> Nafkah lalai terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaranuntuk membeli Susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 113 (Seratus Tigabelas) bulan = Rp.282.500.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah);>

Melunasi mahar yang masih terhutang selurunnya, dan seporahapbila gobla al dukhul;d.

Baji) dan Hatijah Binti Jahaming berdasarkan AktaHibah No. 143 /II/PolSelNII11J1999 Tanggal 9 Agustus 1999 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) atas nama INTANG DG. BAJI (Ibu Penggugat) ;Bahwa dahulu diatas tanah sengketa tersebut ada Rumah Tempat Tinggal Almarhumah Bimbi Dg.

Baji) dari Hatijah BintiJahaming berdasarkan Akta Hibah No. 143 /II/PolSelNII1J1999 Tanggal 9 Agustus 1999 yang dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan (SPPTPBB) atas nama INTANG DG.

HATIJAH bt JAHAMING, tanggal 9 Agustus 1999 (bukti Penggugat bertanda P1) adalah tidaklahmempunyai kekuatan hukum atau cacat formal sehingga terhadap bukti Pengguat bertanda P1 dan P3, haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat Penggugat bertanda P2 berupa surat PemberitahuanPajak Terhutang atas nama INTANG DG.

menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Kuasa Hukum ParaTergugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana dalam Dupliknya yangdiajukan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya tetapdengan eksepsi dan jawabannya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:Bukti P1 : fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan Daerah tahun1966;Bukti P2 : fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang

Pampangan;Bukti T2 : fotocopi surat kuitansi Pembayaran tanah seluas 7 x24 meter tanggal 12 Juni 2012;Bukti T3 : fotocopi surat pemberitahuan Pajak terutang pajakBumi dan Bangunan tahun 1996;Bukti T4 : fotocopi surat pemberitahuan pajak terutang pajakBumi dan Bangunan tahun 1998;Bukti T5 : fotocopi surat pemberitahuan pajak terutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2000;Bukti T6 : fotocopi surat pemberitahuan pajak terutang pajakBumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti T 7 : fotocopi surat pemberitahuan pajak terhutang

Tergugat Il dari Bibo Bin Dg Salle;Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan Penggugat yaknibukti P1 yaitu Ketetapan lbeda, dimana dalam bukti ini hanya berupa keteranganbahwa orang tua Penggugat Surulla Bin Makku mempunyai tanah namun dalambukti tersebut tidak jelas dimana letak tanah Penguggat sebagaimana dalamgugatannya, bahwa P1 belum dapat menunjukkan persil tanah sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat, Demikian pula halnya dengan bukti P 2 sampai P 7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit,namun sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan,Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melunasi seluruhkewajiban Tergugat atas Jumlah Terhutang a quo kepada TurutTergugat Il;Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/0625/2017, Tanggal 31 Mei 2017,Perihal Surat Peringatan II (Kedua), dimana Turut Tergugat II telahberitikad baik untuk memberikan teguran secara tertulis kepadaTergugat untuk bersedia melakukan pembayaran atas JumlahTerhutang sebagaimana tercantum

dalam Perjanjian Kredit, namunsampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan, Tergugat tidakpernah beritikad baik untuk melunasi selurunh kewajiban Tergugatatas Jumlah Terhutang a quo kepada Turut Tergugat II;Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/0880/2017, Tanggal 04 Juli 2017,Perihal Penyelesaian Kredit Graha Mandiri, dimana Turut Tergugat IImasih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukanpenangguhan pembayaran selama 2 (dua) bulan kedepan,sebagaimana permohonan yang diberikan oleh Tergugat

22 Juni 2017;Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/1082/2017, Tanggal 20 Juli 2017,Perihal Surat Peringatan III (Ketiga), dimana Turut Tergugat II telahberitikad baik untuk memberikan teguran secara tertulis kepadaTergugat untuk bersedia melakukan pembayaran atas JumlahHalaman 29 Putusan 271/PdtG/2018/PN.MksTerhutang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, namunsampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan, Tergugat tidakpernah beritikad baik untuk melunasi selurun kewajiban Tergugatatas Jumbah Terhutang

a quokepada Turut Tergugat II;e Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/0625/2017, Tanggal 31 Mei 2017,Perihal Surat Peringatan Il (Kedua), dimana Turut Tergugat II telahberitikad baik untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Tergugatuntuk bersedia melakukan pembayaran atas Jumlah Terhutangsebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, namun sampai dengantanggal jatuh tempo yang ditentukan, Tergugat tidak pernah beritikad baikuntuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat atas Jumlah Terhutang a quokepada

sebagaimanatercantum dalam Perjanjian Kredit, namun sampai dengan tanggal jatuhtempo yang ditentukan, Tergugat tidak pernah beritikad baik untukmelunasi seluruh kKewajiban Tergugat atas Jumlah Terhutang a quo kepadTurut Tergugat II;Dikarenakan Tergugat masih tetap tidak menunjukkan itikad baik dalammelaksanakan kewajibankewajiban atas Jumlah Terhutang sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian Kredit, maka pada tanggal 20 April 2018, TurutTergugat ll melalui Suratnya (incassu Surat NomorRTR.RCR/CCR.MKS

Bank Syariah Mandiri;

sebesar Rp. 52.856,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.52.856,00 tanggal 01 April 2014;

Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.70.760,00 tanggal O04 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.70.760,00 tanggal 01 April 2014. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.60.760,00 tanggal O4 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.60.760,00 tanggal 01 April 2014.

Bank Syariah Mandiri; Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.70.760,00 tanggal O04 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.70.760,00 tanggal 01 April 2014; Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.60.760,00 tanggal O04 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.60.760,00 tanggal 01 April 2014; Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp. 52.856,00 tanggal 04 Agustus

2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.52.856,00 tanggal 01 April 2014; Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 689 beserta Surat UkurNo. 15/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008; Surat Keterangan Lunas Pembiayaan dengan Nomor :18/112030/006 tanggal 11 Februari 2015 dari PT.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan PengadilanNegeri Jakarta Timur halaman 42 yang menyatakan:Para Pengugat telah dapat membuktikan bahwa harga Nilai Jual ObjekPajak untuk tanah di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta berdasarkanlampiran bukti P7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)yaitu sebesar Rp10.455.000,00 untuk tahun 2014, sehingga dapatdihitung kerugian harga tanah seluas 12.230 m? x Rp10.455.000,00/m7?(sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)/m?

diJalan Pemuda Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timurbukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);Berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Judex Facti telah salahmenerapkan hukum karena membuat pertimbangan hukum yangmendasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yangtidak pernah diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat;Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Judex Factimenghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar gantirugi

tidak didasarkan pada alatbukti karena Judex Facti dalam pertimbangannya mendasarkan padabukti P7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) padahalbukti P7 adalah Gambar Denah Lokasi Tanah dan SPPT tidak pernahdiajukan sebagai bukti;7.

PajakBumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atas nama ;P.MOESENA AGRAP Desa Bindeng Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan.4 (empat) Lembar asli Akta Jual Beli Nomor : 03/JB/PPAT.PAS/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009;1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atas namaSAHMO P.

PajakBumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atas nama ;P.MOESENA AGRAP Desa Bindeng Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan;53) 4 (empat) Lembar asli Akta Jual Beli Nomor : 03/JB/PPAT.PAS/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009;54) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atas nama ;SAHMO P.MISNATI Desa Bindeng Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan;55) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya buku Register SuratMasuk

No. 1550 K/Pid.Sus/201550) 4 (empat) Lembar asli Akta Jual Beli Nomor: 5/PPAT.PAS/IX/1999tanggal 20 September 1999.51)4 (empat) Lembar asli Akta Jual Beli Nomor: 0O2/JB/PPAT.PAS/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009;52) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atasnama P.

MOESENA AGRAP Desa Bindeng Kecamatan PaseanKabupaten Pamekasan.53) 4 (empat) Lembar asli Akta Jual Beli Nomor: 03/JB/PPAT.PAS/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009;54) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atasnama; SAHMO P.MISNATI Desa Bindeng Kecamatan PaseanKabupaten Pamekasan.55) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya buku Register SuratMasuk bulan September tahun 1999 yang ditandatangani olehOSMAN tanggal 17 Januari

Pajak Bumidan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atas nama ;P.MOESENA AGRAP Desa Bindeng Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan;53. 4 (empat) Lembar asli Akta Jual Beli Nomor: 03/JB/PPAT.PAS/VIII/2009tanggal 5 Agustus 2009;54. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 atas nama;SAHMO P.MISNATI Desa Bindeng Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan.:;55. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya buku Register SuratMasuk

lampau yang telah dilalaikan Tergugat ;4. bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan kesanggupan TergugatRekonvensi tidak sebesar itu, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagaipedagang sayur, dengan majelis hakim memberikan pertimbangan sesuaipenghasilan Tergugat Rekonvensi, demikian gugatan PenggugatRekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkansebagian5. bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan dan menetapkan bahwanafkah terhutang

harga semua kayu tersebut sekitar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dasarkan fakta tersebut majelis hakimmemberikan pertimbangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvesitersebut dapat dikabulkan sebagian ;Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU PeradilanAgama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demiterwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, makaberkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mutah, nafkahidah dan nafkah madliyah (terhutang

istrinya dimana hak dan kewajiban tersebutmerupakan satu kesatuan yang saling berkait;2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atasistrinya, maka ia berkewajiban memberi mutah dan nafkah idah, kecualijika hukum menentukan lain;3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna Juz III halaman 402 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:sLiuilly Stell Sle plly gualArtinya: Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri.4. bahwa nafkah madliyah (terhutang

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hakhak istriyang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkanhakhaknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dankeseimbangan antara cerai talak dengan mutah dan nafkah idah maupunnafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saatsuami mengucapkan ikrar talak;6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mutah, nafkah idah dan nafkahmadliyah (terhutang

Photo copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) 2018, surat tersebut Sesuai dengan aslinya ternyata asl ;Surat bukti tersebut diberi tanda P.1;2. Photo copy Pendaftaran Tanah Peta Bidang Luas 14.380 M2 atas nama LisaRiana, Surat tersebut Sesuai dengan aslinya;Surat bukti tersebut diberi tanda P. 2 ;3.

/Reskrim tanggal 14 Juni 2013, surat tersebut Ssesuai denganaslinya;Surat bukti tersebut diberi tanda TI, TIl 10 ;Photo copy Surat Pengaduan/Lapor tanggal 03 Mei 2013, surat tersebutsesuai dengan photo copynya ;Surat bukti tersebut diberi tanda TI, Til 11;Photo copy Tanda Terima Bukti Biaya Pengukuran dan Pemetaan ATR/BPNOgan lIlir tanggal 4 Oktober 2012, Peta Bidang No 353 PBT 2012, surattersebut sesuai dengan aslinya;Surat bukti tersebut diberi tanda TI, Til 12 ;Photo copy Surat Pemberitahuan Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tahun 2016, surat tersebut Sesuai dengan aslinya;Surat bukti tersebut diberi tanda TI, Til 13 ;Photo copy Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tahun 2017, surat tersebut Sesuai dengan aslinya;Surat bukti tersebut diberi tanda TI, TIl 14;Photo copy Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tahun 2018, surat tersebut sesuai dengan aslinya;Surat bukti tersebut diberi tanda TI, Til 15;Photo copy Surat Pernyataan Sdr Ahmad Umar, surat

Bahwa mengenai nafkah terhutang, Tergugat secara tidak langsungmenolak dengan alasan selama ini hasil usaha galon Tergugat tidakpernah ambil;2. Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat juga menolak denganalasan usaha yang hasilnya setiap bulan Rp1.000.000,00 Tergugatsudah serahkan semua kepada Penggugat;3. Mut'ah ada harga motor bebek 2 unit sudah terjual sehargaRp10.000.000,00 (sepuluh juta) itu diambil semua Penggugat;Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 542/Pdt.G/2018/PA.Plp4.

RekonvensiMenimbang, bahwa segala halihwal yang telah diuraikan dalampertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkandengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya jugamengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah terhutang sebesarRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulanHal. 13 dari 16 Hal.

Nafkah madhiyah atau terhutang selama 6 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.3. Mutah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana dictum amar 2 (dua) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4.

No. 1426/Pdt.G/2018/PA.Pas.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat maupunTergugat telah melakukan pembuktian untuk meneguhkan gugatan maupunkeberatannya dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat menuntutnafkah madhiyah atau terhutang selama 6 bulan dibayar sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah

Nafkah madhiyah atau terhutang selama 6 bulan sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);2.3. Mutah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana dictum amar 2 (dua)sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;4.

karena tergugat Rekonpensi selaku suami sekaligus kepala rumahtangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telahHal 9 dari 19 hal Put .No. 1271/P.dt.G/2014/PA.Mkd.10melalaikan kewajibannya serta menelantarkan penggugat Rekonsepsi selaku isteri terhitungmulai bulan Maret 2014 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (delapan) bulan lamanya, makadengan demikian pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajibanyang harus dipenuhi yaitu :yharus membayar nafkah terhutang

kepada penggugat Rekonpensiselaku isternya, dengan perincian sebagai berikut:> Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan x 8(delapan) bulan = Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).4 Bahwa setelah perceraian antara penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensiterjadi,tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkahiddah kepada penggugat Rekonpensi sebagaimana di amanatkan dalam pasal 39 PP No. 9Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi

Bahwa PBB (Pajak Bangunan dan Bumi ) adalah merupakan buktisurat dan sekaligus sebagai pertunjukan bahwa pemilik tanah adalahpenggugat.Bahwa Penggugaat bukan berhutang atau terhutang, KarenaPembayaran PBB (Pajak Bangunan dan Bumi) harus di bayar kontanHalaman 9 Dari 15 Put No. 95/PDT/2018/PTBNAdan tidak boleh dihutangi, karena kalau tidak di bayar kontan, makakwitansi PBB tidak akan di berikan oleh petugas dari kantor KepalaDesa.10.Bahwa dalam Gugatan Penggugat, di mana tergugat mengatakan,Tergugat

Bahhwa poin permohonan banding nomor 8 dan 9 Pajak Bumi DanHalaman 12 Dari 15 Put No. 95/PDT/2018/PTBNABangunan yang sebenarnya bukan menujukan kepemilikan akantetapi bukti pembayaran wajib pajak dan nyatanya di persidangantingat pertama adalah pajak terhutang.. Bahwa~ dalam permohonan bading nomor poin~ 410pembanding/penggugat hanya mengada ada ini jelas terlihat dariredaksi kalimat yang salah.

Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaHalaman 11Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Metmenyatakan bahwa gugatan yang diakui/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukanpembuktian ;Menimbang, bahwa selanjutnyaterhadap bukti surat yang diajukan olehPenggugat Hakim akan mempetimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), bukti (P2), bukti (P3) danbukti (P4) Para Tergugat telah terhutang

dengan Penggugat berdasarkanAddendum Surat pengakuan hutang Nomor 57110100650610.5 tertanggal 28September 2016 Para Tergugat telah terhutang untuk pokok pijaman sebesarsebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) beserta bunganya dalamjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat PengakuanHutang, yaitu tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 2.833.400, x 36 bulan =Rp. 102.002.400, (Seratus dua juta dua ribu empat ratus rupiah) denganmemberikan agunan berupa tanah dan

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak ilusioner jika gugatan Penggugat dikabulkan nanti maka adalah beralasan hukum apabila Penggugatmohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak milik Para Tergugat berupa : Sebidang tanah yang berlokasi di Lingkungan Gegerung JI Tulip G51Rt.000 / Rw.00 Turida Sandubaya Kota Mataram dengan Luas 164 M2milik Wayan Chandra berdasarkan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi & Bangunan tahun 2016,

HUKUM;Menghukum Para TERGUGAT untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah ) dan membayarkerugian immaterial Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);Menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para TERGUGAT yakni berupa barang tidak bergerak yaitu TANAH DAN BANGUNAN yang terletak di Lingkungan Gegerung JI TulipG51 Rt.000 / Rw.00 Turida Sandubaya Kota Mataram dengan Luas 164 M2 milik Wayan Chandra berdasarkan Surat Pemberitahuan pajan Terhutang

Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memangmempunyai penghasilan yang lebih dari cukup dan sepanjangmenikah dengan Termohon, Pemohon kerap' melalaikankewajiban memberikan nafkah bulanan kepada Termohon(nafkah terhutang) sejak awal tahun 2013 sampai awal tahun2017 (87 bulan) setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah), 37 bulan = Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluhlima juta rupiah).b.

demikian total hak nafkah iddah, mutlah dan kiswah adalahsejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan berkenaan dengangugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding menuntut agar ditetapkan kewajibanTergugat Rekonpensi/Pembanding untuk Penggugat Rekonpensi/ Terbandingsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Nafkah TerhutangMenimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan atas nama SUMARSONO KASONO, DRS, yang dikeluarkan olehDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2017yang diberi tanda P6 ; Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini perkenankanlahPemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenanmemeriksa permohonan in dan selanjutnya pula memberikan penetapan sebagaibeikut : 2722222 22 2n nnn nnn nnn nnn nn nn nnnI.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2017 tertanggal 27 Desember 2016 atas nama wajib pajak SumarsonoKasono, Drs, diberi tanda bukti P 6 ; 7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 03273, Kelurahan Padangsari, atas namaPemegang Hak : 1. Sulistyo Hadiwati, BA, 2. Vita Marselly K, 3. Devi EndrianaWardhaningrum dan 4. Anisa Chandra Widiani, diberi tanda bukti P 7 ; 8. Surat Pernyataan Sepakat Menjual Bersama yang ditanda tangani oleh : 1.Sulistyo Hadiwati, BA, 2.

kembali sesuai surat permohonanPemohon;3.Bahwa diawal / dahulu sebagai Termohon Konpensi sekarang dalam gugatanRekonpensi ini selanjutnya mohon ditulis dan disebut sebagai PENGGUGATREKONPENSI, dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadapPEMOHON ASLI diawal / dahulu sebagai Pemohon Konpensi sekarang untukselanjutnya mohon ditulis dan disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;Penggugat sebagai konsekuensi hukum terjadinya perceraian, adapun gugatanPenggugat sebagai berikut:Agar Tergugat membayar:Nafkah terhutang

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan uangsecara tunai kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pelaksanaan ikrar talakdilakukan, berupa:Nafkah terhutang sejumlah Rp.1.500.000, X 6 = Rp.9.000.000, (Sembilanjuta rupiah);Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000, X 3 = Pp.4.500.000, (empat juta limaratus ribu rupiah);Mut'ah sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);DALAM KONPESI DAN REKONPENSIMenghukum Pemotron konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayarseluruh biaya yang

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Ny. Yatno Rejo atas objekpajak dengan luas 870 m2 di Dk Gatak, Rt 010, Rw 005, Ds. Jotangan,Kec. Bayat, Kab. Klaten, diberi tanda (P9)10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Ny. Yatno Rejo atas objekpajak dengan luas 305 m2 di Dk Gatak, Rt 010, Rw 05, Ds. Jotangan, Kec.Bayat, Kab Klaten, diberi tanda (P10)11.

Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 3.394.461 .253,00PPh Pasal 21 Terhutang 257.015.949,00Kredit Pajak 4.557.250,00Pajak yang Kurang Dibayar 252.458.699,00 Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 845/B/PK/PJK/201 1 Sanksi AdministrasilBunga 121.180.175,00a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah sanksi administrasiJumlah yang masih harus dibayar 373.638.874,00 2.

Putusan Nomor 845/B/PK/PJK/201 1 Uraian (Rupiah) Dasar Pengenaan Pajak 178.200.000,00PPh Pasal 21 Terhutang 4.557.250,00Kredit Pajak 4.557.250,00Pajak yang Kurang Dibayar Nihil Sanksi Administrasi/Bunga =a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP c.